Konsep masyarakat majemuk (plural society) tidak hanya merujuk pada keberadaan berbagai kelompok dalam satu wilayah geografis, melainkan juga pada struktur sosial dan interaksi yang timbul dari keberadaan kelompok-kelompok tersebut. Dalam konteks ilmu sosial, pemahaman ini lebih dalam daripada sekadar ‘keragaman’ biasa.
Istilah masyarakat majemuk dipopulerkan oleh sosiolog kolonial J.S. Furnivall, yang mengamati fenomena di Hindia Belanda dan Burma. Menurut Furnivall, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup berdampingan, tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik. Masing-masing kelompok memegang teguh budaya, bahasa, dan sistem nilai mereka sendiri. Interaksi utama yang terjadi antara kelompok-kelompok ini, menurut Furnivall, sering kali bersifat instrumental atau ekonomi—mereka bertemu di pasar, tetapi tidak di ruang sosial atau spiritual.
Karakteristik kunci masyarakat majemuk, terutama di Indonesia, meliputi:
Sosiolog Indonesia, seperti Selo Soemardjan, membedakan kemajemukan berdasarkan dua orientasi utama yang saling berinteraksi dan memperumit struktur sosial:
Ini adalah perbedaan yang bersifat sejajar atau setara secara hirarkis, yang membagi masyarakat menjadi unit-unit sosio-kultural yang berbeda. Dimensi ini mencakup: Suku Bangsa (lebih dari 1.300 suku), Bahasa (ratusan bahasa daerah), Agama (resmi dan tidak resmi), dan Adat Istiadat. Kemajemukan horizontal memberikan kekayaan budaya yang luar biasa, namun menjadi sumber utama konflik identitas apabila tidak dikelola dengan baik.
Ini adalah perbedaan yang bersifat hirarkis, menciptakan lapisan-lapisan sosial berdasarkan posisi kekuasaan, kekayaan, dan pendidikan. Dimensi ini mencakup: Kesenjangan Ekonomi (kelas sosial), Kesenjangan Politik (akses kekuasaan), dan Kesenjangan Pendidikan. Kemajemukan vertikal sering kali memperburuk potensi konflik horizontal. Misalnya, jika mayoritas kelompok etnis tertentu cenderung berada di lapisan ekonomi bawah, ketegangan yang muncul akibat faktor ekonomi dapat diterjemahkan menjadi konflik berbasis etnis.
Interaksi kompleks antara dimensi horizontal (perbedaan identitas) dan dimensi vertikal (ketidaksetaraan status) inilah yang menciptakan dinamika sosial Indonesia yang unik dan rawan. Kebijakan publik yang sukses harus mampu mengatasi kedua dimensi ini secara simultan.
Kemajemukan Indonesia bukan fenomena instan, melainkan hasil akumulasi sejarah panjang yang melibatkan migrasi, perdagangan, dan kebijakan politik yang disengaja.
Jauh sebelum era modern, Nusantara telah menjadi titik temu peradaban dunia. Jalur perdagangan rempah membawa masuk berbagai kebudayaan dan agama (Hindu, Buddha, Islam, Kristen) yang berinteraksi dengan tradisi lokal. Proses akulturasi ini menghasilkan sinkretisme budaya yang khas, di mana identitas-identitas baru dibentuk tanpa menghilangkan identitas lama. Sebagai contoh, Islam di Jawa berkembang melalui proses asimilasi dengan budaya lokal yang kaya, menghasilkan corak keberagamaan yang unik.
Periode kolonial Belanda memainkan peran krusial dalam mempertegas garis-garis kemajemukan. Melalui kebijakan Devide et Impera (Pecah dan Kuasai), penjajah secara sistematis mengelompokkan penduduk berdasarkan ras (Eropa, Timur Asing, Pribumi) dan menggunakan perbedaan antarsuku atau antaragama untuk menjaga stabilitas kekuasaan mereka. Warisan struktural ini meninggalkan segregasi ekonomi dan politik yang sulit dihapus, bahkan setelah kemerdekaan.
Pembentukan kelas sosial berdasarkan ras—dimana Eropa berada di puncak, diikuti oleh Tionghoa dan Arab, dan terakhir pribumi—menciptakan ketegangan ekonomi dan rasa ketidakadilan yang berakar mendalam. Meskipun kategori rasial ini dihapuskan pasca-1945, dampak psikologis dan strukturalnya masih terasa, memengaruhi persepsi tentang kekuasaan dan sumber daya hingga hari ini.
Kemerdekaan Indonesia pada dasarnya adalah proyek integrasi raksasa. Para pendiri bangsa menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku adalah melalui ideologi yang melampaui identitas primordial. Lahirlah Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berfungsi sebagai kontrak sosial, mengakui perbedaan sambil menegaskan persatuan. Integrasi di Indonesia bukanlah asimilasi total (peleburan identitas), melainkan integrasi fungsional (kesatuan dalam tujuan politik dan ekonomi), serta integrasi kultural (penghargaan bersama terhadap kekayaan kolektif).
Meskipun sering disorot sebagai sumber potensi konflik, kemajemukan adalah modal utama (social capital) yang tak ternilai bagi Indonesia. Kekuatan ini termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Adanya ribuan tradisi, seni, bahasa, dan kuliner menciptakan kekayaan budaya yang tak tertandingi. Keanekaragaman ini memicu inovasi di sektor ekonomi kreatif. Pariwisata, desain, fashion, dan industri kuliner Indonesia mengambil inspirasi langsung dari mosaik budaya lokal. Kekuatan ini juga berperan dalam diplomasi budaya, menjadikan Indonesia pemain penting di panggung global melalui warisan tak benda yang diakui dunia (seperti batik, keris, dan wayang).
Lebih dari itu, interaksi antarbudaya secara historis telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk kesenian baru. Musik Melayu berpadu dengan pengaruh Arab dan India; arsitektur rumah ibadah menggabungkan motif lokal dan asing. Proses hibridisasi ini membuktikan bahwa perbedaan tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling memperkaya secara kreatif.
Dalam konteks politik, kemajemukan memaksa terciptanya sistem yang mengedepankan musyawarah dan konsensus. Model demokrasi Indonesia, yang menekankan representasi daerah dan kelompok minoritas melalui sistem parlemen, bertujuan mencegah tirani mayoritas. Kebutuhan untuk merangkul semua kelompok dalam pengambilan keputusan—meskipun sering kali lambat—justru menjadi mekanisme pengaman (safety mechanism) yang vital terhadap perpecahan politik.
Kemampuan elit politik dari berbagai latar belakang suku dan agama untuk berkompromi dan bekerja sama di tingkat nasional menunjukkan bahwa identitas kebangsaan dapat melampaui loyalitas kelompok. Kekuatan ini tercermin dalam kemampuan Indonesia menghadapi transisi politik dan krisis ekonomi tanpa mengalami disintegrasi total.
Setiap kelompok etnis atau agama membawa pengetahuan dan cara adaptasi yang spesifik terhadap lingkungan alam dan sosial. Misalnya, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat di Kalimantan dan Papua, atau sistem irigasi Subak di Bali, merupakan modal kolektif yang berharga. Ketika dihadapkan pada tantangan global seperti perubahan iklim atau pandemi, kekayaan pengetahuan lokal ini menawarkan solusi alternatif yang teruji oleh waktu dan kontekstual, memperkuat ketahanan sosial bangsa secara keseluruhan.
Mengelola masyarakat majemuk ibarat menavigasi kapal besar di lautan yang berombak. Tantangan utama terletak pada potensi konflik yang dipicu oleh primordialisme, ketidaksetaraan, dan manipulasi politik.
Primordialisme adalah loyalitas yang berlebihan terhadap kelompok asal (suku, agama, ras) yang dapat mengancam solidaritas nasional. Ketika primordialisme diintensifkan oleh faktor eksternal, ia bermutasi menjadi etnosentrisme atau ekstremisme. Konflik identitas sering kali bukan disebabkan oleh perbedaan itu sendiri, tetapi oleh ketakutan kolektif (collective fear) akan hilangnya dominasi, hak, atau sumber daya. Konflik-konflik ini sering terjadi di tingkat lokal namun memiliki potensi untuk menyebar dan mengganggu stabilitas nasional.
Salah satu tantangan paling akut adalah pengelolaan relasi mayoritas-minoritas, terutama dalam hal agama dan tempat ibadah. Jaminan kebebasan beragama yang termaktub dalam UUD 1945 sering kali terbentur oleh peraturan dan tekanan sosial di tingkat implementasi. Apabila hak minoritas dianggap sebagai konsesi dan bukan hak konstitusional yang fundamental, potensi intoleransi akan terus membayangi.
Seperti disebutkan sebelumnya, kemajemukan vertikal (ketidaksetaraan) sangat berbahaya. Ketika kelompok etnis tertentu (kemajemukan horizontal) secara sistematis tertinggal dalam akses pendidikan, modal, dan pekerjaan, mereka cenderung merasa menjadi korban dari struktur yang tidak adil. Rasa ketidakadilan ini kemudian diinterpretasikan melalui kacamata identitas, mengubah masalah kelas menjadi masalah suku atau agama. Kasus-kasus di beberapa wilayah yang kaya sumber daya alam namun memiliki tingkat kemiskinan tinggi di antara penduduk lokal adalah contoh nyata kegagalan pengelolaan kemajemukan struktural.
Ketidaksetaraan regional, di mana pembangunan terpusat di pulau-pulau tertentu (khususnya Jawa), juga menambah beban pada persatuan. Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini, namun implementasinya membutuhkan komitmen yang berkelanjutan untuk redistribusi sumber daya dan pemerataan infrastruktur, bukan hanya devolusi kekuasaan administratif.
Di era digital, media sosial menjadi medan tempur baru dalam pengelolaan kemajemukan. Informasi yang salah (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) yang didasarkan pada SARA dapat menyebar sangat cepat, memicu polarisasi tajam, terutama menjelang pemilihan umum. Algoritma media sosial cenderung menciptakan ‘gema kamar’ (echo chambers) di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang memperkuat bias mereka sendiri, mengurangi ruang dialog dan empati antarkelompok.
Manipulasi isu identitas oleh elit politik (politik identitas) untuk kepentingan elektoral adalah ancaman serius. Hal ini merusak fondasi konsensus kebangsaan dan mengubah identitas yang seharusnya menjadi sumber kekuatan menjadi senjata pemecah belah. Tantangan ini menuntut literasi digital yang masif dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar disinformasi berbasis SARA.
Mengelola masyarakat majemuk membutuhkan pendekatan holistik, berkelanjutan, dan melibatkan semua elemen bangsa—pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.
Pendidikan adalah garis pertahanan pertama melawan intoleransi. Kurikulum multikultural harus lebih dari sekadar mengenalkan pakaian adat; ia harus menanamkan nilai-nilai kritis, empati, dan penghargaan terhadap perspektif yang berbeda. Pendidikan harus mengajarkan sejarah konflik dan integrasi secara jujur, menekankan bahwa perbedaan adalah norma, bukan pengecualian.
Penting untuk merevisi materi ajar yang mungkin secara tidak sengaja mempromosikan narasi mayoritas tunggal. Pengajaran sejarah harus menampilkan kontribusi dan perspektif semua kelompok etnis dan agama secara setara. Selain itu, keterampilan berpikir kritis harus ditingkatkan agar siswa mampu menganalisis propaganda dan bias media, membantu mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat majemuk.
Integrasi hanya mungkin terwujud jika semua warga merasa terlindungi oleh hukum yang adil. Negara harus memastikan penegakan hukum yang non-diskriminatif, terutama terkait kasus intoleransi, diskriminasi, dan kejahatan kebencian berbasis SARA. Apabila hukum ditegakkan secara parsial, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis, dan kelompok yang merasa dirugikan akan mencari perlindungan pada loyalitas primordial mereka.
Reformasi birokrasi yang memastikan bahwa layanan publik (KTP, izin, pendidikan) dapat diakses tanpa hambatan identitas adalah fundamental. Diskriminasi administratif sekecil apapun dapat memperkuat persepsi adanya marginalisasi sistematis.
Masyarakat sipil memainkan peran vital dalam menciptakan ruang dialog yang aman. Dialog lintas iman dan antarbudaya (inter-cultural dialogue) yang dilakukan secara rutin di tingkat akar rumput (grassroots) dapat menjembatani kesenjangan yang diciptakan oleh media atau politik. Program-program pertukaran pemuda dan kegiatan sosial bersama yang melibatkan berbagai kelompok SARA dapat mengubah persepsi dan membangun empati interpersonal.
Organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh adat harus diberdayakan sebagai mediator konflik lokal. Kehadiran mereka seringkali lebih efektif dalam meredam ketegangan dibandingkan intervensi militer atau polisi, karena mereka memiliki legitimasi moral dan pemahaman kontekstual yang mendalam.
Tidak mungkin mencapai integrasi sosial yang stabil tanpa keadilan ekonomi. Kemajemukan ekonomi memerlukan kebijakan yang secara eksplisit dirancang untuk inklusifitas dan pemerataan.
Kebijakan afirmasi perlu diterapkan secara cerdas untuk kelompok-kelompok yang secara historis tertinggal, terutama masyarakat adat dan kelompok minoritas tertentu. Ini tidak sekadar memberi bantuan, tetapi membangun kapasitas dan akses. Misalnya, investasi khusus pada pendidikan vokasi di daerah terpencil, pemberian modal usaha kecil yang mudah diakses bagi kelompok marginal, atau program beasiswa yang menargetkan siswa dari daerah yang kurang terlayani.
Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya fokus pada pusat-pusat ekonomi tetapi juga membuka konektivitas ke wilayah-wilayah pinggiran, memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih merata. Keadilan spasial (spatial justice) adalah kunci untuk meredakan ketegangan yang berasal dari ketidaksetaraan regional.
Kemajemukan budaya adalah aset ekonomi yang luar biasa. Pemberdayaan ekonomi harus didorong melalui promosi produk-produk berbasis kearifan lokal (misalnya, kerajinan, tekstil tradisional, makanan khas daerah). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan lokal tetapi juga memberikan nilai ekonomi pada warisan budaya, mendorong generasi muda untuk melestarikan tradisi mereka sambil berpartisipasi dalam ekonomi modern.
Konsep ekonomi hijau (green economy) yang menghargai praktik-praktik pertanian dan pengelolaan hutan berkelanjutan masyarakat adat harus diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, memastikan bahwa modernisasi tidak menghancurkan modal sosial dan lingkungan yang telah dipertahankan oleh kelompok-kelompok tradisional.
Globalisasi membawa arus informasi, ideologi, dan migrasi baru yang memberikan lapisan kompleksitas tambahan pada masyarakat majemuk Indonesia.
Era globalisasi membuat batas-batas negara menjadi kabur. Ideologi ekstrem transnasional dapat dengan mudah meresap dan memengaruhi kelompok-kelompok rentan di Indonesia, menggunakan identitas agama atau etnis sebagai pintu masuk. Mengelola kemajemukan kini berarti juga mengelola paparan ideologi asing yang anti-pluralisme. Ini membutuhkan kerjasama intelijen dan edukasi yang kuat tentang bahaya radikalisme.
Urbanisasi masif telah menciptakan kota-kota metropolitan yang sangat majemuk, di mana berbagai suku, agama, dan latar belakang bertemu dan bersaing. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan adalah mikrokosmos dari kemajemukan nasional. Tantangan di kota adalah menciptakan ruang publik yang inklusif dan mempromosikan interaksi positif lintas identitas (contact theory). Kebijakan tata ruang kota harus dirancang untuk mencegah terciptanya enklaf-enklaf sosial yang memisahkan kelompok berdasarkan latar belakang mereka.
Inklusivitas perkotaan juga mencakup penyediaan layanan publik yang sensitif terhadap budaya. Misalnya, layanan kesehatan dan pendidikan harus mampu mengakomodasi kebutuhan bahasa dan kepercayaan yang beragam dari populasi yang terus berpindah.
Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar slogan di pita lambang negara; ia adalah praksis kehidupan sehari-hari, sebuah komitmen yang harus diperbaharui oleh setiap generasi.
Kepemimpinan yang efektif dalam masyarakat majemuk harus menjadi teladan bagi pluralisme. Para pemimpin, mulai dari kepala desa hingga presiden, harus secara konsisten menggunakan bahasa yang mempersatukan, menghindari politik identitas, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Ketika pemimpin menunjukkan sikap yang inklusif dan adil, hal itu akan menurunkan suhu politik dan mengurangi kecenderungan masyarakat untuk menarik diri ke dalam kelompok primordial mereka.
Pemerintah harus mengembangkan ‘empati institusional,’ yaitu kemampuan untuk memahami dan merespons kebutuhan spesifik kelompok minoritas dan adat tanpa melanggar prinsip keadilan universal. Ini memerlukan pelatihan sensitivitas budaya bagi semua pejabat publik.
Indonesia harus merawat dan mempromosikan pluralisme sebagai jati diri yang membedakan bangsa ini di mata dunia. Kekayaan ini harus dipertahankan bukan karena perintah, melainkan karena kesadaran kolektif bahwa kehilangan satu bagian identitas berarti mengurangi keindahan keseluruhan bangsa. Memperkuat identitas kebangsaan sejati adalah dengan merayakan, bukan menekan, perbedaan yang ada.
Masyarakat majemuk adalah realitas yang tidak dapat dinegosiasikan bagi Indonesia. Tantangan terbesar bukanlah pada keberadaan perbedaan itu sendiri, tetapi pada kemauan kolektif untuk mengelola perbedaan tersebut dengan keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana bangsa ini dapat mengubah tantangan kemajemukan menjadi kekuatan integratif yang tak terpatahkan.
Untuk mencapai integrasi yang sejati di masyarakat majemuk, kita perlu memahami mekanisme sosiologis di balik pembentukan prasangka dan bagaimana mekanisme tersebut dapat dibalik. Salah satu teori paling berpengaruh adalah Teori Kontak (Contact Theory) yang dikembangkan oleh Gordon Allport.
Teori Kontak menyatakan bahwa interaksi langsung antara kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka dan konflik. Namun, kontak tersebut tidak bisa terjadi secara acak. Allport menetapkan empat kondisi optimal agar kontak dapat efektif dalam masyarakat majemuk:
Penerapan Teori Kontak dalam konteks Indonesia sangat penting, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Kebijakan publik harus dirancang untuk menciptakan ruang-ruang publik netral (sekolah, pasar, lingkungan) di mana keempat syarat ini dapat dipenuhi. Misalnya, program gotong royong komunitas yang melibatkan kelompok etnis yang berbeda untuk membangun fasilitas umum dapat menjadi praktik kontak yang efektif.
Dalam konteks kemajemukan, penting untuk membedakan dua jenis integrasi. Integrasi struktural adalah proses di mana anggota kelompok minoritas diizinkan berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial mayoritas (misalnya, dalam akses pekerjaan, pendidikan, dan kekuasaan). Sementara itu, Integrasi kultural adalah penerimaan kelompok lain terhadap nilai dan pola budaya kelompok mayoritas. Indonesia secara historis menekankan integrasi kultural dalam bentuk Pancasila dan Bahasa Indonesia, tetapi sering kali gagal mencapai integrasi struktural yang adil. Ketidakseimbangan ini menjadi sumber frustrasi yang dapat meledak menjadi konflik identitas, karena partisipasi penuh dalam masyarakat majemuk terhambat oleh hambatan-hambatan struktural.
Globalisasi telah mengubah cara identitas lokal berinteraksi dengan identitas nasional. Teknologi komunikasi modern memungkinkan kelompok etnis atau agama di Indonesia untuk terhubung langsung dengan diaspora mereka di seluruh dunia atau dengan pusat-pusat ideologi transnasional, memperkuat identitas mereka di luar kontrol negara-bangsa.
Salah satu hasil positif globalisasi adalah munculnya identitas hibrida (campuran). Generasi muda Indonesia, misalnya, seringkali memadukan identitas suku (misalnya, Batak atau Minang) dengan budaya populer global (K-Pop atau budaya Barat) sambil tetap memegang erat identitas nasional Indonesia. Identitas yang cair dan fleksibel ini memiliki potensi untuk menjadi lebih toleran terhadap perbedaan, karena mereka sendiri adalah produk dari percampuran budaya.
Namun, globalisasi juga menciptakan reaksi balik. Ketakutan akan hilangnya identitas tradisional atau ‘pencemaran’ budaya seringkali memicu munculnya gerakan fundamentalis yang menekankan kemurnian identitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan intoleransi terhadap kelompok lain yang dianggap ‘asing’ atau ‘tidak murni’.
Arus urbanisasi dan migrasi internal yang didorong oleh kebutuhan ekonomi telah mengubah peta demografi Indonesia secara dramatis. Masyarakat yang dulunya homogen menjadi heterogen dalam waktu singkat. Hal ini menciptakan tekanan pada infrastruktur sosial dan menimbulkan potensi persaingan sumber daya (pekerjaan, tempat tinggal) antara pendatang dan penduduk asli.
Pemerintah daerah harus memiliki perencanaan tata ruang dan sosial yang responsif terhadap dinamika migrasi. Kebijakan perumahan sosial, program orientasi budaya bagi pendatang, dan penguatan lembaga adat di perkotaan adalah contoh strategi untuk memastikan bahwa urbanisasi memperkaya, bukan memecah belah, masyarakat majemuk.
Meskipun tantangan kemajemukan bersifat nasional, solusi paling efektif seringkali ditemukan di tingkat lokal. Beberapa daerah di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan dapat diubah menjadi harmoni.
Bali, dengan mayoritas penduduk Hindu, merupakan contoh luar biasa dari toleransi dan kearifan lokal dalam mengelola kemajemukan. Konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam) menjadi landasan bagi penerimaan dan akomodasi kelompok minoritas. Meskipun Islam, Kristen, dan Buddha merupakan minoritas di Bali, mereka hidup berdampingan dengan damai. Ritual keagamaan seperti Nyepi (hari keheningan) dihormati oleh semua kelompok, menunjukkan adanya penghargaan timbal balik yang mendalam, bukan hanya toleransi pasif.
Salatiga di Jawa Tengah sering disebut sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan; ia didorong oleh tradisi pendidikan tinggi yang kuat (universitas yang majemuk) dan komitmen pemerintah daerah untuk tidak tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Ruang dialog yang terbuka dan kebijakan yang transparan menjadi kunci keberlanjutan model toleransi ini.
Pelajaran penting dari studi kasus ini adalah bahwa toleransi adalah sebuah tindakan aktif yang membutuhkan: Komitmen Elit, Kearifan Lokal yang Dihidupkan Kembali, dan Ruang Interaksi yang Dirancang untuk mencapai status kesetaraan antar kelompok.
Dalam masyarakat yang terfragmentasi, etika publik dari para pemangku kepentingan menentukan arah integrasi.
Birokrasi, sebagai pelayan publik, harus murni netral terhadap semua identitas SARA. Pelayanan publik yang diskriminatif, misalnya, memprioritaskan layanan berdasarkan afiliasi agama atau suku, akan merusak fondasi kepercayaan antar kelompok. Pembentukan kode etik birokrasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang independen diperlukan untuk memastikan netralitas ini.
Media massa (cetak, elektronik, dan digital) memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam masyarakat majemuk. Mereka harus menghindari sensasionalisme yang didasarkan pada isu SARA dan menjalankan peran edukatif, mempromosikan kisah-kisah sukses integrasi dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok marginal. Pelaporan yang berimbang dan tidak memihak dalam isu-isu sensitif adalah kunci untuk mencegah eskalasi konflik.
Lebih jauh, media harus berperan aktif dalam membongkar narasi kebencian dan hoaks, tidak hanya dengan menghapus konten tetapi juga dengan menyediakan konteks yang benar, sehingga masyarakat terlindungi dari manipulasi informasi yang berpotensi memecah belah.
Tujuan akhir dari pengelolaan kemajemukan bukan hanya mencapai "koeksistensi" (hidup berdampingan), tetapi mencapai Kohesi Sosial, di mana masyarakat memiliki rasa memiliki bersama, saling percaya, dan siap bekerja sama demi kepentingan umum, terlepas dari latar belakang SARA mereka.
Untuk mencapai kohesi sosial, perlu adanya penguatan identitas kewarganegaraan (civic identity) yang menempatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara di atas loyalitas kelompok. Identitas kewarganegaraan adalah payung besar yang melindungi semua identitas primordial. Hal ini dicapai melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi, dan kesediaan untuk membela hak-hak warga negara lain, bahkan jika mereka berbeda identitas.
Pembelajaran dan praktik kewarganegaraan harus diintegrasikan di setiap jenjang pendidikan, menekankan bahwa perbedaan pandangan politik atau budaya adalah bagian normal dari masyarakat yang sehat, asalkan semua pihak berpegangan pada aturan main demokratis dan konstitusional.
Masyarakat majemuk adalah entitas yang dinamis. Perubahan demografi, migrasi, dan perkembangan teknologi akan terus menciptakan konfigurasi identitas baru. Pengelolaan kemajemukan tidak boleh menjadi kebijakan yang kaku, tetapi harus fleksibel dan adaptif, mampu merespons ketegangan baru dan mengakomodasi tuntutan kelompok yang muncul.
Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia akan diukur dari kemampuannya untuk menjaga persatuan tanpa menuntut penyeragaman. Kemajemukan adalah anugerah dan tantangan abadi. Dengan manajemen yang adil, berbasis keadilan struktural, dan didukung oleh pendidikan multikultural, Indonesia dapat terus menjadi mercusuar bagi kohesi dalam keragaman.