Masyarakat desa di Indonesia adalah fondasi sosio-kultural yang membentuk identitas bangsa. Lebih dari sekadar gugusan geografis, desa merupakan unit peradaban yang menyimpan kearifan lokal, sistem kekerabatan yang kuat, dan mekanisme sosial yang telah teruji selama berabad-abad. Desa bukan hanya penyangga ketahanan pangan nasional, melainkan juga wadah pelestarian nilai-nilai luhur yang kerap terkikis oleh derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang terpusat di perkotaan.
Eksistensi desa senantiasa berada dalam spektrum dualistik: mempertahankan tradisi sekaligus mengadopsi kemajuan. Studi mendalam tentang masyarakat desa membutuhkan pemahaman holistik yang mencakup struktur sosial, sistem ekonomi berbasis agraris dan non-agraris, serta tata kelola pemerintahan yang unik, di mana hukum adat dan hukum positif (negara) saling berinteraksi. Artikel ini akan mengupas tuntas dimensi-dimensi tersebut, menelusuri tantangan yang dihadapi, dan merumuskan visi menuju desa yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan.
Secara etimologis, istilah 'desa' memiliki makna yang berbeda-beda di berbagai daerah, namun secara umum merujuk pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Konsep hak asal usul (rechten van oorsprong) adalah inti dari keberadaan desa. Ini berarti desa memiliki sejarah pembentukan yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki otoritas otonom yang jauh lebih tua daripada struktur negara modern. Hak ini mencakup hak atas sumber daya alam komunal, hak atas sistem peradilan adat, dan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri melalui lembaga adat.
Kearifan lokal (local wisdom) yang berakar di desa bukanlah sekadar mitos, melainkan sistem pengetahuan dan praktik yang adaptif terhadap lingkungan. Misalnya, dalam pengelolaan hutan, sistem sasi di Maluku atau awig-awig di Lombok menunjukkan regulasi komunal yang sangat efektif dalam menjaga ekosistem. Sistem-sistem ini didasarkan pada pemahaman mendalam bahwa kelangsungan hidup komunitas sangat bergantung pada keseimbangan alam, sebuah konsep yang kini relevan dalam konteks perubahan iklim global.
Meskipun UU Desa memberikan definisi yang seragam, perbedaan mendasar tetap ada antara desa yang masih sangat kental dengan tradisi (misalnya Nagari di Sumatera Barat atau Desa Pakraman di Bali) dengan desa yang mengalami hibridisasi tata kelola modern. Inti pembedanya terletak pada kekuatan dan otoritas lembaga adat dibandingkan lembaga formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Pemerintah Desa.
Sejarah menunjukkan bahwa desa-desa ini adalah pusat resistensi budaya dan politik selama masa kolonial. Desa seringkali menjadi benteng pertahanan terakhir tradisi dan identitas lokal dari upaya homogenisasi. Struktur komunal yang kuat, berdasarkan solidaritas kekerabatan dan teritorial, memungkinkan desa untuk mempertahankan identitasnya di tengah tekanan sejarah yang masif.
Pilar sosial adalah nyawa dari masyarakat desa. Hubungan interpersonal dibangun atas dasar kekerabatan (darah dan pernikahan) dan teritorial (tetangga), yang menghasilkan mekanisme solidaritas yang tak tertandingi di perkotaan.
Gotong royong bukan sekadar kerja bakti; ia adalah ideologi sosial yang mendasari semua aktivitas kolektif. Konsep ini mencakup dimensi timbal balik, sukarela, dan nirlaba, yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari membangun rumah, mengolah sawah, hingga upacara kematian. Gotong royong memastikan bahwa tidak ada anggota komunitas yang tertinggal atau mengalami kesulitan tanpa mendapatkan dukungan kolektif.
Dalam konteks ekonomi, gotong royong sering termanifestasi dalam sistem pembagian kerja komunal. Misalnya, sistem Subak di Bali tidak hanya mengatur irigasi, tetapi juga mengatur ritual dan interaksi sosial yang terikat pada air sebagai sumber kehidupan. Filosofi yang mendasari adalah bahwa sumber daya alam adalah milik bersama, dan pengelolaannya harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Penerapan gotong royong terbagi dalam beberapa mekanisme formal dan informal yang menjaga stabilitas sosial:
Solidaritas ini menciptakan kohesi sosial yang tinggi. Ketika muncul konflik, penyelesaiannya cenderung dilakukan secara musyawarah mufakat, menghindari litigasi formal, demi menjaga keharmonisan komunitas. Proses mediasi ini sering melibatkan tokoh adat atau sesepuh yang otoritasnya diakui secara moral dan spiritual.
Masyarakat desa didominasi oleh sistem kekerabatan yang kuat, baik patrilineal (misalnya Batak, Jawa pesisir) maupun matrilineal (Minangkabau). Kekerabatan menentukan hak waris, tempat tinggal, dan bahkan peran dalam upacara adat.
Stratifikasi sosial di desa umumnya lebih egaliter dibandingkan feodalisme perkotaan, namun tetap ada. Stratifikasi ini didasarkan pada beberapa faktor:
Peran perempuan dalam sistem kekerabatan desa sangat vital. Walaupun struktur formal pemerintahan sering didominasi laki-laki, perempuan memegang kendali atas manajemen rumah tangga, pengelolaan pangan, dan pelestarian pengetahuan tradisional (misalnya pengobatan herbal atau keterampilan menenun). Pemberdayaan perempuan desa melalui kelompok PKK atau kelompok tani wanita kini menjadi fokus penting dalam pembangunan.
Secara tradisional, ekonomi desa bersifat agraris dan subsisten. Namun, seiring waktu, terjadi pergeseran menuju diversifikasi ekonomi, integrasi ke pasar yang lebih luas, dan munculnya sektor non-pertanian.
Pertanian adalah tulang punggung desa. Tidak hanya menanam pangan, aktivitas pertanian juga terikat erat dengan siklus ritual dan sosial. Tantangan utama di sektor ini meliputi fragmentasi lahan, kesulitan akses modal, dan dampak perubahan iklim yang mengubah pola tanam.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan revitalisasi praktik pertanian berkelanjutan yang memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal. Penggunaan pupuk organik, sistem irigasi hemat air, dan varietas lokal yang tahan hama adalah kunci untuk memastikan ketahanan pangan desa. Selain itu, perluasan akses ke pasar melalui rantai pasok yang adil juga esensial, memutus mata rantai eksploitasi oleh tengkulak.
Konflik mengenai sumber daya alam (tanah, air, hutan) sering terjadi, terutama ketika korporasi besar masuk dan berbenturan dengan hak ulayat. Dalam situasi ini, mekanisme adat sering menjadi garis pertahanan terakhir. Misalnya, keputusan Dewan Adat yang melarang penambangan di wilayah tertentu karena dianggap suci atau berdampak buruk pada mata air, seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata warga daripada izin pemerintah daerah.
Pentingnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat dan wilayah adat menjadi sangat krusial. Pengakuan ini memberikan desa kekuatan hukum untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri, sesuai dengan prinsip konservasi yang telah mereka terapkan turun-temurun. Tanpa pengakuan ini, risiko kehilangan lahan pertanian produktif atau kerusakan ekosistem yang masif menjadi tak terhindarkan.
BUMDes, yang diamanatkan oleh UU Desa, adalah instrumen ekonomi vital untuk menggerakkan perekonomian lokal. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah dari potensi desa, mengelola aset komunal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tunggal.
Keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh inovasi dan partisipasi masyarakat. Contoh BUMDes yang sukses seringkali bergerak di bidang:
Diversifikasi ekonomi melalui BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga mencegah migrasi besar-besaran pemuda desa ke kota. Dengan adanya peluang kerja yang relevan dan berbasis kearifan lokal (misalnya menjadi pemandu wisata budaya atau pengelola produk olahan pangan), generasi muda merasa memiliki masa depan di desanya sendiri.
Pemerintahan desa berada di persimpangan antara sistem birokrasi negara yang formal dan sistem kepemimpinan adat yang diwariskan. Keseimbangan antara kedua sistem ini sangat penting untuk menjamin efektivitas pembangunan dan legitimasi kepemimpinan.
UU Desa telah memberikan angin segar berupa desentralisasi yang substansial, memberikan kewenangan lebih besar kepada desa, termasuk pengelolaan dana desa yang signifikan. Tujuan utama dari UU ini adalah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, dan memperkuat otonomi desa berbasis hak asal usul.
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menjadi instrumen kritis. Pengelolaan dana ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Kegagalan dalam pengelolaan dana desa bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mengancam kepercayaan publik dan merusak mekanisme gotong royong yang telah ada.
Tata kelola desa modern bertumpu pada interaksi tiga pilar utama:
Proses pengambilan keputusan di desa idealnya dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Musdes menjamin bahwa pembangunan benar-benar merefleksikan kebutuhan lokal, bukan hanya cetak biru dari pemerintah di atasnya.
Meskipun ada perangkat formal, otoritas informal tokoh adat (seperti Kiai di Jawa, Raja di Maluku, atau Penghulu di Minangkabau) seringkali lebih kuat dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adat (Adatrecht) bekerja berdampingan dengan hukum negara, khususnya dalam kasus-kasus sengketa tanah, perkawinan, atau pelanggaran norma sosial.
Hukum adat cenderung fokus pada restorasi harmoni dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Sanksi adat seringkali berbentuk denda komunal (misalnya berupa ternak atau hasil bumi) yang tujuannya adalah rekonsiliasi dan pencegahan pengulangan pelanggaran, menjamin keberlanjutan hubungan sosial. Keberadaan Lembaga Adat Desa (LAD) yang diakui resmi sangat penting untuk menjembatani antara tradisi dan birokrasi modern.
Masyarakat desa saat ini menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang mengancam kohesi sosial dan keberlanjutan ekonomi mereka. Tantangan ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal akibat dampak globalisasi.
Salah satu tantangan terbesar adalah migrasi kaum muda terdidik (urbanisasi) yang mencari peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih baik di kota. Fenomena ini menyebabkan 'penuaan' populasi desa, di mana yang tersisa hanyalah kelompok usia tua dan anak-anak.
Dampak dari penuaan ini sangat serius bagi sektor pertanian. Lahan produktif kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil, dan transfer pengetahuan tradisional dari generasi tua ke muda terputus. Selain itu, hilangnya kaum muda juga mengurangi inovasi sosial dan ekonomi yang vital untuk adaptasi desa di masa depan.
Solusi untuk mengatasi urbanisasi adalah menciptakan daya tarik di desa, bukan sekadar menahan mereka. Ini meliputi peningkatan kualitas infrastruktur digital, menyediakan akses kesehatan dan pendidikan yang setara kota, dan yang paling penting, menciptakan ekosistem bisnis yang memungkinkan kaum muda berwirausaha dengan potensi lokal mereka (misalnya pertanian presisi, agrowisata, atau industri kreatif berbasis adat).
Kedatangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi memudahkan akses pasar, transparansi pemerintahan, dan pengetahuan pertanian modern. Di sisi lain, paparan konten global yang tak terbatas berpotensi mengikis nilai-nilai budaya dan solidaritas komunal.
Masuknya internet cepat ke desa (seperti program Desa Broadband) harus dibarengi dengan literasi digital dan penguatan konten lokal. Tanpa filterisasi kearifan lokal, media sosial dapat menjadi alat penyebaran individualisme, yang bertentangan langsung dengan filosofi gotong royong dan musyawarah yang selama ini menjadi pondasi desa.
Pemanfaatan TIK dapat difokuskan pada tiga area kunci:
Modernisasi, pendidikan formal yang terlalu sentralistik, dan interaksi intensif dengan budaya luar menyebabkan erosi pada praktik dan bahasa adat. Anak-anak desa mulai meninggalkan bahasa ibu, ritual komunal dianggap kuno, dan sistem kekerabatan mulai longgar akibat dorongan individualisme ekonomi.
Upaya pelestarian harus dilakukan secara sistematis, termasuk memasukkan muatan lokal dan sejarah desa ke dalam kurikulum sekolah, merevitalisasi sanggar seni dan budaya, dan memberikan insentif kepada pemuda yang aktif dalam kegiatan adat. Pelestarian ini harus dilihat bukan sebagai upaya statis, melainkan sebagai adaptasi dinamis, di mana tradisi berdialog dengan modernitas untuk menghasilkan identitas desa yang kuat dan relevan.
Visi pembangunan desa tidak lagi sebatas mengentaskan kemiskinan, tetapi mencapai kemandirian yang utuh—mandiri secara ekonomi, berdaulat secara sosial-budaya, dan lestari secara ekologi.
Kunci kemandirian desa terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Kepala Desa dan perangkatnya harus memiliki kemampuan manajerial, perencanaan strategis, dan kepemimpinan transformasional. Pelatihan tidak boleh bersifat seremonial, tetapi harus fokus pada keterampilan praktis, seperti penyusunan Perdes yang berkualitas, manajemen risiko keuangan BUMDes, dan negosiasi dengan pihak luar (investor atau pemerintah daerah).
Selain perangkat desa, kapasitas masyarakat sipil juga harus ditingkatkan. Warga desa perlu diberdayakan untuk mengawasi penggunaan Dana Desa, berpartisipasi dalam Musdes secara kritis, dan mengadvokasi hak-hak mereka, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas kebudayaan mereka sendiri.
Untuk menahan laju urbanisasi, pendidikan harus disesuaikan dengan potensi lokal. Sekolah vokasi di desa sebaiknya fokus pada keahlian yang relevan dengan ekonomi setempat: pengolahan pangan, teknik pertanian organik, manajemen homestay berbasis ekowisata, atau teknologi informasi pedesaan. Ini memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi desa.
Desa adalah garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam membuat desa sangat rentan terhadap kekeringan, banjir, dan perubahan pola hujan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus menjadi agenda utama.
Program mitigasi dan adaptasi yang harus dikembangkan meliputi:
Konsep "Desa Ekowisata" yang berkembang pesat adalah manifestasi dari upaya ini, menggabungkan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi. Wisatawan datang bukan hanya untuk melihat keindahan alam, tetapi untuk belajar tentang cara hidup masyarakat yang selaras dengan lingkungan, menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi komunitas.
Desa tidak boleh dilihat sebagai entitas terisolasi. Kekuatan kolektif dapat ditingkatkan melalui kerjasama antar desa (Kerja Sama Antar Desa/KAD). KAD memungkinkan desa-desa untuk berbagi sumber daya yang mahal (misalnya alat pertanian berat, pusat pelatihan, atau pabrik pengolahan kecil) dan mengatasi masalah yang melampaui batas administrasi satu desa, seperti pengelolaan sampah regional atau irigasi lintas batas.
Jaringan ini juga dapat mencakup kolaborasi budaya, pertukaran pengetahuan adat, dan pembentukan merek kolektif (collective branding) untuk produk-produk unggulan regional. Kerjasama ini adalah wujud modern dari semangat gotong royong yang diperluas melintasi batas-batas teritorial tradisional, menciptakan kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar di hadapan pemerintah tingkat atas.
Masyarakat desa Indonesia adalah laboratorium sosial yang dinamis, terus berevolusi sambil menjaga nilai-nilai inti. Meskipun menghadapi tekanan berat dari modernisasi, individualisme, dan perubahan iklim, potensi desa untuk menjadi pusat kemandirian dan keberlanjutan global sangatlah besar.
Revitalisasi desa harus dilakukan melalui pendekatan yang seimbang: mengakui sepenuhnya otoritas adat dan kearifan lokal sebagai modal pembangunan, sambil memberikan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk bersaing di era digital. Pembangunan desa bukan tentang menyalin model kota, melainkan tentang membangun kekuatan dari dalam, memanfaatkan solidaritas komunal, dan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosialnya, memiliki peran aktif dalam menentukan masa depan bersama.
Tujuan akhirnya adalah mewujudkan desa yang berdaulat, di mana kehidupan sosial berjalan harmonis, ekonomi berputar adil dan mandiri, serta lingkungan hidup terjaga untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ketika desa kuat, maka fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kokoh dan berakar kuat dalam peradaban luhur bangsa.