Isu mengenai lahan kritis merupakan salah satu masalah lingkungan dan sosial ekonomi paling mendesak yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, khususnya Indonesia. Lahan kritis, dalam konteks teknis, didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan fungsi hidrologis, ketersediaan hara, dan potensi produksi biomassa, sehingga memerlukan upaya rehabilitasi yang intensif. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan degradasi fisik tanah—seperti erosi dan penurunan kesuburan—tetapi juga merusak sistem penyangga kehidupan yang jauh lebih luas, memicu bencana hidrologi, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Memahami akar penyebab, mekanisme kerusakan, dan strategi restorasi yang tepat adalah langkah fundamental dalam menghadapi krisis ekologis ini.
Kondisi fisik lahan kritis dicirikan oleh penurunan drastis kualitas tanah dan vegetasi, meningkatkan kerentanan terhadap erosi dan kegagalan hidrologi.
Definisi lahan kritis tidak berdiri sendiri melainkan terikat pada tingkat kerusakan yang dialami. Secara umum, penetapan kriteria kekritisan didasarkan pada kombinasi faktor biofisik dan sosial ekonomi. Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan jenis intervensi rehabilitasi yang harus dilakukan. Kekritisan lahan diukur berdasarkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau melalui parameter spesifik seperti tingkat tutupan vegetasi, laju erosi aktual, dan kedalaman solum tanah efektif.
Penilaian terhadap status kritis suatu lahan melibatkan beberapa variabel utama yang dianalisis secara terpadu. Variabel-variabel ini mencerminkan sejauh mana fungsi ekologis lahan telah terganggu dan kemampuan alami lahan untuk pulih tanpa bantuan.
Tutupan vegetasi adalah indikator visual paling jelas dari kesehatan lahan. Ketika persentase tutupan vegetasi permanen (terutama tajuk pohon) jatuh di bawah ambang batas tertentu—seringkali di bawah 40% di daerah tangkapan air—lahan tersebut cenderung kehilangan perlindungan dari curah hujan. Kurangnya tajuk menyebabkan energi kinetik air hujan menghantam langsung permukaan tanah, memicu disintegrasi agregat tanah dan mempercepat erosi lembar dan alur.
Erosi adalah proses penghanyutan material tanah oleh air atau angin. Lahan dikategorikan kritis jika laju erosi tahunan melebihi batas erosi yang diperbolehkan (Toleransi Erosi, atau T-Value). Di lahan yang sensitif, T-Value bisa sangat rendah (misalnya 5-10 ton per hektar per tahun). Lahan dengan laju erosi yang jauh melampaui batas ini berarti kehilangan topsoil—lapisan tanah paling subur—secara permanen, mengurangi kapasitas produksi secara signifikan.
Solum tanah efektif adalah kedalaman lapisan tanah yang dapat ditembus oleh akar tanaman, yang juga menampung air dan hara. Pada lahan kritis, seringkali terjadi pengikisan topsoil hingga lapisan C (batuan induk) atau lapisan yang padat, menyebabkan solum tanah menjadi dangkal. Kedalaman yang kurang dari 50 cm sering menjadi indikator kuat kekritisan, membatasi pilihan jenis tanaman yang dapat tumbuh dan mengurangi kapasitas penyimpanan air tanah.
Kelerengan topografi memiliki korelasi langsung dengan potensi erosi. Semakin curam lereng, semakin tinggi kecepatan aliran permukaan (run-off), yang meningkatkan daya angkut air untuk mengerosi tanah. Meskipun lahan datar pun bisa kritis (misalnya akibat salinisasi), sebagian besar lahan kritis berada di lereng bukit atau pegunungan yang gundul. Analisis kelerengan adalah kunci dalam merencanakan teknik konservasi mekanis yang sesuai.
Penentuan status lahan di Indonesia umumnya membagi kekritisan menjadi lima kategori, dari yang paling ringan hingga yang paling parah:
Degradasi lahan kritis di Indonesia bersifat multifaktorial. Penyebabnya seringkali merupakan interaksi kompleks antara tekanan demografi, kebijakan tata ruang yang lemah, dan keterbatasan pengetahuan praktik konservasi di tingkat petani. Memahami kausalitas ini penting untuk merumuskan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kebijakan.
Pertanian konvensional, terutama di lahan miring tanpa penerapan konservasi tanah dan air (KTA), adalah penyumbang utama erosi dan kekritisan lahan. Penggunaan pupuk kimia sintetik secara berlebihan dalam jangka panjang dapat merusak struktur tanah, mengurangi kandungan bahan organik, dan meningkatkan kepadatan (bulk density), yang pada gilirannya menurunkan infiltrasi air dan meningkatkan aliran permukaan.
Penebangan hutan, baik secara legal maupun ilegal, terutama di kawasan hutan lindung dan konservasi, menghilangkan payung pelindung tajuk pohon dan akar yang mengikat tanah. Hutan adalah regulator hidrologi alami; ketika hutan hilang, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan menurun drastis. Hal ini tidak hanya memicu banjir di musim hujan, tetapi juga kekeringan parah di musim kemarau, karena tidak ada lagi cadangan air tanah yang terisi.
Aktivitas konversi hutan menjadi perkebunan besar (misalnya sawit atau akasia) yang tidak diimbangi dengan manajemen konservasi yang ketat di lahan berbukit juga berkontribusi pada masalah ini. Meskipun tutupan vegetasi hadir, sistem perakaran dangkal atau kurangnya serasah tanah dapat menyebabkan erosi permukaan yang signifikan.
Peningkatan populasi di wilayah hulu sungai seringkali mendorong ekspansi area pertanian ke kawasan yang secara ekologis rapuh, seperti lereng curam atau tepian sungai. Kemiskinan memaksa petani untuk mengutamakan hasil panen jangka pendek tanpa memikirkan kelestarian tanah. Mereka cenderung menanam tanaman semusim yang cepat panen (misalnya sayuran dataran tinggi) yang memerlukan pengolahan tanah intensif, praktik yang sangat merusak struktur tanah dan meningkatkan erosi.
Kegiatan pertambangan, terutama pertambangan terbuka (surface mining) yang tidak diikuti oleh reklamasi yang memadai, meninggalkan bentang alam berupa lubang besar, tumpukan tanah buangan (overburden) yang tidak stabil, dan air asam tambang (Acid Mine Drainage/AMD). Tanah buangan seringkali tidak memiliki struktur tanah yang baik, minim hara, dan sangat rentan terhadap erosi, menciptakan kawasan lahan sangat kritis yang memerlukan biaya restorasi yang luar biasa besar.
Dampak dari lahan kritis bersifat sistemik, meluas dari kerusakan ekologi hingga ketidakstabilan sosial dan ekonomi regional. Konsekuensi dari lahan yang terdegradasi tidak terbatas pada lokasi di mana kerusakan itu terjadi, melainkan menyebar melalui sistem hidrologi dan atmosfer.
Hilangnya tutupan vegetasi dan rusaknya struktur tanah mengurangi infiltrasi air, menyebabkan sebagian besar air hujan mengalir di permukaan (run-off). Aliran permukaan ini membawa sedimen, lumpur, dan polutan ke sungai dan waduk. Akibatnya, terjadi sedimentasi parah di hilir, mengurangi umur ekonomis infrastruktur air (dam dan irigasi), dan meningkatkan risiko banjir bandang. Kualitas air juga menurun karena tingginya kandungan lumpur dan bahan kimia dari lahan pertanian.
Lahan kritis tidak mampu menopang kehidupan flora dan fauna yang kompleks. Lapisan topsoil yang hilang adalah habitat bagi jutaan mikroorganisme yang esensial bagi kesuburan tanah. Ketika lahan gundul, ekosistem lokal runtuh, mengakibatkan hilangnya spesies tanaman dan hewan endemik, yang pada gilirannya mengurangi ketahanan ekosistem secara keseluruhan terhadap perubahan.
Tutupan hutan memainkan peran penting dalam siklus evaporasi dan transpirasi, yang membantu mengatur iklim lokal (mikro). Deforestasi dan kekritisan lahan mengakibatkan peningkatan pantulan panas permukaan (albedo) dan penurunan kelembapan udara. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan suhu udara lokal, memperparah kondisi kekeringan, dan mengurangi potensi curah hujan.
Penurunan drastis kesuburan dan kedalaman solum tanah secara langsung menurunkan hasil panen. Petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pupuk, yang seringkali tidak efektif karena buruknya struktur tanah. Siklus ini menciptakan lingkaran setan: kemiskinan mendorong praktik pertanian destruktif, yang mempercepat kekritisan lahan, yang pada akhirnya memperdalam kemiskinan.
Lahan kritis adalah pemicu utama bencana hidrologi. Erosi yang parah di hulu dapat menyebabkan longsor tanah (landslides) yang mematikan. Peningkatan debit air dan sedimen memicu banjir bandang, merusak infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi, yang memerlukan biaya pemulihan triliunan rupiah.
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan Air (RLKTA) memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan teknik vegetatif, teknik sipil, dan perubahan kelembagaan. Program ini harus disesuaikan dengan tingkat kekritisan lahan dan karakteristik biofisik serta sosial ekonomi wilayah.
Teknik vegetatif bertujuan untuk mengembalikan tutupan permanen di permukaan tanah, mengikat partikel tanah dengan sistem perakaran, dan meningkatkan kandungan bahan organik. Ini adalah strategi yang paling berkelanjutan dalam jangka panjang.
Reboisasi adalah penanaman kembali hutan di kawasan hutan yang telah gundul. Penghijauan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan. Kunci keberhasilan terletak pada pemilihan jenis tanaman yang tepat (Multi-Purpose Tree Species/MPTs). MPTs adalah spesies pohon yang tidak hanya berfungsi sebagai konservasi tetapi juga memberikan hasil ekonomi bagi masyarakat (misalnya, Jati, Mahoni, Aren, buah-buahan lokal).
Di lahan pertanian miring, penanaman barisan tanaman keras (rumput vetiver, lamtoro, atau leguminosa) sejajar kontur berfungsi sebagai penyaring sedimen alami. Pagar hidup ini memperlambat aliran permukaan, memungkinkan partikel tanah mengendap, dan lama kelamaan membentuk teras alami. Rumput vetiver sangat efektif karena sistem perakarannya yang dalam dan padat.
Mulsa (penutupan permukaan tanah dengan sisa tanaman) melindungi tanah dari pukulan langsung air hujan dan mengurangi penguapan air. Peningkatan bahan organik melalui pupuk hijau, kompos, atau kotoran ternak sangat penting. Bahan organik bertindak sebagai 'perekat' yang menciptakan agregat tanah stabil, meningkatkan porositas, dan menahan air, secara drastis mengurangi potensi erosi.
Teknik sipil adalah tindakan struktural yang dirancang untuk memecah panjang lereng, mengurangi kecepatan aliran air, dan menahan sedimen. Teknik ini umumnya mahal tetapi sangat diperlukan pada lahan yang memiliki kelerengan curam dan tingkat erosi sangat tinggi.
Terasering adalah modifikasi lereng menjadi serangkaian lahan datar bertingkat yang mengikuti garis kontur. Terasering efektif memotong panjang lereng dan menahan air, memberikan waktu bagi air untuk berinfiltrasi. Jenis teras bervariasi tergantung kondisi lahan, mulai dari teras bangku (paling efektif pada lereng curam) hingga teras individu (untuk tanaman perkebunan).
Cek dam adalah struktur kecil yang dibangun melintang di alur sungai atau parit (gully) yang mengalami erosi parah. Tujuannya adalah mengurangi kecepatan air, menahan sedimen, dan mendorong pengendapan material. Cek dam dapat dibuat dari bahan alami (batu, bambu) atau beton, dan sangat krusial dalam menstabilkan daerah tangkapan air hulu.
Guludan adalah timbunan tanah yang dibuat sejajar kontur untuk menahan air hujan. Saluran Pembuangan Air (SPA) dibuat secara khusus untuk mengalirkan kelebihan air secara aman ke luar lahan tanpa menyebabkan erosi lebih lanjut. SPA harus diperkuat dengan vegetasi (grassed waterway) atau batu agar tidak menjadi sumber erosi baru.
Kekritisan lahan tidak bisa diatasi secara parsial. Lahan kritis selalu merupakan masalah Daerah Aliran Sungai (DAS) karena kerusakan di hulu pasti akan memengaruhi kondisi di hilir. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus didasarkan pada pengelolaan DAS yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pengelolaan DAS memerlukan zonasi berdasarkan fungsi ekologis dan tingkat kekritisan. Zona utama mencakup:
Konservasi air adalah kunci rehabilitasi lahan kritis. Teknik seperti panen air (rain water harvesting) melalui embung, sumur resapan, dan bendungan mini harus diintensifkan di wilayah hulu. Dengan menahan air di hulu, kita tidak hanya mengurangi risiko banjir di hilir, tetapi juga memastikan ketersediaan air tanah yang lebih baik selama musim kemarau, yang mendukung pertumbuhan vegetasi rehabilitasi.
Pembangunan sumur resapan, misalnya, merupakan teknik sederhana namun efektif untuk mengembalikan air hujan ke dalam akuifer. Jika dilakukan secara masif di kawasan perkotaan dan pertanian, praktik ini dapat membantu mengatasi penurunan muka air tanah yang sering terjadi di wilayah padat penduduk.
Konsep hutan rakyat—hutan yang dikelola oleh masyarakat di atas lahan milik—memiliki peran ganda: sebagai benteng ekologi dan sumber pendapatan. Keberhasilan hutan rakyat seringkali bergantung pada pemilihan jenis pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi (kayu atau hasil hutan non-kayu). Ketika masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pohon, insentif untuk menjaga dan merehabilitasi lahan menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan jika hanya mengandalkan program reboisasi pemerintah.
Rehabilitasi lahan kritis sering kali gagal bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena kegagalan dalam mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Program RLKTA harus berkelanjutan secara finansial dan diterima secara sosial.
Pendekatan top-down (dari atas ke bawah) terbukti kurang efektif. Rehabilitasi harus menggunakan pendekatan partisipatif, melibatkan petani sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Penting untuk mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam praktik konservasi. Misalnya, sistem terasering tradisional atau rotasi tanam yang sudah dipraktikkan turun-temurun seringkali lebih sesuai dengan kondisi setempat daripada teknologi impor.
Pelatihan intensif tentang teknik konservasi tanah, seperti penggunaan pupuk organik, zero tillage (tanpa pengolahan tanah), dan penanaman kontur, harus disertai dengan dukungan modal dan jaminan pasar untuk produk agroforestri, memastikan petani dapat melihat manfaat ekonomi jangka pendek dari praktik yang ramah lingkungan.
Faktor kebijakan adalah penentu utama keberhasilan program jangka panjang. Perlu ada penegasan yang jelas mengenai zonasi wilayah konservasi dan wilayah budidaya. Penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan hutan, dan praktik budidaya yang merusak di kawasan lindung harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pemerintah juga perlu memberikan insentif (misalnya subsidi bibit, keringanan pajak) bagi petani atau perusahaan yang menerapkan praktik konservasi berkelanjutan, sementara memberikan disinsentif (denda atau sanksi) bagi mereka yang merusak ekosistem DAS.
Skala masalah lahan kritis terlalu besar untuk ditangani oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi sinergis. Sektor swasta, terutama perusahaan yang bergantung pada sumber daya air (PLTA, air minum, perkebunan), harus berinvestasi dalam rehabilitasi di hulu DAS mereka melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada konservasi dan agroforestri. Masyarakat sipil dan akademisi berperan dalam penelitian, pemantauan, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Restorasi lahan kritis harus mengintegrasikan konservasi air dan tanah, menggunakan terasering mekanis yang diperkuat dengan vegetasi permanen.
Upaya rehabilitasi memerlukan alat ukur yang jelas untuk menentukan apakah intervensi yang dilakukan efektif. Monitoring harus dilakukan secara berkala dan mencakup indikator biofisik dan sosial ekonomi.
Keberhasilan restorasi diukur dari perubahan positif dalam properti tanah dan vegetasi:
Di era digital, monitoring lahan kritis skala besar menjadi lebih efisien dengan penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh. Teknologi ini memungkinkan pemetaan kekritisan, pemantauan perubahan tutupan vegetasi dari waktu ke waktu, dan identifikasi titik panas erosi secara cepat dan akurat. Analisis ini sangat vital untuk realokasi sumber daya ke area yang paling membutuhkan intervensi mendesak.
Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa solusi yang paling efektif seringkali adalah yang paling adaptif terhadap kondisi lokal. Inovasi teknologi dan ekologis terus berkembang untuk mengatasi kesulitan di lahan yang sangat terdegradasi.
Di beberapa daerah dengan masalah erosi tinggi dan iklim kering, tebu (terutama varietas tertentu) telah digunakan sebagai tanaman konservasi jangka pendek yang efektif. Tebu memiliki sistem perakaran serabut yang rapat dan produksi biomassa yang besar, yang mampu melindungi tanah dari erosi sambil memberikan manfaat ekonomi sebelum pohon-pohon rehabilitasi mencapai usia produktif.
Bioengineering adalah integrasi teknik sipil dengan materi hayati (tanaman) untuk menstabilkan lereng dan badan air. Contohnya termasuk penggunaan fascine (ikatan dahan atau ranting) yang ditanam di sepanjang kontur, yang berfungsi sebagai struktur penahan sementara, sementara akar tanaman yang tumbuh melalui fascine mengambil alih fungsi penahan permanen. Teknik ini lebih murah dan lebih ramah lingkungan daripada penggunaan beton murni.
Dalam konteks rehabilitasi lahan kritis bekas tambang, inovasi berfokus pada teknik fitoremediasi, di mana spesies tanaman tertentu yang toleran terhadap logam berat (hiperakumulator) ditanam untuk menarik dan menetralisir kontaminan di dalam tanah. Setelah kontaminan berhasil ditarik ke biomassa tanaman, biomassa tersebut dapat dipanen dan dibuang dengan aman.
Di wilayah kering yang sangat rentan kekritisan, penerapan irigasi hemat air, seperti irigasi tetes atau irigasi mikro, menjadi keharusan. Irigasi cerdas membantu memastikan bahwa air yang langka digunakan secara efisien, mendukung pertumbuhan bibit reboisasi pada fase awal yang kritis, sekaligus menghindari praktik irigasi berlebihan yang dapat memicu erosi sekunder atau salinisasi.
Mengatasi krisis lahan kritis adalah maraton, bukan lari cepat. Perlu ada pergeseran paradigma dari eksploitasi menuju pengelolaan berkelanjutan, di mana nilai ekologis lahan diakui setara dengan nilai ekonominya. Keberlanjutan ini bergantung pada komitmen lintas generasi dan integrasi ilmu pengetahuan modern dengan praktik tradisional.
Pendidikan konservasi tidak hanya harus diajarkan di sekolah formal, tetapi juga melalui penyuluhan ekstensi pertanian yang berkelanjutan dan relevan bagi masyarakat. Petani perlu memahami ilmu dasar di balik degradasi (misalnya siklus hara, dinamika erosi) agar mereka dapat mengadopsi teknik konservasi secara sukarela dan efektif, bukan sekadar mengikuti instruksi proyek sementara.
Diperlukan mekanisme keuangan yang mendukung kegiatan restorasi. Konsep pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services/PES) adalah salah satu solusi. Petani atau masyarakat di hulu yang menjaga hutan dan menerapkan konservasi, sehingga memastikan ketersediaan air dan mengurangi sedimen di hilir, harus menerima kompensasi finansial dari pengguna air di hilir (perusahaan, PDAM, atau masyarakat kota). PES memberikan insentif ekonomi langsung untuk tindakan yang menghasilkan manfaat ekologis kolektif.
Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana hidrologi dan memperburuk kekritisan lahan melalui curah hujan ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang. Program rehabilitasi harus dirancang dengan mempertimbangkan ketahanan iklim, memilih spesies tanaman yang tahan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem, dan membangun infrastruktur sipil (cek dam, teras) yang mampu menahan intensitas hujan yang lebih tinggi di masa depan. Ketahanan iklim menjadi prasyarat bagi keberhasilan jangka panjang dalam memulihkan lahan yang sudah rentan.
Pada akhirnya, pemulihan lahan kritis adalah refleksi dari hubungan kita dengan alam. Ini bukan hanya tentang menanam pohon atau membangun struktur penahan, melainkan tentang membangun kembali hubungan simbiosis yang sehat antara manusia dan ekosistem. Dedikasi terhadap praktik konservasi yang komprehensif, didukung oleh kebijakan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif, adalah satu-satunya jalan menuju pemulihan bentang alam dan jaminan keberlanjutan sumber daya alam kita.
Untuk mencapai pemulihan ekologis yang optimal, detail implementasi KTA harus diperhatikan. Setiap lahan kritis memiliki kebutuhan konservasi yang unik, dan kegagalan dalam memilih kombinasi teknik yang tepat dapat membatalkan upaya rehabilitasi yang mahal dan memakan waktu. Konservasi harus dilihat sebagai investasi infrastruktur hijau.
Leguminosa Penutup Tanah (LCP), seperti Calopogonium mucunoides atau Pueraria javanica, adalah komponen esensial dalam restorasi. LCP memiliki kemampuan ganda: secara fisik, mereka menutupi tanah dari pukulan hujan (splash erosion); dan secara kimia, mereka memfiksasi nitrogen atmosfer, meningkatkan kesuburan tanah tanpa memerlukan input pupuk nitrogen sintetik yang mahal. Penggunaan LCP sangat disarankan pada lahan bekas tambang atau perkebunan yang miskin hara untuk mempercepat pemulihan biologis tanah.
Pengolahan tanah yang intensif (pembajakan) secara tradisional dianggap perlu untuk mempersiapkan lahan tanam. Namun, di lahan kritis, pengolahan intensif justru menghancurkan agregat tanah, mempercepat oksidasi bahan organik, dan meningkatkan kerentanan terhadap erosi. Teknik minimum atau zero tillage (tanpa pengolahan tanah) mempertahankan residu tanaman di permukaan dan membiarkan struktur tanah tetap utuh. Meskipun memerlukan adaptasi peralatan dan manajemen gulma yang berbeda, praktik ini terbukti secara dramatis mengurangi erosi dan meningkatkan kesehatan tanah jangka panjang.
Erosi parit (gully erosion) adalah bentuk erosi yang paling merusak, di mana aliran air terkonsentrasi menciptakan parit dalam. Penanganan gully harus segera dilakukan. Jika gully masih kecil, dapat distabilkan dengan penanaman vegetasi yang cepat tumbuh dan memiliki perakaran kuat, seperti bambu atau vetiver, disertai dengan penempatan bendungan kecil dari batu (check dams). Jika gully sudah sangat besar dan dalam, diperlukan intervensi sipil permanen berupa gabion (kawat bronjong berisi batu) atau konstruksi beton untuk menstabilkan dinding gully dan dasar sungai.
Lahan gambut menjadi kritis ketika mengalami drainase berlebihan (pengeringan) yang memicu dekomposisi biomassa gambut dan meningkatkan risiko kebakaran. Rehabilitasi lahan gambut memerlukan pendekatan yang berlawanan dari tanah mineral: fokus utamanya adalah restorasi hidrologi melalui pembasahan kembali (rewetting) dengan pembangunan kanal sekat (canal blocking) dan sumur bor pengisian kembali. Penanaman kembali harus menggunakan spesies asli gambut yang tahan air seperti Jelutung atau Ramin.
Biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi lahan kritis seringkali dianggap sebagai beban, padahal seharusnya dilihat sebagai investasi yang menghasilkan pengembalian ekonomi yang besar dan beragam (non-market valuation).
Lahan yang sehat memberikan jasa ekosistem yang bernilai miliaran rupiah, termasuk penyediaan air bersih, regulasi iklim, penyerapan karbon, dan pencegahan bencana. Ketika lahan kritis pulih, jasa-jasa ini kembali tersedia. Misalnya, rehabilitasi hutan di hulu DAS dapat mengurangi biaya operasional penyaringan air oleh PDAM di hilir karena tingkat kekeruhan (sedimen) air menurun drastis. Biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi akan jauh lebih kecil daripada kerugian akibat banjir dan sedimentasi di infrastruktur.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah mesin penciptaan lapangan kerja hijau. Kegiatan penanaman massal, pembuatan teras, pemeliharaan pembibitan, dan pengelolaan agroforestri memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Ini memberikan peluang pendapatan bagi masyarakat desa dan petani kecil, sekaligus meningkatkan keterampilan mereka dalam praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.
Lahan yang telah direhabilitasi dan memiliki tutupan vegetasi permanen yang baik, serta struktur tanah yang stabil, secara otomatis akan meningkatkan nilai properti dan nilai jual tanah. Hal ini memberikan insentif tambahan bagi pemilik lahan untuk berinvestasi dalam konservasi jangka panjang.
Seringkali, masalah lahan kritis melibatkan banyak sektor dan yurisdiksi, menciptakan hambatan dalam koordinasi dan implementasi.
Pengelolaan lahan kritis di suatu DAS mungkin melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (untuk kawasan hutan), Kementerian Pertanian (untuk lahan budidaya), dan Pemerintah Daerah (untuk tata ruang dan perizinan). Kurangnya keselarasan kebijakan dan ego sektoral dapat menghambat implementasi program terpadu. Solusinya terletak pada penguatan fungsi Badan Pengelola DAS (BPDAS) sebagai koordinator lintas sektor yang memiliki otoritas jelas dalam perencanaan dan eksekusi.
Pendanaan program rehabilitasi seringkali bersifat proyek musiman dan jangka pendek. Penanaman bibit mudah dilakukan dalam satu tahun anggaran, tetapi pemeliharaan—yang krusial selama 3-5 tahun pertama—sering terabaikan setelah proyek selesai. Diperlukan alokasi anggaran yang berkelanjutan dan berbasis kinerja, di mana dana dicairkan berdasarkan keberhasilan persentase hidupnya tanaman dan kestabilan lahan, bukan hanya berdasarkan jumlah bibit yang ditanam.
Banyak lahan kritis berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan yang memiliki konflik tenurial (kepemilikan/pengelolaan) yang belum terselesaikan. Konflik ini menghalangi upaya rehabilitasi karena masyarakat enggan menanam pohon keras yang berjangka waktu panjang di lahan yang status hukumnya tidak pasti. Program Perhutanan Sosial dan redistribusi tanah melalui reforma agraria dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah tenurial, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan mendorong mereka untuk menjadi penjaga lahan yang efektif.
Secara keseluruhan, pemulihan lahan kritis memerlukan kerangka kerja yang kuat, didukung oleh ilmu pengetahuan ekologi, teknik konservasi yang adaptif, dan yang paling penting, komitmen sosial politik yang teguh untuk memprioritaskan fungsi ekologis di atas kepentingan eksploitasi jangka pendek. Hanya melalui upaya kolektif, kita dapat mengubah lanskap kritis menjadi ekosistem yang produktif dan berketahanan.