Hibah dan Waqaf: Pilar Kedermawanan dan Keberlanjutan dalam Islam

Dalam khazanah peradaban Islam, konsep kedermawanan dan berbagi telah menjadi fondasi utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan saling tolong-menolong. Di antara berbagai manifestasi kedermawanan tersebut, dua instrumen yang memiliki dampak mendalam dan berkelanjutan adalah hibah dan waqaf. Meskipun keduanya berkaitan erat dengan tindakan memberi, keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan implikasi hukum yang berbeda namun saling melengkapi. Memahami esensi, rukun, syarat, serta manfaat dari hibah dan waqaf adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Artikel ini akan mengupas tuntas kedua konsep tersebut, mulai dari definisi dasar hingga implikasi hukum, jenis-jenis, manfaat, sejarah, hingga relevansinya dalam konteks modern. Kita akan menyelami bagaimana hibah berfungsi sebagai transfer kepemilikan yang langsung, sementara waqaf menjelma menjadi investasi abadi untuk kemaslahatan umat. Semoga pembahasan yang komprehensif ini dapat meningkatkan pemahaman kita dan menginspirasi lebih banyak individu untuk turut serta dalam gerakan kedermawanan ini.

I. Memahami Konsep Hibah

A. Definisi Hibah

Secara etimologi, kata hibah berasal dari bahasa Arab, habba - yahibbu - hibatan, yang berarti mengalir atau melewati. Dalam konteks yang lebih luas, hibah berarti pemberian, pemberian hadiah, atau karunia. Konsep ini menunjukkan perpindahan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya imbalan atau balasan.

Secara terminologi syariah (hukum Islam), hibah didefinisikan sebagai akad pemberian harta milik kepada orang lain pada waktu hidupnya tanpa adanya imbalan. Ini adalah tindakan sukarela di mana seseorang (pemberi hibah) secara sukarela mentransfer kepemilikan suatu aset (objek hibah) kepada orang lain (penerima hibah) tanpa mengharapkan kompensasi finansial atau non-finansial sebagai gantinya. Transfer kepemilikan ini berlaku secara langsung dan permanen setelah proses serah terima.

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah diatur dalam Bab IX Pasal 1666 hingga 1693. Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai "suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, dengan tidak dapat menariknya kembali, untuk keperluan si penerima hibah". Meskipun ada perbedaan redaksional, esensi utamanya tetap sama: pemberian secara cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali.

B. Rukun Hibah

Agar suatu akad hibah sah dan mengikat secara syariat, terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang keberadaannya mutlak, jika salah satunya tidak ada, maka akad hibah menjadi tidak sah. Rukun hibah meliputi:

1. Pemberi Hibah (Wahib/Donor): Orang yang memberikan hibah. Syarat bagi pemberi hibah adalah:
   • Memiliki kecakapan hukum (ahliyah) untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu baligh (dewasa) dan berakal sehat.
   • Merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan.
   • Dilakukan atas kehendak sendiri (bukan paksaan).
2. Penerima Hibah (Mauhub lahu/Donee): Orang yang menerima hibah. Syarat bagi penerima hibah adalah:
   • Ada dan dapat dikenali pada saat hibah diberikan.
   • Mampu menerima kepemilikan. Tidak disyaratkan baligh atau berakal sehat, anak kecil atau orang gila pun bisa menerima hibah melalui walinya.
   • Menerima hibah dengan sukarela.
3. Objek Hibah (Mauhub/Gifted Item): Barang atau aset yang dihibahkan. Syarat bagi objek hibah adalah:
   • Merupakan harta yang bernilai (mal mutaqawwim) menurut syariat.
   • Milik penuh pemberi hibah.
   • Jelas wujudnya dan dapat diserahterimakan (maqdur 'ala taslim).
   • Bukan barang haram atau terlarang.
   • Ada saat akad hibah dilakukan.
4. Sighat (Ijab dan Qabul): Pernyataan atau ekspresi kehendak dari pemberi hibah dan penerima hibah.
   • Ijab: Pernyataan dari pemberi hibah untuk memberikan barang.
   • Qabul: Pernyataan penerima hibah untuk menerima barang tersebut.
   • Sighat dapat diucapkan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas jika lisan tidak memungkinkan. Dalam hukum positif, hibah untuk benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.

C. Syarat-syarat Hibah

Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hibah menjadi sah dan sempurna:

1. Penyerahan (Qabdh): Hibah menjadi sempurna dengan adanya serah terima objek hibah dari pemberi kepada penerima. Sebelum serah terima dilakukan, hibah masih bersifat janji yang boleh dibatalkan, kecuali dalam mazhab tertentu.
2. Tidak Bersyarat atau Bersyarat yang Sesuai Syariat: Pada dasarnya hibah adalah murni pemberian. Jika ada syarat, maka syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat atau menghilangkan esensi kepemilikan penerima. Contoh: "Saya hibahkan rumah ini padamu, asalkan kamu merawat orang tuaku." Syarat ini umumnya diterima. Namun, "Saya hibahkan rumah ini padamu, tapi rumah ini tetap milikku sampai saya mati," ini bertentangan dengan esensi hibah.
3. Bukan dari Harta yang Diharamkan: Objek hibah harus berasal dari sumber yang halal dan bukan hasil kejahatan atau sesuatu yang diharamkan dalam Islam.
4. Bukan dalam Keadaan Sakit Keras (Maradhul Maut): Menurut sebagian besar ulama, hibah yang diberikan saat pemberi hibah dalam keadaan sakit keras yang mengarah pada kematian (maradhul maut) akan memiliki hukum yang mirip dengan wasiat, yaitu hanya sah sepertiga dari total harta dan sisanya untuk ahli waris. Hal ini untuk melindungi hak ahli waris.

D. Perbedaan Hibah dengan Akad Lain

Untuk memahami hibah lebih dalam, penting untuk membedakannya dengan akad-akad lain yang seringkali memiliki kemiripan, namun memiliki substansi dan konsekuensi hukum yang berbeda:

1. Hibah vs. Sedekah:
   • Hibah: Umumnya diberikan kepada individu tertentu, bisa kaya atau miskin, dengan tujuan untuk menumbuhkan kasih sayang atau membantu seseorang secara spesifik. Penekanannya pada transfer kepemilikan dan bisa berupa barang berharga.
   • Sedekah: Umumnya diberikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan dengan tujuan mencari pahala dari Allah SWT. Penekanannya pada aspek pahala dan seringkali tidak harus berupa barang berharga. Sedekah lebih luas maknanya, termasuk senyuman atau perkataan baik.
2. Hibah vs. Hadiah:
   • Hibah: Lebih umum digunakan untuk pemberian yang lebih besar atau memiliki nilai signifikan, seringkali dengan tujuan membantu atau mengikat tali kekeluargaan/persahabatan.
   • Hadiah: Umumnya diberikan karena ada sebab tertentu, seperti perayaan, pencapaian, atau sebagai tanda penghormatan. Nilainya bisa bervariasi dari kecil hingga besar. Perbedaannya sangat tipis dan seringkali dapat dipertukarkan.
3. Hibah vs. Wasiat:
   • Hibah: Terjadi pada saat pemberi hibah masih hidup dan langsung mengalihkan kepemilikan. Setelah serah terima, tidak dapat dibatalkan (kecuali hibah dari orang tua kepada anak).
   • Wasiat: Adalah ikrar seseorang untuk memberikan hartanya setelah ia meninggal dunia. Pelaksanaannya menunggu kematian pemberi wasiat dan dibatasi hanya sepertiga dari total harta untuk non-ahli waris (kecuali ahli waris mengizinkan lebih).
4. Hibah vs. Jual Beli:
   • Hibah: Transfer kepemilikan tanpa imbalan (cuma-cuma).
   • Jual Beli: Transfer kepemilikan dengan adanya pertukaran barang dengan harga tertentu (ada imbalan).
5. Hibah vs. Pinjaman (Ariyah):
   • Hibah: Mengalihkan kepemilikan secara permanen.
   • Pinjaman: Memberikan hak pakai suatu barang untuk jangka waktu tertentu, dengan kewajiban mengembalikan barang yang sama atau serupa. Tidak ada pengalihan kepemilikan.

II. Hukum dan Implikasi Hibah

A. Dasar Hukum Hibah dalam Islam

Hibah adalah praktik yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana banyak dalil dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang mendukungnya:

• Al-Qur'an: Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan kata "hibah" dengan makna teknis, konsep memberi dan berbagi sangat ditekankan. Misalnya, firman Allah SWT: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195).
• Hadis Nabi SAW: Banyak hadis yang menganjurkan hibah dan hadiah. Salah satunya: "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Bukhari). Hadis lain: "Dari Aisyah, Nabi SAW pernah menerima hadiah, dan beliau juga memberi hadiah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Para ulama sepakat bahwa hukum dasar hibah adalah sunnah (dianjurkan), bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu, misalnya untuk memenuhi kebutuhan darurat seseorang yang sangat membutuhkan.

B. Prosedur dan Formalitas Hibah

Dalam syariat Islam, hibah umumnya tidak memerlukan formalitas yang rumit. Cukup dengan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) serta serah terima fisik objek hibah, maka hibah sudah dianggap sah. Namun, dalam konteks hukum positif modern, terutama untuk aset bernilai tinggi atau benda tidak bergerak, formalitas menjadi sangat penting untuk kekuatan hukum dan pembuktian:

1. Hibah Benda Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan): Wajib dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dituangkan dalam akta hibah. Akta ini kemudian harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengubah status kepemilikan dalam sertifikat. Tanpa akta, hibah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Hibah Benda Bergerak (Uang, Kendaraan, Perhiasan): Untuk benda bergerak yang nilainya besar, disarankan untuk membuat akta notaris atau surat perjanjian hibah di bawah tangan yang disaksikan oleh saksi-saksi. Ini penting sebagai bukti di kemudian hari untuk menghindari sengketa. Untuk benda bergerak yang nilainya kecil, serah terima secara lisan sudah cukup.
3. Verifikasi Kepemilikan: Penting untuk memastikan pemberi hibah adalah pemilik sah objek hibah dan tidak sedang dalam sengketa.

C. Pembatalan Hibah

Pada prinsipnya, setelah hibah sah dan serah terima dilakukan, hibah tidak dapat ditarik kembali. Ini sejalan dengan firman Allah SWT: "...Dan janganlah kamu merugikan sebagian dari hak-hak mereka." (QS. Al-Nisa: 32). Namun, ada beberapa pengecualian yang disebutkan dalam hadis dan disepakati oleh sebagian besar ulama:

1. Hibah dari Orang Tua kepada Anak: Hadis Nabi SAW menyebutkan: "Tidak halal bagi seorang muslim untuk menarik kembali hibah yang telah dia berikan, kecuali orang tua terhadap anaknya." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah). Ini adalah pengecualian khusus untuk hubungan orang tua-anak, yang mungkin karena alasan mendidik anak atau melindungi kepentingan keluarga yang lebih besar.
2. Hibah yang Belum Diserahterimakan (Qabdh): Jika hibah baru berupa janji dan belum ada serah terima objek hibah, maka pemberi hibah masih bisa membatalkannya.
3. Hibah Bersyarat yang Tidak Terpenuhi: Jika hibah diberikan dengan syarat tertentu dan syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah (dan syaratnya sah secara syariat), maka sebagian ulama membolehkan pembatalan.
4. Hibah yang Tidak Sah Sejak Awal: Misalnya, objek hibah ternyata bukan milik pemberi hibah, atau salah satu rukun tidak terpenuhi.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah "tidak dapat menariknya kembali." Namun, Pasal 1667 KUHPerdata mengatur bahwa hibah dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu, seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan, melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, atau menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah padahal si pemberi hibah dalam keadaan membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan sedikit ruang untuk pembatalan dalam keadaan ekstrem.

III. Jenis-Jenis dan Manfaat Hibah

A. Jenis-Jenis Hibah

Hibah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria:

1. Berdasarkan Objeknya:
   • Hibah Barang Bergerak: Uang tunai, perhiasan, kendaraan, saham, dsb.
   • Hibah Barang Tidak Bergerak: Tanah, rumah, bangunan, apartemen, sawah.
   • Hibah Jasa: Memberikan tenaga atau keahlian secara cuma-cuma, meskipun ini lebih sering masuk kategori sedekah atau amal.
2. Berdasarkan Tujuannya:
   • Hibah Mutlak: Pemberian tanpa syarat atau tujuan khusus, murni sebagai bentuk kemurahan hati.
   • Hibah Bersyarat: Pemberian dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima. Contoh: "Saya hibahkan rumah ini asal kamu kuliah di jurusan kedokteran."
   • Hibah Khusus: Pemberian untuk tujuan yang sangat spesifik, misalnya untuk modal usaha, biaya pendidikan, atau pengobatan.
3. Berdasarkan Penerima:
   • Hibah kepada Keluarga: Orang tua kepada anak, suami kepada istri, dsb.
   • Hibah kepada Non-Keluarga: Teman, tetangga, atau pihak lain yang membutuhkan.
   • Hibah kepada Badan Hukum/Lembaga: Pemberian kepada yayasan, masjid, panti asuhan, dsb.

B. Manfaat Hibah

Hibah memiliki manfaat yang sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat:

1. Manfaat Spiritual:
   • Mendapat Pahala dari Allah SWT: Setiap tindakan memberi yang ikhlas akan dibalas dengan pahala berlipat ganda.
   • Meningkatkan Keimanan: Menguatkan keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah dan berbagi adalah wujud syukur.
   • Membersihkan Harta: Mengeluarkan sebagian harta untuk hibah dapat membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin ada di dalamnya.
2. Manfaat Sosial:
   • Mempererat Tali Silaturahmi: Pemberian hadiah atau hibah dapat menumbuhkan kasih sayang dan memperkuat hubungan antarindividu.
   • Membantu Pihak yang Membutuhkan: Hibah dapat menjadi solusi langsung untuk membantu mereka yang kesulitan finansial, pendidikan, atau kesehatan.
   • Mengurangi Kesenjangan Sosial: Distribusi kekayaan melalui hibah dapat membantu meratakan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
   • Membangun Kepedulian Sosial: Mendorong individu untuk lebih peka terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.
3. Manfaat Ekonomi:
   • Menggerakkan Roda Ekonomi: Hibah berupa modal usaha dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi.
   • Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan aset produktif kepada individu atau kelompok dapat mengangkat mereka dari kemiskinan.
4. Manfaat Legal (Bagi Penerima):
   • Kepastian Hukum: Dengan adanya akta hibah, penerima memiliki bukti kuat atas kepemilikan aset tersebut.
   • Perlindungan Aset: Aset yang dihibahkan terlindungi dari sengketa waris di kemudian hari karena sudah berpindah kepemilikan saat pemberi hibah masih hidup.

IV. Memahami Konsep Waqaf

A. Definisi Waqaf

Setelah memahami hibah, kita akan beralih ke konsep waqaf (wakaf), yang merupakan bentuk kedermawanan Islam yang lebih spesifik dan memiliki karakteristik unik terkait keberlanjutan dan kemanfaatan jangka panjang. Secara etimologi, kata "waqaf" berasal dari bahasa Arab waqafa - yaqifu - waqfan, yang berarti menahan, berhenti, atau menghentikan.

Secara terminologi syariah, waqaf didefinisikan sebagai menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya, guna diberikan di jalan Allah SWT. Ini berarti seseorang (wakif) menyerahkan sebagian harta miliknya (objek wakaf) untuk ditahan kepemilikannya (tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan lagi) dan hanya manfaatnya saja yang digunakan untuk kepentingan umum atau tujuan kebaikan yang berkelanjutan sesuai syariat Islam. Tujuan utamanya adalah mencari keridaan Allah SWT dengan pahala yang terus mengalir bahkan setelah wakif meninggal dunia (amal jariyah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah." Definisi ini telah mengakomodasi perkembangan wakaf modern, termasuk wakaf berjangka dan wakaf uang.

B. Rukun Waqaf

Agar suatu perbuatan wakaf sah dan mengikat secara syariat, terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi:

1. Wakif (Pemberi Wakaf): Orang yang mewakafkan hartanya. Syarat bagi wakif adalah:
   • Dewasa (baligh) dan berakal sehat.
   • Memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan (bukan harta sengketa atau bukan atas nama orang lain).
   • Bebas dari paksaan (atas kehendak sendiri).
   • Tidak dalam keadaan pailit atau di bawah pengampuan.
2. Mauquf (Harta Benda Wakaf): Aset yang diwakafkan. Syarat bagi mauquf adalah:
   • Harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus (benda tidak bergerak atau benda bergerak yang produktif).
   • Milik sah wakif.
   • Jelas wujudnya dan dapat ditentukan batas-batasnya.
   • Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Mauquf Alaih (Peruntukan Wakaf): Pihak atau tujuan yang menjadi penerima manfaat wakaf. Syaratnya adalah:
   • Jelas dan spesifik (misalnya untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi fakir miskin, dsb.).
   • Merupakan tujuan kebaikan (ibadah atau kemaslahatan umum) sesuai syariat Islam.
   • Tidak boleh untuk tujuan maksiat atau yang dilarang.
4. Sighat Wakaf (Ikrar Wakaf): Pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan hartanya.
   • Harus jelas, tegas, dan tidak mengandung keraguan.
   • Dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ikrar wakaf harus dilakukan secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi.
   • Ikrar wakaf bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali setelah diikrarkan dan memenuhi syarat.
5. Nazhir (Pengelola Wakaf): Pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan hasilnya sesuai dengan peruntukan wakaf. Nazhir bisa perorangan, organisasi, atau badan hukum.

C. Syarat-Syarat Waqaf

Selain rukun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan:

1. Penyerahan (Taslim): Meskipun harta wakaf ditahan kepemilikannya, namun secara fisik atau administratif harus diserahkan kepada nazhir untuk dikelola.
2. Lafazh Ikrar Wakaf yang Jelas dan Tegas: Tidak boleh menggantung atau meragukan. Contoh: "Saya wakafkan tanah ini untuk masjid."
3. Permanen (Ta'bid) atau Jangka Waktu Tertentu (Mu'aqqat): Secara tradisional, wakaf bersifat permanen. Namun, Undang-Undang Wakaf di Indonesia telah mengakomodasi wakaf berjangka waktu tertentu, terutama untuk wakaf produktif atau wakaf uang.
4. Bebas dari Hak Orang Lain: Harta wakaf harus bersih dari sengketa atau hak gadai, dan bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi.

D. Perbedaan Kunci Antara Hibah dan Waqaf

Meskipun keduanya adalah bentuk pemberian, perbedaan fundamental antara hibah dan waqaf terletak pada:

• Kepemilikan:
  • Hibah: Mengalihkan kepemilikan penuh objek hibah kepada penerima hibah. Penerima bebas untuk menjual, mewariskan, atau menggunakannya sesuai kehendaknya.
  • Waqaf: Menahan kepemilikan harta pokok (ainul mal) dari segala bentuk transaksi (dijual, dihibahkan, diwariskan). Yang berpindah adalah hak pengelolaan dan hak pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.
• Sifat:
  • Hibah: Bersifat langsung dan umumnya untuk kemanfaatan individu tertentu.
  • Waqaf: Bersifat abadi atau jangka panjang dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umum yang berkelanjutan.
• Pembatalan:
  • Hibah: Umumnya tidak dapat dibatalkan setelah serah terima, kecuali dari orang tua kepada anak atau dalam kasus tertentu.
  • Waqaf: Setelah ikrar wakaf dilakukan dan sah, wakaf bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Ini adalah prinsip "kekalnya zat" dalam wakaf.
• Tujuan:
  • Hibah: Bisa untuk menumbuhkan kasih sayang, membantu individu, atau tujuan pribadi lainnya.
  • Waqaf: Selalu untuk tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (kemaslahatan umat).

V. Jenis-Jenis dan Manfaat Waqaf

A. Jenis-Jenis Waqaf

Wakaf telah berkembang pesat dan memiliki berbagai jenis, baik dari segi objek maupun peruntukannya:

1. Berdasarkan Objek Wakaf:
   • Wakaf Benda Tidak Bergerak: Paling umum, seperti tanah, masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, sawah, kebun.
   • Wakaf Benda Bergerak:
     • Wakaf Uang (Cash Waqf): Wakaf berupa uang tunai yang dapat diinvestasikan dan hasil investasinya disalurkan untuk tujuan wakaf. Ini adalah inovasi modern yang sangat potensial.
     • Wakaf Surat Berharga: Saham, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah.
     • Wakaf Logam Mulia: Emas atau perak.
     • Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak cipta, paten, merek dagang yang manfaatnya disalurkan untuk umum.
2. Berdasarkan Peruntukan:
   • Wakaf Ahli/Keluarga (Waqf Khairi): Wakaf yang diperuntukkan bagi kerabat atau keturunan wakif, kemudian setelah tidak ada lagi kerabat, peruntukannya beralih kepada kepentingan umum.
   • Wakaf Khairi/Umum (Waqf Khairi): Wakaf yang secara langsung diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, panti asuhan, beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi umat.
3. Berdasarkan Fungsi:
   • Wakaf Konsumtif: Harta wakaf yang langsung habis manfaatnya, seperti makanan atau air minum untuk fakir miskin (meskipun ini lebih mirip sedekah). Dalam praktik modern, wakaf umumnya diharapkan produktif.
   • Wakaf Produktif: Harta wakaf yang dikelola dan diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan inilah yang kemudian disalurkan untuk tujuan wakaf. Contoh: wakaf sawah yang hasilnya dijual, wakaf ruko yang disewakan, wakaf uang yang diinvestasikan.

B. Manfaat Waqaf

Waqaf menawarkan spektrum manfaat yang luar biasa luas dan berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat, menjadikannya salah satu instrumen filantropi Islam paling efektif:

1. Manfaat Spiritual (bagi Wakif):
   • Amal Jariyah: Pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Ini adalah investasi akhirat terbaik.
   • Mendapatkan Ridha Allah SWT: Wakaf adalah bentuk pengorbanan harta di jalan Allah, yang mendatangkan pahala dan keberkahan.
   • Pembersihan Harta dan Jiwa: Wakaf melatih keikhlasan, melepaskan keterikatan pada dunia, dan membersihkan harta dari sifat kikir.
2. Manfaat Sosial dan Ekonomi (bagi Masyarakat):
   • Penyediaan Fasilitas Umum: Wakaf mendanai pembangunan dan pemeliharaan masjid, sekolah, universitas, rumah sakit, jembatan, jalan, perpustakaan, dan fasilitas publik lainnya.
   • Peningkatan Kualitas Pendidikan: Dana wakaf dapat digunakan untuk beasiswa, pembangunan gedung sekolah, pengadaan buku, dan fasilitas belajar lainnya, sehingga meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
   • Peningkatan Kualitas Kesehatan: Wakaf rumah sakit, klinik, atau pengadaan alat kesehatan dapat memberikan layanan kesehatan yang terjangkau atau gratis bagi masyarakat kurang mampu.
   • Pemberdayaan Ekonomi Umat: Wakaf produktif, seperti modal usaha, lahan pertanian, atau ruko yang disewakan, dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
   • Pengentasan Kemiskinan: Hasil wakaf dapat disalurkan langsung untuk membantu fakir miskin, anak yatim, atau korban bencana.
   • Pelestarian Lingkungan: Wakaf lahan untuk penghijauan, sumur air bersih, atau energi terbarukan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
   • Mendorong Solidaritas Sosial: Wakaf memperkuat ikatan sosial dan rasa persaudaraan dalam masyarakat, menciptakan tatanan yang saling peduli.
   • Kemandirian Umat: Dengan pengelolaan wakaf yang profesional, umat Islam dapat membangun kemandirian finansial dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal.
3. Manfaat Inovatif (Wakaf Uang & Produktif):
   • Fleksibilitas: Wakaf uang memungkinkan semua kalangan, bahkan dengan dana kecil, untuk berpartisipasi dalam wakaf.
   • Optimalisasi Aset: Wakaf produktif mengoptimalkan aset yang diwakafkan agar terus menghasilkan manfaat, bukan hanya habis pakai.
   • Diversifikasi Investasi: Wakaf dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah, memberikan stabilitas dan potensi pertumbuhan bagi dana wakaf.

VI. Sejarah, Perkembangan, dan Regulasi Waqaf di Indonesia

A. Sejarah Singkat Waqaf

Konsep wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah wakaf kebun kurma (kebun Ufairat) milik sahabat Umar bin Khattab RA. Ketika Umar bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana memanfaatkan kebun tersebut, Nabi SAW bersabda: "Jika engkau mau, engkau tahan pokoknya dan sedekahkan buahnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Sejak saat itu, praktik wakaf menyebar luas di kalangan para sahabat dan menjadi pilar penting dalam peradaban Islam.

Sepanjang sejarah, wakaf telah memainkan peran krusial dalam pembangunan peradaban Islam:

• Pendidikan: Banyak universitas ternama seperti Al-Azhar di Kairo dan Al-Qarawiyyin di Fez didirikan dan didanai melalui wakaf.
• Kesehatan: Rumah sakit-rumah sakit wakaf yang menyediakan layanan gratis atau terjangkau bagi masyarakat.
• Sosial: Sumur, jembatan, pemandian umum, dan hostel untuk musafir.
• Ekonomi: Pasar-pasar wakaf, penginapan, dan tanah pertanian yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum.

Di masa kejayaan Islam, wakaf berfungsi sebagai sistem jaminan sosial yang komprehensif, mendukung infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Institusi wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional dan transparan.

B. Waqaf di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan

Wakaf masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim di Nusantara. Sejak abad ke-16, wakaf tanah untuk masjid, madrasah, dan kuburan telah menjadi tradisi yang mengakar kuat.

Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia sempat mengalami pasang surut. Awalnya bersifat tradisional, seringkali tidak tercatat dengan baik, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan atau sengketa. Baru pada era kemerdekaan, pemerintah mulai menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan wakaf.

• Era Orde Lama: Upaya regulasi dimulai, namun belum komprehensif.
• Era Orde Baru: Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memberikan dasar hukum lebih kuat untuk wakaf benda tidak bergerak.
• Era Reformasi: Tonggak sejarah penting adalah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang modern dan komprehensif, mencakup wakaf benda bergerak, wakaf uang, dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
• Pembentukan BWI: BWI didirikan pada tahun 2007 sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peran BWI sangat vital dalam edukasi, sosialisasi, sertifikasi nazhir, serta pengembangan wakaf produktif.

Saat ini, wakaf di Indonesia tidak lagi terbatas pada wakaf benda tidak bergerak untuk keperluan ibadah, tetapi telah berkembang pesat menjadi instrumen filantropi produktif yang mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga sosial-lingkungan.

C. Regulasi dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya (misalnya PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf), menjadi dasar hukum utama pengelolaan wakaf di Indonesia. Beberapa poin penting dalam regulasi ini:

• Objek Wakaf yang Luas: Mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak (termasuk uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual).
• Sertifikasi Harta Benda Wakaf: Penting untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum aset wakaf, mencegah penyalahgunaan.
• Peran Nazhir: Nazhir harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas, serta wajib membuat laporan pertanggungjawaban.
• Pengawasan: Kementerian Agama dan BWI memiliki peran pengawasan untuk memastikan wakaf dikelola secara transparan dan akuntabel.
• Wakaf Produktif: Regulasi mendorong pengembangan wakaf produktif untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan.
• Badan Wakaf Indonesia (BWI):
  • Tugas Utama: Mengembangkan perwakafan nasional, memberikan edukasi, melakukan pendaftaran dan pembinaan nazhir, serta mengawasi pengelolaan wakaf.
  • Fungsi Strategis: BWI berperan sebagai katalisator, inovator, dan fasilitator dalam transformasi wakaf dari tradisional menjadi modern dan produktif.
  • Peran dalam Wakaf Uang: BWI mengeluarkan fatwa dan pedoman teknis untuk pengelolaan wakaf uang, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

VII. Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Hibah dan Waqaf Modern

A. Tantangan dalam Pengelolaan Hibah dan Waqaf

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan hibah dan waqaf tidak lepas dari berbagai tantangan:

1. Aspek Legalitas dan Administrasi:
   • Pencatatan yang Kurang Baik: Banyak hibah dan wakaf tradisional yang tidak tercatat secara resmi, menyebabkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.
   • Sertifikasi yang Belum Lengkap: Terutama untuk tanah wakaf, masih banyak yang belum bersertifikat atas nama nazhir, sehingga rentan diserobot pihak lain.
   • Kurangnya Pemahaman Hukum: Masyarakat umum atau bahkan nazhir belum sepenuhnya memahami seluk-beluk hukum hibah dan wakaf.
2. Aspek Pengelolaan dan Profesionalisme Nazhir:
   • Kurangnya Profesionalisme: Nazhir tradisional seringkali tidak memiliki kapasitas manajerial atau finansial yang memadai untuk mengembangkan aset wakaf.
   • Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan keuangan dan pengelolaan yang belum transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.
   • Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya nazhir yang terlatih dan memiliki keahlian di bidang investasi, properti, atau keuangan syariah.
3. Aspek Produktivitas Harta Wakaf:
   • Wakaf Konsumtif Dominan: Mayoritas wakaf masih bersifat konsumtif (misalnya masjid yang hanya digunakan untuk ibadah tanpa aktivitas produktif), sehingga potensinya kurang maksimal.
   • Aset Tidur (Idle Asset): Banyak aset wakaf berupa tanah kosong atau bangunan yang kurang terkelola sehingga tidak menghasilkan manfaat optimal.
   • Risiko Investasi: Mengembangkan wakaf produktif memerlukan strategi investasi yang matang dan risiko yang terukur.
4. Aspek Kesadaran dan Literasi Masyarakat:
   • Kurangnya Pemahaman tentang Wakaf Produktif: Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep wakaf uang atau wakaf produktif lainnya.
   • Isu Kepercayaan: Pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana atau aset wakaf yang menurunkan kepercayaan masyarakat.

B. Peluang dan Solusi untuk Pengembangan Hibah dan Waqaf

Meskipun ada tantangan, potensi hibah dan waqaf untuk pembangunan berkelanjutan sangat besar. Berikut adalah beberapa peluang dan solusi:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital:
   • Platform Wakaf Digital: Pengembangan aplikasi atau website untuk memudahkan wakif berwakaf uang, memantau pengelolaan, dan melihat dampak wakaf secara real-time.
   • Blockchain untuk Transparansi: Penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.
   • Edukasi Online: Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan literasi wakaf di kalangan masyarakat.
2. Peningkatan Profesionalisme Nazhir:
   • Program Pelatihan dan Sertifikasi: BWI dan lembaga terkait harus terus mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam manajemen aset, investasi syariah, dan pelaporan keuangan.
   • Kolaborasi dengan Profesional: Nazhir dapat berkolaborasi dengan ahli properti, keuangan, dan investasi untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf.
3. Pengembangan Wakaf Produktif Inovatif:
   • Wakaf Uang (Cash Waqf): Mendorong masyarakat untuk berwakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang terpercaya, dengan model investasi yang jelas dan hasil yang transparan.
   • Wakaf Korporasi: Mendorong perusahaan untuk mewakafkan sebagian keuntungan atau asetnya.
   • Wakaf Properti Berbasis Hasil: Mengembangkan properti wakaf (apartemen, ruko, hotel) yang hasilnya disalurkan untuk tujuan wakaf.
   • Wakaf Pertanian dan Perkebunan: Mengelola lahan wakaf untuk pertanian atau perkebunan produktif.
   • Wakaf Mikro: Skema wakaf yang memungkinkan wakif berpartisipasi dengan jumlah kecil, misalnya melalui sedekah subuh yang kemudian dikonversi menjadi wakaf produktif.
4. Kolaborasi Multistakeholder:
   • Pemerintah: Terus mendukung melalui regulasi, fasilitas, dan pengawasan.
   • Lembaga Keuangan Syariah: Sebagai mitra dalam pengelolaan wakaf uang dan investasi syariah.
   • Akademisi: Melakukan riset dan pengembangan model wakaf yang inovatif.
   • Masyarakat: Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan melalui transparansi pengelolaan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:
   • Kampanye Publik: Mengadakan kampanye yang menarik dan mudah dipahami untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi dan manfaat wakaf.
   • Pendidikan Sejak Dini: Memasukkan konsep wakaf dalam kurikulum pendidikan agama.
   • Sosialisasi Manfaat Nyata: Menunjukkan contoh-contoh sukses wakaf yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

VIII. Etika dan Filosofi di Balik Hibah dan Waqaf

Di luar aspek hukum dan ekonomi, hibah dan waqaf mengandung nilai-nilai etika dan filosofi yang mendalam dalam Islam, yang menopang keberlangsungan praktik ini:

1. Keikhlasan (Ikhlas): Ini adalah pondasi utama. Setiap pemberian, baik hibah maupun wakaf, harus dilandasi niat yang tulus semata-mata mencari ridha Allah SWT, tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau pengakuan dari manusia. Keikhlasan membedakan amal ibadah dari sekadar perbuatan sosial biasa.
2. Kedermawanan (Jud, Karom): Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersifat dermawan dan pemurah. Hibah dan waqaf adalah manifestasi tertinggi dari sifat ini, menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan keberanian untuk melepaskan sebagian harta yang dicintai.
3. Tolong-Menolong (Ta'awun): Kedua konsep ini mengimplementasikan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hibah membantu individu yang membutuhkan secara langsung, sementara waqaf membangun infrastruktur dan sistem yang mendukung kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.
4. Keadilan Sosial (Al-Adl Al-Ijtima'i): Dengan menyalurkan harta dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan, hibah dan waqaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
5. Keberlanjutan (Istidama): Terutama pada waqaf, filosofi keberlanjutan sangat kental. Harta wakaf dimaksudkan untuk memberikan manfaat terus-menerus, generasi demi generasi. Ini mengajarkan pentingnya berpikir jangka panjang dan meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi masa depan.
6. Kepemilikan Hakiki Milik Allah: Islam mengajarkan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta yang dimilikinya. Kepemilikan hakiki adalah milik Allah SWT. Hibah dan waqaf adalah cara untuk mengembalikan sebagian amanah itu kepada pemilik aslinya dengan cara yang paling bermanfaat bagi umat.
7. Menggapai Amal Jariyah: Filosofi amal jariyah (amal yang pahalanya terus mengalir) adalah motivasi besar di balik waqaf. Ini mendorong umat Muslim untuk berinvestasi di akhirat dengan cara yang memberikan dampak duniawi yang nyata. Setiap kali seseorang mendapatkan manfaat dari sumur wakaf, sekolah wakaf, atau beasiswa dari dana wakaf, wakif akan terus mendapatkan pahala.

Memahami etika dan filosofi ini akan membantu para wakif dan nazhir untuk menjalankan amanah hibah dan waqaf dengan lebih baik, memastikan bahwa praktik ini tidak hanya sekadar transaksi hukum, tetapi juga perbuatan yang memiliki dimensi spiritual dan kemanusiaan yang mendalam.

IX. Studi Kasus dan Contoh Implementasi

A. Contoh Hibah dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Hibah Orang Tua kepada Anak: Seorang ayah menghibahkan sebuah rumah kepada anaknya sebagai hadiah pernikahan atau untuk membantu anak memulai kehidupan mandiri. Ini biasanya dilakukan melalui akta hibah di notaris atau PPAT.
2. Hibah Uang untuk Pengobatan: Seseorang menghibahkan sejumlah uang tunai kepada kerabat atau teman yang sedang menderita sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar.
3. Hibah Kendaraan: Seorang kakak menghibahkan mobil lamanya kepada adiknya yang membutuhkan kendaraan untuk bekerja atau kuliah.
4. Hibah Buku atau Koleksi: Seorang kolektor buku menghibahkan seluruh koleksi bukunya kepada perpustakaan kampus atau komunitas agar dapat diakses oleh lebih banyak orang.

B. Contoh Waqaf Produktif dan Dampaknya

1. Wakaf Lahan Pertanian/Perkebunan:
   • Implementasi: Seorang wakif mewakafkan sebidang tanah pertanian subur. Nazhir mengelola lahan tersebut dengan menanam komoditas bernilai tinggi seperti kelapa sawit, buah-buahan, atau sayuran organik.
   • Dampak: Hasil panen dijual di pasar, dan keuntungan digunakan untuk membiayai beasiswa bagi anak yatim, operasi rumah sakit gratis, atau pembangunan fasilitas umum lainnya. Lahan wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi petani lokal.
2. Wakaf Bangunan Komersial (Ruko/Apartemen):
   • Implementasi: Seorang wakif mewakafkan sebuah ruko atau membangun apartemen untuk tujuan wakaf. Nazhir menyewakan properti tersebut kepada pihak ketiga.
   • Dampak: Pendapatan sewa bulanan atau tahunan menjadi sumber dana abadi yang konsisten. Dana ini kemudian dapat digunakan untuk operasional masjid, gaji guru madrasah, atau program pemberdayaan UMKM.
3. Wakaf Uang untuk Investasi Syariah:
   • Implementasi: Ribuan orang mewakafkan sejumlah kecil uang mereka melalui platform wakaf uang. Dana terkumpul diinvestasikan dalam instrumen syariah seperti sukuk (obligasi syariah) pemerintah atau saham perusahaan yang sesuai syariah.
   • Dampak: Keuntungan dari investasi disalurkan untuk membiayai program kesehatan (misalnya klinik wakaf), pendidikan (beasiswa), atau program ketahanan pangan. Ini memungkinkan partisipasi wakif dari berbagai kalangan dan menciptakan dana abadi yang besar dari akumulasi dana kecil.
4. Wakaf Rumah Sakit/Klinik:
   • Implementasi: Seorang wakif mewakafkan bangunan atau sejumlah besar dana untuk mendirikan rumah sakit atau klinik wakaf. Nazhir mengelola rumah sakit tersebut dengan memberikan layanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau atau gratis bagi masyarakat kurang mampu.
   • Dampak: Masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan prima tanpa terbebani biaya tinggi, mengurangi angka kesakitan, dan meningkatkan kualitas hidup. Contoh nyata adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI di Serang yang memberikan layanan kesehatan mata.
5. Wakaf Pendidikan (Pesantren/Universitas):
   • Implementasi: Wakaf tanah, bangunan, atau dana abadi untuk operasional pesantren atau universitas. Dana wakaf ini juga bisa dialokasikan untuk beasiswa, pengembangan kurikulum, atau fasilitas belajar mengajar.
   • Dampak: Memastikan keberlangsungan pendidikan berkualitas bagi banyak siswa, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta melahirkan generasi intelektual yang berakhlak mulia.

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana hibah dan waqaf, terutama yang produktif, memiliki kekuatan transformatif untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan.

X. Kesimpulan dan Harapan Masa Depan

Hibah dan waqaf adalah dua pilar penting dalam sistem filantropi Islam yang telah terbukti mampu membawa kemaslahatan besar bagi individu dan masyarakat sepanjang sejarah. Meskipun keduanya melibatkan tindakan memberi, hibah berfokus pada pengalihan kepemilikan yang langsung dan permanen, sementara waqaf menekankan pada penahanan aset untuk dimanfaatkan hasilnya secara berkelanjutan demi kemaslahatan umum.

Memahami perbedaan, rukun, syarat, serta implikasi hukum dari kedua konsep ini adalah fundamental untuk mengoptimalkan potensi kedermawanan umat. Hibah menawarkan solusi cepat untuk kebutuhan mendesak dan mempererat tali silaturahmi, sedangkan waqaf membangun fondasi keberlanjutan bagi pembangunan peradaban yang berkeadilan.

Di era modern ini, dengan dukungan regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Wakaf di Indonesia dan peran aktif Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengelolaan wakaf telah bertransformasi dari sekadar praktik tradisional menjadi instrumen ekonomi syariah yang produktif dan inovatif. Tantangan seperti kurangnya profesionalisme nazhir, masalah legalitas, dan rendahnya literasi wakaf harus terus diatasi melalui edukasi, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan teknologi.

Masa depan hibah dan waqaf di Indonesia tampak cerah dengan terus berkembangnya model wakaf produktif, wakaf uang, dan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi. Diharapkan, dengan peningkatan kesadaran, profesionalisme pengelolaan, dan inovasi, hibah dan waqaf dapat semakin berperan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mewujudkan masyarakat yang madani, sejahtera, dan berkeadilan, sebagaimana cita-cita luhur ajaran Islam.

Mari bersama-sama merajut kembali semangat kedermawanan ini, menjadikan hibah dan waqaf bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga gaya hidup yang membawa keberkahan bagi diri sendiri dan seluruh alam semesta.