Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, adalah sebuah institusi peradilan yang dibentuk dalam konteks darurat dan revolusioner di Indonesia. Keberadaannya secara historis terikat erat dengan peristiwa G30S yang meletus di penghujung tahun 1965, menandai titik balik paling krusial dalam sejarah politik modern Indonesia. Pembentukan Mahmilub bukan sekadar respons administratif terhadap kejahatan biasa; ia merupakan instrumen politik-hukum yang dirancang untuk mengadili mereka yang dianggap terlibat dalam gerakan kudeta, sekaligus menjadi alat legitimasi bagi konsolidasi kekuasaan rezim yang baru lahir. Analisis terhadap Mahmilub memerlukan pemahaman mendalam tentang tatanan hukum darurat, konsep keadilan transisional yang ekstrem, serta implikasi jangka panjangnya terhadap Hak Asasi Manusia dan perkembangan sistem peradilan militer di Indonesia.
Tugas Mahmilub adalah menjalankan fungsi peradilan dalam suasana yang sangat dipolitisasi, di mana garis antara kejahatan murni dan oposisi politik menjadi kabur. Proses persidangan yang cepat, publikasi yang masif, dan fokus pada hukuman berat mencerminkan urgensi negara untuk membersihkan elemen-elemen yang dianggap membahayakan stabilitas nasional. Studi terhadap Mahmilub tidak hanya berkisar pada kasus-kasus individu, tetapi juga pada bagaimana ia berfungsi sebagai mekanisme untuk merumuskan ulang narasi sejarah dan menjustifikasi peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, suatu transisi yang melibatkan jutaan nyawa dan perubahan struktural negara yang mendasar.
Peristiwa dramatis yang terjadi pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 menciptakan kevakuman kekuasaan dan kekacauan politik yang masif. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan akan instrumen hukum yang cepat, tegas, dan berwibawa menjadi prioritas utama. TNI Angkatan Darat, di bawah komando Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), mengambil peran sentral dalam proses penegakan hukum dan keamanan. Pembentukan Mahmilub didasarkan pada logika hukum darurat, di mana prosedur peradilan konvensional dianggap tidak memadai untuk mengatasi skala dan kompleksitas kejahatan yang dituduhkan, yaitu subversi terhadap negara dan rencana penggulingan pemerintah yang sah.
Landasan formal pembentukan Mahmilub didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16/M/Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. Meskipun dekret ini sudah ada sebelum 1965, penerapannya dan revitalisasinya secara khusus untuk mengadili kasus G30S disahkan melalui serangkaian peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Revolusi saat itu. Penting untuk dicatat bahwa status ‘Luar Biasa’ memberikan kekhususan pada prosedur, komposisi majelis hakim, serta ketiadaan hak banding atau kasasi yang lazim dalam peradilan sipil maupun militer biasa, menjadikannya lembaga peradilan yang sangat kuat dan final dalam keputusannya.
Keputusan tentang Mahmilub ini diperkuat dengan landasan filosofis bahwa keamanan nasional berada di atas segalanya. Dalam konteks pasca-peristiwa yang sangat sensitif tersebut, pemerintah merasa perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan cepat untuk menghindari eskalasi konflik horizontal lebih lanjut dan untuk segera mengembalikan ketertiban. Dengan demikian, Mahmilub menjadi simbol ketegasan negara dalam menghadapi ancaman internal yang dianggap eksistensial. Keabsahan yuridis Mahmilub terus dipertanyakan oleh kritikus hukum internasional, namun dalam kerangka hukum Indonesia saat itu, terutama setelah munculnya Supersemar dan konsolidasi kekuasaan, Mahmilub beroperasi dengan otoritas penuh dan tidak terbantahkan.
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang kemudian dilegitimasi menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 memberikan wewenang penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto (saat itu Panglima Kopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan serta jalannya revolusi. Dalam kerangka wewenang ini, penggunaan Mahmilub sebagai alat penegakan hukum terhadap sisa-sisa kekuatan yang dituduh terlibat G30S/PKI menjadi sah secara politik dan militer. Supersemar tidak hanya menggeser kekuasaan politik, tetapi juga memberikan payung hukum yang kuat bagi semua tindakan represif, termasuk pembentukan dan operasionalisasi Mahmilub.
Konsolidasi kekuatan hukum di bawah Kopkamtib membuat Mahmilub berfungsi hampir seperti pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus politik. Institusi ini melambangkan fusi antara otoritas militer dan otoritas yudikatif, sebuah karakteristik yang sering muncul dalam masa darurat. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahmilub memiliki dampak politik yang jauh lebih besar daripada sekadar konsekuensi hukum bagi terdakwa. Mereka berfungsi sebagai putusan sejarah, menetapkan siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam narasi kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu, memahami Mahmilub berarti memahami bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik dalam periode transisional yang brutal.
Mahmilub memiliki struktur yang spesifik dan berbeda dari pengadilan militer biasa (Mahmil) dan pengadilan sipil. Komposisi majelis hakim Mahmilub didominasi oleh perwira tinggi militer, dengan hakim ketua biasanya berpangkat tinggi. Kehadiran hakim sipil, jika ada, seringkali terbatas dan tidak dominan dalam pengambilan keputusan. Jaksa militer (Oditur) memainkan peran yang sangat sentral dalam mempersiapkan dakwaan, seringkali didasarkan pada hasil pemeriksaan intensif oleh tim investigasi militer, yang dikenal sebagai Puspom (Pusat Polisi Militer) atau tim khusus Kopkamtib.
Majelis hakim dalam Mahmilub biasanya terdiri dari lima orang, yaitu satu Ketua Majelis dan empat anggota. Syarat utama bagi anggota majelis adalah integritas militer yang tinggi dan keyakinan ideologis yang sejalan dengan arah Orde Baru. Dalam banyak kasus, latar belakang hakim secara ideologis sangat kontras dengan terdakwa, yang sebagian besar dituduh berafiliasi dengan komunisme atau kelompok 'kiri'. Komposisi ini menjamin bahwa putusan yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan rezim yang berkuasa, meskipun harus tetap mempertahankan penampilan formal proses hukum.
Prosedur penunjukan hakim dan oditur dilakukan langsung oleh Panglima Kopkamtib, menekankan kontrol eksekutif militer atas proses yudisial. Walaupun secara teori pengadilan ini harus independen, kenyataannya intervensi politik dan militer sangat mungkin terjadi, terutama mengingat tingginya profil politik dari para terdakwa. Kecepatan persidangan dan ketiadaan jalur banding menunjukkan prioritas rezim untuk mencapai 'kepastian hukum' (yaitu, kepastian hukuman) secepat mungkin, alih-alih proses yang berhati-hati dan berlapis.
Salah satu karakteristik paling menonjol dari Mahmilub adalah prosedur yang disederhanakan dan dipercepat. Dalam keadaan normal, peradilan militer menyediakan jalur banding ke Mahkamah Militer Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun, Mahmilub dirancang sebagai 'pengadilan tingkat pertama dan terakhir'. Putusan Mahmilub bersifat final, meskipun terdapat proses pengajuan grasi kepada Presiden, yang dalam banyak kasus politik sangat sulit didapatkan. Ketiadaan banding ini secara fundamental menghilangkan salah satu perlindungan hukum paling dasar, yaitu hak untuk meninjau kembali keputusan yang mungkin mengandung kekeliruan faktual atau hukum.
Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer seringkali sangat politis, berfokus pada pasal-pasal subversi (seperti Pasal 1 Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi) atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tergantung pada peran spesifik terdakwa. Penggunaan pasal subversi memungkinkan jangkauan hukum yang sangat luas, menargetkan tidak hanya pelaku fisik tetapi juga mereka yang dianggap memiliki peran intelektual atau organisasional dalam gerakan tersebut, termasuk tokoh-tokoh politik penting dari Orde Lama.
Dalam persidangan, meskipun terdakwa diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum, kualitas pendampingan ini sering dipertanyakan. Penasihat hukum (advokat) yang berani membela terdakwa politik secara gigih sering menghadapi tekanan dan intimidasi, baik dari militer maupun dari opini publik yang telah diarahkan oleh media. Hal ini menciptakan situasi di mana pembelaan efektif menjadi sangat sulit, dan pengadilan seringkali lebih berfungsi sebagai panggung untuk mengkonfirmasi narasi yang sudah disiapkan daripada mencari kebenaran yang objektif dan berimbang.
Mahmilub menyidangkan ratusan kasus, namun perhatian publik dan media massa terutama tertuju pada tokoh-tokoh sentral, baik dari kalangan militer yang memimpin gerakan lapangan, maupun tokoh-tokoh politik sipil yang dianggap memiliki peran ideologis atau merancang makar. Kasus-kasus ini menjadi bahan bakar utama bagi narasi anti-PKI yang dibangun Orde Baru dan memperkuat justifikasi pembersihan politik yang menyertainya.
Kasus Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, adalah persidangan Mahmilub pertama dan paling dipublikasikan. Untung dituduh sebagai pemimpin lapangan gerakan yang menculik dan membunuh para jenderal TNI AD. Persidangannya dimulai pada Maret 1966. Proses ini secara efektif menjadi cetak biru bagi persidangan Mahmilub berikutnya, di mana fokus utama adalah pengakuan, penetapan keterlibatan PKI, dan penekanan pada hukuman mati sebagai ganjaran atas pengkhianatan terhadap negara.
Persidangan Untung menyoroti penggunaan dokumen 'kertas putih' dan keterangan saksi yang sangat selektif. Meskipun Untung berusaha menjelaskan motifnya, yaitu murni "gerakan internal AD" untuk membersihkan Dewan Jenderal yang dianggap korup, pengadilan dengan gigih mengaitkan tindakannya langsung dengan instruksi Partai Komunis Indonesia. Untung divonis mati, sebuah keputusan yang memperkuat tekad rezim untuk tidak memberikan toleransi terhadap mereka yang terlibat langsung dalam tragedi tersebut. Kasus ini menetapkan preseden keras: hukuman mati adalah standar untuk 'dalang' atau pelaku utama.
Dua tokoh penting yang diadili Mahmilub dan bukan anggota PKI adalah Dr. Subandrio (Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri) dan Marsekal Madya Omar Dhani (Panglima Angkatan Udara). Persidangan mereka memiliki bobot politik yang jauh lebih besar karena menargetkan jantung kekuasaan Orde Lama Presiden Sukarno.
Subandrio: Ia dituduh mengetahui rencana G30S, membantu mendanai kelompok tersebut, dan melakukan subversi terhadap negara. Meskipun ia membantah keterlibatan langsung, pengadilan menggunakan keterikatannya yang dekat dengan Presiden Sukarno dan kecenderungannya yang dikenal pro-kiri sebagai bukti kolusi. Persidangan Subandrio adalah demonstrasi publik pertama tentang niat Orde Baru untuk sepenuhnya mengeliminasi pengaruh politik Orde Lama. Ia divonis mati pada Oktober 1966, meskipun hukuman ini kemudian diubah menjadi seumur hidup.
Omar Dhani: Ia diadili karena dukungan aktifnya terhadap G30S melalui Angkatan Udara, terutama penyediaan fasilitas Pangkalan Udara Halim. Tuduhan utama adalah bahwa ia memberikan dukungan logistik krusial yang memungkinkan gerakan tersebut berlangsung. Kasusnya sangat penting karena menunjukkan bahwa proses pembersihan tidak hanya menyasar PKI, tetapi juga elemen-elemen TNI yang dianggap berpihak pada Sukarno atau mendukung gerakan tersebut. Dhani juga divonis mati, yang kemudian diubah.
Meskipun D.N. Aidit (Ketua CC PKI) dan Njoto (Wakil Ketua II CC PKI) dieksekusi tanpa melalui proses Mahmilub, Sudisman (Sekretaris Jenderal CC PKI) adalah satu-satunya anggota Politbiro PKI yang berhasil ditangkap hidup-hidup dan diadili secara terbuka di hadapan Mahmilub. Persidangan Sudisman pada tahun 1967 menjadi puncak dari penuntutan Mahmilub terhadap pimpinan tertinggi PKI.
Sudisman menggunakan kesempatan persidangan untuk memberikan pembelaan yang panjang, dikenal sebagai 'Pembelaan Tanpa Air Mata', di mana ia mengakui kegagalan partai tetapi menolak tuduhan subversi murni. Ia mempertahankan bahwa tindakan yang diambil adalah respons terhadap ancaman terhadap PKI sendiri. Namun, pengadilan secara total menolak pembelaannya, menggunakan kesaksiannya untuk memperkuat narasi bahwa PKI adalah perencana utama di balik seluruh kejadian. Sudisman dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1968. Persidangan ini menutup babak penuntutan terhadap pucuk pimpinan PKI yang tersisa.
Meskipun Mahmilub berfungsi secara efektif sebagai alat penegakan hukum darurat dan konsolidasi politik, proses peradilannya sarat dengan kontroversi hukum, moral, dan etika. Kritik terhadap Mahmilub tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari kalangan advokat dan akademisi hukum di Indonesia sendiri yang mempertanyakan kesesuaian prosedur ini dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan universal.
Salah satu kritik utama adalah mengenai kurangnya akses terdakwa terhadap hak-hak dasar. Banyak terdakwa, terutama mereka yang berstatus tahanan politik (Tapol) kategori A, telah ditahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum persidangan. Selama masa penahanan ini, mereka seringkali mengalami interogasi yang keras dan di bawah tekanan psikologis yang ekstrem. Terdapat banyak laporan bahwa pengakuan yang digunakan di pengadilan diperoleh melalui paksaan atau penyiksaan.
Peran penasihat hukum di Mahmilub sangat dibatasi. Waktu yang diberikan kepada penasihat untuk mempelajari berkas perkara yang tebal sangat singkat, seringkali hanya dalam hitungan hari, padahal kasus-kasus tersebut melibatkan subversi dan makar tingkat tinggi. Advokat yang mencoba menerapkan pembelaan agresif sering diinterupsi oleh hakim atau oditur. Situasi ini menciptakan kesan bahwa hasil persidangan telah ditentukan sebelumnya, dan persidangan hanyalah formalitas untuk mencatat hukuman yang sudah diputuskan secara politik.
Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi menjadi senjata utama Mahmilub. UU ini memberikan definisi yang sangat luas dan samar mengenai 'subversi', memungkinkan penuntutan hampir setiap bentuk oposisi politik atau ideologis terhadap kebijakan negara. Penggunaan UU Subversi dikritik karena melanggar prinsip legalitas (nullum crimen sine lege), di mana kejahatan harus didefinisikan secara jelas dan spesifik. Dalam kasus Mahmilub, subversi digunakan untuk menghukum keyakinan dan asosiasi, bukan hanya tindakan kriminal konkret.
Kontroversi ini semakin mendalam mengingat sifat retroaktif dari penuntutan. Meskipun peristiwanya terjadi pada Oktober 1965, kerangka hukum darurat dan penafsiran subversi yang baru diaplikasikan secara keras pada para terdakwa, termasuk mereka yang peranannya mungkin marjinal atau hanya simpatisan ideologis. Legalitas penggunaan instrumen hukum darurat untuk kasus politik dengan skala sebesar ini terus menjadi perdebatan akademis hingga saat ini.
Meskipun persidangan Mahmilub bersifat terbuka untuk umum, hal ini tidak serta-merta menjamin keadilan; sebaliknya, keterbukaan tersebut sering berfungsi sebagai teater politik. Persidangan disiarkan secara luas melalui media massa yang dikontrol ketat, yang secara konsisten memuat laporan yang sensasional dan menghakimi. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk meyakinkan masyarakat tentang kejahatan para terdakwa dan membenarkan tindakan keras pemerintah, serta untuk mengikis sisa-sisa simpati terhadap Orde Lama.
Media memainkan peran penting dalam mengkonstruksi citra terdakwa sebagai pengkhianat bangsa yang harus dimusnahkan. Hal ini menciptakan atmosfer publik yang sangat menghakimi, yang semakin mempersulit peran penasihat hukum dan menekan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Keterbukaan persidangan, yang seharusnya menjadi jaminan transparansi, justru menjadi alat propaganda efektif bagi rezim yang sedang membangun legitimasi kekuasaannya.
Mahmilub berakhir setelah sebagian besar kasus utama selesai disidangkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, meskipun kasus-kasus sisa masih muncul secara sporadis. Dampak institusi ini jauh melampaui putusan-putusan yang dijatuhkannya; Mahmilub meninggalkan warisan yang mendefinisikan hubungan antara militer, hukum, dan politik di Indonesia selama Orde Baru.
Fungsi Mahmilub yang paling fundamental adalah sebagai pilar legitimasi politik bagi Orde Baru. Melalui proses hukum yang terpublikasi, rezim baru berhasil menetapkan narasi resmi bahwa G30S adalah kudeta yang didalangi sepenuhnya oleh PKI. Putusan-putusan yang menuding tokoh-tokoh penting Orde Lama dan pimpinan PKI sebagai pengkhianat secara efektif membersihkan panggung politik dari oposisi yang sah dan memungkinkan Jenderal Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya tanpa hambatan. Hukuman mati yang dijatuhkan berfungsi sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang berani menantang otoritas baru.
Pembersihan politik yang didukung oleh Mahmilub memastikan bahwa struktur negara, dari tingkat pusat hingga daerah, diisi oleh individu-individu yang setia pada ideologi anti-komunis dan pro-Orde Baru. Mahmilub adalah bagian dari strategi total untuk memastikan bahwa transisi kekuasaan bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat, melalui penghancuran lawan politik secara fisik maupun ideologis.
Warisan Mahmilub juga terlihat dalam pembekuan hak-hak sipil dan melemahnya sistem peradilan sipil. Penggunaan hukum darurat sebagai norma, alih-alih pengecualian, menanamkan budaya ketakutan di mana prosedur hukum dapat dikesampingkan atas nama stabilitas nasional. UU Subversi yang digunakan Mahmilub tetap menjadi instrumen hukum yang kuat dan ditakuti selama bertahun-tahun, sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau menahan aktivis politik tanpa proses yang adil.
Pengalaman Mahmilub menunjukkan bahwa dalam periode politik yang tidak stabil, sistem peradilan dapat dengan mudah diubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif militer, mengorbankan prinsip independensi yudisial. Kekuatan Kopkamtib (dan kemudian Bakorstanas) dalam mengontrol proses penangkapan, interogasi, dan penentuan kasus yang layak diajukan ke Mahmilub menunjukkan adanya subordinasi lembaga hukum terhadap kebutuhan keamanan dan politik militer.
Dampak Mahmilub tidak hanya dirasakan oleh para terdakwa, tetapi juga oleh keluarga mereka dan jutaan penyintas yang kemudian dilabeli sebagai 'eks tapol' atau 'keturunan G30S/PKI'. Meskipun putusan Mahmilub secara hukum hanya mengikat terdakwa, stigma politik dan sosial yang menyertai putusan tersebut menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Keturunan mereka menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan militer, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
Mahmilub memainkan peran sentral dalam memformalkan dan melegalkan stigma ini. Dengan memproklamirkan para terdakwa sebagai musuh negara yang berbahaya, Mahmilub memberikan justifikasi moral bagi sistem diskriminasi masif yang diterapkan oleh Orde Baru, menciptakan divisi sosial yang dalam dan trauma kolektif yang sulit disembuhkan. Proses ini menunjukkan bagaimana instrumen peradilan dapat digunakan untuk merekayasa realitas sosial dan politik dalam skala besar.
Untuk memahami secara komprehensif kontroversi seputar Mahmilub, penting untuk menganalisis secara detail aspek-aspek prosedural tertentu, khususnya bagaimana hakim, oditur, dan penasihat hukum berinteraksi di dalam ruang sidang yang penuh tekanan politik. Kasus Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra menawarkan sudut pandang unik mengenai sejauh mana Mahmilub digunakan untuk tujuan politik, bukan hanya untuk menghukum afiliasi PKI.
Pranoto adalah Perwira Tinggi TNI AD yang dituduh tidak proaktif dalam mengatasi G30S dan memiliki kedekatan dengan Presiden Sukarno. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam perencanaan kudeta, ia ditangkap karena dianggap menghambat upaya penumpasan yang dilakukan oleh Soeharto. Penangkapan dan persidangannya di Mahmilub lebih merupakan manuver politik untuk menyingkirkan jenderal-jenderal yang dianggap sebagai pesaing atau loyalis Sukarno dalam tubuh militer.
Tuduhan terhadap Pranoto bersifat samar dan berfokus pada "kegagalan menjalankan tugas" dan "subversi" melalui kelambanan. Kasus ini menyoroti bagaimana Mahmilub digunakan sebagai alat pembersihan internal Angkatan Darat, memastikan bahwa hanya faksi yang loyal kepada Soeharto yang tetap berkuasa. Putusan terhadap Pranoto, meskipun tidak seberat hukuman mati, menunjukkan bahwa Mahmilub memiliki jangkauan yang luas dalam menghukum setiap perwira yang interpretasi tindakannya dianggap merugikan kepentingan Orde Baru yang baru berdiri.
Dalam banyak persidangan Mahmilub, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Subandrio atau Omar Dhani, keterangan saksi menjadi inti dari dakwaan. Namun, kredibilitas banyak saksi dipertanyakan. Banyak saksi kunci adalah tapol lain yang telah ditahan dalam jangka waktu lama dan disiksa, sehingga keterangan mereka diyakini telah direkayasa atau dipaksa untuk mengkonfirmasi narasi Oditur.
Misalnya, dalam kasus-kasus militer, saksi yang memberikan keterangan memberatkan seringkali adalah bawahan langsung yang menghadapi ancaman hukuman serupa jika mereka tidak bekerja sama. Kondisi psikologis dan fisik para saksi di dalam persidangan ini merupakan faktor krusial yang sering diabaikan oleh majelis hakim. Keterbatasan untuk memanggil saksi tandingan atau melakukan penyelidikan independen semakin memperkuat dugaan bahwa Mahmilub lebih berorientasi pada penetapan kesalahan daripada penemuan kebenaran yang komprehensif.
Mahmilub menjatuhkan berbagai hukuman, mulai dari penjara beberapa tahun hingga hukuman mati. Analisis terhadap putusan menunjukkan adanya inkonsistensi yang mencolok, yang seringkali mencerminkan kepentingan politik daripada beratnya kejahatan yang sebenarnya. Tokoh-tokoh yang paling dekat dengan PKI atau yang dianggap paling berbahaya bagi konsolidasi Orde Baru, seperti Sudisman, Untung, dan Latief (Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan), hampir selalu dijatuhi hukuman mati.
Sebaliknya, beberapa tokoh yang memiliki jaringan politik yang kuat atau yang kemudian dianggap kurang vital bagi propaganda Orde Baru (seperti Subandrio dan Omar Dhani) mendapatkan perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu. Keputusan grasi ini sepenuhnya di tangan Presiden, yang berfungsi sebagai tahap terakhir dari proses politik-yuridis. Hal ini menegaskan bahwa Mahmilub beroperasi dalam suatu sistem di mana hukum dan politik saling terkait erat, dan keputusan akhir seringkali didorong oleh kebutuhan stabilitas rezim yang berkuasa.
Konteks persidangan Mahmilub merupakan cerminan dari kondisi negara yang berada di bawah ancaman perpecahan dan konflik ideologi yang tajam. Dalam keadaan darurat, hak-hak individu sering dikorbankan demi apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional. Namun, kasus Mahmilub menjadi studi klasik tentang bagaimana instrumen hukum darurat, meskipun dibentuk dengan niat memulihkan keamanan, dapat disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan menghancurkan oposisi politik secara sistematis dan terstruktur.
Mahmilub dapat ditempatkan dalam spektrum peradilan darurat yang muncul di berbagai negara pasca-konflik atau pergolakan besar. Namun, karakteristik Mahmilub memiliki kekhususan yang unik, terutama karena ia dibentuk di tengah transisi kekuasaan, bukan setelah konflik berakhir total, dan fokusnya yang sangat kuat pada ideologi komunisme sebagai musuh utama.
Keadilan transisional bertujuan untuk mengatasi warisan pelanggaran hak asasi manusia massal. Mahmilub, meskipun tidak menggunakan terminologi ini, secara faktual berfungsi sebagai mekanisme keadilan transisional yang dipercepat. Namun, berbeda dengan mekanisme transisional modern (seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), Mahmilub berorientasi sepenuhnya pada penuntutan (retributive justice) dan dilakukan secara eksklusif oleh pihak yang memenangkan konflik.
Kritik utama terletak pada kegagalan Mahmilub untuk mencapai rekonsiliasi atau pengungkapan kebenaran yang netral. Seluruh prosesnya adalah monolog pemenang. Kebenaran yang diungkapkan adalah kebenaran tunggal versi Orde Baru, yang secara resmi menutupi peran kompleks Sukarno dan elemen-elemen lain di luar PKI dalam peristiwa 1965. Keadilan transisional memerlukan imparsialitas, sebuah kualitas yang sangat kurang dalam kerangka Mahmilub, karena lembaga ini terikat langsung pada agenda politik militer.
Penggunaan hukum darurat (UU Subversi dan Dekrit Mahmilub) pada dasarnya mengesampingkan beberapa elemen kunci dari hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional. Ketiadaan banding, penahanan yang panjang tanpa pengadilan, dan dugaan penyiksaan melanggar standar minimal perlakuan yang adil. Meskipun pemerintah saat itu berargumen bahwa mereka bertindak di bawah ancaman kedaulatan, para kritikus berpendapat bahwa skala dan durasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan dalam keadaan darurat paling ekstrem sekalipun.
Filosofi di balik Mahmilub adalah bahwa keselamatan negara harus dijamin, bahkan jika itu berarti mengorbankan prosedur hukum yang ketat. Ini mencerminkan pandangan Positivisme Hukum yang ekstrem, di mana hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah (dalam hal ini, Kopkamtib yang diberi wewenang oleh Supersemar) adalah hukum yang harus ditaati, terlepas dari nilai moral atau keadilannya. Namun, pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Alam dan Hak Asasi Manusia universal yang menekankan hak terdakwa atas proses hukum yang adil.
Setelah Orde Baru tumbang, sistem hukum di Indonesia mengalami reformasi signifikan. Meskipun Mahmilub telah dibubarkan dan hukum subversi telah dicabut, bayangan dari praktik-praktik yang digunakan dalam peradilan luar biasa tersebut masih dapat dilihat dalam perdebatan mengenai peran militer dalam peradilan dan isu-isu pelanggaran HAM berat masa lalu.
Salah satu warisan Mahmilub adalah penguatan peran militer di dalam sistem yudisial, yang baru mulai dikurangi setelah Reformasi 1998. Selama Mahmilub beroperasi, peradilan militer memiliki otoritas yang tidak tertandingi dalam menangani kasus-kasus yang dianggap memiliki dimensi politik atau keamanan. Reformasi telah berusaha memisahkan peradilan militer dari peradilan umum dan membatasi yurisdiksi militer hanya untuk anggota TNI. Namun, desakan untuk mengadili kasus-kasus HAM masa lalu di pengadilan militer, seperti yang pernah diusulkan, menunjukkan bahwa model pemecahan masalah yudisial oleh militer masih memiliki resonansi dalam beberapa kalangan.
Pelajaran dari Mahmilub adalah bahwa ketika peradilan militer diberi wewenang luar biasa untuk menangani kasus politik sipil, hasilnya seringkali adalah distorsi keadilan dan penguatan rezim otoriter. Oleh karena itu, konsensus pasca-Reformasi berupaya keras membatasi campur tangan militer dalam urusan sipil, termasuk sistem peradilan.
Hingga kini, isu pengungkapan kebenaran dan rehabilitasi bagi para korban Mahmilub dan keluarganya masih menjadi pekerjaan rumah. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mencabut stigma, tuntutan untuk secara resmi mengakui ketidakadilan prosedural yang terjadi selama Mahmilub belum sepenuhnya terpenuhi. Putusan-putusan Mahmilub, meskipun diwarnai kontroversi, secara formal tetap berlaku kecuali telah dibatalkan atau direvisi secara eksplisit oleh negara.
Gerakan hak asasi manusia dan kelompok korban terus mendesak pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi sejati, yang mencakup peninjauan kembali proses hukum yang tidak adil di Mahmilub. Pengakuan bahwa banyak terdakwa tidak mendapatkan hak proses hukum yang semestinya adalah langkah penting menuju pemulihan sejarah yang obyektif dan penyelesaian beban masa lalu. Rekonsiliasi ini memerlukan keberanian politik untuk mempertanyakan narasi tunggal yang telah dibangun melalui instrumen Mahmilub selama lebih dari tiga puluh tahun.
Bagi profesi hukum di Indonesia, Mahmilub menjadi studi kasus tentang pentingnya independensi peradilan dan peran advokat dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Para advokat yang berani membela terdakwa politik di Mahmilub sering dianggap sebagai pahlawan etika profesi, karena mereka berjuang mempertahankan prinsip proses hukum yang adil di tengah tekanan yang luar biasa.
Mahmilub memberikan pelajaran berharga bahwa struktur hukum yang kuat tidak cukup jika tidak didukung oleh lembaga-lembaga yang independen dan profesional hukum yang berkomitmen pada supremasi hukum, bukan hanya supremasi kekuasaan. Kegagalan sistem hukum untuk secara efektif melindungi hak-hak terdakwa di Mahmilub menjadi pengingat abadi akan kerapuhan institusi demokrasi di masa krisis.
Untuk lebih mendalami bagaimana Mahmilub beroperasi pada tingkat praktis, kita perlu melihat lebih jauh rincian spesifik yang sering muncul dalam transkrip persidangan yang tersedia. Rincian ini menyingkap pola interogasi, strategi Oditur, dan respon terdakwa terhadap tuduhan yang sangat memberatkan.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh tim penyidik militer (Puspen) atau Kopkamtib sebelum persidangan Mahmilub dimulai merupakan tulang punggung dari seluruh penuntutan. Dalam kasus politik berprofil tinggi, BAP seringkali mencerminkan narasi yang telah dirancang untuk memperkuat keterlibatan kolektif dari kelompok tertentu. Interogasi yang berlangsung lama di pusat penahanan militer bertujuan untuk menghasilkan pengakuan yang konsisten dengan narasi resmi G30S/PKI.
Terdakwa seperti Letkol Latief, salah satu perwira yang paling awal terlibat, mengalami interogasi intensif yang bertujuan untuk mengaitkan tindakannya dengan instruksi langsung dari D.N. Aidit dan PKI. Keterangan yang diperoleh dari Latief kemudian digunakan sebagai bukti silang dalam persidangan Subandrio dan Omar Dhani. Pola ini menunjukkan adanya strategi penuntutan terpusat, di mana pengadilan individu dimaksudkan untuk membangun kasus makro terhadap keseluruhan lawan politik rezim.
Meskipun dibatasi, beberapa penasihat hukum di Mahmilub, seperti yang membela tokoh-tokoh kunci, mencoba menerapkan strategi yang berani, seringkali dengan menantang validitas bukti atau prosedur interogasi. Misalnya, pembelaan mencoba membuktikan bahwa tindakan klien mereka didasarkan pada kesetiaan terhadap Presiden Sukarno atau karena kesalahpahaman informasi, bukan karena niat subversif.
Namun, strategi ini jarang berhasil. Setiap upaya pembelaan yang menantang keterlibatan PKI secara langsung atau yang mengarahkan perhatian pada potensi peran faksi militer lain, akan segera dipatahkan oleh Majelis Hakim atas dasar bahwa hal tersebut "tidak relevan dengan dakwaan subversi" atau "melenceng dari fakta-fakta yang telah terbukti". Hal ini menunjukkan betapa ketatnya kerangka Mahmilub dalam mengontrol narasi dan informasi yang boleh dipertimbangkan sebagai bukti yang sah. Proses ini semakin meyakinkan bahwa Mahmilub adalah alat politik yang mengenakan jubah peradilan.
Kasus Kolonel Abdul Latief adalah salah satu yang paling menarik dan panjang. Latief, salah satu perwira yang memimpin pasukan G30S di lapangan, dihukum mati. Namun, dalam pembelaannya, Latief berulang kali bersaksi bahwa ia telah menemui Soeharto beberapa jam sebelum peristiwa penculikan para jenderal terjadi, memperingatkan adanya gerakan tersebut. Soeharto sendiri berulang kali membantah klaim ini.
Pengadilan Mahmilub secara konsisten menolak keterangan Latief yang mengaitkan Soeharto dengan pengetahuan awal tentang gerakan tersebut, menganggapnya sebagai upaya putus asa untuk mencari pembenaran diri. Kasus Latief menjadi simbol bagaimana Mahmilub tidak hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga secara aktif menyensor atau menolak bukti yang berpotensi merusak legitimasi tokoh kunci yang sedang naik daun, yaitu Soeharto. Penolakan terhadap kesaksian Latief ini merupakan salah satu titik paling kontroversial yang hingga kini masih diperdebatkan dalam historiografi Indonesia.
Detail-detail ini menegaskan bahwa Mahmilub beroperasi sebagai mesin pembuat putusan politik, di mana prosedur hukum diprioritaskan untuk mencapai tujuan politis, yaitu membersihkan sisa-sisa Orde Lama, menghancurkan PKI, dan memperkuat basis kekuasaan Orde Baru yang berlandaskan militer. Dampaknya terhadap perkembangan hukum pidana militer dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia adalah luka sejarah yang membutuhkan pemulihan institusional yang mendalam dan berkelanjutan.
Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) adalah sebuah fenomena sejarah-hukum yang tidak terpisahkan dari transisi kekuasaan di Indonesia pasca-1965. Institusi ini, yang didirikan atas dasar hukum darurat, berhasil menjalankan tugasnya dalam mengadili dan menghukum ribuan individu yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S, sehingga memainkan peran sentral dalam proses konsolidasi Orde Baru. Namun, keberhasilan politik ini harus dibayar mahal dengan pengorbanan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Studi mendalam mengenai Mahmilub menunjukkan adanya perpaduan yang rumit antara kebutuhan negara akan stabilitas dan kewajiban untuk menjamin keadilan prosedural. Dengan ketiadaan hak banding, penggunaan hukum subversi yang luas, dan intervensi militer yang nyata dalam proses peradilan, Mahmilub menjadi contoh klasik tentang bagaimana keadaan darurat dapat merusak independensi yudisial. Warisan Mahmilub terus relevan sebagai pengingat akan bahaya pengadilan yang tunduk pada kepentingan politik, dan pentingnya pertahanan hak-hak sipil, bahkan di bawah tekanan krisis nasional. Penyelesaian isu Mahmilub dan rehabilitasi korbannya adalah langkah krusial dalam upaya Indonesia untuk sepenuhnya beranjak menuju sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia universal.