Konsep mahardika melampaui sekadar ketiadaan penjajahan. Ia adalah pilar fundamental yang menopang martabat manusia, syarat mutlak bagi sebuah peradaban yang beradab dan maju. Kata ini, yang berakar pada pengertian kebebasan, kemerdekaan, dan kedaulatan, menuntut kita untuk melakukan penjelajahan filosofis dan introspeksi mendalam. Mahardika bukan hanya status hukum atau politik, melainkan sebuah kondisi eksistensial, sebuah capaian spiritual dan intelektual.
Artikel ini akan mengupas tuntas setiap lapisan makna mahardika, mulai dari sejarah kemunculannya, dimensi filosofis yang membentuk pemikiran kritis, hingga tantangan kontemporer yang berusaha merenggut kedaulatan diri kita. Kita akan menyelami bagaimana mahardika harus dipegang teguh, tidak hanya sebagai hak, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang mengarahkan individu menuju puncak otentisitas dan aktualisasi diri sejati.
Mahardika adalah nafas peradaban yang menolak segala bentuk tirani, baik yang bersifat fisik, struktural, maupun tirani yang paling halus: tirani pikiran dan ketakutan.
Meskipun sering disamakan dengan 'merdeka', mahardika memiliki resonansi makna yang lebih luas dan bernuansa. Jika 'merdeka' cenderung merujuk pada pembebasan dari kekuasaan eksternal (politik atau militer), mahardika mencakup pembebasan internal dan penegasan kedaulatan diri penuh.
Secara etimologi, mahardika sering dikaitkan dengan istilah kuno yang menunjuk pada status mulia, terhormat, atau berdaulat penuh. Ini mengandung implikasi bahwa kebebasan sejati tidak pernah murahan; ia adalah sesuatu yang layak dijunjung tinggi dan diperjuangkan dengan pengorbanan. Mahardika mensyaratkan integritas moral. Seseorang yang mahardika tidak hanya bebas melakukan apa yang ia mau, tetapi bebas memilih apa yang benar dan bertanggung jawab. Ini adalah kebebasan yang tidak hedonis, melainkan teleologis, terarah pada tujuan luhur.
Dalam konteks modern, pemahaman terhadap mahardika harus mencakup tiga pilar utama yang saling terkait:
Menurut Immanuel Kant, moralitas manusia berakar pada kemampuan untuk bertindak secara otonom—bertindak berdasarkan hukum yang kita tetapkan sendiri, bukan berdasarkan dorongan eksternal. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan mahardika. Martabat manusia (human dignity) hanya bisa dicapai ketika individu diakui sebagai subjek yang berdaulat, bukan objek yang dimanipulasi. Ketika kedaulatan ini direnggut, baik oleh negara, pasar, atau ideologi, martabat manusia pun ikut terdegradasi. Mahardika adalah pengakuan bahwa setiap individu adalah sebuah finalitas, bukan sekadar alat menuju tujuan yang lebih besar.
Sejarah peradaban Indonesia adalah narasi panjang tentang perebutan kembali mahardika. Meskipun proklamasi kemerdekaan menandai pembebasan politik, perjuangan untuk mencapai mahardika sejati terus berlangsung, jauh sebelum dan sesudah 17 Agustus.
Di masa kerajaan, konsep kedaulatan (mahardika) terpusat pada figur raja atau penguasa. Namun, perjuangan para pendiri bangsa adalah untuk mendemokratisasi konsep ini, memindahkannya dari istana ke tangan rakyat jelata. Konsep negara-bangsa (nation-state) yang mahardika berarti bahwa setiap warga negara adalah pewaris dan penjaga kedaulatan tersebut. Proses ini menuntut transformasi radikal dari mentalitas ‘kawula’ (abdi) menjadi ‘warga’ (pemilik negara).
Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara tidak hanya memperjuangkan kebebasan dari kolonialisme fisik, tetapi juga kebebasan berpikir melalui pendidikan. Konsep ‘Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani’ adalah cetak biru untuk mencapai mahardika internal. Pendidikan yang mahardika adalah pendidikan yang membebaskan, yang memungkinkan anak didik menemukan potensinya tanpa paksaan, menghasilkan manusia yang mandiri dan berdaulat atas ilmunya.
Teks proklamasi adalah manifestasi paling konkret dari pencapaian mahardika politik. Namun, makna historisnya tidak berhenti pada pengusiran penjajah. Ia adalah janji untuk membangun sebuah masyarakat yang di dalamnya, rakyat sepenuhnya berhak menentukan jalannya sendiri. Kegagalan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, seringkali disadari, adalah pengkhianatan terhadap janji mahardika sejati. Karena itu, perjuangan pasca-kemerdekaan adalah perjuangan untuk memastikan bahwa mahardika tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Filsafat memberikan kerangka kerja untuk memahami bobot kebebasan. Dalam pandangan eksistensialisme, mahardika adalah beban sekaligus anugerah terbesar manusia. Filsuf-filsuf besar telah bergulat dengan pertanyaan: Apakah kita benar-benar bebas? Dan jika ya, apa konsekuensinya?
Jean-Paul Sartre, tokoh eksistensialisme, berargumen bahwa "manusia dikutuk untuk bebas." Menurutnya, eksistensi mendahului esensi, yang berarti kita terlempar ke dunia tanpa tujuan yang ditetapkan dan harus mendefinisikan diri kita melalui pilihan-pilihan kita. Mahardika, dalam pandangan Sartre, adalah rasa cemas (angst) yang muncul dari kesadaran bahwa kita sepenuhnya bertanggung jawab atas semua tindakan kita. Tidak ada dalih, tidak ada Tuhan, dan tidak ada takdir yang bisa dijadikan kambing hitam.
Namun, pandangan ini ditantang oleh filosofi deterministik yang lebih halus, seperti yang dianut oleh Baruch Spinoza. Spinoza melihat kebebasan bukan sebagai kemampuan untuk menolak sebab akibat, tetapi sebagai pemahaman akan kebutuhan. Seseorang menjadi mahardika ketika ia memahami sepenuhnya hukum-hukum alam (atau dalam konteks sosiologis, hukum-hukum masyarakat) dan bertindak selaras dengan pemahaman tersebut. Dalam pandangan ini, semakin kita mengenal batasan dan sebab-akibat diri kita, semakin kita bebas karena kita tidak lagi didorong oleh nafsu atau kebodohan, melainkan oleh rasionalitas yang tercerahkan. Mahardika adalah pemahaman, bukan penolakan terhadap realitas.
Isaiah Berlin membedakan antara dua jenis kebebasan yang relevan dengan mahardika:
Mahardika sejati harus menggabungkan keduanya. Negara yang hanya memberikan kebebasan negatif (hak berbicara) namun gagal menyediakan kebebasan positif (akses pendidikan dan kesehatan) menghasilkan populasi yang secara politis bebas tetapi secara eksistensial terikat dan tidak berdaya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai upaya kolektif untuk memaksimalkan kebebasan positif bagi setiap warga negara.
Perdebatan filosofis menunjukkan bahwa mahardika tidak pernah statis. Ia adalah dialektika abadi antara otonomi diri yang mutlak dan keterikatan sosial yang tak terhindarkan.
Jika politik berjuang untuk membebaskan tubuh dan hukum, psikologi berjuang untuk membebaskan jiwa dan pikiran. Mahardika psikologis adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kreativitas sejati. Tanpa pembebasan mental, seseorang bisa hidup di negara yang bebas namun tetap terpenjara dalam sangkar ketakutan dan prasangka.
Rantai terberat bukanlah penjara fisik, melainkan rantai internal yang diciptakan oleh trauma masa lalu, rasa tidak berharga, dan ketakutan irasional. Mahardika psikologis menuntut proses penemuan diri yang jujur dan menyakitkan. Hal ini selaras dengan teori Carl Jung mengenai individuasi—proses di mana seseorang menjadi individu utuh, terpisah dari norma-norma kolektif atau harapan orang lain.
Mencapai mahardika mental berarti:
Abraham Maslow menempatkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tertinggi manusia, di mana seseorang mencapai potensi penuhnya. Mahardika adalah jembatan menuju aktualisasi ini. Orang yang sepenuhnya mahardika tidak lagi mencari validasi dari luar; motivasinya bersifat intrinsik. Ia adalah pencipta, bukan konsumen; ia adalah penentu nasib, bukan korban keadaan.
Namun, Maslow juga mengingatkan bahwa aktualisasi diri hanya mungkin jika kebutuhan dasar (fisiologis, keamanan, kasih sayang) telah terpenuhi. Ini kembali menekankan bahwa mahardika politik dan ekonomi adalah fondasi yang harus dibangun terlebih dahulu agar mahardika psikologis dapat berkembang. Tidak mungkin mengharapkan pemikiran filosofis mendalam dari individu yang setiap hari harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan.
Di era modern, ancaman terhadap mahardika tidak lagi berbentuk tentara asing dengan senjata, melainkan kekuatan yang lebih halus, meresap ke dalam struktur sosial, digital, dan bahkan biologis kita. Kita hidup dalam paradoks: secara politik kita bebas, namun terjerat dalam jaringan kontrol baru yang tak terlihat.
Revolusi digital membawa ancaman serius terhadap mahardika. Kedaulatan data menjadi isu krusial. Ketika perusahaan teknologi raksasa (Big Tech) mengumpulkan dan menganalisis setiap jejak digital kita, kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak bebas mulai tergerus. Algoritma kini menjadi ‘pengawas’ yang lebih efektif daripada polisi rahasia, menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan bahkan bagaimana kita memilih.
Mahardika digital menuntut kita untuk menuntut transparansi algoritma dan hak untuk mengontrol data pribadi kita. Jika preferensi, ketakutan, dan bahkan emosi kita dapat diprediksi dan dimanipulasi dengan akurat, maka kebebasan memilih kita adalah ilusi. Individu yang mahardika harus menjadi pengguna teknologi yang sadar, bukan produk yang dikonsumsi oleh teknologi tersebut.
Filosofi konsumerisme mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan dan pemenuhan hasrat tanpa batas. Ini menciptakan bentuk perbudakan baru—perbudakan hasrat. Individu dipaksa untuk bekerja lebih keras, mengambil utang, dan mengorbankan waktu pribadi hanya untuk membeli barang yang pada dasarnya tidak mereka butuhkan. Marcuse menyebutnya sebagai 'manusia satu dimensi'—seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk membayangkan alternatif di luar sistem konsumsi.
Mahardika ekonomi tidak hanya berarti bebas dari kemiskinan, tetapi juga bebas dari hasrat buatan yang didorong oleh iklan. Pembebasan dari konsumerisme adalah tindakan radikal menuntut kembali waktu, energi, dan fokus kita untuk mengejar makna sejati, bukan akumulasi materi.
Dalam masyarakat pasca-kebenaran, informasi telah menjadi senjata. Media, baik tradisional maupun sosial, seringkali tidak lagi berfungsi sebagai cerminan realitas, melainkan sebagai mesin pembentuk narasi yang menguntungkan pihak tertentu. Mahardika intelektual terancam oleh penyebaran disinformasi, echo chambers, dan polarisasi yang disengaja.
Untuk tetap mahardika dalam menghadapi banjir informasi, diperlukan literasi media yang akut, skeptisisme yang sehat, dan komitmen untuk mencari sumber yang beragam. Kebebasan berpikir adalah sebuah perjuangan harian melawan upaya halus untuk mendikte apa yang harus kita percayai.
Mewujudkan mahardika yang berkelanjutan menuntut visi jangka panjang yang menggabungkan etika, teknologi, dan keadilan sosial. Ini bukan hanya tentang mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi tentang merancang sistem yang secara inheren membebaskan.
Masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kecerdasan buatan. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengembangan AI memperkuat, bukan mereduksi, otonomi manusia. AI harus berfungsi sebagai alat pembebasan—misalnya, membebaskan manusia dari pekerjaan yang monoton dan berbahaya—dan bukan sebagai alat pengawasan atau pengendali perilaku massal.
Prinsip-prinsip etika AI yang mahardika harus mencakup:
Mahardika politik yang sejati harus bergerak melampaui sekadar pemilihan umum berkala. Demokrasi harus menjadi radikal dalam arti kembali ke akar kata ‘demos’ (rakyat), di mana partisipasi dan pengambilan keputusan terjadi secara terus menerus dan terdesentralisasi. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi musyawarah dan mufakat yang lebih luas, memberikan rakyat kekuatan nyata atas kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
Konsep desentralisasi kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, adalah esensial untuk menjaga mahardika. Ketika kekuasaan terpusat, risiko tirani selalu mengintai. Mahardika kolektif hanya tercapai ketika komunitas lokal memiliki otonomi yang kuat dan mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa campur tangan birokrasi yang berlebihan.
Pendidikan di masa depan harus fokus pada pengembangan 'kemampuan membebaskan' (liberatory capabilities). Ini bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan teknis, tetapi tentang menumbuhkan kemampuan untuk bertanya, untuk meragukan, dan untuk menolak narasi yang membatasi.
Pendidikan yang mahardika harus mengajarkan literasi kritis (membaca dunia, bukan hanya kata-kata) seperti yang ditekankan oleh Paulo Freire. Tujuannya adalah menciptakan agen perubahan, bukan sekadar tenaga kerja yang patuh. Inti dari pendidikan ini adalah mempersenjatai setiap individu dengan alat intelektual untuk mempertahankan kedaulatan diri mereka dari segala bentuk koersi dan manipulasi.
Selanjutnya, kita harus memperluas pembahasan mengenai dimensi etika dalam mahardika. Kebebasan tanpa etika akan dengan mudah merosot menjadi anarki atau, yang lebih buruk, eksploitasi. Seseorang yang bebas tetapi menggunakan kebebasannya untuk menindas orang lain tidaklah mahardika secara moral; ia hanyalah tirani dalam wujud individu.
Sering kali, diskusi tentang kebebasan berhenti pada hak-hak individu. Namun, mahardika sejati hanya dapat lestari jika ia diikat oleh rasa tanggung jawab sosial dan moral yang mendalam. Kebebasan adalah pedang bermata dua; ia harus digunakan dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap 'orang lain'.
Filsuf seperti Emmanuel Levinas menekankan bahwa eksistensi kita tidak terpisah, melainkan terbentuk dalam hubungan dengan 'Wajah Orang Lain'. Mahardika sejati adalah kebebasan yang mengakui kebebasan orang lain. Kebebasan saya berakhir bukan di ujung hidung orang lain, tetapi di awal pengakuan atas martabat mereka. Tanggung jawab ini mewajibkan kita untuk berjuang bukan hanya untuk kebebasan diri kita sendiri, tetapi juga untuk membebaskan mereka yang masih terjerat dalam ketidakadilan struktural, diskriminasi, atau kemiskinan absolut.
Dalam konteks pembangunan bangsa, mahardika kolektif terwujud ketika kebijakan publik dirancang untuk meminimalkan hambatan bagi semua, bukan hanya bagi yang kuat. Ini adalah perwujudan dari sila Keadilan Sosial, di mana mahardika dipastikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Tanggung jawab moral yang paling mendesak bagi seseorang yang mahardika adalah memelihara kesadaran kritis. Ini berarti secara konstan mempertanyakan status quo, menantang asumsi-asumsi yang diterima begitu saja, dan menolak untuk menjadi agen pasif dalam sistem yang opresif. Pembebasan pikiran adalah tugas yang tidak pernah selesai.
Kesadaran kritis ini harus diiringi dengan tindakan nyata. Ketika kebebasan berekspresi dijamin, tanggung jawab kita adalah menggunakannya untuk menyuarakan kebenaran dan membela yang lemah, bukan untuk menyebar kebencian atau disinformasi yang merusak tatanan sosial yang telah susah payah dibangun. Mahardika tanpa moralitas adalah nihilisme.
Untuk memahami kedalaman konsep mahardika, perlu ditelusuri bagaimana ia termanifestasi dalam berbagai sektor spesifik, menunjukkan bahwa ia adalah konsep universal yang menyentuh setiap aspek kehidupan, dari teknologi hingga seni.
Inovasi adalah manifestasi kebebasan intelektual dan kreativitas. Negara yang membatasi mahardika berpikir akan gagal dalam inovasi. Sejarah menunjukkan bahwa penemuan terbesar lahir dari pikiran yang bebas untuk meragukan dan bereksperimen. Dalam konteks teknologi, mahardika berarti menciptakan ekosistem yang mendukung *open source* dan *open access*, memastikan bahwa pengetahuan dan alat teknologi tidak dimonopoli oleh segelintir korporasi, sehingga inovasi tetap demokratis dan membebaskan.
Seni adalah salah satu arena penting di mana mahardika diuji. Kebebasan berekspresi artistik adalah barometer kesehatan sebuah masyarakat. Ketika seniman dibatasi, kreativitas mati, dan masyarakat kehilangan cermin kritis yang penting untuk introspeksi. Mahardika budaya menuntut penghargaan terhadap keragaman ekspresi dan penolakan terhadap sensor yang didasarkan pada ketidaknyamanan politis atau moralitas sempit. Seniman yang mahardika berani berbicara kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer.
Kedaulatan diri manusia tidak terpisah dari kedaulatan alam. Kerusakan lingkungan adalah hasil dari mentalitas yang melihat alam sebagai sumber daya tak terbatas yang boleh dieksploitasi sesuka hati—sebuah penyalahgunaan mahardika. Mahardika ekologis menuntut kita untuk memahami bahwa kebebasan kita terikat pada keberlanjutan planet ini. Bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah tindakan mahardika karena menolak dorongan konsumsi jangka pendek demi kedaulatan generasi mendatang.
Institusi—pemerintahan, pendidikan, hukum—seringkali diciptakan untuk menjaga ketertiban, namun berisiko menjadi penghambat kebebasan. Institusi yang mahardika adalah institusi yang bersifat adaptif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka harus selalu tunduk pada rakyat yang mereka layani, bukan sebaliknya. Reformasi birokrasi, misalnya, harus dilihat sebagai upaya untuk membebaskan warga negara dari prosedur yang tidak perlu dan menghambat otonomi.
Pembangunan institusi harus berfokus pada penghapusan 'otoritas tidak sah'—kekuatan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa dasar moral atau hukum yang jelas. Mahardika institusional berarti bahwa kekuasaan tidak pernah absolut, selalu terbagi, dan selalu diawasi oleh mekanisme checks and balances yang kuat.
Perjalanan menuju mahardika sejati adalah perjalanan seumur hidup, sebuah proses yang tidak pernah mencapai titik akhir. Ia membutuhkan komitmen harian, bukan hanya perayaan tahunan. Mahardika bukanlah sesuatu yang diberikan; ia adalah sesuatu yang harus kita klaim dan pertahankan setiap hari, di setiap pilihan yang kita buat.
Bagaimana kita mempraktikkan mahardika dalam kehidupan sehari-hari? Itu dimulai dengan hal-hal kecil:
Tugas terpenting bagi generasi sekarang adalah memastikan bahwa konsep mahardika tidak tereduksi menjadi jargon kosong. Kita harus mewariskan bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga budaya pemikiran kritis, kedaulatan digital, dan kesadaran lingkungan yang mendalam. Warisan mahardika yang sesungguhnya adalah fondasi yang memungkinkan anak cucu kita untuk menjadi lebih bebas, lebih berdaulat, dan lebih otentik daripada kita.
Kita harus membangun mekanisme perlindungan yang kuat terhadap potensi tirani di masa depan, termasuk tirani teknologi dan tirani kemiskinan. Setiap keputusan yang diambil hari ini, baik di tingkat personal maupun kolektif, harus ditimbang dengan pertanyaan: Apakah ini memperkuat atau melemahkan mahardika generasi mendatang?
Kedaulatan diri adalah fondasi dari segala bentuk kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan batin, kemerdekaan politik hanya akan menjadi topeng yang menutupi wajah perbudakan modern. Mahardika adalah panggilan untuk keberanian—keberanian untuk mengetahui, keberanian untuk menjadi, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas dunia yang kita ciptakan melalui pilihan-pilihan kita.
Mahardika adalah semangat yang hidup, bukan monumen yang dibekukan. Ia menuntut perhatian, perawatan, dan perjuangan yang berkelanjutan. Ia adalah sumbu yang harus terus kita jaga agar nyala api martabat manusia tidak pernah padam.
Akhirnya, mahardika bukanlah tujuan yang dicapai dan kemudian diabaikan, melainkan kondisi berkelanjutan dari eksistensi yang bertanggung jawab. Ia adalah seni hidup yang menuntut keseimbangan antara kebebasan pribadi dan keterikatan sosial. Mahardika adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang bebas, namun kebebasan kita hanya bermakna jika digunakan untuk menciptakan keadilan, kebenaran, dan keindahan di dunia. Panggilan untuk menjadi mahardika adalah panggilan untuk menjadi manusia sepenuhnya, berdaulat atas pikiran, hati, dan takdir kita sendiri.
Marilah kita genggam erat mahardika—bukan sebagai klaim atas hak istimewa, tetapi sebagai janji suci untuk hidup dengan integritas, berjuang melawan segala bentuk opresi, dan memastikan bahwa setiap jiwa memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensi tertinggi mereka, bebas dari rantai internal dan eksternal. Inilah jalan sejati menuju kedaulatan abadi.
Pemahaman mahardika dalam konteks negara-negara berkembang dan post-kolonial memiliki kompleksitas tersendiri. Bagi negara-negara yang baru saja lepas dari penjajahan, perjuangan mahardika tidak berhenti pada penarikan bendera kolonial, tetapi berlanjut dalam dekolonisasi pikiran (decolonization of the mind). Struktur ekonomi, pendidikan, dan bahkan bahasa sering kali masih membawa sisa-sisa mentalitas penjajah yang menghambat kedaulatan sejati.
Dekolonisasi intelektual menuntut kita untuk berani meragukan dan meninjau kembali kerangka pengetahuan yang diimpor dari Barat dan yang mungkin secara implisit merendahkan kearifan lokal. Mahardika intelektual di sini berarti menegaskan kembali nilai-nilai dan epistemologi lokal (cara mengetahui) sebagai sumber pengetahuan yang valid dan setara. Misalnya, dalam ilmu pengetahuan, ini berarti memberi ruang bagi praktik pengobatan tradisional, pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal, atau sistem hukum adat yang sesuai dengan konteks budaya.
Ini bukan berarti menolak pengetahuan global, melainkan menempatkan diri sebagai subjek aktif dalam dialog global, bukan sebagai penerima pasif. Negara yang mahardika secara intelektual mampu menghasilkan teori-teori pembangunan, filsafat, dan seni yang unik dan relevan dengan realitasnya sendiri, alih-alih sekadar mengulang formula yang diciptakan di tempat lain.
Neokolonialisme, melalui kontrol utang, perjanjian perdagangan yang tidak adil, dan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi multinasional, adalah ancaman terbesar bagi mahardika ekonomi di masa kini. Sebuah negara mungkin memiliki bendera dan parlemen sendiri, tetapi jika kebijakan moneternya didikte oleh kekuatan luar, maka kedaulatannya hanyalah formalitas.
Mencapai mahardika ekonomi menuntut keberanian politik untuk:
Mahardika di bidang ekonomi adalah tentang menciptakan struktur yang memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh bangsa tetap berada di tangan bangsa, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan hanya untuk memperkaya segelintir elit yang berkolaborasi dengan kepentingan asing.
Bahasa adalah wadah pikiran. Kehilangan bahasa adalah kehilangan cara pandang dunia. Mahardika budaya menuntut penghargaan terhadap bahasa ibu dan bahasa nasional sebagai media utama untuk ekspresi kedaulatan. Ketika suatu bangsa secara kolektif menganggap bahasa mereka sendiri inferior dibandingkan bahasa asing, itu adalah tanda bahwa dekolonisasi pikiran belum selesai. Bahasa yang mahardika adalah bahasa yang mampu menampung pemikiran modern, sains, dan teknologi tanpa kehilangan akar identitasnya.
Seiring kemajuan ilmu biologi dan rekayasa genetika, konsep mahardika diperluas ke ranah biologis. Pertanyaan tentang kedaulatan atas tubuh (bodily autonomy) menjadi semakin penting di hadapan teknologi yang mampu mengubah esensi biologis manusia.
Mahardika di tingkat individu dimulai dengan hak fundamental untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh seseorang. Ini mencakup hak untuk memilih pengobatan, menolak intervensi medis paksa, dan mengontrol informasi genetik pribadi. Dalam konteks bioetika, tantangannya adalah bagaimana menjaga kedaulatan ini ketika intervensi genetik dan peningkatan kemampuan (enhancement) menjadi mungkin. Apakah kita bebas memilih untuk mengubah genetik anak kita? Siapa yang memiliki hak atas data genom kita?
Jika kita tidak hati-hati, teknologi peningkatan biologis dapat menciptakan kelas baru ketidakadilan, di mana hanya yang kaya yang mampu membeli keunggulan biologis, sehingga merenggut mahardika komparatif dari mereka yang tidak mampu. Mahardika biologis menuntut akses yang adil terhadap teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa merusak kesetaraan dasar manusia.
Isu mengenai hak untuk memilih akhir kehidupan (right to die) adalah perpanjangan ekstrem dari mahardika. Dalam kondisi di mana penderitaan tidak tertanggungkan, mahardika menuntut pengakuan atas hak individu untuk menentukan kapan dan bagaimana mereka mengakhiri penderitaannya, asalkan keputusannya dilakukan secara sadar dan otonom. Ini adalah pengakuan tertinggi terhadap kedaulatan diri, bahkan atas keberadaan itu sendiri.
Perdebatan ini menantang norma-norma sosial dan agama, namun dari sudut pandang mahardika, menolak hak ini berarti merampas kontrol terakhir seseorang atas kehidupannya sendiri, menjadikannya terikat pada mesin dan protokol, bukan pada kehendak bebasnya.
Mahardika sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Namun, dalam filsafat hukum dan politik, mahardika sejati hanya bisa diwujudkan dalam kerangka hukum dan batasan yang disepakati secara kolektif. Tanpa batasan, kebebasan satu orang akan menjadi tirani bagi orang lain.
Hukum yang adil bukanlah penghalang kebebasan, melainkan arsiteknya. Hukum berfungsi sebagai benteng yang melindungi individu dari koersi pihak lain—baik negara, pasar, maupun individu yang lebih kuat. Ketika hukum ditegakkan secara imparsial, ia menciptakan ruang aman (sanctuary) di mana mahardika dapat berkembang. Korupsi dan penegakan hukum yang diskriminatif adalah serangan langsung terhadap mahardika, karena ia menciptakan ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam mengakses kebebasan.
Menurut teori kontrak sosial (Rousseau, Hobbes, Locke), individu melimpahkan sebagian kecil dari kebebasan alami mereka kepada negara (atau masyarakat) demi keamanan dan mahardika kolektif. Namun, pelimpahan ini hanya sah selama negara bertindak sesuai dengan Kehendak Umum (General Will) rakyat. Jika negara menyalahgunakan kekuasaan, melampaui batas yang disepakati, maka ia melanggar kontrak sosial, dan rakyat berhak merebut kembali kedaulatan penuh mereka. Mahardika politik, oleh karena itu, selalu bersifat kondisional.
Kontrak sosial modern harus diperbarui untuk mencakup tantangan digital dan lingkungan. Kita harus menentukan batasan baru bagi kekuasaan korporasi dan algoritma, untuk memastikan bahwa kebebasan di ruang publik digital tetap terjamin, dan bahwa lingkungan hidup tidak dikorbankan demi keuntungan jangka pendek.
Dalam analisis terakhir, mahardika adalah panggilan untuk tanggung jawab tertinggi. Ia adalah pengakuan bahwa hidup manusia tidak sepenuhnya ditentukan, tetapi merupakan proyek yang terus menerus diciptakan melalui keberanian memilih. Menjadi mahardika berarti menjadi agen moral yang sadar, peka terhadap penderitaan orang lain, dan berkomitmen pada cita-cita kedaulatan sejati, di mana kebebasan individu dan keadilan kolektif dapat hidup berdampingan dalam harmoni yang berkelanjutan.
Perjuangan untuk mahardika adalah perjuangan yang tak pernah usai, sebuah siklus abadi antara pembebasan dan pemeliharaan kedaulatan.
Dengan demikian, eksplorasi kita terhadap mahardika menemukan bahwa konsep ini adalah matriks dari seluruh kehidupan manusia yang bermartabat. Ia adalah cetak biru bagi setiap institusi yang adil, setiap inovasi yang etis, dan setiap jiwa yang otentik. Kita telah melihat bagaimana mahardika merentang dari arena politik yang kasat mata hingga ke kedalaman alam bawah sadar, dari ekonomi global hingga ke bioetika masa depan. Intinya, mahardika adalah penegasan eksistensi manusia: hak untuk mendefinisikan diri, bukan didefinisikan oleh kekuatan eksternal atau sejarah yang menindas.
Filosofi mahardika menuntut kita untuk selalu waspada. Ancaman terhadap kebebasan jarang datang dalam bentuk yang terang-terangan; ia sering menyamar sebagai kenyamanan, keamanan, atau bahkan efisiensi. Untuk mempertahankan mahardika, kita harus bersedia menanggung ketidaknyamanan kebenaran, menolak godaan konformitas, dan menerima tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari pilihan-pilihan radikal kita.
Mahardika adalah warisan yang harus diperbarui setiap hari. Ini bukan hanya milik para pahlawan yang telah lalu, tetapi milik kita, yang hidup dan bernapas saat ini. Ia adalah panggilan untuk hidup secara sadar, utuh, dan berdaulat. Mari kita teruskan obor mahardika ini, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan tindakan nyata yang membebaskan diri kita sendiri dan membebaskan dunia di sekitar kita dari belenggu ketidakadilan dan ketidaktahuan.
Semua yang kita cita-citakan—perdamaian, kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan—berakar pada pemahaman dan pengamalan mendalam akan arti mahardika sejati. Ini adalah tujuan akhir dari perjalanan kemanusiaan kita.