Di balik gemerlap perekonomian dan janji kemudahan finansial, tersembunyi sebuah ancaman laten yang menggerogoti stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lapis bawah: praktik lintah darat, atau yang juga dikenal sebagai rentenir. Praktik ini, yang beroperasi di luar batas hukum dan etika, memanfaatkan keputusasaan finansial sebagai celah untuk menerapkan bunga yang tidak masuk akal, menjerumuskan korban ke dalam lingkaran utang abadi yang hampir mustahil untuk diputus. Memahami anatomi kejahatan finansial ini bukan hanya penting untuk melindungi diri, tetapi juga krusial dalam upaya kolektif membangun literasi dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Istilah lintah darat, secara harfiah merujuk pada praktik pengenaan bunga yang sangat tinggi, melampaui batas kewajaran, etika, dan seringkali legalitas. Dalam konteks modern, lintah darat adalah individu atau entitas yang memberikan pinjaman tanpa melalui mekanisme regulasi resmi, dengan tujuan utama mengeksploitasi kebutuhan mendesak peminjam demi keuntungan finansial maksimal. Mereka tidak terikat oleh peraturan perbankan, batasan suku bunga maksimum, atau prosedur penagihan yang adil.
Lintah darat beroperasi di berbagai lapisan masyarakat, namun korbannya paling sering adalah mereka yang terpinggirkan dari akses keuangan formal (unbanked atau underbanked). Mereka adalah pedagang kecil yang butuh modal mendadak, karyawan yang menghadapi biaya medis tak terduga, atau individu yang terperangkap dalam kebutuhan konsumtif tanpa memiliki agunan atau skor kredit yang memadai untuk bank resmi. Ketidakmampuan mereka mengakses kredit formal inilah yang membuka pintu gerbang bagi praktik rentenir yang merusak.
Perbedaan mendasar antara lintah darat dan lembaga keuangan formal (seperti bank, koperasi yang sah, atau perusahaan pembiayaan yang terdaftar) terletak pada transparansi, regulasi, dan suku bunga. Lembaga formal tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki struktur biaya yang transparan (meskipun terkadang kompleks), dan memiliki batasan suku bunga yang ketat. Sebaliknya, lintah darat beroperasi di bayangan, menggunakan kontrak lisan atau perjanjian tertulis yang tidak adil, dan menetapkan bunga harian atau mingguan yang, jika dihitung secara tahunan, bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan, persen.
Pengenaan bunga yang eksesif ini, yang dalam terminologi ekonomi dan agama dikenal sebagai riba, adalah inti dari masalah. Bunga yang wajar seharusnya menutupi risiko dan biaya operasional; bunga lintah darat dimaksudkan untuk memastikan peminjam tidak akan pernah mampu membayar pokok, sehingga mereka terus menerus membayar bunga dan denda, mengikat mereka dalam siklus perbudakan finansial.
Lintah darat sangat mahir dalam menciptakan ilusi kemudahan dan kecepatan. Mereka memahami psikologi keputusasaan dan memanfaatkan kebutuhan mendesak sebagai senjata utama mereka. Modus operandi mereka sangat beragam, namun dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan yang sistematis dan merusak.
Salah satu daya tarik terbesar lintah darat adalah janji pencairan dana yang instan, seringkali hanya dalam hitungan jam, tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Saat seseorang berada dalam situasi krisis (misalnya, harus membayar sewa hari ini atau membeli obat mendesak), kecepatan ini terasa seperti penyelamat. Lintah darat tidak memerlukan skor kredit, jaminan formal, atau verifikasi pendapatan yang ketat. Mereka hanya butuh identitas, dan seringkali, informasi pribadi yang dapat digunakan sebagai alat penekan di masa depan.
Lintah darat jarang mengumumkan suku bunga tahunan (APR). Mereka menggunakan istilah bunga harian atau mingguan yang terkesan kecil, misalnya 1% per hari atau 5% per minggu. Korban, yang hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, sering gagal menghitung akumulasi bunga ini. Bunga 1% per hari setara dengan 365% per tahun—angka yang secara finansial adalah hukuman mati. Jika pinjaman pokok Rp 1.000.000, dalam setahun, peminjam harus membayar Rp 3.650.000 hanya untuk bunganya, belum termasuk pokok.
Praktik lintah darat bukanlah sekadar bisnis berisiko tinggi; ini adalah sistem eksploitasi yang dirancang untuk memastikan bahwa peminjam kehilangan harta benda, waktu, dan martabat mereka, bukan sekadar membayar kembali utang.
Banyak lintah darat menerapkan sistem potongan di awal. Misalnya, jika peminjam mengajukan pinjaman Rp 2.000.000, yang benar-benar diterima mungkin hanya Rp 1.800.000, di mana Rp 200.000 adalah biaya administrasi atau bunga bulan pertama. Meskipun peminjam hanya menerima Rp 1.800.000, mereka tetap diwajibkan membayar pokok Rp 2.000.000 ditambah bunga atas jumlah tersebut. Hal ini secara efektif meningkatkan suku bunga riil jauh lebih tinggi dari angka yang disepakati.
Tahap penagihan adalah manifestasi terburuk dari praktik lintah darat. Ketika peminjam gagal memenuhi tenggat waktu (yang sangat ketat), denda akan segera dikenakan, membuat jumlah utang melambung tinggi. Lintah darat tidak menggunakan jalur hukum resmi, melainkan menggunakan metode penagihan yang kasar, mengancam, memalukan, bahkan melibatkan kekerasan fisik atau psikologis.
Beberapa taktik penagihan yang sering digunakan meliputi:
Dampak dari jeratan lintah darat tidak hanya bersifat finansial; ia merusak struktur sosial, kesehatan mental, dan masa depan ekonomi suatu komunitas. Korban utamanya adalah kelompok yang paling rentan, yang seharusnya dilindungi oleh sistem.
Korban lintah darat seringkali memiliki ciri-ciri berikut:
Beban utang yang mencekik, ditambah dengan ancaman penagihan yang brutal, menciptakan tingkat stres psikologis yang ekstrem. Dampaknya sangat luas dan serius, sering kali menyebabkan gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan.
Korban sering mengalami:
1. Kecemasan dan Depresi Kronis: Ketakutan terus-menerus akan kedatangan penagih utang, ancaman terhadap keselamatan keluarga, dan rasa malu sosial mengarah pada kecemasan yang melumpuhkan dan depresi yang mendalam. Mereka kesulitan tidur, kehilangan fokus, dan kualitas hidup mereka menurun drastis. Beban utang menjadi bayangan yang mengikuti mereka ke mana pun, merampas ketenangan pikiran dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Tekanan psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh peminjam itu sendiri, tetapi menyebar ke seluruh anggota keluarga, menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh ketegangan, ketakutan, dan konflik yang berkelanjutan.
2. Kerusakan Hubungan Keluarga dan Sosial: Utang lintah darat seringkali menjadi pemicu utama perceraian dan perpecahan keluarga. Rasa malu dan kebutuhan untuk menyembunyikan masalah finansial merusak kepercayaan antar pasangan. Ketika penagih utang mulai mengancam atau meneror anggota keluarga, hubungan tersebut bisa hancur tak terselamatkan. Selain itu, praktik shaming yang dilakukan rentenir menyebabkan isolasi sosial, di mana korban cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan karena takut akan penghakiman atau ancaman yang mungkin menyertai interaksi sosial mereka. Mereka menjadi terasing dan kehilangan jaringan dukungan yang sangat mereka butuhkan.
3. Ideasi Suicidal dan Keputusasaan Total: Dalam kasus yang paling parah, ketika utang terus melambung dan semua jalan keluar tampaknya tertutup, korban dapat sampai pada titik keputusasaan total. Ancaman kekerasan, hilangnya semua aset, dan kehancuran reputasi sosial bisa mendorong peminjam pada pikiran untuk mengakhiri hidup. Hal ini menunjukkan bahwa praktik lintah darat adalah isu kesehatan publik yang serius, melampaui sekadar transaksi finansial. Sistem eksploitasi ini secara harfiah dapat merenggut nyawa seseorang yang rentan.
Lintah darat secara efektif menjadi mesin pemiskian. Ketika seseorang terjerat, seluruh fokus finansialnya bergeser dari investasi masa depan (pendidikan anak, pengembangan usaha) menjadi pembayaran bunga semata. Uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup atau modal usaha justru disedot habis oleh bunga yang tak terbatas. Dampaknya adalah kemiskinan menjadi turun-temurun. Anak-anak dari korban lintah darat seringkali harus putus sekolah karena orang tua mereka kehilangan modal atau waktu untuk mencari nafkah, atau aset mereka disita sebagai ganti rugi utang. Siklus ini sangat sulit diputus karena generasi berikutnya tidak memiliki bekal pendidikan atau modal awal untuk memulai kehidupan yang lebih stabil.
Penghasilan, berapapun besarnya, menjadi tidak berarti di hadapan bunga harian yang terus berjalan. Upah harian atau keuntungan dari usaha kecil langsung diserahkan kepada rentenir, menyisakan sedikit atau bahkan tidak ada sisa sama sekali untuk kebutuhan dasar. Ini menciptakan kondisi di mana masyarakat produktif dipaksa berada dalam kondisi stagnasi permanen, karena setiap surplus ekonomi mereka langsung dialihkan ke tangan para eksploitator, menghambat pertumbuhan ekonomi mikro secara signifikan.
Untuk memahami sepenuhnya mengapa jebakan lintah darat sangat mematikan, kita harus menganalisis skema bunga dan manipulasi kontrak yang mereka gunakan. Ini adalah ilmu pasti tentang bagaimana menciptakan utang yang tidak bisa dilunasi.
Meskipun rentenir mungkin mengklaim bahwa mereka menggunakan bunga sederhana, praktik mereka seringkali meniru bunga majemuk dalam konteks denda keterlambatan pembayaran. Jika peminjam melewatkan pembayaran pokok atau bunga pada hari yang ditentukan, bunga baru (denda) akan dikenakan atas total utang yang belum dibayar, termasuk bunga sebelumnya dan denda yang telah terakumulasi. Ini adalah bom waktu finansial.
Ilustrasi Sederhana Perhitungan Eksponensial (Contoh Utang Fiktif):
Bayangkan seorang pedagang kecil meminjam Rp 5.000.000 dengan bunga 2% per minggu, dan tenggat waktu pengembalian adalah 10 minggu (2.5 bulan). Jika dibayar lunas pada akhir masa pinjaman, total bunga adalah 20% dari pokok, atau Rp 1.000.000. Total yang harus dibayar adalah Rp 6.000.000.
Namun, jika pedagang tersebut tidak mampu membayar pada minggu ke-10, lintah darat akan mengenakan denda 5% atas total utang (pokok + bunga) yang belum dibayar. Minggu ke-11, total utang menjadi Rp 6.000.000 + 5% (Rp 300.000) = Rp 6.300.000. Bunga mingguan 2% tetap berjalan. Pada minggu ke-12, utang dihitung dari Rp 6.300.000, dan seterusnya. Dalam waktu kurang dari enam bulan, utang pokok Rp 5.000.000 bisa membengkak menjadi Rp 15.000.000. Mekanisme ini memastikan bahwa peminjam terus berlari mengejar angka yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan finansial mereka.
Lintah darat seringkali menuntut jaminan yang tidak proporsional dengan jumlah pinjaman. Jaminan ini bisa berupa surat tanah, BPKB kendaraan, atau bahkan KTP asli. Meskipun pinjaman mungkin hanya bernilai Rp 3.000.000, jaminan yang diserahkan mungkin adalah sepeda motor bernilai Rp 15.000.000. Dalam dokumen perjanjian (jika ada), mereka sering memasukkan klausul yang sangat halus, seperti: "Jika terjadi kegagalan pembayaran, aset jaminan dianggap langsung menjadi milik pemberi pinjaman tanpa perlu melalui proses lelang atau hukum."
Ketika peminjam gagal bayar, lintah darat tidak mencari jalan damai atau restrukturisasi; mereka segera mengklaim aset tersebut. Nilai aset yang jauh lebih besar daripada utang pokok adalah keuntungan sesungguhnya bagi rentenir, jauh melampaui bunga yang didapatkan. Ini bukan lagi bisnis pinjam-meminjam, melainkan skema tersembunyi untuk perampasan aset dari kaum miskin dan rentan.
Praktik lintah darat adalah pelanggaran serius terhadap prinsip hukum, etika, dan berbagai ajaran agama di seluruh dunia. Sejarah mencatat bahwa perlawanan terhadap praktik riba telah berlangsung selama ribuan tahun.
Secara hukum, praktik lintah darat merupakan tindakan pidana jika melibatkan unsur pemerasan, ancaman kekerasan, atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHP. Meskipun tidak ada undang-undang spesifik yang mengatur batasan suku bunga secara umum untuk pinjaman perorangan tanpa izin OJK, penagihan dengan kekerasan dan intimidasi jelas melanggar hukum.
Beberapa poin penting dalam kerangka hukum Indonesia terkait lintah darat meliputi:
Dari sudut pandang etika, praktik lintah darat melanggar prinsip keadilan distributif. Etika bisnis menuntut bahwa transaksi harus bersifat saling menguntungkan (win-win), atau setidaknya tidak merugikan salah satu pihak secara ekstrem. Lintah darat sengaja menciptakan transaksi win-lose, di mana keuntungan mereka berasal langsung dari kehancuran finansial pihak lain. Ini adalah bentuk penindasan ekonomi yang memanfaatkan kerentanan manusia.
Dalam banyak ajaran agama, terutama Islam, praktik riba (pengambilan bunga yang berlebihan atau tidak adil) secara keras dilarang. Pelarangan ini bukan sekadar aturan finansial, tetapi fondasi etika sosial yang menekankan pentingnya tolong-menolong tanpa eksploitasi. Dalam Islam, pinjaman (qardh) idealnya harus didasarkan pada prinsip kebajikan, bukan akumulasi kekayaan melalui eksploitasi. Larangan ini mencerminkan pengakuan historis bahwa bunga mencekik adalah penyebab utama ketidakstabilan sosial dan ketidakadilan ekonomi.
Institusi keuangan syariah, seperti bank dan koperasi syariah, didirikan sebagai alternatif etis untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau margin keuntungan yang transparan (bukan bunga), bertujuan untuk menghindari jerat riba yang sering dieksploitasi oleh lintah darat konvensional.
Memberantas praktik lintah darat memerlukan strategi multi-lapisan yang melibatkan intervensi pemerintah, penguatan lembaga keuangan formal, dan peningkatan ketahanan masyarakat.
Akar masalah lintah darat adalah kesenjangan akses. Jika masyarakat rentan dapat dengan mudah mengakses pinjaman yang adil, cepat, dan terjangkau dari lembaga resmi, permintaan terhadap rentenir akan hilang. Solusi ini mencakup:
a. Penguatan Koperasi dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil): Koperasi simpan pinjam, terutama yang berorientasi sosial dan diawasi ketat, harus diperkuat. Mereka harus mampu menawarkan produk pinjaman mikro yang cepat dan sederhana, meniru kecepatan rentenir tetapi dengan bunga yang jauh lebih rendah dan prosedur penagihan yang manusiawi. Koperasi harus menjadi garda terdepan di tingkat desa atau komunitas.
b. Program Kredit Mikro Pemerintah: Pemerintah harus memastikan program kredit usaha rakyat (KUR) atau sejenisnya benar-benar mudah dijangkau oleh pedagang kaki lima, petani kecil, dan pekerja informal, tanpa perlu agunan yang besar atau proses birokrasi yang memakan waktu berbulan-bulan. Harus ada jalur cepat untuk pinjaman di bawah batas tertentu.
c. Teknologi Finansial (Fintech) yang Bertanggung Jawab: Mendorong pertumbuhan fintech lending yang terdaftar dan diawasi OJK, yang menerapkan etika pinjaman yang ketat, membatasi suku bunga, dan dilarang menggunakan metode penagihan yang melanggar hak asasi manusia. Fintech legal dapat menjembatani kesenjangan geografis yang tidak dapat dijangkau bank konvensional.
Mencegah lintah darat masuk ke komunitas adalah cara terbaik. Hal ini dicapai melalui peningkatan literasi keuangan yang mencakup pemahaman tentang risiko utang, perhitungan bunga, dan pentingnya perencanaan keuangan darurat.
Program edukasi harus fokus pada:
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas terhadap lintah darat, baik yang beroperasi secara konvensional maupun yang menggunakan platform digital (pinjol ilegal).
a. Pembentukan Satuan Tugas Anti-Rentenir: Membentuk tim khusus yang fokus pada pelacakan, penindakan, dan penangkapan pelaku lintah darat, terutama yang menggunakan kekerasan. Penindakan harus bersifat preventif, bukan reaktif setelah kekerasan terjadi.
b. Jaringan Bantuan Hukum Gratis: Menyediakan pusat bantuan hukum yang dapat diakses korban utang. Seringkali, korban tidak berani melapor karena takut ancaman atau tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara. Bantuan ini penting untuk membatalkan perjanjian utang yang eksploitatif dan mendapatkan perlindungan.
c. Batasan Suku Bunga: Pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan batasan suku bunga maksimal yang legal, terutama untuk pinjaman mikro, guna menghilangkan celah eksploitasi yang memungkinkan rentenir bersembunyi di bawah dalih "kebebasan berkontrak". Batasan ini harus realistis namun mencegah riba yang mencekik.
Bagi mereka yang sudah terjerat, solusi yang realistis adalah restrukturisasi utang. Lembaga keuangan resmi atau yayasan sosial harus menyediakan program refinancing yang menggantikan utang bunga tinggi dengan utang bunga rendah, memungkinkan korban untuk melunasi pokok secara bertahap tanpa harus terus membayar bunga eksploitatif.
Program pemulihan ini harus bersifat komprehensif, mencakup konseling keuangan dan psikologis, karena trauma finansial dan psikologis yang diderita korban lintah darat sama parahnya dengan trauma fisik.
Untuk menekankan kedalaman masalah ini, penting untuk menganalisis skenario mikro secara detail, khususnya yang melibatkan pedagang pasar, segmen yang paling sering menjadi target empuk lintah darat tradisional.
Ibu Siti, seorang penjual sayur di pasar tradisional, tiba-tiba membutuhkan Rp 1.500.000 untuk membeli stok dagangan yang lebih besar karena ada acara besar di lingkungannya. Bank formal menolak karena Ibu Siti tidak memiliki laporan laba rugi bulanan yang tercatat rapi. Koperasi terdekat memerlukan waktu tiga hari untuk verifikasi.
Lintah darat (sebut saja Pak De) menawarkan solusi instan. Pinjaman Rp 1.500.000, dengan skema angsuran harian Rp 150.000 selama 11 hari. Total pengembalian Rp 1.650.000. Selisih Rp 150.000 adalah bunga 10% dalam 11 hari. Suku bunga ini, jika dihitung secara tahunan, mencapai lebih dari 330% APR.
Awalnya, skema ini terasa masuk akal. Angsuran harian Rp 150.000 terasa berat tetapi mungkin dilakukan. Namun, pada hari ke-5, Ibu Siti mengalami kerugian karena cuaca buruk dan tidak bisa membayar angsuran. Pak De segera datang dan mengenakan denda harian 5% dari total yang tersisa (misalnya, sisa utang pokok + sisa bunga). Angka ini mulai bergerak tak terkendali.
Ibu Siti yang panik dipaksa meminjam kepada lintah darat kedua untuk menutupi angsuran Pak De yang sudah jatuh tempo. Lintah darat kedua ini menerapkan bunga 1% per hari dan meminta kartu identitas serta ponsel Ibu Siti sebagai jaminan. Dalam waktu dua minggu, Ibu Siti terjerat dalam dua utang dengan bunga eksponensial. Dia tidak hanya kehilangan seluruh keuntungan dagangannya, tetapi juga sebagian modal pokoknya. Tekanan mental ini memaksanya untuk membolos berjualan (karena takut bertemu rentenir), yang pada akhirnya menghentikan sumber penghasilannya sepenuhnya, mengamankan posisinya dalam jebakan utang permanen.
Skenario ini bukan sekadar contoh fiktif; ini adalah realitas yang dialami jutaan pelaku usaha mikro di seluruh negeri yang kekurangan opsi pembiayaan yang etis dan berkelanjutan. Kecepatan dan kemudahan lintah darat pada akhirnya harus dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada pinjaman itu sendiri.
Meskipun praktik lintah darat tampak sebagai masalah individu dan mikro, akumulasi kasus ini memiliki implikasi serius terhadap ekonomi makro dan stabilitas nasional.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Ketika modal kerja UMKM disedot oleh bunga lintah darat, mereka kehilangan kemampuan untuk berinvestasi, berekspansi, atau bahkan sekadar bertahan. Ini menghasilkan stagnasi di tingkat komunitas. Praktik ini bertindak seperti ‘pajak tersembunyi’ yang sangat regresif, membebani mereka yang paling tidak mampu, dan menghambat mobilitas ekonomi ke atas.
Jika pedagang kecil mampu mendapatkan modal yang adil, mereka dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja (meskipun hanya satu atau dua orang), dan meningkatkan daya beli lokal. Ketika uang ini dialirkan ke rentenir, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir eksploitator, bukannya beredar kembali dalam ekosistem ekonomi produktif.
Kehadiran lintah darat menimbulkan ketidakpastian sosial. Masyarakat hidup dalam ketakutan akan penagihan, kekerasan, dan penyitaan mendadak. Hal ini merusak kohesi sosial dan kepercayaan terhadap institusi formal, karena masyarakat melihat hukum tidak mampu melindungi mereka dari eksploitasi yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Ketidakpercayaan ini pada akhirnya dapat mengikis fondasi tata kelola ekonomi yang sehat.
Lintah darat beroperasi dalam pasar gelap. Keberadaan mereka mendistorsi harga risiko pinjaman di pasar formal. Meskipun bank formal memiliki biaya kepatuhan dan risiko kredit, suku bunga mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan lintah darat karena adanya batas etika dan hukum. Distorsi ini menciptakan pasar ganda, di mana yang miskin terpaksa membayar harga premium (bunga tinggi) untuk uang yang seharusnya menjadi hak mereka dengan harga yang wajar.
Oleh karena itu, memerangi lintah darat bukan hanya tentang moralitas, tetapi juga tentang memastikan bahwa mekanisme pasar keuangan berfungsi secara efisien dan adil untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya untuk yang beruntung atau memiliki agunan.
Intervensi pemerintah dan regulasi formal harus didampingi oleh upaya akar rumput. Komunitas memiliki peran vital dalam membangun benteng pertahanan terhadap lintah darat.
Di tingkat RT/RW atau kelompok usaha, komunitas dapat membentuk arisan atau dana sosial yang dikelola bersama dengan prinsip transparansi dan tanpa bunga eksploitatif. Dana ini dapat berfungsi sebagai ‘penyelamat’ darurat ketika anggota komunitas menghadapi kebutuhan mendesak, sehingga mereka tidak perlu lari ke rentenir.
Masyarakat harus didorong untuk berbagi informasi mengenai taktik dan identitas lintah darat di daerah mereka. Dengan adanya sistem peringatan dini, anggota komunitas dapat memperingatkan tetangga mereka mengenai bahaya dan jebakan utang tertentu. Ini juga mencakup solidaritas saat terjadi penagihan yang brutal, di mana tetangga harus siap membantu sebagai saksi dan mencegah kekerasan.
Salah satu alat terkuat lintah darat adalah rasa malu (shame). Komunitas harus mengubah stigma terhadap korban utang. Utang kepada lintah darat harus dilihat sebagai korban kejahatan eksploitatif, bukan kesalahan moral. Dengan menghilangkan rasa malu, korban akan lebih berani mencari bantuan, melapor, dan keluar dari jeratan tersebut. Solidaritas sosial adalah antibiotik paling efektif melawan isolasi yang diciptakan oleh rentenir.
Penting untuk memahami bahwa keberadaan lintah darat adalah indikator kegagalan sistemik dalam inklusi keuangan. Selama masih ada celah di mana kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi secara etis, lintah darat akan terus berkembang biak. Oleh karena itu, solusi haruslah bersifat struktural dan menyeluruh, mencakup edukasi, akses, penegakan hukum, dan yang paling utama, penguatan kembali nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan dalam bertransaksi.
Perjuangan melawan lintah darat adalah perjuangan panjang, tetapi merupakan pertarungan mendasar untuk mewujudkan masyarakat yang adil, di mana keputusasaan tidak menjadi komoditas yang dapat dieksploitasi, dan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai stabilitas finansial dan martabat hidup yang layak. Membaca dan memahami praktik ini adalah langkah pertama; mengambil tindakan kolektif adalah kewajiban kita bersama.