Transformasi Latsar sebagai Pilar Pembentuk Karakter
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang lazim disingkat sebagai Latsar, merupakan kurikulum wajib dan krusial dalam perjalanan karir seorang individu yang bertekad menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seutuhnya. Lebih dari sekadar proses administratif atau serangkaian mata pelajaran, Latsar berfungsi sebagai laboratorium karakter, tempat di mana orientasi, nilai-nilai dasar, dan pemahaman kritis terhadap peran strategis birokrasi Indonesia ditanamkan secara mendalam.
Sejak transisi regulasi, Latsar menggantikan Diklat Prajabatan, membawa semangat reformasi birokrasi yang lebih adaptif, berorientasi pada hasil (output), dan mengintegrasikan model pembelajaran yang kontekstual. Tujuannya tunggal: membentuk CPNS menjadi PNS profesional yang memiliki karakter kuat, mampu bekerja secara kolaboratif, dan paling penting, menjadi pelayan publik yang menjunjung tinggi etika dan integritas. Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar pengenalan tata kerja menuju pembentukan mentalitas abdi negara yang siap menghadapi kompleksitas tantangan zaman.
Sistem pelatihan dasar bagi calon abdi negara telah mengalami evolusi signifikan. Diklat Prajabatan tradisional, yang cenderung berfokus pada pengenalan struktur dan aturan formalistik, sering kali dikritik karena kurang efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai integritas yang melekat. Latsar, sebaliknya, dirancang menggunakan pendekatan yang disebut Blended Learning atau pembelajaran terintegrasi. Pendekatan ini memadukan metode mandiri (Massive Open Online Course/MOC), pembelajaran jarak jauh (e-learning), dan pembelajaran klasikal (tatap muka).
Model Blended Learning memastikan bahwa proses internalisasi nilai tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui refleksi mandiri dan implementasi proyek nyata di unit kerja masing-masing. Ini adalah upaya sistematis untuk menjembatani jurang antara teori normatif yang dipelajari dan realitas praktis dalam lingkungan kerja birokrasi. Keberhasilan Latsar tidak lagi diukur hanya dari kelulusan ujian tertulis, tetapi dari kemampuan peserta merancang dan mengimplementasikan proyek aktualisasi yang berdampak positif bagi instansinya.
Tujuan utama Latsar, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi, dapat diurai menjadi tiga pilar utama yang saling menguatkan:
Latsar terbagi menjadi empat agenda pembelajaran utama yang dirancang secara progresif. Setiap agenda memiliki bobot dan fokus yang spesifik, membentuk CPNS menjadi individu yang utuh, dari aspek ideologi negara hingga kemampuan teknis-implementatif.
Agenda pertama ini adalah fondasi ideologis. Fokus utamanya adalah membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang Wawasan Kebangsaan, kesiapan bela negara, dan analisis terhadap isu-isu krusial yang saat ini dihadapi bangsa. Ini memastikan bahwa loyalitas CPNS tertuju sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pembelajaran di Agenda I meliputi:
Kedalaman Analisis Isu Kontemporer: Dalam sesi ini, CPNS diajarkan teknik analisis seperti Mind Mapping, Analisis SWOT, dan Fishbone Diagram. Penerapan teknik ini krusial, misalnya, dalam menganalisis mengapa layanan publik di unit kerja X sering dikeluhkan, menghubungkannya dengan isu-isu yang lebih besar seperti integritas atau birokrasi yang kompleks.
Agenda II adalah jantung dari Latsar modern. Agenda ini berfokus pada internalisasi core values ASN yang telah diseragamkan di seluruh instansi pemerintah, yaitu BerAKHLAK. Nilai ini menjadi pedoman etika dan budaya kerja yang wajib dipegang oleh setiap abdi negara, menggantikan nilai-nilai yang sebelumnya dikenal sebagai ANEKA.
Detail substansi BerAKHLAK akan dieksplorasi secara mendalam di bagian selanjutnya, mengingat pentingnya nilai ini sebagai pilar utama profesionalisme ASN.
Setelah dibekali dengan ideologi (Agenda I) dan etika (Agenda II), Agenda III memberikan kerangka operasional dan manajerial. Peserta memahami bagaimana mereka beroperasi dalam sistem birokrasi yang lebih besar. Tiga modul utama dalam agenda ini adalah:
Agenda terakhir adalah puncaknya. Aktualisasi adalah proses di mana peserta menerapkan semua pengetahuan, sikap, dan nilai yang telah dipelajari ke dalam bentuk proyek nyata di unit kerja masing-masing. Ini melibatkan:
Core Values ASN: Pilar Utama Budaya Kerja
BerAKHLAK adalah akronim yang disahkan sebagai Core Values ASN. Penetapan ini bukan hanya sekadar penggantian nama, melainkan upaya standarisasi etika ASN di seluruh Indonesia, dari pusat hingga daerah, memastikan bahwa semua abdi negara memiliki pemahaman dan standar moral yang sama. Nilai-nilai ini menjadi matra utama yang harus diinternalisasi selama Latsar. Berikut adalah pemaparan mendalam dari setiap nilai BerAKHLAK:
Definisi Kunci: Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Nilai ini menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari keberadaan birokrasi. Orientasi pelayanan menuntut ASN untuk bersikap proaktif, responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan, dan tidak bermental ‘dilayani’. Konsep ini melampaui sekadar bersikap ramah; ia mencakup perbaikan sistematis, penyederhanaan prosedur, dan penyesuaian layanan agar mudah diakses oleh semua kalangan.
Definisi Kunci: Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
Akuntabilitas adalah pondasi integritas. Ia mencakup dimensi pertanggungjawaban moral, legal, dan manajerial. Seorang ASN yang akuntabel harus mampu menggunakan kekayaan dan sumber daya negara secara efisien, efektif, dan sesuai hukum. Ini bukan hanya tentang laporan keuangan, tetapi tentang kejelasan proses pengambilan keputusan.
Dalam Latsar, penekanan diberikan pada pentingnya:
Definisi Kunci: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Dunia kerja yang terus berubah menuntut ASN untuk tidak pernah berhenti belajar. Kompetensi bukan sekadar memiliki gelar akademik, melainkan kemampuan praktis untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai Kompeten menegaskan pentingnya sistem merit, di mana karir didasarkan pada prestasi, bukan kedekatan.
Definisi Kunci: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Indonesia adalah negara yang majemuk. Nilai Harmonis memastikan bahwa keberagaman, baik suku, agama, ras, maupun golongan, tidak menjadi sumber konflik, tetapi kekuatan. Dalam lingkungan kerja, Harmonis berarti menciptakan suasana yang kondusif, inklusif, dan suportif.
Penerapan Harmonis dalam birokrasi modern sangat penting untuk mengatasi fenomena bullying, diskriminasi, atau fragmentasi kelompok kerja. ASN harus bersikap netral dan adil tanpa memandang latar belakang individu.
Definisi Kunci: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Loyalitas ASN bukanlah kepada individu atau atasan tertentu, melainkan kepada ideologi negara (Pancasila), UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah. Loyalitas diekspresikan melalui pengabdian, kontribusi, dan kesediaan menjaga rahasia jabatan dan negara.
Pilar Loyalitas adalah kritik terhadap fenomena ‘loyalitas buta’ yang terjadi di masa lalu. Loyalitas sejati harus didasarkan pada integritas dan ketaatan pada hukum, bukan ketaatan personal yang merusak sistem. Dalam Latsar, peserta diuji komitmennya untuk tidak terlibat dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), yang merupakan bentuk tertinggi dari pengkhianatan loyalitas terhadap negara.
Sumpah Jabatan dan Konsekuensi: Loyalitas diinternalisasi sebagai sumpah yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Ini mencakup komitmen untuk tidak membocorkan informasi sensitif negara, serta kesediaan untuk ditempatkan di mana pun demi kepentingan nasional.
Definisi Kunci: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.
Dunia bergerak sangat cepat; disrupsi teknologi dan perubahan sosial-politik menuntut birokrasi yang lincah (agile). Nilai Adaptif menolak mentalitas status quo. ASN harus proaktif mencari solusi baru, fleksibel, dan terbuka terhadap teknologi.
Definisi Kunci: Membangun kerja sama yang sinergis.
Nilai ini merupakan implementasi operasional dari konsep WoG (Whole of Government). Kolaboratif berarti kesediaan bekerja sama lintas unit, lintas instansi, bahkan lintas sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Birokrasi modern tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.
Keberhasilan Latsar sangat bergantung pada metodologi yang digunakan. Latsar tidak lagi mengandalkan ceramah satu arah, tetapi menggunakan model pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dan berorientasi pada praktik. Pendekatan Blended Learning membagi proses menjadi beberapa fase yang terintegrasi:
Ini adalah fase awal yang dilakukan secara asinkron. Peserta Latsar wajib mengakses materi-materi dasar secara mandiri melalui platform daring. MOC berfungsi sebagai orientasi awal, memberikan pemahaman teoretis tentang kebijakan, etika, dan landasan hukum ASN.
Keuntungan MOC adalah fleksibilitas waktu, namun membutuhkan disiplin diri yang tinggi. Jika peserta tidak serius di fase MOC, pondasi teoretis untuk fase-fase berikutnya akan rapuh.
Fase ini menggabungkan sinkronus (pembelajaran tatap muka virtual melalui video konferensi) dan asinkronus (penugasan mandiri). Pada fase e-learning, CPNS berinteraksi langsung dengan pengajar dan coach, membahas studi kasus, dan mulai merancang Rancangan Aktualisasi (RA).
Peran coach dan mentor menjadi sangat penting di sini. Coach bertanggung jawab membimbing peserta dalam merumuskan RA yang relevan dan berbasis nilai BerAKHLAK, sementara mentor (atasan langsung) memastikan isu yang diangkat relevan dengan kebutuhan unit kerja.
Fase klasikal adalah pertemuan fisik yang digunakan untuk penguatan materi yang sulit, simulasi, permainan peran (role-playing), dan terutama, latihan fisik/mental yang menunjang Kesiapsiagaan Bela Negara. Fase ini memastikan internalisasi nilai yang membutuhkan interaksi sosial, seperti Harmonis dan Kolaboratif.
Setelah mendapatkan bekal dari ketiga fase di atas, peserta kembali ke unit kerja mereka untuk mengimplementasikan RA selama periode yang ditentukan. Ini adalah pengujian nyata apakah nilai-nilai Latsar telah melekat menjadi kebiasaan (habituasi).
Pengujian Nilai dalam Aktualisasi:
Meskipun Latsar telah bertransformasi menjadi lebih modern, pelaksanaannya tetap menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk memastikan lulusannya benar-benar menjadi agen perubahan yang profesional.
Salah satu tantangan utama adalah memastikan konsistensi dalam penilaian Rancangan Aktualisasi. Setiap penguji dan coach harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai kedalaman implementasi BerAKHLAK. Jika standar penilaian terlalu longgar, proyek aktualisasi berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Penyelesaian masalah ini membutuhkan standarisasi kurikulum dan kalibrasi penguji secara berkala, memastikan bahwa fokus selalu pada perubahan perilaku dan bukan sekadar kelengkapan administrasi proyek.
Aktualisasi hanya akan berhasil jika mendapat dukungan penuh dari manajemen instansi (mentor). Seringkali, CPNS menghadapi kendala birokrasi, kurangnya sumber daya, atau resistensi dari rekan kerja senior yang tidak terbuka terhadap inovasi. Latsar menuntut komitmen dua arah: CPNS harus berinovasi, dan instansi harus bersedia diinovasi.
Instansi pemerintah harus melihat Latsar bukan sebagai ‘keperluan pendidikan’ bagi individu, melainkan sebagai investasi strategis dalam reformasi birokrasi instansi tersebut.
Untuk menghindari proyek yang sifatnya ‘kosmetik’, isu yang diangkat dalam aktualisasi harus relevan dengan tugas dan fungsi utama unit kerja, serta mampu memberikan dampak yang terukur (measurable impact). Latsar yang efektif mendorong CPNS memilih isu yang krusial, bukan isu yang paling mudah diselesaikan. Misalnya, jika isu utama adalah lambatnya proses perizinan, aktualisasi harus fokus pada perbaikan fundamental, bukan sekadar penambahan hiasan di meja layanan.
Untuk mencapai bobot yang dibutuhkan oleh Latsar, nilai BerAKHLAK harus diterjemahkan ke dalam konteks fungsional spesifik. Nilai-nilai ini harus menjadi peta jalan sehari-hari, bukan sekadar hafalan. Berikut adalah elaborasi kontekstual yang jauh lebih mendalam, menjelaskan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam berbagai dimensi pekerjaan ASN.
Nilai Akuntabel memiliki relevansi tertinggi dalam fungsi pengelola anggaran. Seorang ASN yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan harus memahami konsep fiduciary duty (tanggung jawab fidusia). Penerapan konkret meliputi:
Dalam konteks Latsar, CPNS diajarkan bahwa kebohongan kecil dalam laporan perjalanan dinas adalah pelanggaran akuntabilitas yang sama berbahayanya dengan korupsi besar, karena merusak fondasi kepercayaan publik.
Di era Revolusi Industri 4.0, Kompeten secara eksplisit berarti literasi digital dan kemampuan mengadaptasi teknologi. Kompetensi ASN harus bergeser dari penguasaan teknis manual menuju penguasaan manajemen data dan sistem informasi.
Konsep WoG, yang menjadi bagian dari Agenda III Latsar, sangat erat kaitannya dengan nilai Kolaboratif. Kolaborasi bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan integrasi proses bisnis (business process integration).
Contoh nyata Kolaboratif dan WoG:
Latsar melatih CPNS untuk meruntuhkan ‘silo’ (kotak-kotak birokrasi) sejak dini, mengajarkan bahwa keberhasilan instansi diukur dari dampak layanan publik secara keseluruhan, bukan dari performa satu unit kerja saja.
Nilai Adaptif adalah pendorong utama manajemen perubahan. Agar birokrasi tidak menjadi fosil yang tertinggal oleh zaman, ASN harus menjadi agen perubahan yang cepat menyesuaikan diri. Adaptif diwujudkan melalui:
Loyalitas di era digital mendapat dimensi baru, yaitu etika digital. Seorang ASN dituntut loyal dalam menjaga citra instansi dan negara di ruang publik virtual.
Proses Latsar, yang merupakan investasi besar bagi negara dalam membentuk SDM unggul, memerlukan sistem evaluasi yang komprehensif. Evaluasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif (sikap) dan psikomotorik (praktik).
Penilaian Latsar bersifat holistik, menggabungkan empat komponen utama:
Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berakibat pada ketidaklulusan. Ini menunjukkan komitmen bahwa ASN masa depan harus seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Harapan terbesar dari Latsar adalah bahwa lulusannya tidak hanya menjadi PNS yang patuh, melainkan menjadi inovator dan agen perubahan (change agents) yang mampu mentransformasi unit kerja mereka dari dalam. Mereka diharapkan menjadi ‘virus’ positif yang menularkan nilai BerAKHLAK kepada ASN senior yang mungkin telah mengalami kejenuhan birokrasi.
Lulusan Latsar harus memimpin dengan contoh. Mereka harus menjadi pelopor dalam digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan penolakan terhadap praktik KKN.
Di masa depan, efektivitas Latsar diharapkan semakin terintegrasi dengan pengembangan karir dan sistem merit instansi. Nilai-nilai yang diaktualisasikan selama Latsar harus menjadi dasar penilaian kinerja (SKP) tahunan pertama seorang PNS. Jika nilai-nilai BerAKHLAK tidak diterapkan pasca-Latsar, maka proses ini dianggap gagal.
Sistem ini membutuhkan pemantauan pasca-Latsar (post-training evaluation) yang kuat, memastikan bahwa habituasi tidak terhenti setelah sertifikat kelulusan didapatkan, tetapi terus berlanjut hingga menjadi budaya organisasi yang permanen. Kesuksesan Latsar pada dasarnya adalah kesuksesan reformasi birokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) adalah gerbang menuju pengabdian sejati sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan internalisasi nilai BerAKHLAK, setiap individu yang lulus Latsar membawa mandat besar untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional.
ASN BerAKHLAK: Bangga Melayani Bangsa.
Pendidikan karakter dalam Latsar dibangun di atas prinsip-prinsip pedagogi yang memastikan bahwa pengetahuan (kognitif) diimbangi dengan sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Filosofi ini membedakan Latsar dari pelatihan teknis biasa; ini adalah pelatihan moral dan etika publik. Model pendidikan yang diterapkan disebut experiential learning, di mana peserta belajar melalui pengalaman dan refleksi. Proses ini sangat intensif karena harus mengubah pandangan dunia (worldview) seorang individu dari orientasi diri menjadi orientasi publik.
Filosofi Latsar menolak pandangan lama bahwa pelayanan publik adalah hak istimewa birokrasi. Sebaliknya, Latsar mengajarkan bahwa pelayanan adalah kewajiban dasar dan hak fundamental warga negara. Untuk menanamkan nilai Berorientasi Pelayanan secara mendalam, materi Latsar menggali teori-teori New Public Service (NPS), yang menekankan peran ASN sebagai warga negara yang setara, bukan sebagai otoritas yang superior.
Implementasi filosofis ini terlihat dalam modul yang membahas tentang Design Thinking dalam layanan publik. Peserta diajarkan untuk merancang layanan berdasarkan kebutuhan riil pengguna (citizen-centric), bukan berdasarkan kemudahan birokrasi (bureaucracy-centric). Pendekatan ini adalah inti dari nilai Adaptif dan Berorientasi Pelayanan.
Akuntabilitas dalam Latsar didasarkan pada teori Public Trust. Ketika seorang CPNS diangkat, ia menerima mandat besar dari rakyat. Akuntabilitas ini bukan hanya kepada atasan, tetapi secara vertikal kepada Tuhan (tanggung jawab moral) dan secara horizontal kepada masyarakat (tanggung jawab sosial). Pelanggaran akuntabilitas, seperti korupsi, diperlakukan bukan hanya sebagai kejahatan finansial, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang berdampak sistemik pada legitimasi negara.
Materi Latsar secara eksplisit membahas mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan bahaya dari petty corruption (korupsi kecil) yang sering dianggap sepele namun merusak budaya kerja secara masif. Akuntabilitas menuntut ASN bersikap transparan dalam setiap tahapan kerjanya, sebuah prasyarat mutlak untuk pemerintahan yang demokratis dan responsif.
Nilai Harmonis di Latsar diperkuat dengan pemahaman mendalam tentang teori komunikasi antarbudaya dan manajemen konflik. Dalam konteks Indonesia, di mana ASN berasal dari ribuan latar belakang etnis, agama, dan budaya, kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang sangat beragam adalah kompetensi kritis.
Pelatihan Harmonis melibatkan studi kasus tentang sensitivitas agama dan budaya di lingkungan kerja. Tujuannya adalah memastikan bahwa ASN menjadi perekat bangsa (sebagaimana diamanatkan dalam Wawasan Kebangsaan) dengan menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelayanan maupun dalam interaksi internal. ASN yang Harmonis mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan sinergi, bukan menjadi sumber ketegangan yang mengurangi produktivitas organisasi.
Kompetensi dilihat sebagai investasi strategis negara. Negara menginvestasikan sumber daya untuk merekrut dan melatih CPNS; oleh karena itu, CPNS memiliki tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kapasitas dirinya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) ditekankan selama Latsar.
Latsar mendorong ASN untuk memiliki Growth Mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Hal ini menolak Fixed Mindset, di mana individu percaya bahwa kemampuan mereka bersifat statis. Kompetensi yang dinamis adalah kunci bagi ASN untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan kebijakan global dan teknologi yang cepat.
Loyalitas diukur bukan pada saat situasi normal, tetapi pada saat krisis. Latsar menyiapkan CPNS untuk situasi luar biasa, seperti pandemi, bencana alam, atau ancaman siber. Loyalitas diwujudkan dalam kesediaan untuk mengorbankan waktu dan kenyamanan pribadi demi kepentingan tugas negara, seringkali melampaui deskripsi pekerjaan formal mereka.
Aspek penting dari Loyalitas adalah menjaga kerahasiaan negara. Dalam pelatihan, peserta dibekali dengan etika pengelolaan informasi sensitif dan rahasia jabatan, memahami bahwa kebocoran informasi sekecil apa pun dapat berdampak buruk pada keamanan dan stabilitas. Loyalitas adalah filter pertama terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Kolaboratif diposisikan sebagai kemampuan vital dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan modern seringkali memerlukan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) — akademisi, swasta, dan LSM.
Latsar mengajarkan teknik stakeholder mapping dan negosiasi agar CPNS mampu merangkul berbagai pihak. Kolaboratif yang efektif menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi, karena dirumuskan melalui proses musyawarah yang transparan. Ini adalah evolusi dari birokrasi yang memerintah menjadi birokrasi yang memfasilitasi.
Adaptif terkait erat dengan kemampuan mengelola risiko. ASN harus mampu mengidentifikasi potensi kegagalan dan merencanakan strategi mitigasi. Latsar memperkenalkan konsep futuristic thinking, yaitu kemampuan memproyeksikan kebutuhan masyarakat di masa depan, sehingga inovasi yang diciptakan hari ini tidak menjadi usang besok.
Contohnya, jika CPNS bekerja di bidang layanan perizinan, sifat adaptifnya mendorong mereka untuk mengantisipasi teknologi blockchain atau Kecerdasan Buatan (AI) yang mungkin akan sepenuhnya mengubah cara perizinan dilakukan dalam waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang. Adaptif adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan (sustainability) layanan publik di tengah disrupsi teknologi dan sosial yang konstan.
Secara keseluruhan, Latsar adalah program yang dirancang bukan untuk menciptakan pegawai yang pasif, melainkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berani mengambil tanggung jawab, berintegritas, dan inovatif. Keberhasilan Latsar adalah prasyarat untuk menciptakan birokrasi kelas dunia (World Class Bureaucracy), di mana setiap ASN memegang teguh BerAKHLAK sebagai sumpah profesionalnya, memastikan bahwa pelayanan yang diberikan selalu prima dan bermartabat. Ini adalah investasi paling penting negara dalam masa depan manajemen ASN.