Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atau yang lazim disingkat Kemenlu, adalah salah satu pilar fundamental dalam menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan memproyeksikan citra positif Indonesia di mata dunia. Sejak kemerdekaan, peran Kemenlu tidak hanya terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi juga merambah ke berbagai spektrum diplomasi, mulai dari ekonomi, kebudayaan, hingga perlindungan warga negara di luar negeri. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan kompleks, kehadiran Kemenlu menjadi semakin vital dalam menavigasi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada demi kemajuan bangsa.
Sejarah dan Evolusi Diplomasi Indonesia
Perjalanan Kemenlu tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum proklamasi, upaya-upaya diplomatik telah dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk mendapatkan pengakuan internasional. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus, pembentukan Kemenlu menjadi prioritas untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan menggalang dukungan bagi kemerdekaan yang baru direbut. Departemen Luar Negeri (nama awal Kemenlu) secara resmi dibentuk pada 19 Agustus, dengan Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama.
Pada masa revolusi fisik, diplomasi menjadi ujung tombak perjuangan. Perundingan-perundingan seperti Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar adalah bukti konkret peran sentral diplomasi dalam mempertahankan dan mengukuhkan kemerdekaan. Para diplomat ulung seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim tidak hanya berjuang di medan pertempuran fisik, tetapi juga di meja perundingan, menghadapi tekanan politik dan militer dari pihak kolonial.
Setelah pengakuan kedaulatan, Kemenlu bertransformasi dari instansi perjuangan menjadi institusi yang berorientasi pada pembangunan nasional dan pembentukan identitas internasional. Politik luar negeri bebas aktif yang digagas oleh Mohammad Hatta menjadi filosofi dasar yang menuntun arah diplomasi Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan manapun dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah landasan yang sangat fundamental dan terus relevan hingga saat ini.
Seiring berjalannya waktu, Kemenlu terus beradaptasi dengan dinamika global. Dari era Perang Dingin, pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) di mana Indonesia menjadi salah satu pelopornya, hingga era globalisasi dan digitalisasi, Kemenlu selalu berusaha menjaga relevansi dan efektivitasnya. Struktur organisasi diperbarui, kapasitas diplomat ditingkatkan, dan strategi diplomasi disesuaikan dengan tantangan kontemporer, seperti isu terorisme, perubahan iklim, hingga keamanan siber. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan visi jangka panjang Kemenlu dalam mengemban tugasnya.
Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Kemenlu
Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, Kemenlu memiliki visi dan misi yang jelas. Visi umumnya berpusat pada mewujudkan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, mandiri, dan aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran dunia. Misi Kemenlu mencakup berbagai aspek, antara lain:
- Memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional.
- Melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
- Meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.
- Mempromosikan citra positif Indonesia, kebudayaan, dan potensi ekonomi.
- Berperan aktif dalam penyelesaian isu-isu global dan regional.
Untuk menjalankan misi tersebut, Kemenlu memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terbagi dalam berbagai direktorat jenderal, pusat-pusat, dan unit-unit kerja yang spesifik. Di tingkat pusat, terdapat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta berbagai Direktorat Jenderal seperti Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, serta Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Masing-masing direktorat jenderal ini memiliki tugas dan fungsi spesifik yang saling melengkapi.
Di luar negeri, Kemenlu didukung oleh jaringan perwakilan diplomatik dan konsuler yang luas, meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Perwakilan-perwakilan ini adalah garda terdepan diplomasi Indonesia, menjadi mata dan telinga negara di mancanegara, serta menjadi titik kontak utama bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Tugas Pokok dan Fungsi Kemenlu
Kemenlu memiliki spektrum tugas dan fungsi yang sangat luas, mencakup hampir seluruh aspek interaksi Indonesia dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi utamanya:
1. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri
Ini adalah inti dari fungsi Kemenlu. Kementerian ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan luar negeri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melaksanakannya secara konsisten. Kebijakan ini mencakup berbagai isu strategis, mulai dari keamanan regional, kerja sama ekonomi, hingga isu-isu hak asasi manusia.
2. Diplomasi Bilateral
Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara sahabat adalah salah satu tugas utama. Ini melibatkan negosiasi perjanjian, pertukaran kunjungan antarpejabat tinggi, serta penyelesaian isu-isu bilateral yang mungkin timbul. Hubungan bilateral yang kuat menjadi fondasi bagi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia.
3. Diplomasi Regional
Indonesia adalah pemain kunci di kawasan Asia Tenggara. Kemenlu secara aktif berperan dalam organisasi regional seperti ASEAN, memimpin berbagai inisiatif untuk stabilitas, kemakmuran, dan integrasi di kawasan. Peran Indonesia dalam ASEAN tidak hanya sebatas keanggotaan, tetapi seringkali menjadi motor penggerak berbagai agenda penting.
4. Diplomasi Multilateral
Indonesia adalah anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), G20, dan forum-forum lainnya. Kemenlu bertugas untuk menyuarakan kepentingan Indonesia di forum-forum ini, berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global, dan memperjuangkan keadilan internasional.
5. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)
Ini adalah salah satu fungsi konsuler yang paling krusial. Kemenlu, melalui perwakilan di luar negeri, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum, bantuan darurat, dan layanan konsuler lainnya kepada WNI yang berada di luar negeri, termasuk para pekerja migran, mahasiswa, dan wisatawan. Penanganan kasus-kasus WNI yang bermasalah di luar negeri, mulai dari masalah hukum hingga kecelakaan, menjadi prioritas utama.
6. Promosi Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kemenlu juga berperan sebagai agen promosi Indonesia. Melalui diplomasi ekonomi, Kementerian ini mendorong investasi asing, peningkatan ekspor, dan kerja sama ekonomi bilateral. Dalam diplomasi budaya, Kemenlu mempromosikan kekayaan budaya Indonesia ke dunia, yang tidak hanya memperkuat citra bangsa tetapi juga menarik wisatawan dan meningkatkan pemahaman antarbudaya.
7. Pelayanan Publik
Selain fungsi diplomatik, Kemenlu juga menyediakan berbagai layanan publik, seperti legalisasi dokumen, penerbitan visa bagi warga negara asing, serta layanan informasi terkait perjalanan dan kebijakan luar negeri.
Isu-Isu Prioritas dalam Diplomasi Indonesia
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Kemenlu selalu memprioritaskan isu-isu yang relevan dengan kepentingan nasional dan tantangan global. Beberapa isu prioritas yang selalu menjadi fokus antara lain:
1. Keamanan dan Stabilitas Regional
Indonesia secara konsisten mengadvokasi terciptanya kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Peran dalam ASEAN, termasuk dalam isu Laut Cina Selatan, isu Myanmar, dan isu terorisme lintas batas, menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan regional.
2. Diplomasi Ekonomi Inklusif
Memanfaatkan dinamika ekonomi global untuk kepentingan nasional adalah prioritas. Kemenlu berupaya membuka akses pasar baru, menarik investasi berkualitas, dan mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, termasuk melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral maupun regional.
3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Jutaan PMI bekerja di berbagai negara, dan perlindungan terhadap mereka adalah isu kemanusiaan dan hukum yang sangat penting. Kemenlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan negara penerima untuk memastikan hak-hak PMI terpenuhi, mencegah perdagangan manusia, dan memberikan bantuan hukum jika diperlukan.
4. Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup
Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia aktif dalam forum-forum internasional untuk isu ini. Kemenlu terlibat dalam negosiasi iklim, mempromosikan energi terbarukan, dan mencari dukungan internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
5. Diplomasi Kesehatan Global
Pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya kerja sama kesehatan global. Kemenlu berperan dalam diplomasi vaksin, kerja sama penelitian, serta penguatan sistem kesehatan global untuk menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Indonesia juga mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin dan teknologi kesehatan.
6. Diplomasi Digital dan Keamanan Siber
Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru di bidang siber. Kemenlu terlibat dalam upaya perumusan norma dan tata kelola siber internasional, serta kerja sama untuk melawan kejahatan siber dan disinformasi.
7. Isu Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
Indonesia secara konsisten menyuarakan isu kemanusiaan, termasuk isu Palestina, dan terlibat dalam misi-misi perdamaian PBB. Kemenlu juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Peran Kemenlu dalam Forum Internasional
Kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional tidak hanya sekadar partisipasi, melainkan juga sebagai aktor yang aktif dan konstruktif. Kemenlu menjadi ujung tombak dalam mengartikulasikan kepentingan nasional dan memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas global. Berikut beberapa contoh forum internasional yang menjadi fokus Kemenlu:
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Indonesia memiliki sejarah panjang keterlibatan aktif di PBB, dari menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga partisipasi dalam misi penjaga perdamaian. Kemenlu secara reguler mewakili Indonesia dalam Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta berbagai badan khusus PBB lainnya. Isu-isu seperti pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, pelucutan senjata, dan penanggulangan terorisme seringkali menjadi agenda yang diangkat oleh Indonesia.
2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
ASEAN adalah landasan diplomasi regional Indonesia. Kemenlu berperan krusial dalam membentuk agenda ASEAN, mendorong integrasi ekonomi, politik, dan sosial budaya di kawasan. Indonesia seringkali menjadi mediator atau inisiator dalam penyelesaian konflik regional dan penguatan kapasitas ASEAN sebagai organisasi regional yang relevan dan efektif.
3. Gerakan Non-Blok (GNB)
Sebagai salah satu pendiri GNB, Indonesia melalui Kemenlu tetap konsisten menjaga relevansi GNB dalam dunia pasca-Perang Dingin. GNB kini fokus pada isu-isu pembangunan, hak asasi manusia, dan reformasi tatanan global yang lebih adil.
4. G20
Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, Indonesia aktif di forum G20. Kemenlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu ekonomi dan keuangan global, seperti reformasi arsitektur keuangan global, perdagangan multilateral, dan perubahan iklim.
5. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, memainkan peran penting dalam OKI. Kemenlu secara konsisten menyuarakan isu-isu Palestina, Islamofobia, dan kerja sama antar-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga ekonomi.
6. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Kemenlu juga terlibat dalam negosiasi perdagangan multilateral di WTO untuk memastikan sistem perdagangan yang adil dan terbuka, serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen Indonesia.
Diplomasi Publik dan Peningkatan Citra Bangsa
Selain diplomasi tradisional antarnegara, Kemenlu semakin gencar melakukan diplomasi publik. Ini adalah upaya untuk mempengaruhi opini publik di negara lain melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, media, akademisi, dan diaspora. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Indonesia, mempromosikan nilai-nilai budaya, dan mengcounter informasi yang salah atau negatif.
Strategi diplomasi publik mencakup berbagai kegiatan, seperti:
- Penyelenggaraan festival budaya Indonesia: Menampilkan seni, musik, tari, kuliner, dan busana tradisional di berbagai negara.
- Program beasiswa dan pertukaran pelajar: Mengundang mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia atau mengirim mahasiswa Indonesia ke luar negeri.
- Kerja sama dengan media asing: Menyediakan informasi akurat dan fasilitasi bagi jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia.
- Pemanfaatan media sosial: Menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens global dan berinteraksi secara langsung.
- Pemberdayaan diaspora Indonesia: Mengajak diaspora untuk menjadi "duta bangsa" di negara tempat tinggal mereka.
Melalui diplomasi publik, Kemenlu berupaya membentuk narasi positif tentang Indonesia, menunjukkan keragaman, toleransi, dan potensi sebagai negara demokrasi yang besar. Ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun modal sosial dan politik di panggung global.
Tantangan dan Peluang Diplomasi Indonesia di Era Modern
Dunia terus bergerak dan berubah dengan cepat, membawa serta tantangan dan peluang baru bagi diplomasi Indonesia. Kemenlu harus terus adaptif dan inovatif untuk tetap relevan dan efektif.
Tantangan:
- Geopolitik yang Bergeser: Persaingan kekuatan besar, konflik regional, dan kebangkitan nasionalisme menuntut Kemenlu untuk memiliki strategi yang lebih adaptif dan responsif.
- Isu Lintas Batas yang Kompleks: Terorisme, kejahatan transnasional, pandemi, dan perubahan iklim tidak mengenal batas negara, membutuhkan kerja sama multilateral yang kuat dan koordinasi yang efektif.
- Perang Informasi dan Disinformasi: Era digital memudahkan penyebaran informasi yang salah atau propaganda yang dapat merusak citra dan kepentingan nasional. Kemenlu harus mampu mengelola narasi dan melawan disinformasi.
- Kesenjangan Ekonomi Global: Ketimpangan ekonomi antarnegara dan dalam negara dapat memicu ketidakstabilan, yang juga menjadi perhatian diplomasi ekonomi Indonesia.
- Perlindungan WNI yang Semakin Banyak: Mobilitas global yang tinggi berarti semakin banyak WNI yang berada di luar negeri, meningkatkan beban dan kompleksitas tugas perlindungan konsuler.
Peluang:
- Peran Sentral di ASEAN: Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin ASEAN dalam menghadapi tantangan regional dan global, serta mempromosikan perdamaian dan kemakmuran kawasan.
- Potensi Ekonomi yang Besar: Sebagai negara dengan pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat menarik investasi dan memperluas pasar ekspor melalui diplomasi ekonomi yang agresif.
- Demografi Muda dan Kreatif: Generasi muda Indonesia yang melek teknologi dan kreatif dapat menjadi aset dalam diplomasi digital dan budaya, mempromosikan inovasi dan kekayaan budaya bangsa.
- Nilai-nilai Demokrasi dan Toleransi: Indonesia dapat memproyeksikan diri sebagai contoh negara Muslim demokratis yang menjunjung tinggi toleransi, menjadi jembatan antarperadaban.
- Posisi Geografis yang Strategis: Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan dan geopolitik dunia, memberikannya posisi tawar yang signifikan dalam hubungan internasional.
Masa Depan Kemenlu: Diplomasi Adaptif dan Progresif
Menatap masa depan, Kemenlu akan terus berevolusi. Konsep "diplomasi total" yang melibatkan seluruh elemen bangsa — pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, hingga diaspora — akan semakin menjadi kunci. Diplomasi tidak lagi menjadi monopoli Kemenlu semata, tetapi sebuah orkestrasi nasional yang terkoordinasi.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia diplomatik akan menjadi prioritas. Para diplomat masa depan tidak hanya dituntut untuk mahir dalam seni negosiasi, tetapi juga memiliki keahlian multidisiplin, mulai dari analisis data, komunikasi digital, hingga pemahaman mendalam tentang isu-isu spesifik seperti teknologi hijau atau keamanan siber. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan menjadi investasi penting.
Pemanfaatan teknologi juga akan semakin intensif. Diplomasi digital, penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data intelijen luar negeri, dan pemanfaatan platform virtual untuk pertemuan dan negosiasi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional Kemenlu. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan dan dampak diplomasi Indonesia.
Kemenlu juga akan terus mendorong peran aktif Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini termasuk memperjuangkan reformasi PBB, mendorong multilateralisme yang inklusif, dan mengadvokasi solusi-solusi global untuk masalah-masalah bersama, seperti krisis iklim dan pandemi. Prinsip "bebas aktif" akan terus menjadi bintang penuntun, namun dengan interpretasi dan implementasi yang relevan dengan konteks zaman.
Dengan demikian, Kemenlu bukan hanya sekadar lembaga pemerintah, melainkan representasi dari aspirasi, nilai-nilai, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di panggung dunia. Dedikasi para diplomat dan staf Kemenlu akan terus menjadi jaminan bahwa suara Indonesia didengar, kepentingan Indonesia terlindungi, dan kontribusi Indonesia diakui dalam upaya bersama membangun dunia yang lebih baik.
Transformasi digital telah mengubah lanskap diplomasi secara fundamental. Kemenlu harus berada di garis depan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan diplomatik. Ini berarti tidak hanya memiliki kehadiran online yang kuat tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk analisis data besar, penggunaan kecerdasan buatan untuk intelijen, dan keamanan siber yang tangguh untuk melindungi informasi sensitif. Diplomasi melalui platform media sosial telah menjadi norma, memungkinkan Kemenlu untuk berkomunikasi langsung dengan publik global, menanggapi narasi yang beredar, dan mempromosikan citra positif Indonesia dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan untuk mengelola krisis di ruang digital dan mengoreksi disinformasi secara efektif adalah keterampilan krusial yang terus diasah.
Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor akan menjadi semakin penting. Kemenlu tidak bisa bekerja sendiri. Diplomasi modern menuntut koordinasi erat dengan kementerian/lembaga lain di dalam negeri, mulai dari Kementerian Perdagangan untuk diplomasi ekonomi, Kementerian Kesehatan untuk diplomasi kesehatan, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk diplomasi budaya. Keterlibatan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil juga esensial untuk menghadirkan "diplomasi total" yang koheren dan komprehensif. Masing-masing pemangku kepentingan membawa keahlian dan jaringan unik yang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Fokus pada isu-isu kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan akan terus menjadi inti dari politik luar negeri Indonesia. Kemenlu akan terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi Indonesia pada upaya global untuk mengurangi kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, diplomasi juga berfungsi sebagai alat untuk menggalang dukungan dan kerja sama internasional untuk program-program pembangunan di dalam negeri. Keterlibatan dalam misi perdamaian PBB, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama pembangunan selatan-selatan adalah manifestasi nyata dari komitmen ini.
Pendekatan proaktif dalam penyelesaian konflik dan promosi perdamaian juga akan tetap menjadi ciri khas diplomasi Indonesia. Baik di tingkat regional maupun global, Kemenlu akan terus menawarkan diri sebagai mediator yang jujur, menjembatani perbedaan, dan mencari solusi damai untuk berbagai perselisihan. Reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas adalah modal berharga yang terus dipupuk melalui tindakan dan inisiatif konkret. Ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Penguatan konsuler dan perlindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama. Dengan semakin banyaknya WNI yang bermigrasi, bekerja, atau bepergian ke luar negeri, kompleksitas kasus yang ditangani oleh perwakilan diplomatik dan konsuler juga meningkat. Kemenlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas staf konsuler, sistem informasi yang terintegrasi, dan kerja sama bilateral dengan negara-negara penerima WNI untuk memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Edukasi bagi WNI sebelum berangkat ke luar negeri juga menjadi bagian penting dari strategi perlindungan ini, agar mereka memahami hak dan kewajiban di negara tujuan.
Pada akhirnya, Kementerian Luar Negeri adalah cerminan dari identitas dan aspirasi sebuah bangsa. Melalui kerja keras, dedikasi, dan adaptasi terhadap dinamika global, Kemenlu akan terus menjadi garda terdepan Indonesia dalam menjalin persahabatan, membangun kemitraan, dan memperjuangkan kepentingan nasional di panggung dunia. Dengan pondasi politik luar negeri bebas aktif yang kokoh dan semangat inovasi yang tiada henti, diplomasi Indonesia akan terus bersinar, memberikan kontribusi berarti bagi bangsa dan dunia.