Kawin Paksa: Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terselubung

Kawin paksa, sebuah praktik yang seringkali tersembunyi di balik tabir budaya, tradisi, atau bahkan interpretasi agama, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam dan multidimensional. Meskipun dunia telah berkembang pesat dengan berbagai konvensi dan deklarasi hak asasi manusia, praktik ini masih merajalela di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ia merampas hak fundamental seseorang untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, membangun keluarga atas dasar cinta dan persetujuan, serta menjalani hidup sesuai dengan kehendak bebasnya. Ini bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang kompleks, yang dampaknya dapat menghancurkan kehidupan individu yang menjadi korbannya.

Pada intinya, kawin paksa adalah pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan penuh dan bebas dari salah satu atau kedua belah pihak yang akan menikah. Seringkali, korban adalah perempuan dan anak perempuan, yang dipaksa menikah karena tekanan keluarga, masyarakat, utang, atau keyakinan yang salah. Namun, perlu diakui bahwa laki-laki dan anak laki-laki juga bisa menjadi korban kawin paksa, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dan seringkali kurang terungkap. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar martabat manusia, otonomi individu, dan kesetaraan gender yang diakui secara universal.

Artikel ini akan mengupas tuntas berbagai aspek terkait kawin paksa, mulai dari akar masalah yang melatarinya, dampak tragis yang ditimbulkan bagi para korban, kerangka hukum baik nasional maupun internasional yang berupaya melawannya, hingga berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan kita dapat bersama-sama meningkatkan kesadaran, melawan praktik ini, dan memastikan setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, bebas dari paksaan dan penindasan.

I. Memahami Akar Masalah Kawin Paksa

Praktik kawin paksa bukanlah fenomena tunggal yang berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kadang-kadang, bahkan politik. Memahami akar masalah ini krusial untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Kompleksitas ini seringkali menjadikan kawin paksa sulit dideteksi dan diberantas, karena ia bersembunyi di balik norma-norma yang dianggap "wajar" atau "tradisi" dalam masyarakat tertentu.

A. Faktor Budaya dan Tradisi

Salah satu pendorong utama kawin paksa adalah nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat selama berabad-abad. Perjodohan, yang pada dasarnya bisa menjadi bentuk kawin paksa jika tidak ada persetujuan penuh, seringkali menjadi bagian dari tatanan sosial yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat tertentu mungkin memegang teguh keyakinan bahwa orang tua atau keluarga memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidup anak-anak mereka, demi "kebaikan" atau "kehormatan" keluarga.

1. Perjodohan Turun-Temurun

Di banyak komunitas, perjodohan dianggap sebagai praktik yang dapat melestarikan garis keturunan, memperkuat ikatan keluarga atau klan, atau bahkan menjaga kemurnian darah. Anak-anak, terutama perempuan, seringkali dilihat sebagai aset yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Pernikahan diatur sejak dini, bahkan kadang-kadang sebelum anak mencapai usia dewasa, tanpa mempertimbangkan keinginan atau perasaan mereka. Pemuda-pemudi diharapkan menerima keputusan keluarga tanpa membantah, karena dianggap sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada orang tua dan leluhur.

2. Menjaga Kehormatan Keluarga/Marga

Konsep "kehormatan keluarga" adalah faktor yang sangat kuat. Dalam masyarakat patriarkal, kehormatan keluarga seringkali terkait erat dengan perilaku perempuan dan anak perempuan. Jika seorang gadis dianggap "melanggar" norma sosial (misalnya, berpacaran dengan orang yang tidak disetujui, hamil di luar nikah, atau bahkan hanya menimbulkan gosip), ia mungkin dipaksa menikah untuk "menutupi aib" atau "memulihkan kehormatan" keluarga. Praktik ini dikenal sebagai "kawin tangkap" atau "pernikahan paksa karena hamil di luar nikah," di mana pilihan korban sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Ancaman kekerasan atau pengucilan sosial seringkali digunakan untuk memastikan kepatuhan.

3. Peran Patriarki dan Ketidaksetaraan Gender

Struktur masyarakat patriarkal, di mana laki-laki memegang dominasi kekuasaan dan perempuan dianggap sebagai subjek, menjadi lahan subur bagi kawin paksa. Dalam sistem ini, perempuan seringkali tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan penting mengenai hidup mereka sendiri, termasuk pernikahan. Mereka dianggap sebagai properti atau alat untuk kepentingan keluarga, bukan sebagai individu dengan hak dan otonomi. Ketidaksetaraan gender yang mendalam ini menciptakan lingkungan di mana pemaksaan dapat terjadi tanpa perlawanan yang berarti, karena perempuan secara sistematis dikecilkan dan tidak diberdayakan untuk membela hak-hak mereka.

4. Persepsi Usia Pernikahan Dini

Meskipun bukan secara langsung kawin paksa, pernikahan anak (pernikahan sebelum usia 18 tahun) seringkali memiliki elemen pemaksaan yang kuat. Anak-anak, terutama anak perempuan, seringkali belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang informatif dan bebas mengenai pernikahan. Di banyak budaya, pernikahan di usia muda dianggap sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari "bahaya" pergaulan bebas, memastikan kesucian, atau sebagai tradisi yang harus diteruskan. Persepsi ini mengabaikan dampak negatif yang serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

B. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kesulitan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama di balik praktik kawin paksa. Keluarga yang berjuang secara finansial mungkin melihat pernikahan anak perempuan mereka sebagai solusi atau strategi untuk mengurangi beban ekonomi, melunasi utang, atau meningkatkan status sosial keluarga.

1. Kemiskinan dan Mengurangi Beban Keluarga

Dalam keluarga yang miskin, anak perempuan kadang-kadang dianggap sebagai beban ekonomi. Menikahkan mereka berarti satu mulut berkurang untuk diberi makan, dan kadang-kadang, keluarga pengantin pria juga memberikan mahar atau mas kawin yang dapat membantu keluarga pengantin perempuan secara finansial. Ini adalah pertukaran yang tragis, di mana masa depan dan kebebasan seorang individu dikorbankan demi kelangsungan hidup keluarga.

2. Pelunasan Utang atau Penyelesaian Konflik

Di beberapa komunitas, anak perempuan dapat dipaksa menikah sebagai bentuk pelunasan utang keluarga atau sebagai cara untuk mengakhiri perselisihan antar keluarga atau klan. Praktik ini, meskipun ilegal dan tidak manusiawi, masih terjadi di beberapa daerah yang menganut hukum adat atau tradisi yang kuat. Dalam konteks ini, perempuan dijadikan komoditas atau jaminan, yang melucuti segala bentuk hak dan martabat mereka sebagai manusia.

3. Meningkatkan Status Sosial atau Ekonomi Keluarga

Pernikahan yang diatur juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi keluarga. Menikahkan anak perempuan dengan keluarga yang lebih kaya atau memiliki status sosial yang lebih tinggi dapat membuka pintu kesempatan atau memberikan perlindungan sosial bagi seluruh keluarga. Dalam kasus seperti ini, kebahagiaan dan keinginan individu seringkali dianggap sekunder dibandingkan dengan keuntungan kolektif keluarga.

C. Faktor Sosial dan Interpretasi Agama yang Keliru

Tekanan sosial dari komunitas dan interpretasi agama yang selektif atau ekstrem juga dapat berkontribusi pada praktik kawin paksa.

1. Tekanan Komunitas dan Stigma Sosial

Di masyarakat yang sangat komunal, tekanan dari tetangga, kerabat, atau tokoh masyarakat dapat sangat besar. Individu yang "berbeda" atau tidak mengikuti norma sosial yang berlaku (misalnya, menolak perjodohan) dapat menghadapi pengucilan, cemoohan, atau diskriminasi. Ketakutan akan stigma sosial ini seringkali membuat korban dan keluarga mereka tunduk pada praktik kawin paksa, bahkan jika mereka secara pribadi tidak setuju.

2. Interpretasi Agama yang Ekstrem atau Misoginis

Meskipun tidak ada agama besar di dunia yang secara eksplisit mendukung kawin paksa, interpretasi ajaran agama yang ekstrem atau bias gender seringkali digunakan untuk membenarkan praktik ini. Beberapa kelompok mungkin mengutip teks-teks keagamaan secara selektif untuk mendukung gagasan bahwa perempuan harus patuh kepada wali atau orang tua dalam hal pernikahan, atau bahwa pernikahan di usia muda adalah tindakan yang saleh. Interpretasi semacam ini mengabaikan prinsip-prinsip fundamental keadilan, persetujuan, dan hak asasi manusia yang juga diajarkan dalam banyak agama.

3. Mencegah "Pergaulan Bebas" atau "Kehamilan di Luar Nikah"

Ketakutan akan "pergaulan bebas" atau "kehamilan di luar nikah" adalah pendorong lain yang signifikan, terutama untuk pernikahan anak. Keluarga mungkin merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka di usia muda adalah cara terbaik untuk "melindungi" mereka dari pergaulan yang tidak diinginkan dan menghindari "aib" yang dapat menimpa keluarga jika terjadi kehamilan di luar nikah. Dalam skenario ini, pernikahan paksa dianggap sebagai solusi cepat untuk masalah sosial, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan hak anak.

D. Konflik dan Bencana Alam

Situasi krisis seperti konflik bersenjata, bencana alam, atau pengungsian secara signifikan meningkatkan kerentanan individu, terutama perempuan dan anak perempuan, terhadap praktik kawin paksa.

1. Peningkatan Kerentanan dalam Situasi Darurat

Dalam kondisi kacau balau akibat konflik atau bencana, struktur sosial seringkali runtuh, dan perlindungan hukum melemah. Keluarga yang kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, dan keamanan mungkin melihat pernikahan anak perempuan mereka sebagai cara untuk memastikan keamanan atau kelangsungan hidup mereka. Ancaman kekerasan seksual atau penculikan dalam kamp pengungsian juga bisa mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda, seringkali dengan orang asing, demi mendapatkan "perlindungan" yang sesungguhnya lebih banyak mengekspos mereka pada risiko.

2. Pengungsian dan Ketidakpastian

Proses pengungsian seringkali memisahkan keluarga dan melemahkan jaring pengaman sosial. Dalam lingkungan yang tidak stabil dan tidak pasti, pernikahan paksa dapat dilihat sebagai jalan keluar untuk mendapatkan status hukum, akses terhadap sumber daya, atau hanya untuk bertahan hidup. Tanpa akses terhadap pendidikan, dukungan psikologis, dan perlindungan yang memadai, korban kawin paksa dalam situasi darurat menjadi lebih sulit untuk mengidentifikasi dan mendapatkan bantuan.

II. Dampak Tragis Kawin Paksa bagi Korban

Dampak kawin paksa terhadap individu, terutama korban, sangat menghancurkan dan meluas, memengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Ini bukan sekadar hilangnya kebebasan memilih, tetapi juga serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dapat meninggalkan trauma seumur hidup. Korban seringkali terpaksa menjalani hidup yang tidak mereka pilih, menghadapi penderitaan fisik, mental, dan emosional yang mendalam, serta kehilangan kesempatan untuk berkembang menjadi potensi penuh mereka.

A. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik korban kawin paksa seringkali menjadi yang pertama dan paling parah terpengaruh, terutama jika pernikahan melibatkan anak-anak perempuan atau terjadi dalam konteks kekerasan.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kawin paksa seringkali menjadi pintu gerbang bagi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika pernikahan tidak didasari persetujuan dan cinta, hubungan tersebut cenderung tidak sehat. Pasangan yang lebih tua atau yang tidak setuju mungkin merasa berhak untuk mengontrol atau melakukan kekerasan terhadap pasangannya yang dipaksa. KDRT bisa berupa kekerasan fisik (pukulan, tendangan), kekerasan emosional (ancaman, hinaan, isolasi), kekerasan seksual (pemaksaan hubungan intim), atau kekerasan ekonomi (pengekangan akses keuangan).

2. Kehamilan Usia Muda dan Komplikasi Kesehatan Reproduksi

Banyak korban kawin paksa adalah anak perempuan yang dinikahkan di usia sangat muda. Tubuh mereka belum siap untuk hamil dan melahirkan. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi serius selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia, fistula obstetri, pendarahan hebat, atau bahkan kematian baik bagi ibu maupun bayi. Anak-anak yang lahir dari ibu remaja juga memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Selain itu, korban seringkali tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang keluarga berencana, yang menyebabkan kehamilan berulang yang cepat dan membebani tubuh mereka.

3. Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS

Kurangnya kekuasaan tawar-menawar dalam hubungan seksual, terutama dalam konteks kawin paksa, membuat korban sangat rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Mereka mungkin tidak dapat menolak hubungan seksual, meminta penggunaan kondom, atau menuntut agar pasangannya melakukan tes kesehatan. Ketidaktahuan tentang hak-hak reproduksi dan seksual mereka, ditambah dengan isolasi sosial, memperburuk risiko ini.

4. Kurangnya Akses terhadap Pelayanan Kesehatan

Korban kawin paksa seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Mereka mungkin tidak diizinkan keluar rumah tanpa izin, tidak memiliki sarana transportasi, atau tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Ini berarti mereka tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk penyakit, cedera, atau masalah kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan dan menyebabkan masalah kronis yang tidak tertangani.

B. Kesehatan Mental dan Psikologis

Dampak pada kesehatan mental dan psikologis korban seringkali tidak terlihat namun sangat mendalam, dan bisa bertahan seumur hidup.

1. Trauma, Depresi, dan Kecemasan

Pengalaman dipaksa menikah dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah. Korban seringkali mengalami gejala depresi, seperti kesedihan yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan. Kecemasan, ketakutan, dan serangan panik juga umum terjadi, terutama ketika mereka mengingat peristiwa pemaksaan atau menghadapi situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman traumatis. Mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, yang secara konstan mengikis rasa aman mereka.

2. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Beberapa korban dapat mengembangkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), sebuah kondisi kesehatan mental yang dipicu oleh peristiwa traumatis. Gejala PTSD bisa termasuk kilas balik (flashbacks), mimpi buruk, penghindaran terhadap hal-hal yang mengingatkan pada trauma, reaksi berlebihan (hypervigilance), dan kesulitan berkonsentrasi. PTSD dapat sangat mengganggu fungsi sehari-hari dan kualitas hidup korban, membuat mereka sulit untuk membentuk hubungan yang sehat atau berfungsi dalam masyarakat.

3. Kehilangan Harga Diri dan Rasa Putus Asa

Dipaksa menikah merampas otonomi dan pilihan hidup seseorang, yang secara signifikan dapat merusak harga diri dan rasa percaya diri. Korban mungkin merasa tidak berharga, tidak berdaya, atau bahwa hidup mereka tidak berarti. Rasa putus asa seringkali mendominasi, karena mereka merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar, tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini dapat mengarah pada kepasrahan dan penerimaan nasib buruk, atau sebaliknya, pemberontakan internal yang destruktif.

4. Isolasi Sosial

Korban kawin paksa seringkali mengalami isolasi sosial. Mereka mungkin diputus dari keluarga dan teman-teman lama, atau lingkungan baru mereka mungkin tidak mendukung. Perasaan malu, takut akan penilaian, atau stigma sosial juga dapat mencegah mereka mencari bantuan atau berbicara tentang pengalaman mereka. Isolasi ini memperburuk masalah kesehatan mental dan membuat mereka merasa sendirian dalam penderitaan mereka, kehilangan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan.

5. Pikiran untuk Bunuh Diri

Dalam kasus yang paling ekstrem, penderitaan yang tak tertahankan akibat kawin paksa dapat mendorong korban untuk memiliki pikiran bunuh diri atau bahkan mencoba bunuh diri. Merasa tidak ada jalan keluar, terjebak dalam kekerasan, dan kehilangan semua harapan bisa menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ini adalah indikator serius betapa parahnya dampak psikologis dari praktik ini.

C. Hilangnya Hak Pendidikan dan Pekerjaan

Kawin paksa secara efektif menutup pintu bagi korban untuk mengakses pendidikan dan kesempatan kerja, yang fundamental untuk kemandirian dan pemberdayaan.

1. Putus Sekolah

Banyak korban, terutama anak perempuan yang dipaksa menikah di usia muda, terpaksa putus sekolah. Prioritas mereka beralih dari pendidikan ke peran sebagai istri dan ibu. Ini merampas kesempatan mereka untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan, mereka menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan ketergantungan ekonomi sepanjang hidup mereka.

2. Tidak Ada Kesempatan Pengembangan Diri

Selain pendidikan formal, korban juga kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler, hobi, atau interaksi sosial yang lebih luas. Mereka seringkali terkurung di rumah, dengan sedikit atau tanpa kebebasan untuk mengeksplorasi minat atau bakat mereka. Ini menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional, membuat mereka merasa terpenjara dalam kehidupan yang tidak mereka inginkan.

3. Ketergantungan Ekonomi

Dengan pendidikan yang terhenti dan kurangnya keterampilan, korban kawin paksa seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan yang layak. Ini membuat mereka sepenuhnya bergantung secara ekonomi pada pasangannya atau keluarga mertua. Ketergantungan ekonomi ini memperburuk posisi tawar mereka dan membuat mereka lebih sulit untuk melarikan diri dari hubungan yang tidak sehat atau mencari kebebasan. Mereka menjadi terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan.

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Fundamental

Pada akarnya, kawin paksa adalah pelanggaran berat terhadap berbagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

1. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi

Setiap individu memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Kawin paksa merampas hak ini, karena korban dipaksa masuk ke dalam situasi yang tidak mereka inginkan, seringkali disertai dengan ancaman atau kekerasan, dan hidup dalam ketakutan. Mereka kehilangan kebebasan untuk bergerak, membuat keputusan sendiri, atau bahkan memilih tempat tinggal.

2. Hak untuk Memilih Pasangan dan Membangun Keluarga

Hak untuk menikah dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak adalah prinsip fundamental hak asasi manusia. Kawin paksa secara langsung melanggar hak ini, karena korban tidak memiliki pilihan dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Ini juga merampas hak mereka untuk membangun keluarga atas dasar cinta, rasa hormat, dan kesetaraan.

3. Hak untuk Hidup Bebas dari Kekerasan dan Diskriminasi

Korban kawin paksa seringkali mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Praktik ini juga merupakan bentuk diskriminasi gender yang mendalam, karena seringkali menargetkan perempuan dan anak perempuan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan kawin paksa secara terang-terangan melanggar prinsip ini.

4. Hak atas Integritas Tubuh dan Kesehatan Reproduksi

Dengan memaksa seseorang menikah dan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, kawin paksa melanggar hak atas integritas tubuh. Bagi anak perempuan, kehamilan dan persalinan dini yang dipaksakan juga merupakan pelanggaran hak atas kesehatan reproduksi dan integritas fisik mereka, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh mereka.

III. Kerangka Hukum dan Internasional Melawan Kawin Paksa

Meskipun praktik kawin paksa mengakar dalam tradisi dan budaya, dunia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk melarang dan memberantasnya. Kerangka hukum ini memberikan landasan bagi negara-negara untuk melindungi warganya dari praktik yang merusak ini dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pelakunya. Namun, kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar.

A. Hukum Nasional di Indonesia

Indonesia, sebagai negara hukum dan penandatangan berbagai konvensi internasional, memiliki sejumlah undang-undang yang, secara tidak langsung maupun langsung, dapat digunakan untuk melawan praktik kawin paksa.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Perubahannya

UU Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Namun, yang paling relevan untuk kawin paksa adalah Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan ini memerlukan administrasi dan seringkali verifikasi usia. Lebih penting lagi, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai," yang secara eksplisit melarang kawin paksa. Meskipun demikian, praktik dispensasi nikah oleh pengadilan agama masih menjadi celah yang sering dimanfaatkan untuk mengesahkan pernikahan anak, yang kerap berujung pada pemaksaan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU PKDRT memberikan payung hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam konteks kawin paksa, korban seringkali mengalami bentuk-bentuk kekerasan ini dari pasangan atau keluarga mertua. Pasal-pasal dalam UU ini dapat digunakan untuk menuntut pelaku KDRT yang terjadi dalam pernikahan paksa. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang mencakup istri, anak, dan orang lain yang memiliki hubungan keluarga.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Pernikahan anak, yang seringkali merupakan bentuk kawin paksa atau setidaknya pemaksaan terselubung, dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang melanggar hak-hak anak. Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76C juga melarang perlakuan salah, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, atau ancaman terhadap anak. Kawin paksa terhadap anak jelas masuk dalam kategori pelanggaran ini.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun tidak ada pasal khusus tentang "kawin paksa," beberapa pasal dalam KUHP dapat diterapkan. Misalnya, pasal tentang penganiayaan, kekerasan, penculikan, atau bahkan pemerkosaan (jika terjadi di luar kesepakatan) dapat digunakan untuk menuntut pelaku. Namun, seringkali sulit untuk membuktikan unsur pemaksaan dan kekerasan dalam konteks pernikahan yang telah diresmikan secara adat atau agama.

5. Keterbatasan Implementasi dan Penegakan Hukum

Meskipun ada kerangka hukum yang relevan, implementasi dan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Faktor budaya yang kuat, ketidaktahuan korban akan hak-hak mereka, stigma sosial, dan kurangnya koordinasi antar lembaga seringkali menghambat proses hukum. Banyak kasus kawin paksa tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara serius, terutama di daerah pedesaan atau komunitas adat yang terpencil.

B. Konvensi Internasional

Di tingkat global, berbagai instrumen hukum internasional telah dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dengan persetujuan bebas, yang secara implisit melarang kawin paksa.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pasal 16 DUHAM secara jelas menyatakan: "Laki-laki dan wanita dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada saat putusnya perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon mempelai." Ini adalah pilar utama yang menentang kawin paksa secara global.

2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)

CEDAW, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia, mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga. Pasal 16 CEDAW secara khusus menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk secara bebas memilih pasangan dan untuk masuk ke dalam pernikahan hanya dengan persetujuan bebas dan penuh mereka. Ini juga menyoroti bahaya pernikahan anak dan perjodohan.

3. Konvensi Hak Anak (CRC)

CRC, yang juga diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, mendefinisikan anak sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Pernikahan anak, yang seringkali merupakan bentuk kawin paksa, melanggar hak-hak dasar anak untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan perkembangan yang sehat. CRC secara tidak langsung melarang praktik kawin paksa terhadap anak.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 5.3, berkomitmen untuk "menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan." Ini menunjukkan pengakuan global atas kawin paksa sebagai masalah yang mendesak dan mengharuskan tindakan kolektif dari semua negara anggota PBB untuk mengakhirinya. SDGs memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengintegrasikan upaya melawan kawin paksa dalam rencana pembangunan nasional mereka.

C. Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, penegakan hukum dalam kasus kawin paksa masih menghadapi banyak hambatan yang kompleks.

1. Latar Belakang Budaya dan Sosial yang Kuat

Salah satu tantangan terbesar adalah kuatnya pengaruh adat dan tradisi yang membenarkan praktik ini. Di banyak komunitas, hukum negara seringkali dianggap kurang relevan dibandingkan dengan norma-norma adat atau agama yang telah dipegang teguh selama bergenerasi. Hal ini membuat sulit bagi korban untuk melaporkan kasus, dan bagi penegak hukum untuk mengintervensi tanpa menimbulkan konflik sosial.

2. Kurangnya Pelaporan dan Ketidaktahuan Korban akan Hak-Hak Mereka

Banyak korban tidak mengetahui bahwa praktik yang mereka alami adalah ilegal atau melanggar hak-hak mereka. Mereka mungkin telah diindoktrinasi untuk percaya bahwa ini adalah "takdir" atau "kewajiban" mereka. Ditambah lagi, rasa takut akan balasan dari keluarga, stigma sosial, atau kurangnya akses ke informasi dan bantuan membuat mereka enggan atau tidak mampu untuk melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang.

3. Bukti yang Sulit Diperoleh dan Proses Hukum yang Memakan Waktu

Membuktikan unsur "paksaan" dalam sebuah pernikahan bisa sangat sulit, terutama jika tidak ada kekerasan fisik yang jelas atau jika korban telah "menyetujui" di bawah tekanan psikologis yang intens. Proses hukum yang panjang, mahal, dan seringkali tidak peka terhadap trauma korban juga menjadi penghalang. Korban seringkali merasa lebih tertekan oleh sistem hukum daripada mendapatkan perlindungan.

4. Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas Penegak Hukum

Di banyak daerah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mungkin kurang terlatih atau kurang memiliki sumber daya untuk menangani kasus kawin paksa dengan sensitivitas dan keahlian yang diperlukan. Ada juga masalah korupsi atau kolusi yang dapat menghambat keadilan. Kurangnya pemahaman tentang dimensi gender dan hak asasi manusia dalam kawin paksa juga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.

5. Hambatan Geografis dan Aksesibilitas

Di daerah pedesaan atau terpencil, akses ke kantor polisi, pengadilan, atau lembaga bantuan hukum sangat terbatas. Jarak, biaya transportasi, dan isolasi geografis menjadi hambatan besar bagi korban yang ingin mencari keadilan atau perlindungan. Ini memperparah situasi di mana praktik kawin paksa mungkin lebih umum dan kurang terpantau.

IV. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kawin Paksa

Melawan praktik kawin paksa memerlukan pendekatan multidimensi yang komprehensif, melibatkan semua pihak mulai dari individu, keluarga, komunitas, pemerintah, hingga lembaga internasional. Upaya ini harus fokus pada pencegahan di hulu, serta penanganan dan pemulihan bagi korban yang sudah terdampak. Tidak ada satu solusi tunggal, melainkan kombinasi strategi yang saling melengkapi.

A. Edukasi dan Sosialisasi

Pendidikan dan peningkatan kesadaran adalah kunci untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung kawin paksa. Ini adalah investasi jangka panjang yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

1. Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

Mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender ke dalam kurikulum sekolah sejak dini sangat penting. Anak-anak harus diajarkan tentang hak-hak mereka, pentingnya persetujuan, otonomi tubuh, dan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan semacam ini akan membentuk generasi yang lebih sadar akan hak dan martabat individu, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pemaksaan.

2. Penyuluhan tentang Dampak Kawin Paksa

Kampanye penyuluhan yang menargetkan orang tua, pemimpin komunitas, dan masyarakat umum sangat diperlukan. Kampanye ini harus menjelaskan secara jelas dampak negatif kawin paksa, baik dari sisi kesehatan fisik dan mental, hilangnya kesempatan pendidikan dan ekonomi, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Menggunakan kisah nyata (dengan perlindungan identitas) dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyentuh emosi dan mengubah persepsi.

3. Peran Tokoh Agama dan Adat

Tokoh agama dan adat memiliki pengaruh besar dalam membentuk norma sosial. Melibatkan mereka dalam upaya pencegahan adalah krusial. Mereka dapat memberikan interpretasi agama atau adat yang progresif, yang menekankan pentingnya persetujuan, cinta, dan kemandirian individu dalam pernikahan. Fatwa atau pernyataan dari tokoh-tokoh berpengaruh dapat secara signifikan mengubah pandangan masyarakat terhadap kawin paksa.

4. Kampanye Kesadaran Publik yang Berkelanjutan

Mengadakan kampanye kesadaran publik secara berkelanjutan melalui berbagai media (radio, televisi, media sosial, poster) dapat membantu menyebarkan pesan anti-kawin paksa secara luas. Kampanye ini harus mudah dipahami, relevan dengan konteks lokal, dan menawarkan informasi tentang di mana korban dapat mencari bantuan.

B. Penguatan Peran Perempuan dan Anak

Memberdayakan perempuan dan anak adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi mereka dari kawin paksa dan memastikan mereka memiliki suara dalam kehidupan mereka sendiri.

1. Akses Pendidikan yang Setara

Memastikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua anak, terutama anak perempuan, adalah investasi terbaik. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan hidup, kepercayaan diri, dan pemahaman tentang hak-hak mereka. Anak perempuan yang berpendidikan cenderung menikah lebih lambat, memiliki lebih banyak pilihan, dan lebih mampu membela diri.

2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau kesempatan kerja yang layak dapat mengurangi kerentanan perempuan terhadap kawin paksa yang didasari faktor ekonomi. Perempuan yang mandiri secara finansial memiliki kekuatan untuk menolak pernikahan yang tidak diinginkan dan memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup mereka.

3. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun pemerintahan, dapat mengubah dinamika kekuasaan. Ketika perempuan memiliki suara dan dihormati pendapatnya, kemungkinan kawin paksa akan berkurang karena hak-hak mereka lebih diakui dan dihormati.

4. Program Dukungan Bagi Korban

Membangun dan memperkuat program-program dukungan yang inklusif bagi korban kawin paksa sangat penting. Ini meliputi konseling psikologis, bantuan hukum, tempat penampungan (shelter) yang aman, serta program reintegrasi sosial dan ekonomi untuk membantu korban membangun kembali kehidupan mereka. Program-program ini harus bersifat rahasia dan peka terhadap trauma.

C. Peran Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pemerintah dan LSM memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum.

1. Penegakan Hukum yang Lebih Kuat dan Responsif

Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kawin paksa dan pernikahan anak. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi kasus, menangani korban dengan sensitivitas, dan melakukan penyelidikan yang efektif. Revisi undang-undang yang ada untuk lebih spesifik menargetkan kawin paksa juga bisa dipertimbangkan, serta peninjauan kembali praktik dispensasi nikah.

2. Pembentukan Unit Pengaduan Khusus

Membentuk unit pengaduan khusus di kepolisian atau lembaga terkait yang fokus pada kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kawin paksa, dapat mempermudah korban untuk melapor dan mendapatkan respons cepat. Unit ini harus diisi oleh petugas yang terlatih dan memiliki empati.

3. Penyediaan Shelter dan Layanan Psikososial

Pemerintah dan LSM harus bekerja sama untuk menyediakan jaringan shelter yang aman bagi korban yang melarikan diri dari kawin paksa. Selain itu, layanan psikososial yang komprehensif, termasuk konseling trauma, harus tersedia untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak emosional dan mental. Layanan ini penting untuk membantu korban mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat.

4. Kolaborasi Antar Lembaga

Penting untuk membangun kolaborasi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah (kementerian agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak), penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan komunitas. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap aspek masalah kawin paksa ditangani secara holistik dan terpadu.

D. Perubahan Norma Sosial

Pada akhirnya, pemberantasan kawin paksa memerlukan perubahan fundamental dalam norma-norma sosial dan budaya yang mendukungnya.

1. Menggugah Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Tradisi yang Merugikan

Masyarakat perlu diajak untuk merefleksikan kembali tradisi-tradisi yang merugikan dan membedakan antara tradisi yang memperkaya dan yang melanggar hak asasi manusia. Dialog terbuka dan konstruktif tentang nilai-nilai budaya dapat membantu mengidentifikasi praktik-praktik yang perlu diubah atau dihapuskan. Ini memerlukan keberanian dari komunitas untuk meninjau ulang praktik lama mereka.

2. Mendorong Dialog Antar Generasi

Memfasilitasi dialog antar generasi, di mana kaum muda dapat menyuarakan pendapat mereka dan orang tua dapat mendengarkan, adalah langkah penting. Seringkali, generasi tua memegang teguh tradisi karena rasa hormat terhadap leluhur, sementara generasi muda lebih sadar akan hak-hak individu. Menjembatani kesenjangan ini dapat menciptakan pemahaman bersama dan solusi yang berkelanjutan.

3. Menekankan Nilai Persetujuan dan Otonomi Individu

Masyarakat harus terus-menerus diingatkan dan dididik tentang pentingnya persetujuan bebas dan penuh dalam setiap keputusan hidup, terutama pernikahan. Penekanan pada otonomi individu, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan martabat setiap manusia harus menjadi inti dari setiap pesan yang disampaikan. Ini adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

4. Mempromosikan Model Peran Positif

Menyoroti dan mempromosikan kisah-kisah individu yang berhasil menolak kawin paksa atau yang telah membangun hubungan pernikahan yang sehat berdasarkan persetujuan dan kesetaraan dapat memberikan inspirasi. Model peran positif ini menunjukkan bahwa ada alternatif lain dan bahwa perubahan adalah mungkin, bahkan dalam komunitas yang memiliki tradisi kuat.

V. Kisah Nyata dan Studi Kasus: Potret Penderitaan dan Perjuangan

Di balik angka-angka statistik dan kerangka hukum, terdapat kisah-kisah nyata tentang penderitaan, keberanian, dan perjuangan individu yang menjadi korban kawin paksa. Meskipun nama dan lokasi akan diubah demi keamanan dan privasi, esensi dari pengalaman mereka mencerminkan realitas pahit yang dihadapi banyak orang di berbagai belahan dunia.

Kasus A: Terjebak dalam Tradisi Utang

Di sebuah desa terpencil yang masih menjunjung tinggi sistem adat kuno, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Usianya baru 16 tahun, dengan mata penuh impian untuk melanjutkan sekolah dan menjadi seorang guru. Namun, impiannya hancur ketika ayahnya, yang terlilit utang besar kepada seorang tetua desa yang kaya, mengambil keputusan drastis. Sebagai pembayaran utang, Maya dipaksa menikah dengan putra tetua desa tersebut, seorang laki-laki berusia 30-an yang dikenal kasar dan memiliki reputasi buruk.

Maya menangis dan memohon kepada ibunya, tetapi ibunya sendiri tidak berdaya di bawah tekanan ayah dan tradisi desa. "Ini sudah takdirmu, Nak. Ini untuk kebaikan keluarga kita," bisik ibunya dengan air mata. Maya menikah tanpa pilihan, dengan hati yang hancur dan masa depan yang gelap. Hidupnya setelah itu adalah neraka. Ia mengalami kekerasan fisik dan verbal, dipaksa bekerja keras seperti pembantu, dan impian sekolahnya musnah. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, tanpa ada yang bisa ia ajak bicara karena takut akan pembalasan.

Selama bertahun-tahun, Maya hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Ia melahirkan dua anak yang ia sayangi, tetapi ia juga merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan yang seolah tak berujung. Sampai suatu hari, seorang pekerja sosial dari LSM yang menyelenggarakan program kesehatan ibu dan anak datang ke desanya. Melalui obrolan singkat yang penuh kehati-hatian, Maya mulai merasakan ada harapan. Ia akhirnya berani menceritakan kisahnya secara perlahan, dan LSM tersebut memberikan dukungan psikologis serta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dan kedua anaknya.

Kasus B: Pernikahan Dini sebagai "Penyelamat" Kehormatan

Ratna, seorang gadis berusia 15 tahun dari kota kecil, hamil di luar nikah setelah sebuah hubungan singkat dengan pacarnya. Berita ini dengan cepat menyebar dan menjadi aib bagi keluarganya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kehormatan. Daripada mencari solusi yang memberdayakan Ratna, keluarganya, atas desakan tetua adat dan tokoh agama setempat, memutuskan untuk menikahkan Ratna secara paksa dengan pacarnya. Meskipun pacarnya awalnya menolak, tekanan dari kedua keluarga dan ancaman pengucilan sosial membuatnya akhirnya menyerah.

Pernikahan itu berlangsung cepat, tanpa upacara besar, dan lebih seperti "hukuman" daripada perayaan. Hidup Ratna berubah drastis. Ia harus putus sekolah, sementara pacarnya yang kini menjadi suaminya juga kehilangan minat pada pendidikan dan pekerjaan. Mereka berdua, masih sangat muda dan belum matang secara emosional, harus menghadapi kenyataan sebagai orang tua dan pasangan tanpa persiapan. Perdebatan sering terjadi, kekerasan verbal menjadi makanan sehari-hari, dan mereka berdua sama-sama merasa terjebak dan tidak bahagia. Anak yang mereka lahirkan juga tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang tidak stabil.

Ratna seringkali merenung, merasa hidupnya berakhir pada usia 15 tahun. Ia melihat teman-temannya pergi ke sekolah, melanjutkan pendidikan, sementara ia terkurung dalam rumah tangga yang penuh tekanan. Suatu ketika, saat suaminya pergi merantau dan tak kunjung pulang, Ratna menemukan keberanian untuk mencari bantuan. Ia menghubungi pusat layanan perempuan yang ia dengar dari siaran radio. Dengan dukungan konselor, Ratna mulai memahami bahwa ia memiliki hak untuk hidup lebih baik, dan bahwa ia tidak sendiri. Ia memutuskan untuk kembali bersekolah melalui program kejar paket dan mencari pekerjaan paruh waktu, meskipun jalan yang harus ia tempuh sangat terjal.

Kasus C: Melarikan Diri dari Ancaman

Di sebuah kota besar, Sarah, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra dari rekan bisnis mereka yang kaya, sebagai upaya untuk memperkuat koneksi bisnis keluarga. Sarah, yang memiliki kekasih dan impian karir yang jelas, menolak dengan tegas. Penolakannya disambut dengan ancaman, mulai dari diputusnya biaya kuliah, pengucilan, hingga ancaman kekerasan fisik dan dijodohkan dengan orang lain yang lebih "buruk" jika ia tetap membangkang.

Orang tuanya berdalih, "Ini demi masa depanmu, Nak. Dia kaya, dia akan menjagamu. Apa gunanya cinta kalau tidak ada jaminan?" Namun, Sarah tahu bahwa pernikahan tanpa cinta dan persetujuan bukanlah masa depan yang ia inginkan. Merasa terpojok dan terancam, Sarah memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia diam-diam mencari informasi tentang organisasi perlindungan perempuan. Dengan bantuan kekasihnya dan beberapa teman dekat, Sarah berhasil melarikan diri dari rumah dan mencari perlindungan di sebuah shelter rahasia.

Keputusan itu tidak mudah. Ia harus memutuskan hubungan dengan keluarganya, setidaknya untuk sementara waktu, dan menghadapi ketidakpastian masa depan. Namun, di shelter, ia menemukan dukungan yang ia butuhkan: konseling, bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya, dan komunitas perempuan lain yang senasib. Kisah Sarah adalah bukti bahwa bahkan di tengah tekanan yang luar biasa, keberanian untuk melawan dapat membuka jalan menuju kebebasan dan otonomi.

Kisah-kisah ini, meski fiksi, merepresentasikan jutaan suara yang terbungkam. Mereka menunjukkan bagaimana kawin paksa tidak hanya merampas kebebasan individu tetapi juga menghancurkan potensi manusia, meninggalkan luka mendalam yang membutuhkan waktu panjang untuk disembuhkan. Mereka juga menunjukkan bahwa, meskipun sulit, ada jalan keluar dan ada harapan bagi para korban untuk mendapatkan kembali hidup mereka.

Kesimpulan: Membangun Masa Depan Tanpa Kawin Paksa

Kawin paksa adalah luka terbuka dalam catatan kemanusiaan kita, sebuah praktik yang melanggar hak asasi manusia paling fundamental dan mengikis martabat individu. Artikel ini telah mengupas tuntas berbagai dimensi dari masalah ini, mulai dari akar penyebabnya yang kompleks—terutama dipicu oleh tradisi kuno, tekanan ekonomi, interpretasi agama yang keliru, dan kerentanan dalam situasi krisis—hingga dampak-dampak tragis yang ditimbulkannya pada fisik, mental, pendidikan, dan hak-hak asasi korban. Kita melihat bagaimana kehidupan seseorang dapat hancur hanya karena hak fundamentalnya untuk memilih pasangannya dirampas, digantikan dengan paksaan dan penderitaan yang tak berkesudahan.

Kerangka hukum, baik di tingkat nasional Indonesia maupun internasional, sejatinya telah ada untuk melarang dan memberantas praktik kawin paksa. Undang-Undang Perkawinan, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak di Indonesia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, CEDAW, dan CRC di tingkat global, semuanya secara tegas menolak perkawinan tanpa persetujuan bebas dan penuh. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih sangat besar. Norma-norma budaya yang kuat, kurangnya kesadaran korban akan hak-hak mereka, kesulitan dalam pembuktian, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum seringkali menjadi penghalang bagi terwujudnya keadilan.

Maka dari itu, perjuangan melawan kawin paksa memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Ini bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang dampak merusak dari kawin paksa, serta penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender sejak dini, adalah langkah awal yang krusial. Kita perlu melibatkan tokoh agama dan adat untuk mereinterpretasi ajaran mereka agar selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta mengadakan kampanye kesadaran publik yang masif untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Penguatan peran perempuan dan anak juga menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan. Memberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak perempuan, memberdayakan mereka secara ekonomi, serta mendorong partisipasi mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan, akan meningkatkan daya tawar dan kemampuan mereka untuk menolak segala bentuk pemaksaan. Ketika perempuan mandiri dan memiliki suara, mereka menjadi agen perubahan yang kuat bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka.

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama untuk memperkuat penegakan hukum, menyediakan unit pengaduan khusus yang responsif dan peka terhadap korban, serta membangun jaringan shelter dan layanan psikososial yang komprehensif. Kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan akan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius, korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak, dan pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku.

Yang terpenting, diperlukan perubahan mendasar dalam norma-norma sosial. Kita harus berani menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya dari tradisi yang merugikan dan mendorong dialog antar generasi untuk mencari solusi yang menghormati hak asasi manusia tanpa menghilangkan kekayaan budaya. Menekankan nilai persetujuan bebas, otonomi individu, dan martabat setiap manusia sebagai landasan utama dalam membentuk sebuah keluarga adalah esensi dari masyarakat yang beradab.

Kawin paksa adalah warisan masa lalu yang harus diakhiri. Ini bukan hanya tentang statistik atau laporan, melainkan tentang kehidupan manusia, impian yang hancur, dan hak-hak yang direnggut. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, keberanian untuk berbicara, dan komitmen kolektif, kita bisa mewujudkan masa depan di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, membangun keluarga atas dasar cinta dan persetujuan, serta hidup dengan penuh martabat dan otonomi. Mari bersama-sama menjadi suara bagi mereka yang dibungkam, dan pelindung bagi mereka yang rentan. Melawan kawin paksa adalah perjuangan untuk keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan itu sendiri.