Di tengah gemuruh modernisasi dan penetapan batas wilayah secara legal formal oleh negara, Nusantara masih menyimpan khazanah kearifan lokal yang tak ternilai harganya. Salah satu konsep yang memiliki kedalaman makna sosial, hukum, dan spiritual adalah jalangan. Istilah ini, yang mungkin terdengar asing di telinga masyarakat urban, merupakan pilar utama dalam sistem pengorganisasian ruang, sumber daya, dan interaksi sosial di banyak komunitas adat, terutama yang berbasis agraris dan kehutanan.
Secara etimologis, jalangan sering kali dihubungkan dengan kata dasar 'jalan' (path) dan imbuhan atau konteks yang merujuk pada 'larangan' atau 'batasan'. Jalangan bukanlah sekadar patok fisik atau garis koordinat di atas peta; ia adalah sebuah kesepakatan kolektif yang terukir dalam ingatan komunal, berfungsi sebagai demarkasi yang memisahkan hak dan kewajiban. Ia adalah batas antara wilayah ulayat (tanah komunal) dengan wilayah pribadi, antara area yang boleh digarap dengan area yang harus disucikan atau dilindungi (hutan larangan).
Konsep ini mewakili sebuah filosofi hidup yang menekankan keseimbangan, kepatuhan terhadap leluhur, dan kesinambungan ekologis. Melanggar jalangan sama dengan melanggar sumpah adat, dan konsekuensinya bukan hanya denda materi, melainkan juga potensi bencana spiritual atau sosial yang menimpa seluruh komunitas. Oleh karena itu, studi mendalam mengenai jalangan menjadi krusial untuk memahami cara pandang masyarakat adat terhadap ruang dan waktu, serta dinamika konflik yang timbul ketika sistem adat ini berhadapan dengan sistem hukum positif kontemporer.
Dualitas makna jalangan merupakan kunci utama untuk memahaminya. Secara fisik, jalangan dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk nyata yang sederhana namun signifikan: sebuah sungai kecil, deretan pohon yang ditanam khusus, tumpukan batu yang disebut 'tugu batas', atau bahkan hanya sebidang tanah sempit yang tidak boleh diolah. Penanda fisik ini berfungsi sebagai alat pengingat visual bagi generasi yang hidup.
Namun, kekuatan sejati jalangan terletak pada dimensi metafisiknya. Garis batas ini dipercaya memiliki penunggu atau penjaga spiritual. Ia adalah manifestasi dari kehadiran leluhur yang telah menetapkan batas tersebut sejak zaman purba. Batas ini dijaga bukan hanya oleh sanksi manusia (hukum adat), tetapi juga oleh sanksi supranatural (kutukan atau musibah). Inilah yang membuat batas adat jauh lebih dihormati dan dipatuhi daripada batas legal yang hanya mengandalkan kekuatan hukum negara. Kepercayaan ini menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap setiap jengkal tanah, mempromosikan praktik konservasi yang berkelanjutan.
Untuk menggali esensi jalangan, kita harus menelusuri akarnya melalui linguistik dan antropologi. Meskipun istilah ini memiliki variasi bunyi dan pengucapan di berbagai sub-etnis di Nusantara, intinya selalu mengarah pada konsep yang sama: demarkasi yang mengatur perilaku.
Dalam konteks Melayu-Austronesia, jalangan disinyalir merupakan gabungan morfem yang memiliki makna berlapis:
Kombinasi ketiga unsur ini menghasilkan istilah yang berarti ‘jalur yang ditetapkan secara adat sebagai batas yang harus dijaga dan dihormati agar tidak dilanggar.’ Pemahaman etimologis ini menegaskan bahwa fungsi jalangan jauh melampaui survei tanah modern; ia adalah instrumen tata ruang spiritual.
Dalam sejarah agraria Nusantara sebelum kedatangan sistem hukum kolonial, penentuan batas wilayah komunal (ulayat) adalah aspek terpenting dari keberlangsungan hidup. Mengingat minimnya teknologi pencatatan dan pengukuran, batas haruslah sesuatu yang dapat dikenali secara kolektif dan diturunkan melalui tradisi lisan. Di sinilah peran jalangan menjadi vital.
Sejarawan mencatat bahwa banyak batas kerajaan kuno di Jawa dan Sumatra juga mengadopsi prinsip jalangan ini, menggunakan penanda alamiah seperti punggung bukit, pertemuan sungai, atau pohon besar yang dianggap suci (*pohon beringin*), lalu memperkuatnya dengan ritual pengukuhan.
Inti dari hukum adat Nusantara adalah pengakuan terhadap hak komunal atas tanah, yang dikenal sebagai hak ulayat. Jalangan adalah manifestasi visual dan ritual dari hak ulayat tersebut. Tanpa penanda jalangan yang diakui bersama, hak ulayat akan sulit dipertahankan dan diverifikasi, baik secara internal maupun eksternal.
Tergantung pada fungsinya, jalangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe utama dalam sistem adat:
Penetapan jalangan bukan proses yang instan. Ia melibatkan proses musyawarah panjang dan ritual yang memperkuat legitimasi batas tersebut di mata komunitas dan alam semesta. Langkah-langkah penetapan biasanya meliputi:
Pertama, Musyawarah Adat. Para tetua adat (Niniak Mamak, Raja-raja, atau Kepala Suku) berkumpul untuk menentukan batas yang paling logis, sering kali mengikuti topografi alami. Kedua, Penandaan Awal. Menggunakan pohon, batu, atau sungai sebagai penanda sementara. Ketiga, Ritual Pengukuhan (Basusun Sumpah). Ritual ini melibatkan persembahan (sesajen) kepada roh leluhur dan pengucapan sumpah bahwa batas yang ditetapkan adalah batas abadi. Darah hewan kurban seringkali diteteskan pada penanda batas untuk ‘mengunci’ perjanjian spiritual ini.
Pengukuhan ini memastikan bahwa batas tersebut diyakini bukan sekadar perjanjian manusia, tetapi mandat dari alam gaib. Karena sifatnya yang sakral, batas jalangan memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap upaya pergeseran oleh kepentingan individu atau kelompok luar. Keberadaan batas ini telah menjadi narasi yang diturunkan secara lisan, menjadi bagian integral dari mitos pendirian desa.
Pelanggaran terhadap jalangan, terutama Jalangan Ulayat atau Larangan, dianggap sebagai kejahatan serius. Hukum adat memiliki mekanisme sanksi yang jelas, yang tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan kosmik yang telah dirusak oleh tindakan tersebut.
Sanksi bisa beragam, mulai dari denda berupa ternak (kerbau atau kambing) yang harus diserahkan kepada komunitas (sebagai ganti rugi dan untuk ritual pemulihan), hingga pengucilan sementara dari komunitas. Dalam kasus yang sangat parah, terutama yang melibatkan perusakan batas sakral, sanksi dapat berupa ‘denda dingin’ (denda spiritual) yang memerlukan serangkaian ritual penyucian yang mahal dan rumit, dipimpin oleh dukun atau pemangku adat tertinggi. Ritual ini ditujukan untuk meredam murka leluhur dan mencegah bencana alam seperti gagal panen atau wabah penyakit yang diyakini timbul akibat pelanggaran batas tersebut.
Keputusan mengenai sanksi ini dilakukan melalui sidang adat yang bersifat terbuka dan transparan, memastikan bahwa seluruh komunitas memahami gravitasi pelanggaran jalangan.
Konsep jalangan bukanlah monolit; ia beradaptasi dengan kondisi geografis, struktur sosial, dan agama di setiap wilayah. Meskipun intinya tetap sama (penetapan batas yang sakral dan fungsional), implementasinya menunjukkan keragaman budaya yang kaya.
Di Sumatera Barat (Minangkabau), konsep batas sering terintegrasi dengan sistem Nagari dan suku. Walaupun istilah spesifik jalangan mungkin tidak selalu dipakai, fungsinya dipegang oleh konsep Limbago Adat atau Tapal Batas Ulayat yang sangat ketat. Batas ulayat di Minangkabau sering mengikuti lereng gunung atau aliran sungai, dan dijaga oleh Niniak Mamak (pemimpin adat). Pelanggaran di sini sangat merusak harga diri suku.
Di wilayah Batak Toba, batas-batas marga (Marga Batak) sangat penting, seringkali ditandai dengan batu besar (*Tugu*) atau pohon beringin yang dianggap sakral. Penetapan batas ini memastikan pemisahan jelas antara lahan pertanian (sawah atau *juma*) yang diwariskan dari pihak Bapak (patrilineal) dan hutan bersama. Fungsi jalangan di sini adalah memastikan kontinuitas garis keturunan dalam mengelola tanah.
Contoh spesifik: Jalur Pangkas di beberapa daerah Melayu pesisir. Jalur ini adalah jalangan berupa parit buatan manusia yang memisahkan kebun karet atau sawit, dirawat secara berkala. Parit ini tidak hanya membatasi, tetapi juga berfungsi sebagai sistem drainase komunal.
Mengingat dominasi hutan dan sungai sebagai jalur transportasi utama, jalangan di Kalimantan seringkali berwujud batas ekologis. Suku Dayak menggunakan penanda alam yang permanen.
Tantangan terbesar bagi jalangan di Kalimantan adalah ekspansi perkebunan skala besar. Ketika peta modern tumpang tindih dengan peta adat, penanda jalangan yang hanya bersifat lisan atau alamiah seringkali dianggap tidak sah oleh pihak luar, memicu sengketa berkepanjangan.
Meskipun Jawa memiliki sejarah penetapan batas yang lebih terpusat oleh kerajaan (*patok*) dan administrasi kolonial, prinsip jalangan tetap hidup di pedesaan, terutama dalam sistem irigasi Subak di Bali.
Di Bali, konsep batas dalam Subak (organisasi pengairan sawah) sangat erat dengan spiritualitas. Batas yang memisahkan petak sawah seringkali diatur oleh hak air, yang merupakan batas paling penting. Pelanggaran batas air ini (*ngelongin toyo*) adalah pelanggaran adat serius. Dalam konteks Jawa, batas desa sering ditandai dengan *Sendang* (mata air) atau *Punden Berundak* (tempat suci leluhur), yang berfungsi sebagai jalangan spiritual. Masyarakat di sekitar titik batas tersebut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan ritual tahunan untuk memperkuat batas.
Seperti yang telah disinggung, pemisahan ruang melalui jalangan tidak hanya tentang hak milik, tetapi juga tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia roh. Ini adalah sebuah tata ruang yang didasarkan pada kosmologi tradisional.
Dalam banyak filosofi adat, khususnya yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha kuno atau kepercayaan animisme, ruang dibagi menjadi tiga kategori utama, yang paralel dengan konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan):
Jalangan berfungsi sebagai filter dan pemisah antara ketiga dunia ini. Ketika seseorang melintasi Jalangan Larangan (misalnya, masuk ke hutan keramat), ia dianggap memasuki wilayah Parahyangan dan harus mematuhi aturan kesucian yang berbeda. Ada ritual khusus yang harus dilakukan sebelum melewati jalangan, seperti membersihkan diri atau mengucapkan mantra izin. Kegagalan melakukan ini dapat mengundang malapetaka.
Kekuatan jalangan harus diperbarui secara berkala. Hal ini dilakukan melalui ritual tahunan yang dikenal sebagai *Napak Tilas* atau *Upacara Keliling Batas*.
Dalam upacara ini, seluruh perangkat adat, termasuk pemimpin spiritual dan perwakilan keluarga, akan berjalan mengikuti seluruh garis jalangan ulayat. Di setiap titik penting (tugu, pohon besar, atau pertemuan sungai), mereka akan melakukan persembahan (berupa makanan, bunga, atau sesaji hewan) kepada roh penjaga batas. Ritual ini memiliki dua fungsi penting:
Ritual ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan pada penanda fisik jalangan akibat faktor alam, seperti erosi atau tumbangnya pohon penanda. Dengan demikian, pemeliharaan jalangan adalah kegiatan spiritual sekaligus kegiatan sipil.
Abad ke-20 dan ke-21 menghadirkan tantangan eksistensial bagi sistem jalangan. Konflik utama muncul dari benturan antara hukum adat yang berbasis pada pengakuan komunal dan oral, dengan hukum negara (khususnya Undang-Undang Pokok Agraria) yang menuntut pembuktian kepemilikan melalui sertifikat dan peta formal.
Saat pemerintah mengeluarkan konsesi besar untuk perkebunan, pertambangan, atau kehutanan, peta yang digunakan adalah peta berbasis koordinat satelit. Peta ini seringkali mengabaikan atau menindih batas-batas jalangan tradisional yang tidak memiliki bukti tertulis modern.
Bagi perusahaan, sebuah pohon besar yang dianggap sebagai *tugu jalangan* hanyalah objek alam yang bisa ditebang, sementara bagi masyarakat adat, penebangan pohon itu adalah penghancuran identitas dan pemutusan hubungan spiritual dengan leluhur. Konflik semacam ini adalah akar dari banyak sengketa agraria yang berkepanjangan di Indonesia, di mana masyarakat adat merasa hak ulayat mereka dicaplok tanpa pengakuan yang layak.
Masyarakat adat tidak tinggal diam. Sejak reformasi, mereka aktif dalam memperjuangkan pengakuan legal terhadap jalangan mereka. Upaya adaptasi ini mencakup:
Perjuangan ini menyoroti bahwa jalangan tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi merupakan instrumen penting untuk kedaulatan masyarakat adat di masa depan, menjamin bahwa ruang hidup mereka diakui dan dilindungi secara hukum formal.
Di daerah yang mengalami urbanisasi pesat, penanda jalangan seringkali hilang ditelan pembangunan. Sungai dikeruk menjadi kanal, bukit diratakan, dan pohon keramat ditebang untuk jalan raya. Ketika penanda fisik hilang, kekuatan spiritual batas tersebut juga melemah, dan batas ulayat perlahan tergerus, meninggalkan komunitas dalam kekosongan hukum terkait kepemilikan komunal. Upaya pelestarian di sini harus berbentuk rekontruksi ingatan komunal, mendokumentasikan secara rinci letak asli jalangan sebelum lenyap sepenuhnya.
Menyadari pentingnya jalangan bagi keseimbangan ekologis dan sosial, berbagai pihak mulai bergerak untuk melestarikan dan merevitalisasi konsep ini agar tetap relevan di tengah modernitas.
Langkah pertama dalam pelestarian adalah dokumentasi. Karena jalangan diturunkan secara lisan, risiko hilangnya pengetahuan sangat tinggi seiring meninggalnya para tetua adat. Proyek dokumentasi etnografi dilakukan untuk mencatat semua detail:
Dokumentasi ini bukan hanya untuk keperluan akademis, tetapi juga sebagai alat advokasi yang kuat ketika komunitas adat menghadapi tantangan hukum.
Untuk memastikan konsep jalangan bertahan, ia harus diinternalisasi oleh generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui:
Kurikulum Lokal: Memasukkan materi tentang hukum adat, hak ulayat, dan pentingnya jalangan ke dalam kurikulum sekolah di tingkat desa. Pendidikan ini mencakup tur lapangan ke titik-titik jalangan penting.
Pelibatan Ritual: Mengajak pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam ritual *Napak Tilas* atau upacara penguatan batas. Dengan mengalami ritual tersebut, mereka tidak hanya menghafal letak batas, tetapi juga merasakan beban tanggung jawab spiritual untuk menjaganya. Ini adalah bentuk pewarisan pengetahuan yang paling efektif.
Pada akhirnya, jalangan menawarkan model pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Batas larangan yang diterapkan oleh adat seringkali jauh lebih efektif dalam melindungi hutan dan ekosistem daripada regulasi pemerintah yang sulit diawasi.
Organisasi konservasi kini mulai bekerja sama dengan masyarakat adat, mengakui bahwa Jalangan Larangan dapat disinergikan dengan zonasi konservasi modern (seperti zona inti taman nasional atau kawasan lindung). Dengan mengakui dan memperkuat otoritas adat di wilayah perbatasan, kita dapat memanfaatkan mekanisme sanksi spiritual yang kuat untuk memastikan kepatuhan ekologis, mencapai tujuan konservasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Jalangan menjadi jembatan antara kearifan masa lalu dengan kebutuhan ekologi masa depan.
Konsep jalangan tidak hanya mengatur ruang fisik, tetapi juga mencerminkan pandangan dunia masyarakat adat mengenai keseimbangan dan harmoni, sebuah filosofi yang dikenal sebagai *keselarasan*. Dalam pandangan ini, ruang hidup tidak hanya dibagi menjadi milik pribadi dan publik, melainkan juga dibagi berdasarkan fungsi dan kualitas energinya. Jalangan memastikan bahwa tidak ada satu pun elemen kosmik—tanah, air, udara, atau roh—yang dieksploitasi secara berlebihan.
Keseimbangan ini tercermin dalam bagaimana batas ditetapkan. Batas jarang sekali berupa garis lurus buatan, melainkan seringkali mengikuti kontur alamiah—puncak bukit yang menahan air, lekukan sungai yang menentukan habitat ikan, atau area rawa yang berfungsi sebagai penangkap karbon. Ini menunjukkan bahwa penetapan jalangan adalah hasil dari observasi ekologis yang mendalam selama bergenerasi, memastikan bahwa batas yang ditetapkan bersifat *lestari* dan mendukung keberlanjutan ekosistem.
Dalam masyarakat agraris, waktu seringkali dipandang secara siklik (berulang musim). Jalangan membantu mengatur siklus ini. Ada beberapa jenis batas yang bersifat temporal. Misalnya, jalangan yang memisahkan lahan saat musim tanam dengan lahan saat musim panen, atau batas yang bergerak berdasarkan sistem perladangan berpindah (*ladang gilir balik*). Walaupun batas berpindah secara fisik, kesepakatan spiritual dan hukum adat yang melandasinya (yaitu, otoritas jalangan) tetap konstan. Hal ini berbeda drastis dengan pandangan modern di mana batas (sertifikat) bersifat absolut dan permanen. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan iklim dan kesuburan tanah tanpa memicu konflik kepemilikan.
Pentingnya jalangan siklik ini terlihat jelas dalam praktik *pergiliran hak ulayat* di beberapa daerah. Setiap beberapa tahun, garis jalangan mungkin digeser sedikit ke utara atau selatan, bukan karena sengketa, tetapi sebagai bagian dari strategi kolektif untuk meremajakan tanah yang telah diistirahatkan, memastikan bahwa beban pemanfaatan tidak tertumpu pada satu area saja. Proses pergeseran ini juga dikawal ketat oleh ritual, menegaskan bahwa meskipun batas fisik berubah, nilai kesepakatan (hukum) yang terkandung dalam jalangan tetap sakral.
Jalangan juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral yang mengajarkan tentang kejujuran dan rasa memiliki. Anak-anak desa tumbuh dengan pemahaman intuitif mengenai di mana batas-batas itu berada dan mengapa batas-batas itu harus dihormati.
Pelanggaran jalangan, meskipun kecil (seperti mengambil hasil kebun yang sedikit melintasi batas tanpa izin), dianggap sebagai tindakan yang merusak keharmonisan. Pengajaran ini menanamkan kesadaran kolektif bahwa kepentingan komunal selalu lebih tinggi daripada kepentingan individu. Sanksi adat yang diberikan terhadap pelanggar jalangan seringkali lebih bersifat restoratif daripada retributif; tujuannya adalah memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, komunitas, dan leluhur, bukan sekadar memenjarakan atau mendenda. Pelaku harus meminta maaf secara terbuka di titik jalangan yang dilanggar, memastikan pengakuan kesalahan dilihat oleh seluruh komunitas.
Aspek moral ini menopang kohesi sosial. Dalam banyak kasus, batas tanah yang dipisahkan oleh jalangan tidak memiliki pagar fisik. Kehadiran pagar atau tembok hanya dianggap perlu jika kepercayaan terhadap otoritas adat mulai melemah. Selama nilai jalangan dijunjung tinggi, batas itu akan dihormati tanpa perlu penegakan fisik yang mahal.
Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, perlu dilihat bagaimana jalangan membentuk identitas dan ekonomi di komunitas tertentu.
Di Kepulauan Mentawai, jalangan tidak hanya berlaku di darat tetapi juga di laut. Masyarakat adat menetapkan batas-batas laut (*Laut Ulayat*) yang membagi zona penangkapan ikan. Ada zona yang terbuka untuk semua, dan ada zona tertentu (dekat terumbu karang atau tempat penyu bertelur) yang ditetapkan sebagai *jalangan larangan laut*. Di zona larangan ini, hanya metode penangkapan ikan tradisional dan berkelanjutan yang diizinkan, atau bahkan dilarang sama sekali pada musim tertentu.
Peran jalangan laut ini sangat penting dalam menghadapi eksploitasi perikanan modern (misalnya penangkapan ikan dengan pukat harimau atau bom). Masyarakat adat menggunakan jalangan mereka sebagai dasar hukum untuk mengusir kapal-kapal besar yang beroperasi di wilayah konservasi tradisional mereka, menjamin keberlanjutan sumber daya laut lokal yang menjadi penopang utama ekonomi mereka.
Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, jalangan memainkan peran kunci dalam sistem pembagian lahan kering. Lahan yang subur terbatas, sehingga penetapan batas harus adil. Dalam sistem *Ladang Padi Tanam Pindah*, para tetua adat menentukan kapan sebuah area harus diistirahatkan (di-jalangkan), membiarkannya kembali menjadi hutan sekunder (belukar). Area yang di-jalangkan ini menjadi *taboo* untuk digarap selama periode restorasi, bahkan jika seseorang sangat membutuhkan lahan.
Kepatuhan terhadap jalangan ini memastikan bahwa siklus nutrisi tanah terjaga, mencegah erosi besar-besaran, dan menjamin produktivitas pertanian secara jangka panjang. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sistem adat yang mengandalkan jalangan mampu mengelola keterbatasan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan, jauh sebelum konsep pertanian organik dikenal secara global.
Salah satu konflik modern yang sering terjadi adalah ketika pembangunan infrastruktur nasional (bendungan, jalan tol, jaringan listrik) harus melintasi wilayah jalangan ulayat.
Meskipun ganti rugi materi ditawarkan oleh pemerintah, masyarakat adat seringkali menolak, bukan karena nilai finansial yang ditawarkan kurang, tetapi karena penghancuran jalangan akan menghancurkan ikatan spiritual dan historis mereka terhadap tanah. Bagi mereka, sebuah tugu jalangan yang berusia ratusan tahun tidak dapat digantikan dengan uang; ia adalah arsip hidup komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian konflik semacam ini memerlukan pendekatan mediasi yang melibatkan tidak hanya negosiasi harga, tetapi juga ritual adat untuk ‘memindahkan’ atau ‘menetralkan’ kekuatan spiritual jalangan yang terpaksa dihilangkan. Proses ini membutuhkan biaya dan waktu, namun merupakan satu-satunya cara untuk meredam kekecewaan kolektif dan mencegah konsekuensi metafisik yang ditakuti komunitas.
Meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa dari globalisasi, sistem jalangan menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Masa depannya bergantung pada kemampuan komunitas adat untuk mengadaptasi dan mengharmonisasikannya dengan sistem hukum dan teknologi modern.
Integrasi teknologi pemetaan (GIS) dengan pengetahuan adat adalah kunci. Dengan bantuan teknologi, jalangan yang tadinya hanya tugu batu dapat diubah menjadi koordinat GPS yang akurat, diabadikan dalam basis data digital. Inovasi ini memungkinkan komunitas adat untuk mempertahankan batas historis mereka dan mempresentasikannya sebagai bukti tak terbantahkan di pengadilan.
Selain itu, penggunaan teknologi digital juga memungkinkan pemuda adat untuk mempelajari dan menjaga jalangan melalui aplikasi atau peta interaktif, membuat proses pewarisan pengetahuan menjadi lebih menarik dan sesuai dengan zaman. Ini adalah cara praktis untuk memastikan bahwa nilai spiritual yang melekat pada batas tidak hilang, meskipun format penandaannya berubah dari fisik ke digital.
Pemerintah dan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kebijakan afirmatif yang mengakui jalangan sebagai entitas hukum yang sah. Pengakuan terhadap wilayah adat (Wilayah Hukum Adat) harus diikuti dengan pengakuan terhadap sistem tata ruang internal mereka, termasuk jalangan.
Pengakuan ini harus lebih dari sekadar simbolis; harus memberikan otoritas kepada lembaga adat untuk menindaklanjuti pelanggaran jalangan dengan sanksi adat yang memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini akan mengurangi beban negara dalam menyelesaikan sengketa agraria dan memberdayakan komunitas untuk mengatur diri mereka sendiri berdasarkan kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad.
Akhirnya, jalangan harus diangkat statusnya sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Sebagai WBTB, konsep ini mendapatkan perlindungan tidak hanya secara hukum agraria, tetapi juga sebagai kekayaan intelektual dan budaya bangsa. Pengakuan ini akan mendorong pendanaan untuk penelitian, dokumentasi, dan revitalisasi ritual yang terkait dengan penguatan batas.
Dalam perspektif yang lebih luas, jalangan mengajarkan kita tentang pentingnya batas yang didasarkan pada kesadaran kolektif, spiritualitas, dan ekologi, bukan semata-mata pada keuntungan ekonomi. Ketika dunia semakin terkoneksi dan sumber daya semakin menipis, pelajaran dari jalangan—tentang pembatasan diri dan penghormatan terhadap ruang hidup—adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih seimbang. Filosofi jalangan memastikan bahwa jalur kehidupan yang kita ambil hari ini tidak merusak jalur kehidupan yang diwariskan kepada anak cucu kita.
Jalangan adalah lebih dari sekadar penanda batas; ia adalah arsip sejarah komunal, kontrak sosial yang sakral, dan manifesto konservasi ekologis. Ia mewakili cara pandang masyarakat adat yang memandang tanah bukan sebagai komoditas yang dapat dimiliki dan dijual tanpa batas, tetapi sebagai ibu pertiwi yang harus dijaga dan dihormati.
Dari perbukitan Minangkabau hingga pesisir Mentawai, dari hutan Kalimantan hingga sawah di Bali, prinsip-prinsip jalangan terus memberikan kerangka kerja bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan alam dan sesama. Meskipun menghadapi tekanan dari ekspansi legal formal dan pembangunan yang agresif, nilai-nilai yang terkandung dalam jalangan—kepatuhan, keseimbangan, dan respek terhadap masa lalu—tetap menjadi landasan bagi komunitas yang ingin mempertahankan identitas dan keberlanjutan lingkungan mereka.
Merevitalisasi jalangan bukan hanya tugas para pemangku adat, tetapi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia untuk mengakui dan melindungi kearifan lokal yang telah terbukti mampu menciptakan harmoni antara hak manusia dan hak alam semesta. Batas-batas ini mengajarkan kita bahwa batasan yang paling penting bukanlah yang digariskan di atas peta, melainkan yang terukir di dalam hati nurani.
Penghormatan terhadap setiap jalangan adalah penghormatan terhadap keragaman budaya Indonesia dan komitmen terhadap masa depan yang menghargai warisan spiritual dan lingkungan. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih dekat pada kearifan lokal yang tersembunyi, yang memegang kunci menuju pembangunan yang sejati dan adil.