Istihsan dalam Hukum Islam: Pengertian, Dasar, dan Penerapannya

Pendahuluan: Fondasi Hukum Islam dan Kebutuhan Fleksibilitas

Hukum Islam, atau syariat, adalah sistem hukum yang komprehensif dan dinamis, bersumber dari wahyu Ilahi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sumber-sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diperkaya dengan metode-metode penalaran hukum seperti Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi). Namun, realitas kehidupan manusia yang senantiasa berubah, dengan munculnya kasus-kasus baru dan kompleksitas yang belum pernah ada sebelumnya, menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan syariat. Di sinilah peran penting dari berbagai prinsip istinbath hukum (pengambilan hukum) menjadi krusial, salah satunya adalah Istihsan.

Istihsan muncul sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan mujtahid (ahli hukum Islam yang berijtihad) untuk menyimpang dari penerapan hukum yang ketat berdasarkan Qiyas yang jelas, menuju pada hukum lain yang dipandang lebih baik, lebih maslahah (bermanfaat), lebih adil, atau lebih sesuai dengan ruh syariat. Ini bukanlah upaya untuk 'membengkokkan' hukum, melainkan sebuah metode untuk memastikan bahwa keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi tujuan utama syariat dalam setiap situasi. Tanpa adanya fleksibilitas seperti yang ditawarkan Istihsan, hukum Islam mungkin akan terkesan kaku dan sulit beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Memahami Istihsan tidak hanya berarti memahami sebuah definisi, tetapi juga memahami semangat di balik pembentukan hukum Islam yang selalu mengedepankan kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan merealisasikan keadilan serta kemaslahatan bagi umat manusia. Ini adalah sebuah cerminan dari prinsip dasar syariat yang menghendaki kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

1. Definisi Istihsan: Lughawi dan Istilahi

1.1. Definisi Lughawi (Bahasa)

Secara etimologi, kata Istihsan (الاستحسان) berasal dari akar kata Arab hasuna (حسُنَ) yang berarti baik, indah, atau bagus. Bentuk istif'al (استفعال) dari kata tersebut, yaitu istahsan (استحسن), berarti menganggap baik, mencari yang baik, atau memilih sesuatu yang dianggap lebih baik. Dengan demikian, secara harfiah, Istihsan bisa diartikan sebagai "menganggap baik sesuatu" atau "memilih yang terbaik". Dalam konteks yang lebih luas, ini mencerminkan preferensi terhadap suatu pilihan yang dianggap superior dalam situasi tertentu.

Pilihan yang "baik" ini tidak selalu berarti pilihan yang paling mudah, tetapi lebih kepada pilihan yang membawa kemaslahatan lebih besar, mengurangi kesulitan, atau lebih sesuai dengan tujuan syariat (maqasid syariah). Ini menunjukkan bahwa Istihsan pada dasarnya adalah tindakan kognitif dan evaluatif untuk menentukan opsi yang lebih unggul dalam kerangka hukum Islam.

1.2. Definisi Istilahi (Terminologi Hukum)

Para ulama ushul fiqh memiliki beberapa definisi Istihsan secara terminologi, meskipun terdapat perbedaan nuansa di antara mazhab-mazhab. Perbedaan ini justru menunjukkan kekayaan pemahaman terhadap konsep tersebut.

1.2.1. Definisi Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang paling banyak menggunakan dan mengembangkan konsep Istihsan. Imam Al-Sarakhsi, salah satu ulama Hanafi terkemuka, mendefinisikan Istihsan sebagai:
"Meninggalkan qiyas jali (analogi yang jelas) kepada qiyas khafi (analogi yang tersembunyi) atau meninggalkan hukum kully (umum) kepada hukum istisna'i (pengecualian) karena adanya dalil yang lebih kuat."
Definisi ini menyoroti dua aspek utama:

1. Penyimpangan dari Qiyas Jali ke Qiyas Khafi: Terkadang, ada dua analogi yang dapat diterapkan pada suatu masalah. Satu analogi tampak jelas dan langsung (qiyas jali), namun penerapan analogi lain yang lebih tersembunyi (qiyas khafi) justru memberikan hasil yang lebih adil atau maslahah. Istihsan memilih qiyas khafi tersebut.
2. Penyimpangan dari Kaidah Umum ke Pengecualian: Dalam Islam, banyak kaidah umum. Namun, ada situasi di mana menerapkan kaidah umum secara kaku akan menimbulkan kesulitan atau kerugian. Istihsan memungkinkan adanya pengecualian dari kaidah umum ini berdasarkan dalil yang lebih kuat (misalnya, dalil syar'i lain, kebutuhan, atau kemaslahatan).

Ulama Hanafi lainnya, seperti Abu Zahrah, mendefinisikan Istihsan sebagai "menyimpang dari tuntutan suatu qiyas ke tuntutan qiyas lain yang lebih kuat darinya, atau dari tuntutan kaidah umum (kulliy) ke tuntutan kaidah pengecualian (istitsna’i) yang lebih kuat." Intinya adalah mencari pilihan yang lebih baik dan lebih kuat dasar argumentasinya, meskipun itu berarti mengesampingkan analogi yang lebih tampak atau kaidah umum.

1.2.2. Definisi Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga menerima Istihsan, meskipun dengan penekanan yang sedikit berbeda. Imam Malik sendiri dikenal sebagai ulama yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Bagi Mazhab Maliki, Istihsan seringkali dihubungkan dengan "mengedepankan maslahat umum di atas qiyas." Mereka melihat Istihsan sebagai "pengambilan yang paling dekat kepada kebenaran", atau "mengesampingkan hukum yang berasal dari qiyas menuju pada hukum yang lebih maslahah atau lebih adil."
Misalnya, jika ada dua dalil yang bertentangan atau dua hasil qiyas, dan salah satunya akan membawa kesulitan (masyaqqah) bagi masyarakat, sementara yang lain membawa kemudahan dan kemaslahatan, maka Mazhab Maliki akan memilih yang terakhir berdasarkan Istihsan. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka, tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan sangat dominan dalam penerapan Istihsan.

1.2.3. Definisi Menurut Mazhab Syafi'i (dan mengapa mereka menolaknya)

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Syafi'i, secara umum menolak Istihsan sebagai sumber hukum independen. Imam Syafi'i terkenal dengan ucapannya: "Barang siapa yang beristihsan, berarti ia telah membuat syariat baru." Penolakan ini berakar pada kekhawatiran bahwa Istihsan dapat membuka pintu bagi subjektivitas dan penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu atau akal semata, tanpa dasar dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau Sunnah.
Bagi Imam Syafi'i, semua hukum harus memiliki dasar yang kuat dari wahyu atau metode penalaran yang telah disepakati seperti Qiyas. Istihsan, dalam pandangan mereka, adalah penyimpangan dari Qiyas tanpa adanya dalil syar'i yang eksplisit. Jika memang ada dalil syar'i lain yang mendukung penyimpangan tersebut, maka itu bukanlah Istihsan, melainkan kembali kepada dalil syar'i yang lebih kuat tersebut. Meskipun demikian, para ulama Syafi'i mengakui konsep-konsep yang serupa dengan Istihsan, tetapi mereka mengategorikannya dalam bab lain, seperti "Istidlal" atau "Mura'ah al-Maslahah" dengan batasan yang lebih ketat. Mereka juga berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar Istihsan sesungguhnya bisa dikembalikan kepada Qiyas yang lebih kuat atau dalil-dalil lain yang diakui.

1.2.4. Definisi Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki pandangan yang lebih nuansa terhadap Istihsan. Imam Ahmad tidak menolak Istihsan secara mutlak, namun penggunaannya sangat terbatas dan berdasarkan kriteria yang ketat. Istihsan bagi mereka seringkali diartikan sebagai "meninggalkan qiyas menuju pada dalil yang lebih kuat dari Al-Qur'an atau Sunnah." Dalam pengertian ini, Istihsan bukanlah sumber hukum independen, melainkan sebuah metode untuk mencari dalil yang paling kuat ketika ada pertentangan.
Beberapa ulama Hanbali bahkan menganggap Istihsan sebagai bagian dari dalil mursal atau kemaslahatan mursalah, atau sebagai sebuah metode untuk memilih dalil yang paling maslahah dari beberapa dalil yang ada. Jadi, Istihsan dalam mazhab Hanbali tidak bersifat mandiri, melainkan selalu terikat pada teks syar'i yang eksplisit atau prinsip-prinsip umum syariat yang telah mapan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan formulasi, inti dari Istihsan adalah kecenderungan untuk memilih suatu hukum yang dianggap lebih baik, lebih maslahah, atau lebih adil dalam suatu kasus tertentu, meskipun itu berarti menyimpang dari penerapan analogi yang lebih tampak atau kaidah umum, asalkan didukung oleh dalil syar'i yang kuat atau pertimbangan kemaslahatan yang valid. Ini adalah manifestasi dari prinsip dasar syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Dasar Hukum (Hujjah) Istihsan

Perdebatan tentang Istihsan tidak lepas dari diskursus mengenai dasar hukum atau hujjah yang melandasinya. Mazhab yang menerima Istihsan, seperti Hanafi dan Maliki, mengemukakan argumen-argumen yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan akal sehat, sementara mazhab yang menolaknya (terutama Syafi'i) memiliki bantahan tersendiri.

2.1. Dalil dari Al-Qur'an

Para pendukung Istihsan merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara umum menunjukkan pentingnya memilih yang terbaik, yang paling baik, dan yang mengikuti petunjuk Allah.
QS. Az-Zumar (39): 18:
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
"Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat."
Ayat ini, menurut mereka, adalah landasan umum yang menginspirasi pencarian "yang terbaik" (ahsan) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penetapan hukum. Ketika seorang mujtahid dihadapkan pada dua pilihan hukum atau dua interpretasi, dan salah satunya dinilai "lebih baik" dalam mencapai tujuan syariat atau membawa kemaslahatan, maka memilih yang "terbaik" tersebut sejalan dengan spirit ayat ini. Meskipun ayat ini bersifat umum dan tidak spesifik tentang metodologi hukum, ia memberikan landasan etis dan filosofis bagi prinsip Istihsan.
QS. Al-Baqarah (2): 185:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."
Ayat ini menegaskan prinsip taysir (kemudahan) dalam syariat. Ketika penerapan suatu qiyas atau kaidah umum menyebabkan kesulitan ('usr) yang tidak semestinya, Istihsan dapat menjadi jalan keluar untuk mencari solusi yang lebih mudah dan menghilangkan kesulitan tersebut, sejalan dengan kehendak Allah.
QS. An-Nisa (4): 58:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."
Ayat ini menekankan pentingnya keadilan ('adl) dalam hukum. Jika penerapan Qiyas yang ketat dalam suatu kasus justru menjauhkan dari keadilan atau mengakibatkan ketidakadilan, maka Istihsan dapat digunakan untuk mencari solusi yang lebih adil, meskipun itu berarti menyimpang dari Qiyas yang tampak.

2.2. Dalil dari Sunnah

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga digunakan untuk mendukung Istihsan.
Hadis Mu'adz bin Jabal: Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Bagaimana kamu akan memutuskan jika datang suatu perkara kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan dengan Kitabullah." Nabi bertanya, "Jika tidak ada di Kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Nabi bertanya, "Jika tidak ada di Sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan tidak akan berlebihan (tidak melampaui batas)." Nabi SAW lalu menepuk dadanya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada sesuatu yang diridai Rasulullah."
Hadis ini menunjukkan legitimasi ijtihad dan penggunaan akal dalam mencari solusi hukum ketika tidak ada nash yang eksplisit. Ungkapan "berijtihad dengan pendapatku sendiri" di sini diinterpretasikan oleh pendukung Istihsan sebagai kebebasan untuk memilih yang terbaik berdasarkan pertimbangan hukum dan kemaslahatan, yang merupakan esensi Istihsan.
Hadis tentang "Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas mudarat" (لا ضرر ولا ضرار): Hadis ini adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam. Jika penerapan suatu hukum berdasarkan Qiyas atau kaidah umum akan menimbulkan mudarat (bahaya/kerugian) bagi individu atau masyarakat, maka Istihsan dapat digunakan untuk menyimpang dari hukum tersebut demi menghilangkan mudarat, karena tujuan syariat adalah meniadakan bahaya.
Hadis tentang "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah" (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن): Hadis ini, meskipun isnadnya diperdebatkan, sering digunakan untuk menunjukkan bahwa konsensus atau penerimaan umum terhadap suatu praktik atau solusi yang dianggap baik oleh umat dapat menjadi indikator kebaikan di sisi Allah. Ini mendukung gagasan Istihsan yang mencari solusi yang lebih diterima dan maslahah.

2.3. Dalil dari Ijma'

Para ulama yang menerima Istihsan juga berpendapat bahwa praktik Istihsan telah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, serta menjadi bagian dari Ijma' dalam arti praktik yang diterima secara luas, meskipun tidak selalu dalam bentuk konsensus eksplisit yang mengikat.
Mereka mencontohkan berbagai keputusan para sahabat yang menyimpang dari Qiyas yang jelas demi kemaslahatan atau keadilan. Misalnya, pengumpulan Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan, meskipun tidak ada perintah eksplisit dari Nabi SAW untuk mengumpulkannya dalam satu mushaf, dan bahkan secara 'qiyasi' bisa dianggap bid'ah (sesuatu yang baru). Namun, karena pertimbangan kemaslahatan yang sangat besar (menjaga keaslian Al-Qur'an), tindakan tersebut dianggap baik dan diterima oleh seluruh umat, yang dapat dikategorikan sebagai Istihsan.
Contoh lain adalah penetapan pajak tanah (kharaj) oleh Umar bin Khattab untuk tanah-tanah taklukan, di mana secara Qiyas seharusnya dibagi-bagikan kepada para mujahid sebagai harta rampasan perang. Namun, Umar beristihsan untuk tidak membagikannya, melainkan menjadikan tanah tersebut sebagai milik negara dan membebankan pajak kepada petani yang menggarapnya, demi kemaslahatan jangka panjang umat Islam dan generasi mendatang. Ini adalah contoh Istihsan bil-maslahah yang diakui.

2.4. Dalil dari Akal Sehat (Ma'qul)

Istihsan juga didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan rasionalitas yang mengakui bahwa hukum harus adaptif dan tidak kaku.
Pentingnya Keadilan dan Kemaslahatan: Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Jika penerapan Qiyas yang ketat dalam suatu kasus justru menghasilkan ketidakadilan atau kemudaratan, maka akal sehat menuntut adanya solusi yang lebih baik. Istihsan memungkinkan pencarian solusi tersebut.
Fleksibilitas Syariat: Hukum Islam dirancang untuk menjadi fleksibel dan relevan di setiap waktu dan tempat. Keterbatasan nash dan variasi realitas kehidupan menuntut adanya metode seperti Istihsan untuk menjembatani antara teks dan konteks, memastikan bahwa tujuan-tujuan syariat tetap tercapai. Mengesampingkan Istihsan dapat membuat hukum Islam terkesan statis dan sulit diterapkan dalam kasus-kasus kontemporer yang unik.
Menghilangkan Kesulitan (Raf'ul Haraj): Ini adalah salah satu prinsip utama syariat. Jika suatu Qiyas menimbulkan kesulitan yang berlebihan (haraj) bagi mukallaf (orang yang dibebani hukum), maka Istihsan dapat digunakan untuk meringankan beban tersebut dan mencari alternatif yang lebih mudah.

Meskipun argumen-argumen ini kuat bagi para pendukungnya, penolak Istihsan seperti Imam Syafi'i menganggap bahwa penyimpangan dari Qiyas harus selalu didasarkan pada nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang lebih kuat, bukan sekadar 'penganggapbaikan' oleh akal mujtahid. Bagi mereka, apa yang disebut 'Istihsan' oleh mazhab lain sebenarnya adalah penggunaan dalil yang lebih kuat, dan bukan sebuah metode independen. Perdebatan ini, seperti yang akan kita bahas nanti, menjadi salah satu titik perselisihan paling menonjol dalam sejarah ushul fiqh.

3. Macam-Macam Istihsan

Istihsan dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar atau dalil yang menjadi pijakannya. Pembagian ini membantu kita memahami keragaman aplikasi Istihsan dalam berbagai situasi hukum. Para ulama, khususnya dari Mazhab Hanafi, mengidentifikasi beberapa jenis Istihsan.

3.1. Istihsan bil-Qiyas al-Khafiy (Istihsan dengan Analogi Tersembunyi)

Jenis Istihsan ini terjadi ketika ada dua Qiyas yang mungkin diterapkan pada suatu kasus: satu Qiyas tampak jelas dan langsung (Qiyas Jali), dan satu lagi lebih tersembunyi atau kurang jelas secara zahir (Qiyas Khafi), tetapi setelah diteliti lebih mendalam, Qiyas Khafi tersebut lebih relevan, lebih adil, atau lebih sesuai dengan tujuan syariat. Mujtahid kemudian memilih Qiyas Khafi tersebut dan meninggalkan Qiyas Jali.
Contoh:
Wudhuk dari Sisa Minum Burung Buas:

• Qiyas Jali: Air sisa minum burung buas (seperti elang, gagak) adalah najis (tidak suci), karena binatang buas adalah hewan pemakan daging yang hukum sisa makanannya najis. Ini dianalogikan dengan sisa air minum anjing, yang najis.
• Qiyas Khafi (Istihsan): Namun, jika dilihat dari Qiyas khafi, burung buas minum dengan paruhnya, yang tulang dan bukan daging, dan tidak seperti mulut anjing yang liurnya bercampur daging. Selain itu, menghindari burung-burung ini secara umum sangat sulit karena mereka sering beterbangan dan terkadang meminum air dari bejana manusia. Oleh karena itu, sisa minumannya dianggap suci untuk menghindari kesulitan (masyaqqah) yang berlebihan. Istihsan ini didasarkan pada prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan.
• Keputusan: Dengan Istihsan, sisa air minum burung buas dianggap suci, menyimpang dari Qiyas Jali yang menganggapnya najis.

Sewa Rumah di Perkotaan:

• Qiyas Jali: Dalam akad sewa (ijarah), objek sewa harus diketahui secara pasti (ma'lum) agar tidak ada gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, jika seseorang menyewa rumah tanpa melihatnya terlebih dahulu atau tanpa deskripsi yang sangat detail, akadnya bisa dianggap fasid (rusak) karena adanya ketidakjelasan objek.
• Qiyas Khafi (Istihsan): Namun, dalam kebiasaan (urf) masyarakat perkotaan, seringkali orang menyewa rumah hanya berdasarkan deskripsi umum atau melalui perwakilan, atau bahkan tanpa melihatnya langsung karena keterbatasan waktu/jarak. Jika praktik ini diterima secara umum dan tidak menimbulkan sengketa yang berarti, maka akad sewa tersebut sah berdasarkan Istihsan. Praktik ini didasarkan pada urf dan kebutuhan praktis.

Dalam kedua contoh ini, Istihsan memilih analogi atau pertimbangan yang lebih halus (khafi) karena memberikan hasil yang lebih praktis, sesuai dengan kebutuhan, atau menghilangkan kesulitan.

3.2. Istihsan bil-Nass (Istihsan dengan Teks Al-Qur'an atau Sunnah)

Jenis Istihsan ini terjadi ketika seorang mujtahid menyimpang dari kaidah umum atau Qiyas karena adanya dalil nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang secara spesifik mengecualikan kasus tersebut dari hukum umum. Dalam hal ini, nash tersebut berfungsi sebagai dasar yang lebih kuat untuk memilih hukum yang berbeda.
Contoh:
Jual-Beli Salam (Pesanan):

• Kaidah Umum (Qiyas): Umumnya, dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus sudah ada (maujud) dan diketahui (ma'lum) pada saat akad. Jika barang belum ada, akadnya tidak sah karena mengandung gharar (ketidakjelasan) yang dilarang.
• Istihsan bil-Nass: Namun, ada nash hadis yang secara spesifik membolehkan jual-beli salam (pesanan), yaitu jual beli barang yang belum ada tetapi akan dikirim di kemudian hari dengan spesifikasi tertentu dan harga dibayar di muka. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa melakukan jual-beli salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, sampai waktu yang diketahui."
• Keputusan: Meskipun jual-beli salam menyimpang dari kaidah umum jual beli (barang harus ada saat akad), ia diperbolehkan berdasarkan nash khusus dari Sunnah. Ini adalah Istihsan bil-Nass, di mana nash yang lebih spesifik mengesampingkan kaidah umum yang berasal dari Qiyas.

Waktu Membayar Zakat Fitrah:

• Kaidah Umum (Qiyas): Zakat adalah ibadah yang bersifat kewajiban yang ditujukan untuk orang fakir miskin. Secara umum, zakat diberikan setelah seseorang memenuhi nisab dan haul (untuk zakat harta).
• Istihsan bil-Nass: Namun, Nabi SAW mengkhususkan waktu pembayaran zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri. Jika ada seseorang yang meninggal setelah maghrib malam Idul Fitri tetapi sebelum salat Idul Fitri, ulama Hanafi berpendapat ia tetap wajib zakat fitrah. Ini adalah Istihsan bil-Nass karena mengikuti Sunnah Nabi yang mengkhususkan waktu dan syarat untuk zakat fitrah, yang menyimpang dari kaidah umum zakat harta.

Dalam kasus ini, Istihsan sebenarnya adalah mengikuti dalil nash yang lebih kuat dan spesifik yang mengecualikan suatu kasus dari hukum umum.

3.3. Istihsan bil-Ijma' (Istihsan dengan Konsensus)

Jenis Istihsan ini terjadi ketika suatu praktik atau hukum diterima secara umum dan disepakati oleh umat (atau ulama), meskipun secara Qiyas yang ketat mungkin ada keraguan atau bertentangan dengan kaidah umum. Konsensus ini menjadi dasar bagi Istihsan.
Contoh:
Akad Istishna' (Pembuatan Barang):

• Kaidah Umum (Qiyas): Sama seperti jual-beli salam, objek akad harus sudah ada dan diketahui. Akad istishna' adalah akad pemesanan pembuatan barang yang belum ada (seperti membuat lemari, membangun rumah dengan spesifikasi tertentu). Secara Qiyas, akad ini seharusnya tidak sah karena objeknya belum ada dan mengandung gharar.
• Istihsan bil-Ijma': Namun, praktik istishna' telah diterima secara luas oleh umat Islam sejak dahulu kala, karena kebutuhan masyarakat terhadapnya. Para ulama juga secara umum menyepakati kebolehannya karena adanya hajat (kebutuhan) dan kebiasaan yang telah berlaku.
• Keputusan: Akad istishna' dianggap sah berdasarkan Ijma' (konsensus) yang timbul dari kebutuhan masyarakat dan praktik yang diterima, meskipun menyimpang dari kaidah umum Qiyas.

Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Muzara'ah dan Musaqat):

• Kaidah Umum (Qiyas): Dalam akad sewa (ijarah), upah harus jelas dan diketahui. Dalam muzara'ah (sewa tanah dengan bagi hasil tanaman) atau musaqat (sewa kebun dengan bagi hasil buah), hasil bagi hasil bersifat tidak pasti dan belum ada pada saat akad. Secara Qiyas, akad ini bisa dianggap mengandung gharar dan tidak sah.
• Istihsan bil-Ijma': Namun, praktik muzara'ah dan musaqat telah dilakukan dan diterima oleh umat Islam sepanjang sejarah karena kebutuhan petani dan pemilik lahan. Konsensus (Ijma') yang terbentuk dari praktik yang berkesinambungan ini menjadi dasar Istihsan untuk membolehkannya.

Dalam Istihsan bil-Ijma', yang dianggap "baik" adalah praktik yang telah diterima dan disepakati oleh umat, mengatasi potensi masalah dari Qiyas yang kaku.

3.4. Istihsan bil-Darurah (Istihsan karena Darurat/Kebutuhan Mendesak)

Jenis Istihsan ini terjadi ketika kaidah hukum umum dikesampingkan karena adanya kondisi darurat (darurah) atau kebutuhan mendesak (hajat) yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan atau bahaya besar.
Contoh:
Jual-Beli Air dari Sumur Umum:

• Kaidah Umum (Qiyas): Objek jual beli harus jelas jumlah dan ukurannya.
• Istihsan bil-Darurah: Di masa lalu, orang sering membeli air dari sumur umum yang diambil dengan timba. Sulit untuk mengukur jumlah air dengan presisi mutlak. Namun, karena kebutuhan mendesak akan air, praktik jual beli air dari sumur umum ini dibolehkan, meskipun ada sedikit ketidakjelasan dalam kuantitasnya. Ini adalah Istihsan berdasarkan darurat atau hajat.

Menjual atau Mewakafkan Harta Tak Bergerak yang Tidak Dijelaskan Batas-Batasnya:

• Kaidah Umum (Qiyas): Jual beli atau wakaf harus jelas objeknya, termasuk batas-batas tanah atau bangunan.
• Istihsan bil-Darurah: Jika dalam kondisi tertentu sangat sulit atau mustahil untuk menjelaskan batas-batas secara rinci (misalnya karena tidak ada dokumen atau patokan yang jelas), tetapi ada kebutuhan mendesak untuk transaksi tersebut, maka akad tersebut dapat dianggap sah berdasarkan Istihsan, demi menghindari kerugian dan kesulitan yang lebih besar.

Prinsip "ad-darurat tubihul mahzurat" (darurat membolehkan yang dilarang) menjadi dasar utama jenis Istihsan ini, tetapi harus dalam batasan darurat.

3.5. Istihsan bil-'Urf (Istihsan dengan Adat Kebiasaan)

Jenis Istihsan ini terjadi ketika suatu hukum disimpulkan berdasarkan adat kebiasaan (urf) yang berlaku di masyarakat, meskipun mungkin bertentangan dengan Qiyas atau kaidah umum, asalkan urf tersebut tidak bertentangan dengan nash yang shahih.
Contoh:
Sewa Menyewa Pemandian Umum atau Tukang Cukur:

• Kaidah Umum (Qiyas): Dalam akad ijarah (sewa/jasa), objek jasa atau waktu jasa harus jelas.
• Istihsan bil-'Urf: Ketika seseorang masuk ke pemandian umum atau ke tukang cukur, seringkali durasi mandi atau model potongan rambut tidak disebutkan secara eksplisit pada awal akad, tetapi sudah ada kebiasaan umum (urf) yang mengaturnya. Praktik ini diterima secara sah berdasarkan Istihsan karena urf yang berlaku.

Pembayaran upah buruh tanpa perjanjian eksplisit:

• Kaidah Umum (Qiyas): Upah dalam akad ijarah (jasa) harus jelas dan disepakati di awal.
• Istihsan bil-'Urf: Dalam banyak kasus, terutama untuk pekerjaan harian, upah tidak selalu disepakati secara eksplisit. Namun, jika ada urf (kebiasaan) yang berlaku di suatu daerah mengenai standar upah untuk pekerjaan tersebut, maka urf itu bisa menjadi dasar hukum untuk menentukan upah yang adil. Ini adalah Istihsan bil-'Urf.

Urf yang menjadi dasar Istihsan haruslah urf yang sah, yaitu tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan.

3.6. Istihsan bil-Maslahah (Istihsan dengan Pertimbangan Kemaslahatan)

Jenis Istihsan ini mirip dengan Istihsan bil-Darurah, tetapi cakupannya lebih luas. Ini terjadi ketika suatu hukum dipilih karena dianggap lebih membawa kemaslahatan (kebaikan atau manfaat) bagi umat, meskipun mungkin menyimpang dari Qiyas yang jelas atau kaidah umum. Kemaslahatan ini harus sesuai dengan tujuan syariat (maqasid syariah).
Contoh:
Penetapan Penjara:

• Kaidah Umum (Qiyas): Dalam Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan umumnya sudah ditetapkan (hudud, qisas, ta'zir). Konsep penjara sebagai tempat menahan pelaku kejahatan dalam jangka waktu lama secara eksplisit tidak ada dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah pada masa awal.
• Istihsan bil-Maslahah: Namun, seiring berkembangnya masyarakat dan kompleksitas kejahatan, kebutuhan akan penjara sebagai sarana penahanan, rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan menjadi jelas demi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penetapan sistem penjara diakui sebagai bagian dari hukum Islam berdasarkan Istihsan bil-Maslahah. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat (hifzh an-nafs, hifzh al-mal).

Pencatatan Pernikahan:

• Kaidah Umum (Qiyas): Secara syar'i, pernikahan cukup sah dengan adanya rukun dan syarat yang terpenuhi (wali, dua saksi, ijab qabul, mahar). Pencatatan resmi tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan.
• Istihsan bil-Maslahah: Namun, di era modern, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak istri dan anak-anak, menghindari perselisihan, dan memberikan kepastian hukum. Jika tanpa pencatatan dapat menimbulkan kemudaratan (misalnya, mudahnya penipuan atau pengingkaran), maka penetapan wajibnya pencatatan pernikahan oleh negara dapat dibenarkan berdasarkan Istihsan bil-Maslahah, demi menjaga nasab, hak waris, dan kemaslahatan keluarga.

Istihsan bil-Maslahah menunjukkan bagaimana syariat dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemaslahatan dalam konteks yang berubah, selama prinsip-prinsip dasarnya tetap terjaga. Ini adalah bentuk ijtihad yang sangat relevan untuk kasus-kasus kontemporer.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Istihsan dapat mengambil berbagai bentuk, ia selalu mensyaratkan adanya dalil atau alasan yang kuat di baliknya, bukan sekadar 'rasa suka' pribadi mujtahid. Dalil-dalil tersebut bisa berupa nash yang lebih spesifik, konsensus, kebutuhan mendesak, adat kebiasaan, atau pertimbangan kemaslahatan yang valid dan sesuai dengan maqasid syariah.

4. Contoh-contoh Penerapan Istihsan dalam Fiqh

Untuk lebih memahami bagaimana Istihsan bekerja, mari kita telaah beberapa contoh konkret dari berbagai bidang fiqh, terutama dari Mazhab Hanafi yang banyak menggunakannya.

4.1. Bidang Ibadah

4.1.1. Shalat di Kapal atau Kendaraan Bergerak

• Qiyas Jali: Salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat dan melakukan gerakan rukuk serta sujud dengan sempurna di tanah yang kokoh. Jika mengqiyaskan shalat di kapal dengan shalat di darat, maka shalat di kapal yang bergerak akan sulit memenuhi syarat-syarat tersebut secara sempurna.
• Istihsan: Namun, demi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqah), shalat di kapal atau kendaraan bergerak (seperti pesawat atau kereta api) tetap diperbolehkan, bahkan jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat secara terus-menerus atau melakukan rukuk/sujud dengan sempurna seperti di darat. Selama shalat tidak bisa dijamak atau diqasar, maka tetap wajib dilakukan. Ini didasarkan pada prinsip kemudahan (taysir) dan penghilangan kesulitan (raf'ul haraj) yang merupakan bagian dari ruh syariat.

4.1.2. Air Musta'mal (Air Bekas Pakai Wudhu/Mandi)

• Qiyas Jali: Air musta'mal (air bekas wudhu atau mandi janabah) adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats. Secara qiyas, air ini masih suci tetapi tidak menyucikan (ghair mutahhir).
• Istihsan: Mazhab Hanafi, dalam satu riwayat, memandang air musta'mal sebagai najis secara makruh (tidak sepenuhnya najis tetapi sebaiknya dihindari untuk wudhu/mandi lagi). Namun, dalam kasus yang darurat atau sulit untuk mendapatkan air lain, ulama Hanafi bisa beristihsan membolehkan penggunaannya, atau setidaknya tidak menganggapnya najis yang menghalangi sahnya ibadah. Meskipun demikian, pendapat yang lebih masyhur di Hanafi adalah suci tapi tidak menyucikan.

4.2. Bidang Muamalat (Transaksi Ekonomi)

4.2.1. Akad Salam (Jual Beli Pesanan)

Ini adalah contoh paling klasik dari Istihsan bil-Nass.

• Qiyas Jali: Kaidah umum jual beli mensyaratkan objek jual beli (ma'qud alaih) harus sudah ada pada saat akad dan jelas. Dalam akad salam, barang belum ada.
• Istihsan: Karena adanya kebutuhan masyarakat dan dalil nash khusus (hadis Nabi SAW tentang salam), jual beli salam dibolehkan. Ini adalah penyimpangan dari kaidah umum demi kemaslahatan dan kebutuhan praktis.

4.2.2. Akad Istishna' (Jual Beli Pesanan Pembuatan Barang)

Ini adalah contoh Istihsan bil-Ijma' dan bil-Darurah/Hajat.

• Qiyas Jali: Seperti salam, objek akad istishna' (misalnya membuat meja, baju tailor-made) belum ada pada saat akad.
• Istihsan: Karena kebutuhan mendesak masyarakat terhadap industri kerajinan tangan dan manufaktur, serta praktik yang telah berlangsung lama dan diterima secara luas (Ijma' amali), akad istishna' dibolehkan.

4.2.3. Pemberian Wasiat kepada Pembunuh

• Qiyas Jali: Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya (prinsip man qatala waritsahu laa yarithuhu - siapa yang membunuh pewarisnya maka ia tidak mewarisi).
• Istihsan: Bagaimana jika si terbunuh memberikan wasiat kepada si pembunuh (sebelum pembunuhan terjadi)? Secara qiyas, wasiat tersebut tetap sah karena wasiat dan warisan adalah dua hal yang berbeda. Namun, ulama Hanafi beristihsan bahwa wasiat kepada pembunuh juga menjadi batal. Hal ini untuk menutup celah (sadd adz-dzara'i) agar tidak ada orang yang membunuh demi mempercepat wasiat yang akan diterimanya, meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit melarang wasiat kepada pembunuh. Ini adalah Istihsan bil-maslahah dan sadd adz-dzara'i.

4.2.4. Penentuan Mahar dalam Pernikahan Tanpa Kesepakatan

• Qiyas Jali: Mahar adalah salah satu syarat sah dalam pernikahan. Ia harus jelas dan disepakati. Jika tidak ada kesepakatan jelas, akadnya bisa dianggap bermasalah.
• Istihsan: Jika dalam suatu pernikahan, mahar tidak disebutkan secara eksplisit atau tidak disepakati jumlahnya, tetapi akad sudah terjadi, maka pernikahan tetap sah. Penentuan mahar kemudian merujuk pada "mahar mitsl" (mahar yang sepadan dengan wanita seusianya, status sosialnya, dan keluarganya). Hal ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan akad pernikahan yang telah terjadi, daripada membatalkannya dan menimbulkan fitnah. Ini adalah Istihsan bil-'urf atau bil-maslahah.

4.3. Bidang Jinayat (Hukum Pidana)

4.3.1. Hukuman Bagi Pencuri Buah di Pohon

• Qiyas Jali: Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dijaga, dan hukumannya adalah potong tangan jika memenuhi nisab.
• Istihsan: Ulama Hanafi beristihsan bahwa pencurian buah di pohon atau hasil tanaman di ladang tidak dikenakan hukuman potong tangan, kecuali jika buah/hasil tanaman tersebut sudah dipanen dan dijaga. Alasannya adalah bahwa buah di pohon atau tanaman di ladang tidak dijaga sekuat barang di rumah atau gudang, dan masyarakat umumnya memiliki kelonggaran dalam hal ini. Selain itu, memberikan hukuman potong tangan dalam kasus ini akan menimbulkan kesulitan yang berlebihan dan potensi kerusakan yang lebih besar. Ini adalah Istihsan bil-'urf dan bil-maslahah/darurah.

4.3.2. Saksi dalam Kasus Li'an (Sumpah Melaknat)

• Qiyas Jali: Dalam kasus tuduhan zina (qazf), harus ada empat saksi yang adil. Jika tidak ada, penuduh akan dihukum had qazf (cambuk).
• Istihsan: Dalam kasus li'an (suami menuduh istri zina dan tidak ada saksi, atau istri menolak tuduhan suami), Al-Qur'an memberikan solusi khusus. Suami bersumpah empat kali bahwa ia jujur dan kelima kalinya melaknat dirinya jika berdusta. Istri juga bersumpah empat kali bahwa suaminya berdusta dan kelima kalinya melaknat dirinya jika suaminya jujur. Proses ini menggantikan empat saksi. Ini adalah Istihsan bil-Nass, karena nash Al-Qur'an secara spesifik memberikan pengecualian dari kaidah umum empat saksi untuk tuduhan zina, demi menjaga kemaslahatan rumah tangga dan menghindari fitnah besar.

4.4. Bidang Ahwal Syakhsiyah (Hukum Pribadi)

4.4.1. Talak dalam Keadaan Marah

• Qiyas Jali: Talak adalah sah jika diucapkan oleh suami yang berakal dan baligh. Niat adalah penting, tetapi ucapan talak eksplisit umumnya dianggap sah.
• Istihsan: Dalam Mazhab Hanafi, talak yang diucapkan dalam keadaan marah yang sangat hebat hingga hilang kesadaran atau tidak bisa mengendalikan diri, bisa tidak dianggap sah. Ini adalah Istihsan bil-maslahah, untuk menghindari terpecahnya rumah tangga karena ucapan yang tidak disengaja dalam keadaan ekstrem. Ini juga didasarkan pada prinsip bahwa tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran penuh tidak seharusnya dikenakan konsekuensi hukum sepenuhnya.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Istihsan bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi sebuah alat ijtihad yang sangat praktis dan diperlukan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adil, dan maslahah dalam menghadapi berbagai situasi dan konteks kehidupan manusia. Ia memungkinkan hukum untuk beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

5. Perdebatan Ulama Mengenai Istihsan

Sebagaimana telah disinggung di awal, Istihsan adalah salah satu topik yang paling banyak memicu perdebatan sengit di kalangan ulama ushul fiqh. Perbedaan pandangan ini bukanlah hal yang aneh dalam tradisi intelektual Islam, melainkan menunjukkan kekayaan dan kedalaman metodologi hukum yang dikembangkan.

5.1. Mazhab yang Menerima Istihsan

5.1.1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah juara utama dalam penggunaan Istihsan. Mereka menjadikan Istihsan sebagai salah satu dalil syar'i yang diakui setelah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya banyak menggunakan Istihsan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks, terutama dalam bidang muamalat.
Argumen Penerimaan:

• Kemaslahatan dan Keadilan: Mereka berpendapat bahwa Istihsan adalah alat penting untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Menerapkan Qiyas secara kaku terkadang bisa menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan.
• Fleksibilitas: Syariat Islam itu fleksibel dan mudah. Istihsan memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari kerangka syariat.
• Tradisi Salaf: Mereka melihat praktik Istihsan telah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in (seperti contoh pengumpulan Al-Qur'an oleh Utsman atau penetapan kharaj oleh Umar).
• Dalil Nash: Mereka berargumen dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyeru untuk mencari yang terbaik (QS. Az-Zumar: 18) dan hadis-hadis yang mendukung prinsip taysir (kemudahan) dan raf'ul haraj (menghilangkan kesulitan).
• Qiyas Khafi: Mereka menganggap Istihsan sebagai preferensi terhadap Qiyas yang lebih kuat (khafi) atau dalil lain yang lebih relevan, bukan berarti meninggalkan Qiyas sepenuhnya tanpa dasar.

5.1.2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga menerima Istihsan, meskipun terkadang dalam istilah yang berbeda atau dengan penekanan pada aspek kemaslahatan. Imam Malik sangat dikenal dengan perhatiannya terhadap maslahat mursalah (kemaslahatan yang tidak ada nash khusus yang memerintahkannya atau melarangnya). Istihsan dalam Mazhab Maliki seringkali beririsan erat dengan maslahat mursalah dan juga pertimbangan 'urf (adat).
Argumen Penerimaan:

• Kemaslahatan Umat: Bagi Imam Malik, kemaslahatan umat adalah pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Jika Istihsan dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudaratan, maka itu harus diambil.
• Praktik Penduduk Madinah: Imam Malik juga banyak bersandar pada 'amal ahli Madinah (praktik penduduk Madinah), yang dianggap sebagai Ijma' amali. Jika praktik Istihsan dilakukan dan diterima di Madinah, maka itu menjadi dalil bagi mereka.
• Tujuan Syariat: Istihsan dipandang sebagai alat untuk mencapai maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5.2. Mazhab yang Menolak Istihsan

5.2.1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah penolak Istihsan yang paling keras. Imam Syafi'i menganggap Istihsan sebagai bentuk "pembuat syariat baru" atau "penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu" jika tidak didasarkan pada dalil yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'. Ungkapannya yang terkenal adalah "Barang siapa beristihsan, berarti ia telah membuat syariat."
Argumen Penolakan:

• Bahaya Subjektivitas: Kekhawatiran utama adalah bahwa Istihsan dapat membuka pintu bagi subjektivitas mujtahid dalam menetapkan hukum, sehingga hukum Islam menjadi tidak konsisten dan tidak memiliki landasan yang objektif.
• Tidak Berdasar Nash: Jika penyimpangan dari Qiyas atau kaidah umum didasarkan pada nash lain (Al-Qur'an atau Sunnah) yang lebih kuat, maka itu bukan Istihsan, melainkan mengamalkan dalil yang lebih kuat. Jika tidak ada nash yang kuat, maka penyimpangan itu tidak sah.
• Membatalkan Qiyas: Istihsan, menurut mereka, adalah membatalkan Qiyas tanpa dalil yang membatalkannya, dan ini tidak diperbolehkan. Qiyas sendiri adalah sumber hukum yang sah.
• Kaidah Umum adalah Batasan: Kaidah-kaidah umum dan Qiyas yang jelas harus menjadi pedoman, dan penyimpangan darinya hanya boleh dilakukan jika ada dalil yang jelas dari syariat, bukan sekadar "menganggap baik."

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ulama Syafi'iyah juga menerapkan prinsip-prinsip yang mirip dengan Istihsan dalam praktiknya, seperti pertimbangan kemaslahatan atau penghilangan kesulitan, tetapi mereka tidak menyebutnya Istihsan dan mengembalikannya kepada dalil-dalil yang lebih utama. Misalnya, mereka akan menggunakan kaidah "darurat membolehkan yang dilarang" atau menganggap dalil pengecualian sebagai bentuk Qiyas yang lebih kuat.

5.2.2. Mazhab Hanbali (dengan Nuansa)

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Mazhab Hanbali tidak menolak Istihsan secara mutlak, tetapi sangat membatasi penggunaannya. Bagi mereka, Istihsan harus selalu memiliki dasar dari dalil syar'i yang kuat, dan bukan sekadar preferensi pribadi. Jika Istihsan berarti memilih dalil yang lebih kuat di antara beberapa dalil, maka itu dapat diterima. Namun, jika ia berarti menyimpang dari dalil yang ada tanpa dalil lain yang lebih kuat, maka itu ditolak.
Argumen (terbatas) Penerimaan:

• Kembali ke Nash: Imam Ahmad lebih suka kembali ke nash dan Sunnah Nabi dalam setiap perkara. Istihsan hanya sah jika ia merupakan interpretasi yang lebih tepat dari nash atau upaya untuk mewujudkan tujuan nash.
• Sadd adz-Dzarai': Mazhab Hanbali dikenal kuat dalam penerapan prinsip sadd adz-dzarāi' (menutup pintu kerusakan). Istihsan yang selaras dengan prinsip ini mungkin akan diterima.

5.3. Akar Perbedaan: Pendekatan Metodologi

Perbedaan pandangan ini sebagian besar berakar pada perbedaan metodologi dan prioritas dalam istinbath hukum:

• Mazhab Hanafi dan Maliki: Lebih cenderung pada pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan fleksibilitas hukum dalam menghadapi realitas. Mereka memandang bahwa ruh syariat adalah mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
• Mazhab Syafi'i: Lebih menekankan pada kepastian hukum, konsistensi metodologi, dan keterikatan yang ketat pada nash. Mereka khawatir Istihsan akan membuka pintu bagi anarki hukum jika tidak ada batasan yang jelas.

Meskipun demikian, semua mazhab pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara terbaik untuk mencapainya dan alat ijtihad mana yang dianggap paling aman dan efektif. Perdebatan ini telah memperkaya pemikiran hukum Islam dan memicu pengembangan teori-teori hukum yang lebih canggih.

6. Hubungan Istihsan dengan Prinsip Hukum Islam Lain

Istihsan tidak berdiri sendiri. Ia memiliki hubungan yang kompleks dan kadang beririsan dengan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Memahami hubungan ini penting untuk menempatkan Istihsan dalam kerangka ushul fiqh yang lebih luas.

6.1. Istihsan dan Qiyas

Ini adalah hubungan yang paling fundamental dan sering menjadi inti perdebatan.

• Istihsan sebagai Pengecualian dari Qiyas: Seperti definisi Hanafi, Istihsan seringkali diartikan sebagai "meninggalkan Qiyas jali menuju Qiyas khafi" atau "meninggalkan kaidah umum yang ditetapkan Qiyas menuju pengecualian." Artinya, Istihsan bukan membatalkan Qiyas secara total, melainkan memilih Qiyas atau dalil lain yang dinilai lebih kuat atau lebih maslahah untuk kasus tertentu.
• Qiyas sebagai Fondasi: Meskipun Istihsan dapat menyimpang dari Qiyas, ia tidak berarti meniadakan Qiyas. Qiyas tetap menjadi metode penalaran hukum yang sangat penting. Istihsan muncul ketika Qiyas yang jelas menghasilkan hukum yang kurang optimal dari segi keadilan, kemaslahatan, atau menghilangkan kesulitan.
• Perbedaan Sudut Pandang: Bagi Mazhab Syafi'i, setiap "penyimpangan" dari Qiyas harus didasarkan pada nash yang eksplisit, dan jika ada nash, itu berarti bukan Istihsan melainkan mengamalkan nash. Bagi Mazhab Hanafi, Istihsan adalah metode untuk menimbang antara Qiyas yang berbeda atau antara Qiyas dengan dalil lain (seperti nash khusus, ijma', urf, darurah).

6.2. Istihsan dan Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada nash khusus yang memerintahkannya atau melarangnya, tetapi sejalan dengan tujuan-tujuan syariat secara umum. Imam Malik adalah ulama yang banyak menggunakan maslahah mursalah.

• Keterkaitan Erat: Keduanya sangat terkait, terutama dalam Mazhab Maliki. Banyak bentuk Istihsan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (Istihsan bil-maslahah) dapat dianggap sebagai aplikasi maslahah mursalah.
• Perbedaan Nuansa: Istihsan, dalam Mazhab Hanafi, lebih luas dan bisa mencakup penyimpangan dari Qiyas karena nash, urf, atau darurah. Sementara maslahah mursalah lebih spesifik pada kemaslahatan yang tidak ada dalil spesifiknya. Namun, Istihsan bil-maslahah pada dasarnya adalah maslahah mursalah.
• Tujuan Sama: Keduanya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan mewujudkan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam kasus-kasus baru yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.

6.3. Istihsan dan 'Urf (Adat Kebiasaan)

'Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

• 'Urf sebagai Dasar Istihsan: Salah satu jenis Istihsan adalah Istihsan bil-'Urf. Artinya, Istihsan dapat didasarkan pada 'urf yang shahih (valid) yang mengindikasikan solusi yang lebih baik atau lebih praktis, meskipun menyimpang dari Qiyas.
• Prinsip "al-'Adah Muhakkamah": Kaidah fiqh "al-'adah muhakkamah" (adat kebiasaan bisa menjadi penentu hukum) seringkali menjadi justifikasi bagi Istihsan bil-'Urf. Jika 'urf telah mapan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka mengikutinya akan lebih maslahah dan menghilangkan kesulitan.

6.4. Istihsan dan Sadd adz-Dzarai'

Sadd adz-Dzarai' adalah prinsip "menutup pintu kerusakan," yaitu melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah (boleh) jika ia menjadi sarana (dzari'ah) untuk melakukan perbuatan haram atau mudarat.

• Keduanya Dapat Bersinergi: Istihsan dapat digunakan untuk menerapkan sadd adz-dzarai'. Misalnya, dalam contoh wasiat kepada pembunuh, Istihsan untuk membatalkan wasiat tersebut adalah dalam rangka sadd adz-dzarai' agar tidak ada niat buruk untuk membunuh demi wasiat.
• Tujuan Pencegahan: Keduanya memiliki tujuan pencegahan kerusakan dan perlindungan kemaslahatan. Istihsan dapat mengarahkan kepada hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif jangka panjang, yang sejalan dengan sadd adz-dzarai'.

6.5. Istihsan dan Istishab

Istishab adalah prinsip "berpegang pada hukum asal," yaitu menganggap suatu hukum tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, sesuatu dianggap halal sampai ada dalil yang mengharamkan.

• Kontras dan Pelengkap: Istishab adalah prinsip dasar yang digunakan ketika tidak ada dalil lain yang kuat. Istihsan muncul ketika ada dalil atau pertimbangan yang lebih kuat untuk menyimpang dari hukum asal yang akan ditetapkan oleh Istishab atau Qiyas. Keduanya adalah alat ijtihad yang digunakan dalam kondisi berbeda. Istishab adalah default, Istihsan adalah override yang berdasarkan alasan kuat.

Hubungan-hubungan ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah bagian integral dari sistem penalaran hukum Islam yang kompleks. Ia bukanlah sebuah metode yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan sebuah alat yang berinteraksi dengan dalil-dalil lain dan prinsip-prinsip hukum, berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dan memastikan bahwa hukum Islam senantiasa mencapai tujuannya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

7. Relevansi Istihsan di Era Kontemporer

Di tengah dinamika kehidupan modern yang serba cepat dan kompleks, Istihsan memiliki relevansi yang sangat besar. Era kontemporer diwarnai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, perubahan sosial yang masif, serta munculnya masalah-masalah baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam konteks ini, keterikatan yang kaku pada teks-teks klasik tanpa mempertimbangkan ruh syariat dapat menyebabkan hukum Islam terkesan statis dan sulit diterapkan. Di sinilah Istihsan, dengan semangat fleksibilitas dan kemaslahatan, dapat memainkan peran krusial.

7.1. Menghadapi Isu-isu Baru yang Belum Ada Nashnya

Banyak permasalahan modern seperti kloning, rekayasa genetika, kecerdasan buatan, mata uang digital, sistem finansial yang kompleks, dan bentuk-bentuk kontrak baru dalam bisnis, tidak memiliki nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang eksplisit yang mengaturnya. Dalam kasus-kasus ini:

• Keterbatasan Qiyas: Qiyas mungkin bisa diterapkan, tetapi terkadang Qiyas yang paling jelas sekalipun tidak sepenuhnya relevan atau justru menimbulkan kesulitan dalam penerapannya di konteks modern.
• Peran Istihsan: Istihsan memungkinkan mujtahid untuk mencari solusi yang lebih maslahah, lebih adil, dan lebih adaptif, meskipun itu berarti menyimpang dari Qiyas yang tampak. Misalnya, dalam menentukan hukum mata uang digital, Istihsan bisa menimbang antara kebutuhan masyarakat akan transaksi yang efisien dengan prinsip kehati-hatian dalam syariat.
• Kebutuhan akan Inovasi: Istihsan dapat menjadi landasan bagi ijtihad inovatif yang dibutuhkan untuk merespons tantangan kontemporer, asalkan tetap dalam koridor maqasid syariah.

7.2. Fleksibilitas dalam Menerapkan Hukum

Salah satu prinsip utama syariat adalah kemudahan (taysir) dan menghilangkan kesulitan (raf'ul haraj). Dalam banyak kasus modern, penerapan hukum secara kaku dapat menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional bagi individu atau masyarakat:

• Kesehatan dan Medis: Isu-isu seperti transplantasi organ, aborsi dalam kondisi darurat medis, atau penggunaan vaksin yang mengandung bahan yang secara Qiyas haram (tapi tidak ada alternatif) memerlukan pendekatan Istihsan bil-darurah atau bil-maslahah.
• Lingkungan: Penetapan hukum terkait pencemaran lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam dapat menggunakan Istihsan bil-maslahah untuk menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya secara rinci.

7.3. Adaptasi Hukum Islam dengan Konteks Lokal dan Global

Globalisasi membawa serta berbagai budaya dan sistem hukum. Istihsan, terutama Istihsan bil-'urf dan bil-maslahah, memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan nilai-nilai universal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya:

• Hukum Keluarga: Isu-isu seperti pencatatan pernikahan, hak asuh anak, atau pembagian warisan dalam masyarakat yang kompleks dapat diatur dengan Istihsan untuk memastikan keadilan dan hak-hak semua pihak terlindungi.
• Hukum Ekonomi: Pengembangan instrumen keuangan syariah modern (sukuk, takaful, reksa dana syariah) seringkali melibatkan Istihsan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan struktur pasar keuangan global yang dinamis.

7.4. Mencegah Kekakuan dan Fanatisme

Pendekatan yang terlalu tekstual dan kaku dalam hukum Islam dapat menimbulkan kesan bahwa syariat itu tidak relevan atau memberatkan. Istihsan membantu menunjukkan dimensi rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) dari Islam:

• Moderasi: Istihsan adalah alat untuk mencari jalan tengah, menghindari ekstremisme, dan menawarkan solusi yang moderat dan manusiawi dalam berbagai dilema.
• Pembaharuan Hukum: Dalam kerangka tajdid (pembaharuan), Istihsan dapat menjadi motor penggerak untuk mereformasi atau mengembangkan hukum Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan kontemporer, sambil tetap menjaga otentisitasnya.

7.5. Tantangan dan Batasan Penerapan Istihsan Modern

Meskipun relevan, penerapan Istihsan di era modern juga menghadapi tantangan:

• Subjektivitas: Kekhawatiran awal Imam Syafi'i tentang subjektivitas tetap relevan. Diperlukan mujtahid yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariat, maqasid syariah, dan realitas kontemporer, serta memiliki integritas tinggi.
• Standardisasi: Untuk menghindari anarki hukum, diperlukan upaya untuk menstandardisasi atau setidaknya menetapkan kerangka metodologis yang jelas untuk penerapan Istihsan di tingkat lembaga fatwa atau dewan syariah.
• Interdisipliner: Memerlukan pendekatan interdisipliner, yaitu melibatkan ahli dari berbagai bidang (ekonomi, sains, sosial, hukum) untuk memahami masalah secara komprehensif sebelum menerapkan Istihsan.

Dengan demikian, Istihsan bukanlah sekadar warisan intelektual masa lalu, melainkan sebuah metode yang hidup dan relevan, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat terus membimbing umat manusia dalam menghadapi kompleksitas zaman, seraya tetap teguh pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan rahmat.

Kesimpulan

Istihsan, sebuah konsep mendalam dalam ushul fiqh, merepresentasikan fleksibilitas dan kebijaksanaan yang inheren dalam hukum Islam. Dari definisi linguistiknya yang berarti "menganggap baik" hingga definisi terminologisnya sebagai "penyimpangan dari Qiyas jali menuju Qiyas khafi atau kaidah umum menuju pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat atau pertimbangan maslahah," Istihsan adalah alat ijtihad yang powerful. Ia bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, melainkan selalu disokong oleh dasar-dasar yang kuat, baik dari nash Al-Qur'an dan Sunnah, ijma', urf, darurah, maupun maslahah yang selaras dengan maqasid syariah.

Perdebatan antara mazhab yang menerima (Hanafi, Maliki) dan menolak (Syafi'i) Istihsan telah membentuk dinamika pemikiran hukum Islam selama berabad-abad. Perbedaan ini, alih-alih menjadi penghalang, justru memperkaya metodologi istinbath hukum dan menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka syariat yang kokoh, terdapat ruang bagi interpretasi dan adaptasi yang bervariasi. Mazhab Hanafi dan Maliki melihat Istihsan sebagai kunci untuk mewujudkan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan, sementara Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan objektivitas hukum melalui keterikatan pada dalil yang paling tegas.

Dalam konteks era kontemporer, relevansi Istihsan semakin terasa. Kemunculan masalah-masalah baru yang tak terduga, kemajuan teknologi, dan kompleksitas sosial menuntut hukum Islam untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Istihsan menawarkan kerangka untuk merumuskan solusi-solusi hukum yang inovatif, adil, dan maslahah, yang mampu menjembatani antara tuntutan teks suci dan realitas kehidupan modern. Ia memungkinkan syariat untuk tetap menjadi panduan yang relevan dan penuh rahmat bagi umat manusia di segala waktu dan tempat. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan yang bertanggung jawab, Istihsan terus menjadi pilar penting dalam menjaga vitalitas dan dinamisme hukum Islam.