Visualisasi tindakan intervensionisme yang mencoba menstabilkan atau mengarahkan sistem kompleks.
Konsep intervensionisme merangkum keseluruhan spektrum tindakan, kebijakan, dan strategi yang diambil oleh suatu entitas negara atau otoritas supranasional untuk secara langsung memengaruhi, mengatur, atau mengarahkan aktivitas yang biasanya berada di bawah kendali pasar bebas atau kedaulatan entitas lain. Intervensionisme bukan sekadar sebuah kebijakan tunggal, melainkan sebuah filosofi tata kelola yang memandang peran aktif negara sebagai keharusan, baik untuk mencapai tujuan domestik seperti stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, maupun untuk memproyeksikan kepentingan geopolitik di kancah internasional.
Perdebatan mengenai batas-batas intervensionisme adalah salah satu inti dari ilmu politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Di satu sisi, penganut pasar bebas (laissez-faire) berpendapat bahwa intervensi cenderung mendistorsi efisiensi, menciptakan inefisiensi alokatif, dan menghambat inovasi. Di sisi lain, para pendukung intervensi, sering kali beraliran Keynesian atau strukturalis, menegaskan bahwa pasar memiliki kegagalan inheren yang hanya dapat diperbaiki melalui tangan terarah negara, terutama dalam menghadapi krisis, ketidaksetaraan, atau ancaman eksistensial.
Intervensionisme harus dipahami melalui lensa multidimensional, karena ia berlaku di berbagai arena kebijakan. Meskipun sering dikaitkan erat dengan ekonomi, cakupannya meluas hingga ke domain politik luar negeri, keamanan, dan bahkan sosial budaya.
Dalam konteks ekonomi, intervensionisme mengacu pada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas murni. Tujuannya adalah memodifikasi hasil dari mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Tindakan ini bisa sangat halus atau bersifat masif dan transformatif. Bentuk-bentuk intervensionisme ekonomi mencakup penetapan harga, kontrol upah, nasionalisasi industri strategis, subsidi, dan penggunaan kebijakan moneter atau fiskal yang diskresioner.
Di jantung teori intervensionisme ekonomi modern berdiri pemikiran John Maynard Keynes. Keynesianisme adalah respons historis terhadap kegagalan pasar selama Depresi Besar, yang menekankan bahwa dalam kondisi resesi parah, permintaan agregat dapat terjebak dalam tingkat yang rendah, membutuhkan dorongan fiskal dari pemerintah (defisit spending) untuk mengembalikan ekonomi ke tingkat pekerjaan penuh. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi yang dirancang untuk menstabilkan siklus bisnis, mengurangi volatilitas, dan menjaga tingkat pekerjaan yang tinggi, sebuah peran yang di luar kemampuan pasar swasta.
Namun, spektrum intervensi ekonomi sangat luas. Di satu ujung terdapat kebijakan regulasi minimal (seperti undang-undang antimonopoli sederhana), sementara di ujung lain terdapat sistem ekonomi komando terpusat. Mayoritas negara modern beroperasi dalam suatu bentuk ekonomi campuran (mixed economy), di mana intervensi digunakan secara selektif untuk mengoreksi kegagalan pasar (seperti eksternalitas negatif, barang publik, dan asimetri informasi).
Di arena internasional, intervensionisme merujuk pada tindakan suatu negara yang ikut campur dalam urusan domestik negara berdaulat lainnya. Tindakan ini dapat berkisar dari diplomasi yang kuat dan sanksi ekonomi hingga intervensi militer secara langsung. Intervensionisme internasional sering kali dibenarkan oleh kepentingan nasional yang vital, seperti akses terhadap sumber daya, pencegahan penyebaran ideologi yang dianggap berbahaya, atau, dalam konteks yang lebih baru, alasan kemanusiaan.
Konsep kedaulatan Westphalia, yang secara tradisional menuntut non-intervensi, semakin tererosi oleh doktrin modern seperti Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect – R2P). Doktrin R2P adalah bentuk intervensionisme etis yang menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mengintervensi jika suatu negara gagal melindungi warganya dari kekejaman massal. Intervensi semacam ini menantang batas-batas hukum internasional tradisional dan menciptakan dilema moral serta politik yang kompleks mengenai legitimasi dan akibatnya.
Intervensionisme bukanlah fenomena baru; ia telah menjadi bagian integral dari tata kelola negara sejak zaman kuno. Namun, bentuk dan rasionalisasinya telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma ekonomi dan politik global.
Salah satu bentuk intervensionisme paling awal dan paling komprehensif adalah Merkantilisme yang dominan pada abad ke-16 hingga ke-18. Filsafat ini berpendapat bahwa kekayaan global adalah tetap dan terbatas, sehingga suatu negara harus memaksimalkan ekspornya dan membatasi impornya untuk mengakumulasi emas dan perak. Intervensi negara di sini bersifat total: penetapan tarif tinggi, pemberian monopoli kepada perusahaan perdagangan tertentu (seperti East India Company), subsidi industri domestik, dan kontrol ketat terhadap koloni. Tujuan utamanya adalah membangun kekuatan negara (state power) dan kapasitas militer, bukan semata-mata kesejahteraan konsumen.
Reaksi terhadap merkantilisme muncul melalui pemikiran liberal klasik Adam Smith. Dalam karyanya The Wealth of Nations, Smith berargumen bahwa campur tangan negara, kecuali untuk fungsi-fungsi dasar seperti pertahanan dan penegakan kontrak, merusak efisiensi "tangan tak terlihat" pasar. Periode liberalisme klasik pada abad ke-19 ditandai oleh penurunan tajam dalam intervensionisme, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, yang mempromosikan perdagangan bebas dan standar emas.
Titik balik paling signifikan bagi intervensionisme modern adalah Depresi Besar pada tahun 1930-an. Ketika pasar gagal pulih secara mandiri dan pengangguran melonjak, dogma pasar bebas murni runtuh. Kebijakan New Deal di AS di bawah Franklin D. Roosevelt, yang mencakup program pekerjaan publik masif dan regulasi keuangan ketat (seperti pembentukan FDIC), menjadi manifestasi utama dari intervensionisme fiskal dan regulasi domestik.
Secara paralel, Perang Dunia Kedua menormalisasi intervensi negara secara penuh, termasuk kontrol harga, penjatahan sumber daya, dan alokasi modal. Pengalaman ini mengajarkan bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengarahkan sumber daya dalam skala besar, yang kemudian memicu penerimaan yang lebih luas terhadap model negara kesejahteraan pasca-perang (welfare state) dan sistem Bretton Woods.
Dari tahun 1945 hingga 1970-an, banyak negara maju menganut konsensus Keynesian. Intervensionisme dianggap perlu untuk mencapai tiga tujuan: pertumbuhan ekonomi yang stabil, pekerjaan penuh, dan stabilitas harga. Negara mengintervensi melalui kebijakan fiskal aktif, tetapi juga melalui kepemilikan industri utama dan penyediaan layanan publik (kesehatan, pendidikan, pensiun) secara universal. Periode ini, yang sering disebut "The Golden Age of Capitalism," menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi volatilitas dan ketidaksetaraan.
Namun, konsensus ini goyah pada tahun 1970-an ketika munculnya stagflasi (inflasi tinggi bersamaan dengan stagnasi ekonomi) menunjukkan keterbatasan model Keynesian dalam mengelola guncangan sisi suplai. Hal ini membuka jalan bagi gelombang kontra-intervensionisme, yang dikenal sebagai revolusi Neoliberal atau Konservatif, dipelopori oleh tokoh seperti Margaret Thatcher dan Ronald Reagan, yang mempromosikan deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara.
Intervensi negara dieksekusi melalui berbagai instrumen yang dapat diklasifikasikan berdasarkan dampaknya, mulai dari yang bersifat insentif hingga yang bersifat pemaksa.
Ini adalah bentuk intervensionisme ekonomi yang paling umum. Kebijakan Fiskal (pajak dan pengeluaran pemerintah) digunakan untuk memengaruhi permintaan agregat. Jika ekonomi melambat, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran (misalnya, infrastruktur) atau menurunkan pajak untuk merangsang konsumsi. Intervensi fiskal sering kali bersifat politik dan membutuhkan keputusan legislatif, membuatnya lebih lambat namun memiliki dampak langsung pada sektor tertentu.
Sebaliknya, Kebijakan Moneter diimplementasikan oleh bank sentral (otoritas yang idealnya independen) untuk mengontrol suplai uang dan suku bunga. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bank sentral dapat memengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Intervensi moneter sangat kuat dalam menanggapi inflasi, tetapi efektivitasnya dalam merangsang ekonomi selama "perangkap likuiditas" (seperti saat suku bunga mendekati nol) menjadi terbatas, memaksa bank sentral untuk menggunakan instrumen non-tradisional seperti Pelonggaran Kuantitatif (Quantitative Easing – QE), yang merupakan bentuk intervensi pasar obligasi yang sangat agresif.
Regulasi adalah intervensionisme yang bersifat membatasi perilaku aktor swasta. Contohnya termasuk regulasi lingkungan, undang-undang keselamatan kerja, dan pembatasan masuk ke industri tertentu. Di sektor keuangan, regulasi perbankan (misalnya, persyaratan modal) dirancang untuk mencegah kegagalan sistemik yang dapat merusak seluruh ekonomi. Regulasi ini adalah upaya untuk menginternalisasi eksternalitas dan melindungi kepentingan publik.
Kontrol Harga, seperti penetapan upah minimum atau batas harga sewa, adalah bentuk intervensi langsung yang bertujuan mencapai keadilan distributif atau mencegah eksploitasi. Meskipun secara politis populer, kontrol harga sering kali menciptakan distorsi pasar, seperti kekurangan suplai (jika harga di bawah ekuilibrium) atau pengangguran (jika upah minimum terlalu tinggi).
Dalam perdagangan internasional, intervensionisme diwujudkan melalui kebijakan proteksionisme. Instrumen utamanya meliputi:
Di bidang hubungan internasional, sanksi ekonomi adalah instrumen intervensi non-militer yang kuat. Negara atau koalisi negara menggunakan sanksi (pembatasan perdagangan, pembekuan aset, larangan perjalanan) untuk menekan suatu rezim agar mengubah kebijakan domestik atau luar negerinya. Meskipun sanksi sering dianggap sebagai alternatif yang lebih lunak daripada perang, dampaknya terhadap populasi sipil bisa sangat menghancurkan dan efektivitasnya dalam mengubah perilaku rezim sering kali diperdebatkan.
Puncak intervensionisme geopolitik adalah intervensi militer, baik melalui pengerahan pasukan langsung, dukungan kepada faksi oposisi, atau serangan udara. Rasionalisasi untuk intervensi militer mencakup pertahanan diri, penegakan stabilitas regional, atau upaya kemanusiaan (humanitarian intervention), seperti yang terjadi di Kosovo atau Libya.
Perdebatan mengenai intervensionisme pada dasarnya adalah tarik-menarik antara dua nilai utama: efisiensi pasar yang diperoleh melalui kebebasan ekonomi maksimal, dan stabilitas sosial serta ekonomi yang dijanjikan oleh manajemen negara yang hati-hati.
Para kritikus intervensionisme, terutama yang berasal dari mazhab ekonomi Austria (Ludwig von Mises, Friedrich Hayek) dan mazhab Neoklasik, mengajukan beberapa keberatan mendasar:
Hayek berpendapat bahwa sistem harga dalam pasar bebas berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang sangat efisien, menyalurkan jutaan keping informasi terdesentralisasi mengenai kelangkaan dan permintaan. Ketika negara mengintervensi (misalnya, melalui kontrol harga atau subsidi), sinyal harga ini terdistorsi. Para birokrat, meskipun berniat baik, secara fundamental tidak memiliki pengetahuan yang terdistribusi dan diperlukan untuk membuat keputusan alokasi yang lebih baik daripada pasar. Hal ini mengarah pada misalokasi sumber daya yang masif dan inefisiensi sistemik.
Intervensi fiskal, khususnya defisit spending, dapat menyebabkan crowding out, di mana pinjaman pemerintah yang besar menaikkan suku bunga riil, sehingga mengurangi investasi swasta. Selain itu, intervensi negara yang terlalu sering, terutama dalam bentuk bailout, menciptakan moral hazard. Jika para pelaku pasar tahu bahwa negara akan selalu menyelamatkan mereka dari kegagalan, mereka akan cenderung mengambil risiko yang berlebihan, yang pada akhirnya meningkatkan probabilitas krisis berikutnya.
Kritik lain adalah tentang kegagalan pemerintah (government failure). Intervensi membuka peluang bagi kelompok kepentingan untuk melakukan rent-seeking—menggunakan sumber daya untuk memengaruhi kebijakan demi keuntungan pribadi, daripada menciptakan nilai ekonomi. Selain itu, keputusan politik sering kali didorong oleh horizon waktu elektoral jangka pendek, yang menghasilkan kebijakan suboptimal yang merugikan kepentingan jangka panjang negara.
Para pendukung intervensionisme berpendapat bahwa pasar bebas bukanlah entitas sempurna dan bahwa kegagalan pasar menuntut koreksi aktif oleh negara.
Intervensi diperlukan untuk mengatasi eksternalitas, di mana biaya atau manfaat suatu kegiatan tidak tercermin dalam harga pasar. Misalnya, polusi adalah eksternalitas negatif yang harus diatasi dengan regulasi lingkungan atau pajak karbon (Pigouvian Tax). Sementara itu, riset dasar adalah barang publik yang menghasilkan eksternalitas positif; tanpa intervensi negara (subsidi atau pendanaan langsung), investasi dalam riset akan terlalu rendah.
Pasar bebas terbukti sangat rentan terhadap krisis dan siklus bisnis yang merusak. Keynesianisme menegaskan bahwa intervensi fiskal dan moneter adalah satu-satunya cara untuk meredam ayunan ekstrem dari siklus tersebut, mencegah depresi yang berkepanjangan, dan menjaga lapangan kerja. Dalam krisis keuangan, intervensi besar-besaran (misalnya, pada tahun 2008 atau 2020) diperlukan sebagai penyedia likuiditas pilihan terakhir (lender of last resort) untuk mencegah keruntuhan total sistem keuangan.
Argumen strukturalis menyoroti bahwa pasar, jika dibiarkan, cenderung memperburuk ketidaksetaraan. Intervensi melalui pajak progresif, transfer sosial, dan penyediaan layanan publik universal (pendidikan dan kesehatan) adalah instrumen penting untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan mobilitas vertikal. Di negara berkembang, intervensionisme selektif (seperti Industrial Policy) dianggap esensial untuk mengarahkan sumber daya menuju sektor-sektor strategis dan memungkinkan negara "mengejar" negara-negara maju.
Sejarah modern dipenuhi dengan contoh di mana negara mengambil peran intervensi yang menentukan, terutama selama masa krisis yang ekstrem.
Respon terhadap Depresi Besar (1929-1939) adalah studi kasus monumental tentang intervensionisme. New Deal tidak hanya mencakup program pekerjaan (seperti Civilian Conservation Corps) tetapi juga reformasi regulasi yang bertujuan mencegah terulangnya kegagalan sistemik. Pembentukan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mengatur pasar saham dan Glass-Steagall Act yang memisahkan bank komersial dari bank investasi, adalah intervensi regulasi yang mendasar. Intervensi ini mengubah AS dari model kapitalisme laissez-faire murni menjadi ekonomi campuran dengan jaring pengaman yang signifikan.
Krisis Asia memberikan contoh intervensionisme yang datang dari luar. Ketika Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan mengalami krisis mata uang dan utang yang akut, Dana Moneter Internasional (IMF) menyediakan paket penyelamatan finansial yang besar. Namun, dana ini datang dengan syarat (conditionality) yang ketat, yang sering kali dilihat sebagai bentuk intervensi yang agresif terhadap kedaulatan ekonomi domestik.
Syarat-syarat IMF termasuk kenaikan suku bunga yang tajam, penutupan bank-bank yang tidak sehat, dan reformasi struktural seperti privatisasi. Di Indonesia, intervensi ini memicu kontroversi besar. IMF berargumen bahwa intervensi drastis diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menstabilkan makroekonomi, sementara para kritikus berpendapat bahwa kebijakan tersebut terlalu ortodoks dan memperburuk resesi sosial dan ekonomi dalam jangka pendek.
Krisis Hipotek Subprime pada tahun 2008 menyaksikan gelombang intervensionisme terbesar sejak Depresi Besar. Pemerintah di seluruh dunia, terutama AS dan Eropa, melakukan intervensi masif untuk mencegah keruntuhan total sektor keuangan. Instrumen yang digunakan meliputi:
Intervensi tahun 2008 berhasil mencegah depresi, tetapi juga memicu kritik bahwa risiko yang diambil oleh lembaga keuangan swasta telah disosialisasikan, sementara keuntungan tetap diprivatisasi, memperburuk ketidaksetaraan kekayaan.
Intervensionisme tidak hanya memengaruhi dompet; ia juga membentuk peta politik global melalui tindakan militer dan diplomatik.
Intervensi kemanusiaan adalah campur tangan militer di negara berdaulat lain tanpa persetujuan rezim yang berkuasa, dengan tujuan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, seperti genosida atau pembersihan etnis. Contoh yang paling sering dikutip adalah intervensi NATO di Kosovo pada tahun 1999 dan intervensi militer internasional di Libya pada tahun 2011.
Meskipun tindakan ini didasarkan pada tujuan moral yang tinggi, intervensionisme kemanusiaan menghadapi tantangan legitimasi yang serius. Ia melanggar prinsip non-intervensi PBB dan sering kali dikritik sebagai selektif (mengapa intervensi di satu tempat tetapi tidak di tempat lain?) dan rentan terhadap motif terselubung, seperti kepentingan geopolitik atau akses sumber daya.
Bahkan ketika intervensi kemanusiaan mencapai tujuan jangka pendek (menghentikan kekejaman), intervensi ini sering gagal dalam fase pembangunan negara (nation-building) pasca-konflik, meninggalkan ruang hampa kekuasaan yang menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang.
Periode Perang Dingin (1947–1991) adalah era intervensionisme geopolitik bipolar yang intens. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet secara rutin mengintervensi urusan domestik negara-negara lain, sering kali melalui proksi, kudeta, atau dukungan finansial dan militer kepada rezim yang sejalan dengan ideologi mereka.
Intervensi AS di Vietnam, atau dukungan Soviet terhadap rezim komunis di Afrika dan Amerika Latin, adalah manifestasi dari doktrin intervensionis yang didorong oleh kebutuhan untuk menahan penyebaran ideologi lawan (containment). Intervensi ini jarang sekali melibatkan invasi skala penuh oleh kekuatan utama, tetapi lebih sering berbentuk destabilisasi politik, yang memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan politik domestik negara-negara penerima intervensi.
Dalam era kontemporer, intervensionisme geopolitik sering mengambil bentuk koersi ekonomi atau investasi strategis. Proyek infrastruktur masif seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang dipimpin Tiongkok, dapat dilihat sebagai bentuk intervensionisme ekonomi yang bertujuan memperluas pengaruh geopolitik dan menciptakan ketergantungan utang di negara-negara berkembang. Intervensi ini tidak datang dalam bentuk tank, tetapi dalam bentuk kontrak, pinjaman, dan pengembangan infrastruktur yang strategis, memaksa negara-negara penerima untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka.
Meskipun intervensionisme sering kali dimotivasi oleh niat baik atau kebutuhan mendesak untuk menstabilkan sistem, pelaksanaannya kerap diwarnai oleh batasan fundamental dan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Salah satu kritik utama terhadap intervensionisme makroekonomi adalah masalah jeda waktu (lags). Kebijakan fiskal atau moneter membutuhkan waktu untuk diidentifikasi, diputuskan, diimplementasikan, dan akhirnya memengaruhi ekonomi. Jeda waktu ini sering kali sangat panjang (bisa 12-24 bulan). Jika pemerintah mengintervensi terlalu lambat, kebijakan stimulus yang dimaksudkan untuk mengatasi resesi mungkin baru terasa dampaknya ketika ekonomi sudah pulih, yang justru dapat memicu overheating dan inflasi.
Intervensi negara yang melibatkan pengeluaran besar atau regulasi kompleks sangat rentan terhadap kegagalan implementasi, birokrasi yang lamban, dan korupsi. Program subsidi besar, misalnya, sering kali disalahgunakan atau hanya menguntungkan kelompok yang memiliki koneksi politik, bukannya mencapai target populasi yang membutuhkan. Di negara berkembang, kemampuan kelembagaan yang lemah sering kali berarti bahwa program intervensi yang dirancang dengan baik di atas kertas akan gagal di lapangan.
Intervensi, khususnya di arena internasional, dapat memicu perlawanan yang tidak terduga. Sanksi ekonomi terhadap Iran atau Rusia, misalnya, tidak hanya gagal mengubah perilaku rezim secara total, tetapi juga mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk aliansi baru dan mencari jalur perdagangan alternatif, yang pada akhirnya mengurangi pengaruh intervener. Intervensi militer, seperti yang dialami AS di Irak dan Afghanistan, menunjukkan bahwa biaya jangka panjang dalam hal darah, harta, dan reputasi sering kali melebihi manfaat strategis yang diantisipasi.
Era globalisasi dan tantangan baru telah memaksa negara-negara untuk merevisi pendekatan mereka terhadap intervensionisme.
Globalisasi telah mengurangi kemampuan negara tunggal untuk mengontrol batas-batasnya sendiri. Modal, informasi, dan penyakit menular bergerak melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan bentuk intervensionisme yang terkoordinasi secara supranasional.
Misalnya, regulasi keuangan global (seperti Basel Accords) adalah upaya intervensi yang terkoordinasi untuk mengatur bank-bank multinasional. Demikian pula, perang melawan perubahan iklim menuntut intervensi regulasi dan fiskal yang masif (seperti penetapan harga karbon) yang harus disepakati secara multilateral agar efektif.
Di sisi lain, globalisasi juga memicu reaksi balik intervensionis. Kekhawatiran tentang keamanan rantai pasokan dan ketergantungan pada musuh geopolitik telah mendorong banyak negara maju untuk mengadopsi kebijakan "reshoring" atau "friend-shoring" – bentuk intervensionisme yang bertujuan membawa produksi industri strategis kembali ke dalam negeri atau ke negara-negara sekutu, membalikkan tren liberalisasi perdagangan selama beberapa dekade.
Pandemi COVID-19 memberikan studi kasus paling ekstrem dan terbaru mengenai intervensionisme total. Dalam menanggapi krisis kesehatan publik, negara-negara di seluruh dunia melakukan intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya:
Respons pandemi menunjukkan bahwa ketika dihadapkan pada ancaman eksistensial, bahkan negara-negara yang secara ideologis berkomitmen pada pasar bebas akan berpaling kepada intervensionisme total. Pengalaman ini kemungkinan besar akan meninggalkan warisan permanen, meningkatkan penerimaan publik terhadap peran negara yang lebih aktif dalam mengelola risiko kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.
Intervensionisme tetap menjadi fitur yang tidak terhindarkan dari tata kelola modern. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah negara harus mengintervensi, melainkan kapan, bagaimana, dan sampai batas mana intervensi itu harus dilakukan untuk meminimalkan distorsi sambil memaksimalkan manfaat sosial dan stabilitas.
Dalam konteks ekonomi, tren global menunjukkan pergeseran dari intervensionisme fiskal pasif menuju intervensionisme strategis. Negara-negara semakin tertarik pada kebijakan industri yang ditargetkan untuk mendorong inovasi dalam teknologi hijau, kecerdasan buatan, dan semikonduktor, mengakui bahwa kegagalan pasar dalam inovasi berteknologi tinggi memerlukan dorongan awal dari negara.
Secara geopolitik, intervensionisme terus berkembang di tengah persaingan antara kekuatan besar. Alat intervensi semakin canggih, beralih dari invasi militer tradisional ke bentuk pengaruh yang lebih halus, seperti serangan siber, perang informasi, dan koersi utang. Dilema antara kedaulatan negara dan tanggung jawab internasional (R2P) juga akan terus menjadi sumber ketegangan, memaksa komunitas internasional untuk terus mendefinisikan batas-batas etis dan hukum dari campur tangan dalam urusan negara lain.
Akhirnya, efektivitas intervensionisme akan selalu bergantung pada kapasitas kelembagaan negara. Negara yang memiliki birokrasi yang kompeten, independensi bank sentral yang terjamin, dan akuntabilitas politik yang kuat, jauh lebih mungkin untuk menerapkan intervensi yang berhasil dan memitigasi konsekuensi yang tidak diinginkan, dibandingkan dengan negara yang lemah secara institusional. Intervensionisme, pada akhirnya, adalah manifestasi dari kepercayaan pada kemampuan tata kelola yang terarah dan terencana untuk membentuk masa depan yang lebih stabil dan adil daripada yang dapat dihasilkan oleh kekuatan pasar semata.