Jantung Akuntabilitas Publik: Telaah Mendalam Mengenai Inkues

I. Definisi dan Signifikansi Historis Inkues

Konsep inkues (inquest) merujuk pada suatu mekanisme penyelidikan formal dan independen yang dilakukan oleh badan berwenang, sering kali bersifat non-yudisial murni, dengan tujuan utama untuk menetapkan fakta-fakta terkait suatu kejadian kompleks, kematian yang tidak wajar, atau kegagalan sistemik yang melibatkan kepentingan publik luas. Meskipun istilah 'inkues' paling sering dikaitkan dengan sistem hukum Common Law (seperti Penyelidikan Koroner), dalam konteks negara-negara hukum Civil Law seperti Indonesia, fungsi inkues menjelma dalam berbagai bentuk mekanisme penyelidikan khusus atau komisi ad hoc.

Inkues, pada intinya, bukanlah proses yang bertujuan utama untuk menjatuhkan hukuman pidana. Tujuannya jauh lebih fundamental: pencarian kebenaran substansial, penetapan penyebab, dan perumusan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dalam dimensi sejarah, inkues telah menjadi benteng pertahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau kegagalan struktural yang disembunyikan. Ia menyediakan panggung bagi transparansi yang sering kali tidak dapat diakses melalui jalur litigasi kriminal biasa.

Inkues sebagai Alat Rekonstruksi Naratif

Di balik istilah hukumnya yang formal, inkues berfungsi sebagai sarana untuk merekonstruksi naratif publik yang terpecah-pecah akibat trauma atau kerahasiaan. Ketika sebuah peristiwa besar—baik itu bencana alam dengan korban massal, kebakaran pabrik yang mematikan, atau kematian misterius dalam tahanan negara—terjadi, masyarakat membutuhkan jawaban yang melampaui sekadar laporan polisi. Inkues menyediakan ruang untuk mendengarkan semua pihak, termasuk korban dan keluarga mereka, yang sering terpinggirkan dalam proses pidana yang fokus pada penetapan kesalahan individu.

Kekuatan utamanya terletak pada sifatnya yang penuh penyelidikan (inquisitorial), memungkinkan panel inkues untuk memanggil saksi, memaksa pengungkapan dokumen, dan melibatkan para ahli independen tanpa terikat pada aturan pembuktian yang ketat layaknya pengadilan pidana. Ini menjadikannya instrument vital untuk mengungkap kebenaran institusional dan sistemik, yang seringkali merupakan akar dari tragedi yang diinvestigasi.

II. Kerangka Hukum Inkues di Yurisdiksi Indonesia

Meskipun sistem hukum Indonesia tidak mengenal Koroner dengan fungsi Inkues Kematian yang eksplisit seperti di Inggris atau Australia, fungsi dan semangat dari inkues telah diadaptasi melalui beberapa instrumen hukum. Di Indonesia, penyelidikan mendalam atas kasus-kasus sensitif atau bencana publik biasanya dilaksanakan melalui Komisi Penyelidikan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), atau penyelidikan khusus yang dibentuk oleh badan independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR, atau lembaga eksekutif.

Adaptasi Fungsional: TGPF dan Komnas HAM

Salah satu bentuk inkues yang paling sering muncul adalah Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TGPF biasanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau menteri, dan mandatnya sangat spesifik, terikat waktu, dan fokus pada kasus-kasus yang memicu kegelisahan publik. Contoh historis TGPF menunjukkan upaya negara untuk menunjukkan transparansi, meskipun kekuatan hukum dari rekomendasinya seringkali diperdebatkan.

A. Peran Komnas HAM dalam Fungsi Inkues

Komnas HAM, sebagai lembaga independen yang dijamin oleh UUD dan Undang-Undang, memiliki fungsi penyelidikan yang sangat mendekati konsep inkues, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat atau kematian yang melibatkan aparat negara. Penyelidikan Komnas HAM bertujuan untuk: (1) Mengumpulkan fakta dan bukti, (2) Menetapkan apakah terjadi pelanggaran HAM, dan (3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan penegak hukum. Proses ini bersifat kuasi-yudisial dan sangat penting dalam menanggapi impunitas.

B. Inkues Legislatif (Hak Angket)

Badan legislatif (DPR) memiliki hak konstitusional untuk melakukan penyelidikan formal, dikenal sebagai Hak Angket. Meskipun Angket lebih bermuatan politik, fungsinya sebagai alat pemeriksaan mendalam terhadap kebijakan atau tindakan eksekutif memiliki elemen inkues. Hak Angket memungkinkan DPR memanggil pejabat tinggi, meminta dokumen rahasia, dan pada akhirnya, mengeluarkan rekomendasi politis atau legislatif untuk perbaikan sistem.

Tujuan Inkues Non-Yudisial

Fokus utama penyelidikan ala inkues di Indonesia adalah pada reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola. Berbeda dengan Kejaksaan yang mencari dasar untuk tuntutan pidana, inkues mencari akar masalah struktural. Apakah prosedur keamanan gagal? Apakah regulasi yang ada tidak memadai? Apakah ada unsur kelalaian institusional yang bersifat kolektif? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk rekomendasi yang krusial.

Dalam konteks inkues kematian, misalnya, bukan hanya dipertanyakan ‘siapa yang membunuh?’, tetapi juga ‘apa yang harus diubah dari prosedur penahanan agar kematian serupa tidak terjadi di masa depan?’. Inkues adalah cermin yang memaksa institusi negara untuk melihat kelemahan internal mereka sendiri.

Mekanisme ini sangat vital dalam sistem yang rentan terhadap penyangkalan (denial) institusional. Ketika institusi yang bertanggung jawab atas suatu tragedi juga yang bertugas menyelidikinya, potensi konflik kepentingan dan penutupan fakta sangat tinggi. Inkues, dengan panel independennya, bertujuan memutus rantai konflik kepentingan tersebut.

III. Anatomi Proses Inkues: Tahapan dan Prinsip Keterbukaan

Proses inkues harus didasarkan pada prinsip imparsialitas, keterbukaan, dan kecermatan. Meskipun detail tahapan mungkin berbeda antara TGPF, Komnas HAM, atau Komisi Penyelidik lainnya, ada serangkaian tahapan prosedural inti yang harus dipenuhi untuk menjamin legitimasi dan efektivitas hasil inkues.

A. Mandat dan Penetapan Ruang Lingkup

Tahap awal yang paling krusial adalah penetapan mandat atau ruang lingkup. Dokumen mandat harus secara jelas mendefinisikan batas waktu, isu spesifik yang akan diselidiki, dan jenis bukti yang dapat dikumpulkan. Tanpa ruang lingkup yang jelas, inkues berisiko menjadi penyelidikan yang tak berujung (fishing expedition) atau disalahgunakan untuk tujuan politik. Inkues harus fokus pada: 1) Identifikasi Rantai Kejadian, 2) Penyebab Langsung dan Tidak Langsung, dan 3) Peran Kebijakan atau Individu dalam Kegagalan.

B. Pengumpulan Bukti dan Pemanggilan Saksi

Pada tahap ini, panel inkues mengumpulkan bukti dokumenter, forensik, dan kesaksian lisan. Bukti yang dikumpulkan jauh lebih luas daripada yang diterima di pengadilan pidana. Ini mencakup memo internal kementerian, laporan inspeksi yang belum dipublikasikan, data teknis, hingga wawancara mendalam dengan pihak yang berkepentingan. Panel harus memiliki hak paksa (power of compulsion) untuk memastikan pihak yang relevan hadir dan menyerahkan dokumen, bahkan jika dokumen tersebut diklasifikasikan sebagai rahasia negara—kecuali jika ada kepentingan keamanan nasional yang sangat mendesak dan terdefinisi.

C. Sesi Pendengaran Publik (Public Hearings)

Aspek yang paling membedakan inkues dari penyelidikan tertutup lainnya adalah penyelenggaraan sesi pendengaran publik. Pendengaran ini berfungsi ganda: sebagai mekanisme transparansi dan sebagai sarana untuk menguji kredibilitas kesaksian. Dalam sesi ini, saksi-saksi kunci—termasuk pejabat tinggi, ahli teknis, dan korban/keluarga korban—memberikan kesaksian di bawah sumpah. Proses ini sering kali disiarkan secara langsung atau dilaporkan secara luas oleh media, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses langsung terhadap informasi yang terungkap.

Tantangan Keterbukaan

Keterbukaan ini bukanlah tanpa tantangan. Terdapat tarik-ulur konstan antara kebutuhan publik untuk mengetahui dan kebutuhan untuk melindungi privasi individu yang terlibat atau kerahasiaan operasional tertentu. Panel inkues harus menyeimbangkan prinsip-prinsip ini dengan hati-hati, kadang kala mengadakan sesi tertutup (in camera) hanya untuk isu-isu yang sangat sensitif, sementara sisanya tetap terbuka.

D. Temuan dan Rekomendasi (Findings and Recommendations)

Setelah semua bukti dikumpulkan dan dianalisis, panel inkues menyusun laporan akhir. Laporan ini mengandung dua elemen utama:

• Temuan Fakta (Findings of Fact): Penjelasan definitif tentang apa yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi, dan peran institusional apa yang terlibat. Ini adalah penentuan penyebab (causation), bukan penentuan bersalah (guilt) secara pidana.
• Rekomendasi: Serangkaian usulan yang ditujukan kepada pemerintah, parlemen, atau institusi terkait untuk perbaikan struktural, perubahan regulasi, atau tindakan disipliner. Rekomendasi inilah yang merupakan hasil paling berharga dari inkues.

Kekuatan inkues terletak pada bobot moral dan politik dari temuannya. Meskipun rekomendasi inkues non-yudisial tidak mengikat secara hukum dalam arti putusan pengadilan, kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang kredibel seringkali memicu kritik publik dan tekanan politik yang signifikan.

IV. Pihak-Pihak Kunci dalam Proses Inkues

Kesuksesan inkues sangat bergantung pada interaksi dan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat, yang melampaui sekadar saksi dan penyidik formal.

1. Panel Inkues/Komisi Penyelidik

Ini adalah inti dari proses. Panel harus terdiri dari individu-individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis (hukum, forensik, rekayasa, medis) tetapi juga integritas moral yang tidak tercela. Komposisi panel seringkali melibatkan pensiunan hakim agung, akademisi terkemuka, dan praktisi dengan rekam jejak independen. Imparsialitas mereka adalah fondasi legitimasi seluruh proses.

2. Pihak Berkepentingan (Interested Parties)

Pihak-pihak yang secara langsung terkena dampak atau memiliki kepentingan hukum dalam hasil inkues memiliki status khusus. Mereka mungkin termasuk keluarga korban, perwakilan serikat pekerja, atau bahkan institusi yang sedang diselidiki. Pihak berkepentingan biasanya diizinkan untuk memiliki penasihat hukum, mengajukan pertanyaan kepada saksi lain (melalui panel), dan memberikan bukti tandingan. Pemberian status ini adalah kunci untuk memastikan bahwa perspektif korban tidak terpinggirkan.

3. Saksi Ahli Independen

Mengingat kompleksitas teknis dari banyak subjek inkues (misalnya, runtuhnya jembatan, kegagalan sistem kesehatan, atau prosedur militer), saksi ahli memainkan peran vital. Panel harus memastikan bahwa para ahli yang dipanggil benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan entitas yang sedang diselidiki. Pendapat ahli memberikan bobot ilmiah pada temuan fakta.

4. Peran Media dan Opini Publik

Meskipun bukan pihak formal, peran media dalam meliput inkues sangat menentukan. Liputan yang bertanggung jawab dan mendalam memastikan bahwa publik tetap terinformasi, yang pada gilirannya memberikan tekanan politik yang diperlukan bagi pemerintah untuk menanggapi rekomendasi. Inkues adalah tentang akuntabilitas melalui pengawasan publik, dan media adalah saluran pengawasan tersebut.

Namun, peran media juga harus diimbangi dengan kehati-hatian. Peliputan sensasional dapat mengganggu proses, mempengaruhi kesaksian, atau bahkan melakukan penghakiman prematur, yang justru merusak upaya pencarian kebenaran yang objektif.

V. Fokus Inkues: Menyelidiki Kematian yang Mencurigakan dan Kegagalan Institusional

Dua area utama di mana mekanisme inkues menunjukkan signifikansi terbesarnya adalah penyelidikan atas kematian yang tidak wajar dan analisis terhadap kegagalan institusional berskala besar.

A. Inkues Kematian (Death Inquest)

Inkues kematian, atau penyelidikan atas penyebab, cara, dan keadaan kematian, sangat penting ketika kematian terjadi dalam kondisi yang mencurigakan, tidak terduga, atau di bawah pengawasan negara (misalnya di penjara, kantor polisi, atau rumah sakit jiwa). Tujuannya adalah untuk menetapkan fakta-fakta seputar kematian, termasuk apakah ada kegagalan prosedural, kelalaian, atau bahaya yang tidak terdeteksi dalam sistem.

Di banyak yurisdiksi, inkues kematian harus menjawab empat pertanyaan kunci:

1. Siapa yang meninggal?
2. Di mana dan kapan mereka meninggal?
3. Penyebab medis kematian.
4. Bagaimana kematian itu terjadi (cara, circumstances, dan peran pihak lain).

Poin keempat—Bagaimana kematian itu terjadi—adalah yang membedakan inkues dari otopsi forensik standar. Inkues akan melihat dokumentasi penahanan, pemeriksaan kesehatan yang diberikan, pelatihan staf, dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Jika ditemukan bahwa kematian disebabkan oleh kelalaian sistem, rekomendasi yang dihasilkan akan mendorong perubahan kebijakan penahanan secara nasional.

B. Inkues Bencana dan Kegagalan Infrastruktur

Ketika terjadi bencana publik—seperti gempa bumi yang meruntuhkan bangunan baru, kecelakaan kereta api, atau kebakaran hutan yang tidak terkontrol—inkues menjadi sarana untuk melampaui kambing hitam (scapegoating) individu. Inkues dalam kasus ini bertujuan mengungkap apakah tragedi tersebut adalah hasil dari:
1. Kegagalan Regulasi: Apakah aturan konstruksi atau keselamatan sudah usang?
2. Kegagalan Implementasi: Apakah ada korupsi dalam inspeksi atau pengawasan proyek?
3. Kegagalan Koordinasi: Apakah lembaga-lembaga yang seharusnya bekerja sama gagal melakukannya (misalnya antara pemadam kebakaran, polisi, dan otoritas transportasi)?

Contoh: Inkues atas bencana infrastruktur akan memanggil kontraktor, inspektur pemerintah, pejabat perencanaan tata ruang, dan ahli geologi. Penyelidikan ini dapat memakan waktu bertahun-tahun, tetapi hasilnya memberikan cetak biru bagi reformasi sektor publik yang sangat diperlukan. Laporan akhirnya sering kali menjadi dokumen sejarah penting yang mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan.

Inilah yang menegaskan nilai strategis dari inkues: ia adalah mekanisme belajar kolektif institusi negara. Tanpa inkues, kegagalan berulang cenderung diredam oleh birokrasi dan kepentingan politik jangka pendek.

VI. Tantangan Pelaksanaan Inkues: Kekuatan Hukum dan Intervensi Politik

Meskipun idealnya inkues adalah proses independen yang berfokus pada kebenaran, realitas pelaksanaannya seringkali terbentur oleh berbagai hambatan praktis dan politik, terutama di yurisdiksi dengan tradisi akuntabilitas yang masih berkembang.

1. Keterbatasan Kekuatan Hukum Rekomendasi

Salah satu kritik terbesar terhadap mekanisme inkues di Indonesia (seperti TGPF) adalah bahwa hasilnya bersifat non-binding (tidak mengikat secara hukum) terhadap proses pidana atau kebijakan eksekutif. Rekomendasi hanya menjadi nasihat, dan implementasinya bergantung pada kemauan politik pemerintah atau lembaga yang bersangkutan. Jika lembaga yang disorot oleh inkues menolak rekomendasi tersebut, masyarakat hanya memiliki kekuatan opini publik sebagai alat penekan.

Untuk mengatasi ini, penting adanya mekanisme tindak lanjut formal. Parlemen perlu diberi mandat untuk secara rutin memanggil pejabat untuk menjelaskan kemajuan implementasi rekomendasi inkues, menjadikan proses ini siklus, bukan hanya peristiwa tunggal.

2. Konflik Kepentingan dan Politisisasi

Seringkali, subjek inkues melibatkan individu atau institusi yang memiliki kekuatan politik besar. Hal ini membuka peluang intervensi politik, mulai dari pemilihan anggota panel yang tidak benar-benar independen hingga upaya penundaan penyerahan dokumen penting. Politisisasi dapat merusak kredibilitas inkues sebelum laporan akhir sempat dirilis.

"Integritas inkues tidak hanya diukur dari kecanggihan teknis penyelidikannya, tetapi dari kemampuan panel untuk menahan godaan dan tekanan politik yang bertujuan mengaburkan temuan demi kepentingan kekuasaan."

Penetapan aturan yang ketat mengenai konflik kepentingan dan perlindungan bagi anggota panel yang independen adalah prasyarat mutlak untuk menjaga kemurnian proses. Panel inkues harus dilindungi dari gugatan hukum atau ancaman politik selama mereka bertindak sesuai mandat.

3. Tantangan Logistik dan Sumber Daya

Penyelidikan mendalam yang bersifat inkues sering kali sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Pengumpulan data forensik yang ekstensif, pemanggilan saksi ahli internasional, dan analisis dokumen berjilid-jilid memerlukan pendanaan yang substansial. Pemerintah yang enggan menghadapi kebenaran sering kali membatasi anggaran atau waktu yang diberikan, secara efektif mengekang jangkauan penyelidikan.

4. Konflik dengan Proses Pidana

Ketika inkues sedang berlangsung, sering terjadi tumpang tindih dengan penyelidikan pidana yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Inkues bertujuan mencari 'mengapa' dan 'bagaimana', sementara proses pidana mencari 'siapa' yang bertanggung jawab. Panel inkues harus berhati-hati agar temuan mereka tidak mengganggu hak-hak terdakwa potensial dalam proses pidana yang sedang berjalan (seperti hak atas pengadilan yang adil).

VII. Studi Kasus Hipotetis Mendalam: Inkues atas Kegagalan Sistem Pelayanan Publik

Untuk memahami kedalaman fungsional inkues, mari kita telaah secara hipotetis sebuah skenario di mana inkues diaktifkan untuk mengatasi kegagalan sistemik yang kompleks.

Skenario: Inkues Tragedi “Jalur Merah”

Bayangkan sebuah kasus di mana ratusan korban jiwa terjadi akibat malfungsi sistem peringatan dini di sebuah proyek infrastruktur transportasi publik (misalnya, kereta bawah tanah atau jalur bus rapid transit) yang baru diresmikan. Penyelidikan awal Kejaksaan fokus pada operator dan teknisi yang bertugas saat kejadian. Namun, publik menuntut lebih: mereka ingin tahu mengapa sistem yang baru dan mahal ini bisa gagal total.

A. Perluasan Mandat Inkues

Presiden membentuk Komisi Inkues Nasional (KIN) dengan mandat luas, melampaui penetapan kesalahan individu. KIN harus menyelidiki:

• Kontrak Pengadaan: Apakah ada penyelewengan dalam pemilihan vendor sistem peringatan dini?
• Standar Kualitas: Apakah standar keamanan yang diterapkan setara dengan praktik internasional?
• Audit Internal: Apakah audit teknis yang dilakukan sebelum peresmian dilewati atau dipalsukan?
• Kultur Keselamatan: Apakah budaya kerja di perusahaan operator memprioritaskan kecepatan operasional di atas keselamatan?

B. Proses Investigasi KIN

KIN, dipimpin oleh mantan Hakim Agung dan seorang insinyur independen, menggunakan hak paksa untuk meminta akses ke semua dokumen internal Kementerian Transportasi dan perusahaan kontraktor. Temuan KIN mengungkap serangkaian kegagalan berlapis:

Fase 1: Bukti Dokumenter. Ditemukan adanya memo internal yang menunjukkan bahwa seorang manajer proyek mengetahui adanya cacat desain dalam sistem rem otomatis, tetapi didesak oleh atasan untuk tidak menunda peluncuran karena tekanan politik. Dokumen ini, yang disembunyikan dari penyelidikan pidana awal, menjadi inti temuan KIN.

Fase 2: Kesaksian Ahli. Ahli sistem internasional memberikan kesaksian bahwa pelatihan yang diberikan kepada operator lokal hanya 30% dari standar minimum yang disyaratkan oleh vendor. Ini menunjukkan kegagalan pelatihan institusional yang disengaja untuk memotong biaya.

Fase 3: Kesaksian Pihak Korban. KIN memberikan platform bagi keluarga korban untuk bersaksi tentang dampak psikologis dan finansial. Kesaksian mereka memberikan dimensi manusiawi pada kegagalan teknis, menguatkan tekanan publik terhadap pemerintah.

C. Hasil dan Dampak Jangka Panjang

Laporan akhir KIN menyimpulkan bahwa penyebab tragedi adalah kegagalan sistemik yang dipicu oleh konflik kepentingan antara politisi dan kontraktor, didukung oleh kultur birokrasi yang membiarkan pemotongan sudut keselamatan demi efisiensi. Temuan ini tidak hanya menyerahkan nama-nama yang layak diselidiki secara pidana ke Kejaksaan, tetapi juga merekomendasikan: (1) Perombakan total prosedur pengadaan infrastruktur vital; (2) Pembentukan lembaga pengawasan keselamatan independen; dan (3) Pemecatan seluruh jajaran direksi perusahaan operator.

Dampak dari inkues ini jauh lebih besar daripada vonis pidana terhadap satu atau dua teknisi. Inkues memaksa parlemen untuk merevisi Undang-Undang Pengadaan Publik, dan mendorong perubahan budaya di sektor transportasi secara keseluruhan. Inilah kekuatan transformatif dari inkues.

VIII. Inkues dan Konsolidasi Demokrasi: Mendamaikan Transparansi dan Akuntabilitas

Di negara demokrasi, inkues adalah barometer kesehatan tata kelola. Ketika mekanisme penegakan hukum biasa gagal memberikan kejelasan atau ketika impunitas mengakar, inkues menjadi jaring pengaman terakhir untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Proses ini memainkan peran kunci dalam konsolidasi demokrasi melalui beberapa cara.

A. Memulihkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah mata uang politik yang paling berharga. Setelah tragedi besar atau kasus penyalahgunaan kekuasaan, inkues yang independen dan transparan menunjukkan bahwa negara bersedia untuk kritis terhadap dirinya sendiri. Kesediaan untuk mengungkap fakta yang memalukan (misalnya, korupsi di tingkat tertinggi) adalah demonstrasi akuntabilitas yang paling kuat.

B. Mendokumentasikan Kebenaran Resmi

Laporan akhir inkues seringkali menjadi "kebenaran resmi" yang diterima secara luas mengenai suatu peristiwa. Dalam era disinformasi dan perdebatan yang dipolitisasi, laporan yang didukung oleh analisis independen dan bukti yang teruji memberikan dasar faktual yang kokoh untuk diskursus publik. Ini sangat penting dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, di mana penemuan dan pengarsipan kebenaran adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi.

C. Mendorong Budaya Pencegahan

Fungsi utama inkues adalah pencegahan. Dengan mengidentifikasi secara rinci cacat sistemik (the systemic flaws), inkues mendorong lembaga negara untuk beralih dari budaya reaksi (menghukum setelah terjadi) ke budaya pencegahan (mengoreksi sebelum terjadi). Setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah investasi dalam keamanan dan efisiensi publik di masa depan.

D. Tantangan Etika dan Moral

Panel inkues sering kali harus bergulat dengan pertanyaan etika yang mendalam. Misalnya, sejauh mana informasi sensitif tentang korban harus diungkapkan? Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk transparansi total dengan kewajiban melindungi sumber rahasia atau kerahasiaan operasional? Keberhasilan inkues seringkali diukur bukan hanya dari temuan faktualnya, tetapi dari sensitivitas dan kebijaksanaan moral yang ditunjukkan dalam mengelola informasi dan memperlakukan pihak-pihak yang terlibat.

Pelaksanaan inkues yang ideal harus mencerminkan komitmen terhadap Keadilan Prosedural, memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan bahwa prosesnya adil, bahkan jika hasilnya tidak memuaskan bagi semua pihak. Keadilan prosedural ini yang pada akhirnya membedakan inkues yang kredibel dari investigasi politik yang dipaksakan.

Dalam konteks global, semakin banyak negara menyadari bahwa inkues, dalam berbagai format, adalah alat yang tidak tergantikan dalam tata kelola modern. Ia adalah mekanisme yang secara eksplisit mengakui bahwa kompleksitas masyarakat kontemporer memerlukan cara penyelidikan yang lebih luas dan mendalam daripada yang dapat ditawarkan oleh kerangka kerja pidana tradisional. Dengan demikian, investasi dalam mekanisme inkues yang kuat, independen, dan didanai dengan baik, adalah investasi langsung dalam ketahanan dan akuntabilitas negara.

Inkues adalah sebuah janji. Janji bahwa masyarakat tidak akan membiarkan tragedi berlalu tanpa pelajaran. Janji bahwa institusi harus bertanggung jawab, dan bahwa pencarian kebenaran akan selalu mendahului kepentingan kekuasaan. Ini menjadikannya salah satu mekanisme paling fundamental dan mulia dalam arsitektur negara hukum demokratis.

IX. Mendalami Dimensi Psikososial dan Keadilan Restoratif Inkues

Selain fungsi hukum dan politik, inkues memainkan peran krusial dalam dimensi psikososial dan keadilan restoratif bagi masyarakat yang terdampak. Tragedi besar tidak hanya meninggalkan kerugian fisik dan material, tetapi juga luka kolektif yang mendalam. Inkues membantu proses penyembuhan dengan memberikan pengakuan resmi atas penderitaan dan validasi naratif korban.

A. Pengakuan atas Penderitaan (Validation of Suffering)

Ketika sistem gagal, korban dan keluarga mereka sering kali merasa diabaikan atau bahkan disalahkan. Inkues menyediakan forum di mana kesaksian mereka didengar dan dicatat secara resmi. Pengakuan ini, yang merupakan bagian dari laporan akhir, memiliki nilai terapeutik yang sangat besar. Ini mengubah naratif korban dari ‘insiden pribadi’ menjadi ‘kegagalan publik yang diakui negara’.

Proses pendengaran publik (public hearing) menjadi ritual sosial untuk berduka secara kolektif. Ketika seorang pejabat tinggi dipanggil dan dipaksa untuk mengakui kegagalan sistem di hadapan keluarga korban, hal itu mengirimkan sinyal kuat bahwa sistem tersebut menanggung beban pertanggungjawaban moral, bukan hanya hukum. Peran ini sering luput dari perhatian dalam analisis hukum murni, namun sangat vital bagi keadilan yang dirasakan (perceived justice).

B. Keadilan Prosedural versus Keadilan Substantif

Dalam inkues, fokus utama adalah pada keadilan prosedural: apakah prosesnya adil, terbuka, dan independen? Namun, keberhasilan inkues sering diukur dari kemampuannya untuk mengarah pada keadilan substantif. Keadilan substantif di sini berarti tindakan nyata yang diambil untuk memperbaiki kesalahan sistemik. Jika inkues mengidentifikasi kelalaian masif, keadilan substantif memerlukan pemecatan dan sanksi yang proporsional, serta jaminan bahwa reformasi yang direkomendasikan benar-benar dilaksanakan.

Kegagalan dalam mencapai keadilan substantif—yakni, jika rekomendasi diabaikan atau pelakunya lolos tanpa sanksi—dapat menyebabkan trauma sekunder bagi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan (oversight mechanism) pasca-inkues, mungkin melalui komite ad hoc Parlemen atau lembaga pengawas independen, sangat diperlukan.

C. Inkues dan Manajemen Risiko Negara

Dari perspektif manajemen risiko, inkues berfungsi sebagai mekanisme audit risiko tingkat tertinggi. Negara, layaknya perusahaan besar, harus memahami di mana letak kerentanannya. Inkues yang mendalam, misalnya, atas kegagalan sistem perlindungan anak atau kegagalan manajemen bencana, menghasilkan peta risiko yang detail. Peta ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk mitigasi risiko di masa depan.

Laporan inkues seringkali menjadi basis data primer bagi universitas dan peneliti untuk mengembangkan model pencegahan yang lebih canggih. Ini menunjukkan transisi dari hanya mencari kesalahan menjadi investasi berbasis pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan.

D. Studi Kasus Lanjutan: Inkues Kegagalan Integritas Akademik

Bayangkan sebuah inkues yang dibentuk untuk menyelidiki kegagalan masif integritas akademik di lingkungan pendidikan tinggi, di mana ditemukan adanya praktik plagiarisme dan jual beli ijazah secara sistemik yang melibatkan pejabat universitas dan kementerian. Inkues ini tidak bertujuan mempidanakan plagiat (yang mungkin sulit dibuktikan secara massal), tetapi bertujuan mengungkap:

1. Mengapa sistem sensor dan kontrol kualitas universitas gagal?
2. Apakah ada tekanan dari kementerian atau pihak eksternal yang memaksakan percepatan kelulusan?
3. Bagaimana kultur akademis yang rusak ini dapat diperbaiki?

Temuan inkues semacam ini mungkin merekomendasikan restrukturisasi total Dewan Senat, perubahan dalam mekanisme akreditasi, dan sanksi administratif yang tegas. Rekomendasi ini jauh lebih berdampak pada perbaikan sistem pendidikan daripada hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada satu atau dua oknum.

Secara keseluruhan, konsep inkues adalah manifestasi dari komitmen negara untuk menjadi entitas yang reflektif dan adaptif. Ini adalah proses yang menuntut kejujuran institusional, dan dalam melakukannya, ia memperkuat fondasi moral yang diperlukan agar negara dapat berfungsi secara adil dan berkelanjutan.

X. Masa Depan Mekanisme Inkues di Indonesia

Mengingat pentingnya fungsi inkues bagi akuntabilitas, terdapat kebutuhan mendesak di Indonesia untuk menginstitusionalisasikan mekanisme ini secara lebih formal dan permanen. Ketergantungan pada pembentukan TGPF atau Komisi Ad Hoc yang bersifat sementara menunjukkan bahwa proses inkues masih rentan terhadap diskresi politik.

Peluang Reformasi Struktural

Reformasi yang ideal akan mencakup pembentukan lembaga penyelidikan publik permanen yang memiliki:
1. Kemandirian Pendanaan: Anggaran yang dijamin oleh undang-undang, tidak tunduk pada tekanan eksekutif.
2. Mandat yang Jelas: Kekuatan hukum yang eksplisit untuk memaksa penyerahan bukti dan pemanggilan saksi.
3. Kekuatan Tindak Lanjut: Mekanisme yang mengikat secara prosedural untuk meninjau implementasi rekomendasi oleh lembaga yang bersangkutan.

Lembaga Inkues permanen ini akan menjadi penyeimbang kekuasaan yang vital, beroperasi di luar ranah yudisial, namun memiliki bobot moral dan hukum yang setara. Ini adalah langkah yang akan mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang serius dalam menghadapi kegagalan sistemik dan menjunjung tinggi transparansi.

Tantangan untuk mendirikan lembaga ini besar, terutama karena lembaga penyelidikan yang independen seringkali dilihat sebagai ancaman oleh kekuasaan yang nyaman dengan status quo. Namun, permintaan publik yang konsisten terhadap keadilan dan akuntabilitas menjadi mesin penggerak reformasi ini. Inkues bukan sekadar penyelidikan; ia adalah hak warga negara untuk menuntut kejujuran dari pemerintah mereka.

Kesimpulan dari telaah mendalam ini adalah bahwa inkues, baik dalam bentuk Komnas HAM, TGPF, atau struktur formal masa depan, adalah esensi dari pemerintahan yang bertanggung jawab. Ini adalah proses yang memastikan bahwa tragedi masa lalu menjadi guru bagi masa depan, dan bahwa setiap nyawa yang hilang atau setiap kegagalan struktural ditanggapi dengan penyelidikan yang cermat, jujur, dan berorientasi pada perubahan.