Nasionalisme, dalam konteks paling murninya, merupakan fondasi yang mengikat sebuah komunitas politik, memberikan rasa memiliki, identitas kolektif, dan dorongan untuk pembangunan bersama. Ini adalah semangat patriotisme yang sehat. Namun, ketika gairah untuk bangsa melampaui batas rasionalitas dan merasuk ke dalam dimensi eksklusivitas, agresi, serta penolakan terhadap entitas luar, ia bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih destruktif: Hipernasionalisme.
Hipernasionalisme bukanlah sekadar kecintaan yang mendalam terhadap negara; ia adalah ideologi yang mewajibkan keunggulan bangsa di atas segalanya, menuntut kepatuhan buta, dan sering kali menganggap pihak luar—baik itu negara lain, kelompok minoritas, atau tatanan global—sebagai ancaman eksistensial yang harus dimusnahkan atau ditundukkan. Analisis ini akan membedah akar, manifestasi, dan konsekuensi mematikan dari fenomena ini, yang terus menghantui geopolitik modern dan mengancam kerangka demokrasi internal.
Untuk memahami hipernasionalisme, penting untuk membedakannya dari konsep yang lebih lunak seperti patriotisme. Patriotisme adalah afeksi terhadap tanah air, kerelaan untuk berkorban demi kesejahteraan komunitas, dan penerimaan bahwa bangsa lain juga memiliki hak dan martabat yang sama. Patriotisme bersifat inklusif di dalam batas negara dan menghormati batas luar.
Sebaliknya, hipernasionalisme, yang sering tumpang tindih dengan chauvinisme dan ultranasionalisme, adalah kepercayaan dogmatis bahwa bangsa seseorang adalah yang paling unggul, yang paling benar, dan yang secara moral wajib memimpin atau mendominasi. Transisi dari patriotisme ke hipernasionalisme terjadi ketika identitas nasional dipertajam melalui narasi victimhood (merasa menjadi korban) historis yang tidak terselesaikan dan kebutuhan mendesak untuk menunjukkan kekuatan superior, sering kali melalui retorika militeristik dan xenofobia yang eksplisit.
Inti dari hipernasionalisme adalah 'Logika Nol-Jumlah' (Zero-Sum Logic). Keberhasilan bangsa hanya dapat dicapai melalui kegagalan atau kerugian pihak lain. Jika bangsa A makmur, itu pasti karena bangsa B telah dirampas. Dunia dilihat sebagai arena kompetisi brutal, bukan sebagai ruang kolaborasi. Pandangan sempit ini membenarkan tindakan agresif, mulai dari proteksionisme ekonomi ekstrem hingga ekspansionisme wilayah.
Banyak ahli sosiologi politik menekankan bahwa hipernasionalisme memanfaatkan kecemasan kolektif. Dalam masyarakat yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, imigrasi besar-besaran, atau perubahan budaya yang cepat, pemimpin hipernasionalis menawarkan jawaban yang sederhana dan memuaskan secara emosional: semua masalah adalah kesalahan 'Mereka'—pihak luar. Ini adalah strategi yang sangat efektif untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan domestik dan memobilisasi dukungan politik.
Hipernasionalisme: Ketika identitas kelompok menutupi kemampuan untuk melihat dunia secara objektif dan kritis.
Hipernasionalisme ditopang oleh beberapa pilar ideologis yang bekerja sama untuk memaksakan kohesi internal melalui antagonisme eksternal. Membongkar pilar-pilar ini adalah kunci untuk memahami bagaimana ideologi ini dapat mengakar begitu dalam dalam psikologi kolektif suatu bangsa.
Setiap negara memiliki mitos pendiri—cerita tentang bagaimana bangsa itu terbentuk, perjuangan yang dilalui, dan nilai-nilai luhur yang dipegang. Hipernasionalisme mengambil mitos ini dan mengkristalkannya menjadi dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Sejarah dihomogenkan, kontradiksi dihapus, dan narasi penderitaan atau kehebatan masa lalu diulang-ulang secara ritualistik. Mengkritik sejarah nasional atau mempertanyakan pahlawan pendiri dianggap sebagai pengkhianatan, bukan dialog akademis. Mitos ini menjadi semacam kitab suci sekuler yang mengharuskan pemujaan buta dan menolak semua interpretasi alternatif yang mungkin bersifat nuansa atau kritis.
Hipernasionalisme memerlukan musuh abadi. Musuh ini mungkin berupa bangsa tetangga, kekuatan global (seperti institusi supranasional), atau musuh internal (minoritas etnis, agama, atau politik yang dianggap tidak loyal). Xenofobia—ketakutan dan kebencian terhadap orang asing—bukan hanya produk sampingan, tetapi komponen struktural yang disengaja. 'Yang Lain' didehumanisasi (dihilangkan kemanusiaannya) dalam retorika politik dan media untuk membenarkan diskriminasi, isolasi, atau bahkan kekerasan. Selama ketakutan ini dipertahankan, rakyat akan terus mencari perlindungan di bawah payung negara yang agresif.
Kekuatan militer dan kemampuan untuk memproyeksikan kekerasan adalah ciri khas. Berbeda dengan negara yang mempertahankan militer untuk tujuan defensif, negara hipernasionalis meromantisasi perang, mengagungkan uniformitas, dan melihat diplomasi sebagai tanda kelemahan. Anggaran militer membengkak, dan keberanian perang menjadi nilai moral tertinggi. Pendidikan nasional dihiasi dengan propaganda yang menekankan kejayaan tempur dan kewajiban untuk mempertahankan kehormatan nasional melalui kekuatan fisik. Kultus kekuatan ini seringkali berujung pada intervensi regional dan perlombaan senjata yang merusak stabilitas.
Organisasi internasional, perjanjian perdagangan bebas, dan konsep hak asasi manusia universal dipandang sebagai konspirasi untuk melemahkan kedaulatan bangsa. Hipernasionalisme menolak interdependensi global, mengadvokasi isolasi (atau setidaknya independensi mutlak) dalam kebijakan ekonomi dan politik. Institusi seperti PBB, WTO, atau pengadilan internasional dicap sebagai alat imperialisme modern. Penolakan ini memungkinkan pemerintah untuk beroperasi tanpa batasan etika atau hukum internasional, membenarkan tindakan yang mungkin melanggar norma-norma global.
Konsekuensi hipernasionalisme tidak hanya dirasakan di panggung geopolitik; ia merusak fondasi masyarakat sipil dari dalam, mengubah diskusi politik yang sehat menjadi medan pertempuran ideologis yang memecah-belah.
Hipernasionalisme pada dasarnya adalah proyek homogenisasi. Karena identitas nasional didefinisikan secara sempit—berdasarkan etnis mayoritas, bahasa tunggal, atau agama dominan—maka kelompok minoritas selalu dicurigai memiliki loyalitas ganda atau dianggap sebagai 'kanker' dalam tubuh bangsa. Hak-hak sipil minoritas dikikis, dan mereka menjadi kambing hitam standar untuk setiap kemunduran nasional. Proses ini tidak hanya menyakiti minoritas, tetapi juga merusak prinsip kesetaraan di mana negara modern harus berdiri.
Tekanan untuk berasimilasi menjadi luar biasa, sering kali didukung oleh kebijakan negara yang menargetkan bahasa, budaya, atau praktik keagamaan minoritas. Sekolah menjadi alat indoktrinasi yang bertujuan menghapus keberagaman internal demi mencapai kesatuan yang dipaksakan. Ini menciptakan ketegangan laten yang dapat meledak menjadi konflik etnis internal kapan saja, meruntuhkan kohesi sosial yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.
Di bawah hipernasionalisme, politik berubah dari seni kompromi menjadi pertarungan moral antara 'patriot sejati' dan 'pengkhianat'. Pihak oposisi atau perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, tetapi sebagai agen asing yang harus dinetralkan. Retorika perang diterapkan pada arena domestik, sehingga ruang untuk dialog dan negosiasi mengecil drastis.
Fenomena ini dikenal sebagai 'Afektif Polarisasi,' di mana individu tidak hanya tidak setuju dengan lawan politik mereka, tetapi juga mulai membenci mereka dan mempertanyakan kemanusiaan serta moralitas mereka. Masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang tidak dapat berkomunikasi, membuat pembuatan kebijakan yang stabil dan inklusif menjadi mustahil. Demokrasi hanya menjadi fasad, sementara kekuasaan dikonsentrasikan di tangan mereka yang mengklaim mewakili 'kehendak murni' bangsa.
Hipernasionalisme memberikan justifikasi sempurna bagi seorang pemimpin otoriter. Pemimpin ini seringkali mempersonifikasikan bangsa itu sendiri, mengklaim bahwa keputusannya adalah ekspresi langsung dari jiwa nasional. Kritik terhadap pemimpin adalah kritik terhadap negara. Dalam keadaan ini, institusi demokrasi (parlemen, peradilan, pers bebas) dilemahkan secara sistematis, karena dianggap menghambat kecepatan dan ketegasan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman eksternal dan internal yang dilebih-lebihkan.
Kultus individu berkembang pesat. Pemimpin diperlakukan sebagai pahlawan mesianik yang ditakdirkan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Media massa menjadi megafon propaganda, memadamkan suara-suara kritis dan membanjiri ruang publik dengan narasi kebesaran pemimpin. Hilangnya pemeriksaan dan keseimbangan (checks and balances) ini menjamin bahwa kekuasaan absolut tidak tertantang, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sistemik.
Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah menjadi katalisator yang sangat efisien bagi penyebaran hipernasionalisme. Ruang daring, yang seharusnya menjadi platform untuk koneksi global, kini seringkali menjadi inkubator bagi sentimen ekstremis dan kampanye kebencian yang terorganisir, sebuah fenomena yang disebut *cyber-nationalism*.
Algoritma media sosial dirancang untuk memprioritaskan konten yang menarik perhatian pengguna, sering kali dengan memaparkan mereka pada informasi yang menguatkan pandangan mereka yang sudah ada. Bagi para hipernasionalis, ini menciptakan 'gelembung filter' di mana narasi keunggulan bangsa, ancaman dari luar, dan dehumanisasi lawan terus-menerus diperkuat. Di dalam 'ruang gema' ini, informasi faktual atau perspektif alternatif tidak dapat menembus, membuat pengikut semakin radikal dan tidak toleran terhadap fakta yang bertentangan dengan dogma kelompok.
Penyebaran disinformasi dan berita palsu (hoaks) yang didorong oleh negara menjadi senjata utama. Konten yang memicu amarah dan ketakutan (seperti cerita tentang invasi imigran atau penghinaan terhadap simbol nasional) menyebar jauh lebih cepat daripada laporan berita yang diteliti dengan cermat. Kecepatan penyebaran dan anonimitas relatif di internet memungkinkan individu dan kelompok untuk menyerang lawan ideologis tanpa konsekuensi pribadi, memperburuk retorika kebencian ke tingkat yang tidak pernah terjadi di media tradisional.
Media sosial menghilangkan hambatan geografis dan waktu dalam mobilisasi massa. Sentimen hipernasionalis yang dikobarkan secara daring dapat dengan cepat diterjemahkan menjadi aksi fisik di dunia nyata, mulai dari protes kekerasan hingga serangan terorganisir terhadap kelompok minoritas. Platform ini memberikan pemimpin ekstremis kemampuan untuk memotong jalur komunikasi tradisional dan langsung berbicara kepada basis mereka, memicu reaksi emosional yang spontan dan sulit dikendalikan oleh otoritas moderat.
Selain itu, *cyber-nationalism* memungkinkan sinkronisasi serangan daring. Kelompok-kelompok terorganisir dapat melakukan serangan troll berskala besar terhadap jurnalis kritis, akademisi, atau aktivis hak asasi manusia, membanjiri mereka dengan ancaman dan pelecehan. Tujuan dari serangan ini adalah untuk menakut-nakuti dan membungkam suara-suara oposisi, sehingga narasi hipernasionalis menjadi satu-satunya yang dominan di ruang publik, baik daring maupun luring.
Perpecahan yang tercipta dari narasi 'Kami vs. Mereka' adalah inti dari ideologi hipernasionalis.
Ketika hipernasionalisme menjadi kebijakan luar negeri, tatanan internasional yang dibangun di atas kerjasama, perjanjian, dan norma-norma bersama berada di bawah tekanan besar. Dampaknya terasa dalam perdagangan, migrasi, dan keamanan global.
Hipernasionalis melihat perdagangan bebas dan integrasi ekonomi global sebagai ancaman, bukan sebagai peluang. Mereka menganjurkan kebijakan 'bangsa pertama' (nation-first) yang diterjemahkan menjadi tarif tinggi, subsidi besar-besaran untuk industri domestik yang tidak efisien, dan penarikan diri dari perjanjian perdagangan multilateral. Tujuannya adalah mencapai kemandirian mutlak, bahkan jika itu merugikan konsumen domestik dan memperlambat pertumbuhan global.
Retorika ekonomi hipernasionalis seringkali berfokus pada pekerjaan yang 'dicuri' oleh negara lain dan kekayaan yang 'diambil' oleh perusahaan asing. Meskipun kritik terhadap globalisasi yang tidak adil mungkin valid, solusi hipernasionalis—isolasi total—biasanya hanya menghasilkan inefisiensi dan memperburuk konflik perdagangan. Perang dagang yang dipicu oleh sentimen ini dapat dengan cepat menjadi alat agresi diplomatik, memperkeruh hubungan antar negara dan meningkatkan ketidakpastian pasar global.
Selain itu, konsep investasi asing dan kepemilikan aset domestik oleh entitas luar negeri dianggap sebagai pengkhianatan ekonomi. Perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam negeri dicurigai, dan sering kali dipaksa untuk mematuhi aturan kepemilikan yang sangat ketat atau menghadapi nasionalisasi paksa. Sikap ekonomi tertutup ini bukan hanya menghambat inovasi, tetapi juga memutus akses negara terhadap rantai pasokan global yang penting.
Dalam bingkai pandang hipernasionalis, batas-batas negara tidak hanya bersifat administratif; mereka adalah wilayah yang sakral dan tak tersentuh, seringkali didasarkan pada klaim historis yang panjang dan berdarah. Negara hipernasionalis cenderung agresif dalam klaim teritorial, menolak kompromi dalam sengketa perbatasan, dan melihat setiap upaya diplomatik untuk membagi atau berbagi wilayah sebagai kelemahan atau pengkhianatan.
Penggunaan kekuatan militer atau ancaman penggunaan kekuatan menjadi alat utama kebijakan luar negeri. Negara hipernasionalis sering melakukan provokasi militer untuk menguji respons lawan atau untuk memanaskan sentimen domestik, menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka adalah penjaga kedaulatan yang tak kenal takut. Dalam kasus-kasus ekstrem, obsesi terhadap 'tanah air yang hilang' dapat memicu konflik terbuka atau aneksasi wilayah yang dihuni oleh populasi minoritas atau milik negara tetangga yang dianggap lebih lemah.
Gejolak ini secara inheren mengancam perdamaian regional dan global. Ketika narasi historis yang sudah dimitologikan dipersenjatai untuk membenarkan tindakan militer, peluang untuk deeskalasi melalui perundingan rasional hampir hilang. Pemimpin yang termakan oleh ideologi ini tidak dapat mundur, karena mundur berarti kehilangan muka dan dianggap mengkhianati narasi kemurnian nasional yang telah mereka bangun.
Bagaimana sebuah ideologi ekstrem dapat merasuk ke dalam pikiran jutaan orang? Jawabannya terletak pada manipulasi psikologi massa, pendidikan yang dikontrol ketat, dan eksploitasi kebutuhan dasar manusia untuk memiliki identitas.
Manusia memiliki kebutuhan mendalam akan rasa memiliki dan identitas kelompok. Ketika dunia terasa kacau dan kompleks, hipernasionalisme menawarkan identitas yang jelas, kuat, dan sederhana: 'Anda adalah anggota dari bangsa terhebat ini.' Kepastian ini sangat menenangkan. Individu yang merasa terasing atau gagal dalam kehidupan pribadinya dapat menemukan tujuan dan harga diri baru dalam identitas kolektif yang superior.
Loyalitas diubah dari pilihan menjadi kewajiban moral. Diskusi yang kompleks tentang masalah sosial digantikan oleh slogan-slogan yang mudah diingat dan seruan emosional. Inilah yang oleh sosiolog disebut sebagai 'fenomena identifikasi kelompok' ekstrem, di mana kebutuhan untuk menjadi bagian dari 'Kami' yang kuat melampaui kebutuhan untuk berpikir secara independen dan kritis. Setiap tindakan, tidak peduli betapa kejamnya, dapat dibenarkan asalkan itu 'demi bangsa'.
Sistem pendidikan adalah mesin paling efektif untuk menanamkan hipernasionalisme dari generasi ke generasi. Kurikulum dirombak untuk menghilangkan keraguan dan memaksakan interpretasi sejarah yang disukai negara. Sejarah disajikan sebagai kisah epik kemenangan, penderitaan yang tak terbayangkan, dan keunggulan moral yang tak tertandingi.
Pelajaran kewarganegaraan berubah menjadi sesi indoktrinasi, mengajarkan kepatuhan dan penghormatan tanpa pertanyaan terhadap simbol dan otoritas. Pemikiran kritis, kemampuan untuk menganalisis berbagai sumber, dan dialog terbuka ditekankan. Sekolah tidak lagi bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang reflektif, melainkan warga negara yang loyal secara mekanis, yang siap bertindak sebagai alat negara dalam konflik ideologis dan fisik.
Dalam psikologi kelompok, kohesi paling kuat terjadi saat menghadapi musuh bersama. Hipernasionalisme bekerja keras untuk mengkonstruksi musuh mutlak (absolute enemy) yang jahat, licik, dan tidak dapat ditebus. Musuh ini tidak hanya harus dikalahkan, tetapi harus dihancurkan secara total. Ini membenarkan mobilisasi sumber daya yang ekstrem dan membenarkan pelanggaran etika karena 'kita sedang berperang'—bahkan jika perang itu hanya ada dalam retorika politik.
Dehumanisasi musuh sangat penting dalam proses ini. Dengan menganggap musuh sebagai sub-manusia atau makhluk yang secara moral inferior, hambatan psikologis untuk menyakiti atau mendiskriminasi mereka dilepaskan. Ini adalah prasyarat tragis untuk setiap genosida atau pembersihan etnis yang didorong oleh ideologi nasionalis ekstrem sepanjang sejarah modern. Semakin besar ancaman yang dipersepsikan, semakin besar justifikasi untuk tindakan keras dari negara.
Mengingat bahaya yang melekat pada hipernasionalisme, pertanyaannya bukanlah bagaimana cara menghilangkan nasionalisme sama sekali—karena identitas kolektif adalah kebutuhan manusia—tetapi bagaimana cara memoderasinya kembali menjadi patriotisme yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab secara global.
Perlawanan paling kuat terhadap dogmatisme adalah pendidikan yang menumbuhkan keraguan sehat dan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Kurikulum sejarah harus diubah untuk mengakui kerumitan, kesalahan, dan kelemahan masa lalu bangsa, daripada menyajikan narasi yang seragam dan heroik. Mengajarkan sejarah dengan nuansa berarti mengakui trauma, ketidakadilan, dan peran ganda yang dimainkan oleh berbagai kelompok dalam pembangunan bangsa.
Hal ini memerlukan penekanan pada literasi media dan digital, melatih warga negara untuk mengidentifikasi dan menolak disinformasi yang didorong oleh hipernasionalis. Ketika masyarakat mampu mempertanyakan sumber informasi dan memproses berbagai perspektif, daya tarik retorika yang menyederhanakan masalah kompleks menjadi 'Kami vs. Mereka' akan berkurang secara signifikan.
Institusi yang kuat dan independen—peradilan yang tidak memihak, pers yang bebas, dan lembaga pengawas masyarakat (civil society organizations)—berperan sebagai benteng pertahanan terhadap konsentrasi kekuasaan yang didorong oleh hipernasionalisme. Institusi ini harus diberi sumber daya dan dilindungi dari campur tangan politik agar dapat menjalankan fungsi pemeriksaan dan keseimbangan mereka.
Pers yang berani harus tetap menjadi 'anjing penjaga' (watchdog) yang memegang teguh akuntabilitas para pemimpin dan menyajikan fakta, bukan propaganda. Di bawah tekanan hipernasionalis, jurnalisme investigatif sering menjadi target utama; oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis dan promosi pluralitas kepemilikan media adalah hal yang esensial untuk menjaga ruang publik tetap terbuka.
Patriotisme yang sehat mendefinisikan identitas bukan berdasarkan etnis atau agama yang sempit, tetapi berdasarkan kepatuhan terhadap nilai-nilai konstitusional, supremasi hukum, dan komitmen terhadap masa depan bersama. Ini berarti secara aktif merangkul pluralisme, mengakui kontribusi historis dari semua kelompok minoritas, dan menjamin hak-hak mereka sebagai bagian integral dari narasi nasional.
Narasi baru harus fokus pada civic nationalism (nasionalisme sipil), di mana kewarganegaraan adalah berdasarkan tempat tinggal, partisipasi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara, bukan berdasarkan darah atau warisan. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk memburu 'pengkhianat internal' dan memungkinkan energi kolektif dialihkan dari konflik identitas menuju pembangunan dan inovasi yang produktif.
Di panggung global, komunitas internasional harus memperkuat organisasi multilateral dan perjanjian internasional, menunjukkan bahwa solusi terhadap tantangan global—seperti perubahan iklim, pandemi, dan terorisme—memerlukan kerjasama lintas batas, bukan isolasi. Ketika negara-negara menunjukkan bahwa interdependensi dapat menghasilkan keuntungan bersama (win-win solutions), narasi zero-sum yang diusung oleh hipernasionalis akan kehilangan resonansinya.
Investasi dalam diplomasi dan bantuan pembangunan, alih-alih peningkatan belanja militer, harus menjadi prioritas. Dengan membangun jembatan antar budaya dan ekonomi, risiko konflik yang dipicu oleh kesalahpahaman atau klaim berlebihan dapat dikurangi. Mengakui bahwa kedaulatan tidak berarti isolasi, tetapi hak untuk berpartisipasi sebagai mitra setara di panggung dunia, adalah langkah penting untuk meredam api hipernasionalisme.
Hipernasionalisme tidak hanya muncul sebagai slogan atau ideologi kosong; ia mewujud dalam kebijakan yang memiliki konsekuensi nyata, seringkali menyentuh isu-isu yang sangat sensitif seperti demografi dan kebijakan migrasi. Analisis mendalam menunjukkan bagaimana ideologi ini mempersonifikasikan negara sebagai entitas yang hidup dan rentan, memerlukan perlindungan ekstrem dari "kontaminasi".
Bagi rezim hipernasionalis, komposisi demografi bangsa adalah aset strategis yang harus dilindungi. Ini sering kali menghasilkan kebijakan pro-natalitas yang agresif untuk kelompok etnis atau agama mayoritas, sementara kebijakan terhadap minoritas atau imigran menjadi sangat restriktif. Kekhawatiran mengenai 'penggantian' populasi (replacement theory)—yaitu ketakutan bahwa kelompok mayoritas akan digantikan oleh pendatang atau minoritas—adalah motif kuat di balik hipernasionalisme modern.
Langkah-langkah ini dapat mencakup diskriminasi sistemik dalam akses ke layanan sosial, pembatasan pernikahan antar-kelompok, dan pemaksaan sterilisasi atau kontrol kelahiran pada kelompok yang dianggap tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kemurnian ideologi, yang disamakan dengan kemurnian etnis, tetap tidak tercemar. Ketika negara mengklaim hak atas rahim warganya dan mengatur siapa yang boleh bereproduksi, kita menyaksikan pengambilalihan hak asasi manusia yang paling pribadi demi kepentingan ideologi kolektif yang sempit.
Dalam konteks perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, hipernasionalisme memanifestasikan dirinya sebagai klaim eksklusif atas sumber daya alam domestik. Negara hipernasionalis mungkin menolak perjanjian lingkungan internasional, melihatnya sebagai upaya negara-negara kaya untuk membatasi pertumbuhan ekonomi mereka. Mereka juga cenderung melihat sumber daya seperti air, mineral, atau ikan di wilayah mereka sebagai milik mutlak yang tidak dapat dibagi, bahkan dengan negara tetangga yang secara geografis lebih membutuhkan.
Sikap ini dapat memperburuk ketegangan regional. Misalnya, jika sebuah negara mengontrol sumber air utama (hulu sungai) dan menggunakan argumen kedaulatan absolut untuk menolak berbagi atau mengelola aliran air dengan negara hilir, konflik regional dapat meningkat tajam. Hipernasionalisme mengubah isu lingkungan yang seharusnya membutuhkan kolaborasi global menjadi arena persaingan eksistensial, memprioritaskan keuntungan jangka pendek nasional di atas keberlanjutan planet.
Salah satu alat paling halus namun efektif yang digunakan oleh kekuatan hipernasionalis adalah kontrol atas memori kolektif. Memori bangsa adalah fondasi identitas, dan dengan memanipulasi apa yang diingat, bagaimana ia diingat, dan siapa yang diizinkan untuk mengingat, negara dapat membentuk loyalitas masa kini.
Beberapa negara telah memperkenalkan 'hukum memori' yang secara legal melarang interpretasi sejarah tertentu atau melarang kritik terhadap mitos pendiri. Meskipun tujuannya sering diklaim sebagai 'perlindungan kehormatan nasional', efek praktisnya adalah mengkriminalisasi penelitian sejarah yang jujur dan berbeda pendapat. Para sejarawan, jurnalis, atau bahkan warga negara biasa yang menantang narasi resmi dapat menghadapi denda atau hukuman penjara.
Kontrol atas memori ini menghilangkan nuansa. Kekejaman yang dilakukan oleh bangsa sendiri selama masa lalu seringkali diabaikan atau dibenarkan sebagai 'keharusan sejarah', sementara kejahatan yang dilakukan oleh musuh diperkuat dan dilebih-lebihkan. Hal ini menciptakan masyarakat yang tidak pernah bisa menyelesaikan traumanya sendiri karena mereka dicegah untuk menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan tentang sejarah mereka.
Ruang publik dipenuhi dengan simbol dan monumen yang dirancang untuk memperkuat dogma hipernasionalis. Patung-patung pahlawan yang disucikan didirikan, sementara monumen yang mengakui penderitaan minoritas atau kritik terhadap negara dirobohkan atau diabaikan. Arsitektur dan tata kota diubah untuk mencerminkan kebesaran dan kekuatan negara, sering kali dengan mengorbankan keragaman budaya dan estetika.
Simbol-simbol ini berfungsi sebagai pengingat konstan akan hierarki ideologis: siapa yang penting dan siapa yang tidak. Mereka secara subliminal mengajarkan kepada warga negara mana loyalitas yang harus diprioritaskan. Ketika simbol nasional dipersenjatai dan digunakan untuk menindas, mereka kehilangan makna aslinya sebagai pemersatu dan menjadi instrumen pemaksaan ideologi.
Hipernasionalisme, meskipun menawarkan daya tarik kenyamanan dan kesatuan yang semu, pada dasarnya adalah ideologi yang didorong oleh ketakutan, agresi, dan penolakan terhadap realitas global yang kompleks. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa ketika cinta terhadap negara berubah menjadi kebencian terhadap yang lain, konsekuensinya adalah konflik, genosida, dan keruntuhan tatanan sipil dan politik.
Jalan ke depan tidak terletak pada penghapusan identitas nasional, tetapi pada pemeliharaan patriotisme sipil yang matang—sebuah kecintaan yang mendalam terhadap komunitas sendiri yang bersedia mengakui kesalahan masa lalu, merayakan keragaman internal, dan berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai di antara bangsa-bangsa. Patriotisme sejati berakar pada rasa hormat terhadap martabat manusia universal, mengakui bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak memerlukan kegagalan bangsa lain.
Tugas kita, sebagai warga negara di dunia yang semakin saling terhubung, adalah menuntut transparansi, memelihara institusi demokrasi, dan yang terpenting, mendidik diri kita sendiri dan generasi mendatang untuk menolak siren call dari retorika hipernasionalis yang menawarkan jawaban sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Hanya melalui kerangka berpikir inklusif dan reflektif, kita dapat memastikan bahwa loyalitas terhadap bendera tidak pernah mengarah pada pengabaian etika kemanusiaan.
Ancaman hipernasionalisme bersifat permanen selama kondisi ketidakamanan, ketidakadilan, dan manipulasi politik masih ada. Oleh karena itu, perjuangan untuk menjaga patriotisme tetap moderat dan rasional adalah perjuangan yang harus dilakukan setiap saat, di setiap generasi, demi masa depan global yang damai dan stabil.